cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 30   31   32   33   34 
BAGAIMANA AKIBAT HUKUM GAGAL BANGUN APARTEMEN OLEH DEVELOPER Muhammad Rizqon Wasian Susanto; Widhi Cahyo Nugroho
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6754

Abstract

Seringkali transaksi jual beli yang terjalin antara pihak developer dan konsumen dilakukan sebelum apartemen itu telah berdiri hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Maka dalam hal ini dibuatlah perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mengikatkan diri hal ini telah termaktub dalam Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Persoalan akan menjadi muncul pada saat ditengah-tengah pembangunan apartemen tersebut berhenti dimana developer tidak dapat menyerahkan apartement secara utuh kepada pihak konsumen yang telah melakukan pembayar dengan lunas. Sebagai contoh ialah seperti contoh kasus yang telah dihadapi oleh puluhan konsumen dari gagal bangunnya apartemen Puri City yang dimana berhenti dipertengahan proses pembangunan yang berada di kawasan MERR JL Raya Gunung Anyar Tengah Surabaya. Dari pemaparan tersebut maka penulis ingin meninjau apsaja akibat hukum gagal bangun apartemen oleh developer, Penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif, Metode Pendekatan dalam peneilitian ini yakni pendekatan perundang-udangan yang biasa disebut (statue approach) dan pendekatan konseptual atau (conceptual approach). Developer yang telah gagal dalam memenuhi kewajibannya (perstasinya) berdasarkan hukum perdata biasa disebut dengan wanprestasi. Bentuk wanprestasi sendiri meliputi tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat dengan waktu yang ditentukan, memenuhi prestasi tetapi keliru atau salah, memenuhi sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut, akibat dari wanprestasi tersebut ialah gugatan perdata yang dimana akan diminta memberikan ganti rugi, baik materiil maupun inmateriil. Kata Kunci : Developer, Konsumen, Wanprestasi
ANALISIS PELRTIMBANGAN HAKIM DALAM MELMELRIKSA DAN MELMULTULS PADA PELRKARA TINDAK PIDANA LALULLINTAS DI PELNGADILAN NELGELRI MOJOKELRTO ( PULTULSAN NOMOR : 273/PID.SULS/2017/PN.MJK) Mohammad Bony Marzuky
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6755

Abstract

Timbullnya masalah lalul lintas suldah melrulpakan salah satul masalah yang belrkelmbang selirama delngan pelrkelmbangan dan pelmbangulnan masyarakat. Antara lain adalah masalah pellanggaran lalul lintas yang celndelrulng melngakibatkan timbullnya keltidaktelrtiban dan kelcellakaan dalam masyarakat. Pellanggaran lalul lintas melrulpakan sulatul keladaan dimana telrjadi keltidakselsulaian antara atulran dan pellaksanaan. Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2009 telntang Lalul Lintas dan Angkultan Jalan (UlUl LLAJ) melnelrangkan, bahwa keltelrtiban lalul lintas dan angkultan jalan adalah sulatul keladaan belrlalul lintas yang belrlangsulng selcara telratulr delngan hak dan kelwajiban seltiap pelnggulna jalan.. Meltodel pelnellitian yang dipelrgulnakan ulntulk melnjawab pelrmasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah meltodel pelndelkatan Yulridis Normatif ataul meltodel hulkulm pelnellitian Hulkulm Normatif ( pelnellitian hulkulm kelpulstakaan ) yang dilakulkan delngan cara telrlelbih dahullul melnelliti bahan-bahan kelpulstakaan yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang ditelliti dan melngacul kelpada ilmul hulkulm yang telrdapat dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan, asas-asas hulkulm dan pelndapat ahli hulkulm maulpuln praktisi hulkulm. Kata Kunci : Tindak Pidana, Lalu Lintas, Pengadilan Mojokerto
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE Nawin Yusuf
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6756

Abstract

Kejahatan fidusia merupakan salah satu bentuk penipuan yang merugikan pihak tertentu, terutama dalam konteks hubungan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan fidusia. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan kesadaran pengembangan serta tanggung jawab pelaku, alih-alih hanya menghukum. Metode yang digunakan meliputi analisis kualitatif atas kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui pendekatan ini serta wawancara dengan para praktisi hukum dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kejahatan fidusia, dengan mengurangi tingkat konflik dan menciptakan dialog antara korban dan pelaku. Kesimpulan ini memberikan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dan praktisi untuk mengadopsi pendekatan ini sebagai cara untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: kejahatan fidusia, keadilan restoratif, penyelesaian penyelesaian,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU WANITA PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR Nur Ali Afandi
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6757

Abstract

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi dan sangat memperhatinkan. Anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya jika diberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Pencabulan, Perlindungan Anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI Putri Anisa
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6758

Abstract

Demonstrasi, sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat, dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, ketegangan sering terjadi antara hak publik untuk berdemonstrasi dan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, yang kerap berujung pada kekerasan terhadap demonstran. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi, menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi ini mengevaluasi perlindungan preventif dan represif serta menganalisis tantangan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan menuntut akuntabilitas aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan oleh polisi tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga bertentangan dengan ICERD, CAT, ICPPR, Deklarasi Universal Hak-hak dasar manusia dan pedoman utama tentang penggunaan kekuatan serta senjata api oleh pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, bagi Penegak Hukum yang mengharuskan proporsionalitas dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan. Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi di Indonesia dan menghasilkan upaya hukum untuk melindungi korban kekerasan polisi. Meskipun hak untuk berdemonstrasi dijamin konstitusi, mekanisme upaya yuridis untuk melindungi pihak yang dirugikan yang mana dilakukan polisi masih sangat terbatas, sehingga banyak demonstran kesulitan memperoleh akses keadilan. Akuntabilitas aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi sangat lemah, dengan banyaknya kasus kekerasan yang tidak diusut tuntas. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dalam situasi demonstrasi sering kali tidak proporsional juga bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada upaya reformasi kepolisian, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan non-kekerasan dalam penanganan massa belum sepenuhnya diterapkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Polisi, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kepolisian.
URGENSI HAK MEMILIH BAGI MILITER: SEBUAH IKHTIAR MENUJU DEMOKRASI INDONESIA YANG TERBUKA Risyat Isra Arifatul Rahim Harun
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6759

Abstract

Negara Indonesia termasuk sebagai negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hirarki tertinggi, yang artinya setiap individu yang berada di wilayah Indonesia terikat pada hukum begitupun dengan penguasa atau pemerintahannya. Jika kita lihat prinsip demokrasi tersebut maka pembatasan kekebasan politik Militer akan membuat Prinsip persamaan politik menjadi sebuah masalah yang timbul dalam demokrasi Indonesia. Dimana, setiap rakyat atau warga negara berhak atas kesempatan dalam partisipasi proses pemilihan politik. seharusnya jika reformasi benar menjadikan indonesia sebagai negara demokrasi maka sebaiknya tidak terjadi tebang pilih ataupun tindakan tidak fair terhadap militer hanya karena truma masa lalu yang dialami para reformis mengingat inti dari demokrasi ialah hak asasi manusia. Sewajarnya demokrasi di indonesia harus didewasakan dan terbuka untuk semua kalangan. Secara normatif hak memilih bagi militer di dijamindalam konstitusi namun, dalam kenyataannya negara justru melakukan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan. Selayaknya ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat netral maka demokrasi pun harusnya demikian. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif atau pendekatan hukum normatif. Perkembangan pengaturan hak pilih Militer dalam pelaksannan pemilu, dibagi menjadi 3 masa perkembangan, yakni masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi. Dari sudut pandang pemerintah, pengaturan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum pada dasarnya ialah usaha untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengaturan hak politik dan hak pilih Militer dari kacamata Hak Asasi Manusia merujuk pada aturan hukum tentang hak politik Militer, yang nampaknya membatasi ataupun melarang hak pilih dan hak mencalonkan diri pada pemilihan umum Perlu diatur kembali hak-hak Militer dengan tujuan mengatasi kemerosotan/kemunduran hak-hak dan nilai-nilai demokrasi, hak kemanusiaan dan bentuk penghormatan kepada konstitusi warga Negara sebagaimana yang dikelola pendiri bangsa melalui Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kebebasan Politik, Militer, Hak Asasi Manusia
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENETAPAN NOMOR 91/PDT.P/2022/PN BKS Serly Marselina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6761

Abstract

Penelitian ini membahas menegai izin perkawinan beda agama yang diberikan Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Dalam putusan tersebut, pasangan yang berbeda agama diberikan izin guna melaksanakan perkawinan, meskipun isu ini bertentangan atas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dalam hal mensyaratkan yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh pasangan seagama. Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami dan melaksanakan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama pada penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Metode yang dipakaimelalui penelitian ini ialah penelitian normatif, melalui memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), guna melaksanakan analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan serta bagaimana hakim memutuskan perkara serupa. Hasil penelitian menampilkan meskipun hukum yang ada melalui jelas melarang perkawinan beda agama, pengadilan dalam pertimbangannya lebih mengedepankan nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang memungkinkan perkawinan beda agama guna dipertimbangkan dan diberikan izin. Meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan melalui tegas menetapkan perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara pasangan seagama, pertimbangan hakim menampilkan adanya penafsiran yang lebih fleksibel terhadap norma hukum yang berlaku. Kata kunci: Perkawinan beda agama, Pertimbangan, Hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Andres A Hamzah; Fence M. Wantu,; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP (TOGEL) Aknes Oktapia; Chantika Kurnia Putri; Zainab Ompu Jainah
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6763

Abstract

Judi toto gelap (togel) merupakan salah satu bentuk perjudian yang sangat populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelanggar hukum, dan telah menjadi isu sosial, ekonomi, serta hukum yang kompleks di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, keputusan hakim memainkan peran penting dalam memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbaangan hakim dalam memberikan hukuman pidana terhadap praktik tindak pidana judi toto gelap (togel). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dan landasan teori yang digunakan dalam pengembangan hukum. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi keputusan hakim, serta penerapan teori-teori hukum seperti utilitarianisme, teori keadilan, dan teori pragmatis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga oleh faktor sosiologis dan filosofis, seperti latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan dampak sosial dari perjudian terhadap masyarakat. Kata kunci : Hukuman Pidana, Judi Toto Gelap, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN TERGUGAT TERLALU EMOSIONAL (Studi Putusan Nomkr : 99/Pdt.G/2024/PN TJK) Zainudin Hasan; Aristo Fadhil Khalik
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6764

Abstract

Perkawinan adalah institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sejahtera, dengan landasan Ketuhanan YME. Meskipun demikian, dalam praktiknya, konflik di rumah tangga sering kali berakhir pada perceraian. Artikel ini membahas persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai serta peran hukum dalam mengatur hubungan antar individu dalam perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Melalui analisis perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tjk, ditemukan bahwa pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses hukum dan pemenuhan syarat-syarat hukum dalam perceraian. Hakim dalam perkara tersebut memutuskan dengan mengedepankan asas keadilan dan keselarasan hukum perdata. Artikel ini juga memberikan saran untuk memperkuat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga serta mengoptimalkan lembaga mediasi keluarga sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia. Kata kunci: perkawinan, hukum perdata, perceraian, mediasi keluarga, hak dan kewajiban pasangan.

Page 32 of 36 | Total Record : 356

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue