cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 31   32   33   34   35 
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG) Erly Pangestuti
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6765

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara illegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Faktor, Narkotika, Penyalahgunaan
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI Evy Nursari; Liana Endah Susanti
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6766

Abstract

Wakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan serta alur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi dengan lembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 378 KUH PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN Adesta Pratama
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6812

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 378 Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penipuan di Indonesia,dengan fokus khusus pada kasus PT Jouska Financial Indonesia tahun 2020-2021.Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisisinterpretasi unsur-unsur delik penipuan, yaitu "rangkaian kebohongan", "tipumuslihat", "nama palsu", dan "keadaan palsu" dalam praktik peradilan. Hasilpenelitian menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan Pasal 378 KUHPterhadap modus penipuan modern, terutama yang dilakukan melalui platformdigital dan investasi. Studi kasus PT Jouska mengungkapkan kesenjangan regulasidalam pengawasan jasa konsultan keuangan dan perlindungan investor ritel.Penelitian menyimpulkan perlunya reformulasi ketentuan hukum tentangpenipuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatanliterasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif. Harmonisasi antara KUHPdengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen sangatdiperlukan untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana penipuan di era digital.
TINJUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROSTITUSI ONLINE Amat
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6813

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikandalam interaksi sosial manusia. Sayangnya, tidak semua dampak dariperkembangan ini positif. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah munculnyapraktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial sebagai saranatransaksi. Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan media sosial untuk prostitusionline dengan fokus pada penggunaan aplikasi MiChat, serta menelaah penerapanhukum pidana dalam kasus tersebut. Studi kasus dilakukan atas pengungkapanpraktik prostitusi online oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampungpada November 2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis berita,dan dokumen kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski regulasihukum telah ada, celah dalam penerapan hukum serta metode pengumpulan buktidigital menghambat penegakan hukum yang efektif. Implikasi penelitian inimendorong perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan koordinasi antarlembaga dalam menangani kejahatan siber.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR Andini Kariza
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kreditbank serta perlindungan hukum bagi debitur dari perspektif yuridis. Permasalahanutama yang dibahas adalah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur,penggunaan klausul baku yang merugikan, kurangnya transparansi informasi, sertaimplementasi perlindungan hukum yang masih belum optimal. Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangandan studi kasus putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah AgungNo. 2471 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kreditbank sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa memperhatikan prinsipkeadilan dan kesetaraan, yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaksanaan eksekusi agunan yang tidakmempertimbangkan kondisi debitur bertentangan dengan asas proporsionalitas yangdiatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengawasan dari OJKterhadap praktik perjanjian kredit juga belum maksimal, sementara rendahnya literasihukum dan keuangan di kalangan debitur memperparah kondisi ini. Penelitian inimerekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari OJK, penerapan regulasiyang lebih tegas terhadap klausul baku dan kewajiban transparansi informasi, sertapeningkatan edukasi literasi hukum dan keuangan bagi debitur. Dengan langkahtersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berjalan optimal danpraktik perjanjian kredit bank dapat lebih adil dan transparan.
REFORMA AGRARIA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI INDONESIA Azzahra Putri Mokodongan
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6815

Abstract

Penelitian ini menyelidiki fenomena ancaman terhadap kedaulatan panganIndonesia yang disebabkan oleh tindakan mafia berbasis lahan. Mafia tanahadalah kelompok atau jaringan yang mengatur pengelolaan tanah secara ilegaldengan berbagai cara, antara lain dengan memalsukan dokumen kepemilikan,merampas tanah secara paksa, dan melakukan spekulasi tanah. Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian literaturdan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola aktivitas mafia tanah dandampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitianmenunjukkan bahwa praktik mafia tanah menyebabkan berkurangnya lahanproduktif untuk pertanian, konflik agraria, dan menghambat akses petani terhadaplahan pertanian. Hal ini berimplikasi serius terhadap produksi pangan nasionaldan mengancam upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan. Studi inimerekomendasikan peraturan pertanahan yang lebih kuat, penegakan hukum yanglebih ketat, dan reformasi kebijakan pertanian untuk melindungi lahan pertaniandan memberi petani akses terhadap sumber daya produktif.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG) Brezillya Anggraini Winardi
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6816

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi,Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa sajayang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung,serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika diTulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakanmetode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secaralangsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan inimenjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotikadisebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secaraillegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyidiperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain ituartikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahgunanarkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yangberlaku di Indonesia.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan Vanessa Intaningrum Setya Manungka
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6817

Abstract

Pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan, seperti yangterjadi pada kasus pelaku berinisial AA, menimbulkan pertanyaan mendalammengenai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus ini, AA, yang berusia 26 tahun,melakukan pembunuhan terhadap FDH, seorang pengurus saksi-saksi Yehuwa, pada26 September 2023. Motivasi di balik tindakan tersebut adalah penolakan FDH untukmembantu AA yang merasa diguna-guna. Meskipun AA mengalami gangguankejiwaan, yaitu skizofrenia, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enambelas)tahun setelah hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kemampuannyauntuk bersosialisasi selama rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisiskeputusan hakim dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguankejiwaan dan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus padanorma hukum dan analisis terhadap putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkanbahwa meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, hukum tetap berlaku dan pelakutetap bertanggung jawab atas tindakannya, dengan pertimbangan yang adil danseimbang antara keadilan bagi korban dan kondisi pelaku. Penelitian ini menekankanpentingnya penanganan kasus serupa dengan pendekatan yang holistik, mengingatkompleksitas gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap perilaku individu.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt) Lesmayati Eka Ayu Ningtias
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6818

Abstract

Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafatpada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan.Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peranyang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagianwarisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian iniberfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli warispengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulasbagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yangdilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan sertapendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahanbahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt.Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkanGugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahliwaris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya danberhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuanini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan,guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hakwaris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli warispengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkarasengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan NegeriNo.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwatidakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum denganmenguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagain kepadaahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah.
TINJAUAN REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL MH. Aswansyah
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6819

Abstract

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakseskeadilan, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana sepertipelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasuspelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perspektifhukum pidana di Indonesia, serta mengeksplorasi gagasan rekonstruksi hukumyang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif danpendekatan kasus, penelitian ini menganalisis dua kasus pelecehan seksual yangmelibatkan pelaku penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensiuntuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih responsif dan akomodatif terhadapkebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan tetap menjunjung akuntabilitasdan kepentingan korban. Penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukumpidana yang holistik, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemidanaanyang lebih rehabilitatif.

Page 33 of 36 | Total Record : 356

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue