cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 28   29   30   31   32 
Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Irfan Farras Daniel
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6728

Abstract

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba. Dalam konteks hukum indonesia, kepailitan waralaba diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam Pasal 36 dan 37. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk mengevaluasi dan memberikan pemahaman mengenai peran kurator dalam kepailitan waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan kurator telah diatur dalam UU No.37/2004, terdapat kekosongan dalam regulasi teknis terkait penyelesaian kepailitan khusus waralaba. Ketidaklengkapan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, seperti pemberi waralaba (franchisor), penerima waralaba (franchisee), dan kreditor. Kata Kunci : Kurator, Pailit, Waralaba
TINJAUAN HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lusia Nova Hutasoit; Dan Besty Habeahan
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6729

Abstract

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, membuat pemerintah Indonesia meluncurkan inovasi baru yaitu penerbitan sertipikat tanah secara elektronik (e-certificates) untuk meningkatkan keefesienan , transparansi, dan kemudahan akses dalam tata cara pendaftaran tanah menyederhanakan proses registrasi tanah dan mencegah praktik-praktik koruptif dalam administrasi pertanahan serta mengurangi penumpukan sertipikat konvensional di Kantor Pertanahan . peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Pasal 2 ayat 4: Sebagaimana Penerapan pendaftaran tanah secara komputerisasi dilakukan bertahap, yang ditetapkan oleh Menteri secara normatif komputerisasi dilakukan secara bertahap. Pendekatan doktrinal normatif atau Kajian-Kajian hukum yang dilakukan secara yuridis merupakan salah satu bentuk menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan terkait, berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN., peneliti terdahulu, jurnal ilmiah dari literatur yang terkait. Dengan tujuan mengembangkan serta menguji fakta suatu pengetahuan.Sertipikat ini dapat diakses kapanpun oleh pemegang hak milik, penyimpanan sertipikat yang efesien dan aman dari bencana alam maupun pencurian, selain itu, dokumen sulit dipalsukan dan potensi terjadinya sengketa pertanahan dapat berkurang. Kata kunci : sertipikat tanah elektronilk,tinjauan hukum,penerbitan
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA UPAYA PEMULIHAN HAK DAN MARTABAT TERHADAP KORBAN Mohamad Farhan Harun; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Waode Mustika
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6732

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja penegak hukum dalam melindungi hak dan martabat korban. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris, yang terdiri dari observasi terhadap subjek dan perolehan data melalui wawancara. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan metodologi, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Perolehan informasi untuk tahap penelitian ini melibatkan perolehan data langsung dari objek penelitian yang dipilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya dalam upaya mengembalikan hak dan martabat korban, pihak yang berwenang bisa menerapkan beberapa upaya seperti melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara, menerapkan restorative justice. Dengan upaya-upaya tersebut, penegak hukum menganggap sebagai upaya dalam mencapai asas keadilan. Kata Kunci: Pemulihan Hak, Pencemaran Nama Baik, Upaya Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN Muhammad Riki Saputra; Wiwik Afifah
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6733

Abstract

Setiap orang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Merasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hukum harus lebih melindungi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual atau yang menyaksikan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dan bantuan psikologis yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang sesuai selama menjalani proses hukum. Akses terhadap informasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta perlindungan dari perlakuan buruk merupakan hak anak yang harus dijunjung tinggi di semua tingkat peradilan. Semua ini harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus merupakan metodologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis berkesimpulan bahwa hak-hak anak, baik sebagai saksi maupun korban, belum terlindungi secara memadai. Rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta kemudahan akses informasi perkembangan kasus juga merupakan bagian dari hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 dan 90 UU SPPA. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Hukum
MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nabila Rohmaniar Amri; Slamet Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6735

Abstract

Menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala serta Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya periodesasi jabatan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berpotensi menimbulkan inkonsistensi dengan konsepsi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk merevisi peraturan terkait, guna memastikan terciptanya mekanisme pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Masa jabatan, Kepala Otorita, IKN, demokrasi, akuntabilitas, periodesasi.
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6736

Abstract

Perkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah. Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Mental
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA 2024 (Studi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara) Putri Melani Tampubolon; Hisar Siregar
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6737

Abstract

Ada beberapa kejadian yang dapat menimbulkan konflik selama proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perselisihan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang melibatkan sesame peserta dan yang melibatkan peserta dengan penyelenggara. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terdapat sengketa Di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat keputusan KPU yang dianggap merugikan langsung hak peserta pemilih. Maka terhadap peristiwa tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Studi lapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam penyelesaian konflik, baik upaya preventif maupun represif digunakan. Sementara itu, dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa, yang digunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kata Kunci: Peran Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pilkada
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN AKTA NOTARIIL SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6738

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of notaries in storing electronic notarial deeds with a focus on personal data protection. Notaries, as public officials, have a responsibility to maintain the confidentiality and security of entrusted documents, including deeds stored in electronic format. The legal perspective in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), presents new challenges to this obligation. The research method used is a normative legal approach, by reviewing the provisions of the PDP Law, the Notary Law (UUJN), and related regulations. The results of the study show that notaries are required to comply with the principles of personal data protection, such as transparency, accountability, and data security, as stipulated in the PDP Law. Violation of this obligation can have legal implications, including administrative, civil, and criminal sanctions. In addition, this study highlights the need to strengthen regulations for the technical implementation of electronic deed storage by notaries to ensure adequate data security standards. The conclusion of this paper recommends harmonization of the PDP Law and UUJN, as well as training for notaries to improve understanding of personal data security in the context of electronic document storage. Keyword: Notary, Notarial Deed, Personal Data Protection
PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roro Wilis
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6739

Abstract

Hubungan industrial dalam pembangunan ekonomi suatu negara antara pekerja dan pengusaha memiliki peran strategis. Di Indonesia , hubungan tersebut diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukum dalam proses kerja. Penelitian ini mengkaji konsep employee branding, yaitu suatu strategi perusahaan dalam mambangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi pekerja. Meskipun employee branding secara eksplisit tidak diatur peraturan dalam perundang-undangan, konsep memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan loyalitas pekerja, produktivitas, serta daya saing perusahaan. Namun muncul pertanyaan apakah pelanggaran terhadap kebijakan employee branding dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk PHK sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja. Kegagalan implementasi employee branding berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti tingginya perputaran tenaga kerja (turnover), konflik dalam hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan employee branding yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan pekerja dengan ketentuan sesuai hukum yang berlaku. Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bahwa harus dibuktikan kesalahan berat yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan, Maka perusahaan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan PHK sepihak. Pelanggaran employee branding, perusahaan tidak dapat secara sepihak menetapkan pelanggaran kesalahan berat tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar PHK. Hanya dapat dilakukan PHK dengan alasan kesalahan berat jika pelanggaran yang terjadi harus terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan atau merusak citra perusahaan secara signifikan. Tanpa bukti yang cukup alasan PHK berbasis pelanggaran employee branding dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan proses hukum yang sesuai dalam setiap keputusan PHK, termasuk yang didasarkan pada kebijakan employee branding. Hal ini memastikan bahwa untuk terlindungi hak-hak pekerja dan perusahaan tetap mematuhi ketentuan hukum hukum yang berlaku. Maka dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan kebijakan employee branding dengan hati-hati sebagai dasar PHK untuk menghindari potensi sengketa hukum dan menjaga hubungan industrial. Kata Kunci: Hak Pekerja, Employee Branding, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum.
KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK Shafa Sabitha Rhania Putri; Dipo Wahjoeono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6740

Abstract

Bea masuk anti dumping salah satu instrumen perlindungan hukum yang digunakan negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri domestik dari praktik diskriminasi harga khususnya dumping, yang dapat merugikan persaingan industri dalam negeri. Tujuan dari penelitin ini adala untuk menganalisis Ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketetapan bea masuk anti dumping sebagai perlindungan hukum industri domestik. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang ada dalam konteks peraturan tersebut.yang terkait dengan ketetapan bea masuk anti dumping di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketetapan bea masuk antidumping memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan pasar domestik penerapannya perlu diimbangi dengan prosedur yang transparan dan adil untuk mencegah praktik diskriminasi harga yang berlebihan. Kata Kunci: Bea Masuk Antidumping, Perlindungan Hukum, Industri Domestik

Page 30 of 36 | Total Record : 356

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue