cover
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2025)" : 10 Documents clear
Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik berbasis Komunitas terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam Afrihadi, Aldi; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni; Mukhlis, Maulana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.4930

Abstract

Konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga menyangkut hak-hak adat yang terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Pendekatan berbasis kekuasaan yang bersifat represif dan top-down terbukti tidak efektif, bahkan sering memperburuk konflik. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik menggunakan pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas, dengan fokus pada problem-solving dan partisipasi aktif komunitas dalam menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, upaya penyelesaian konflik melibatkan penguatan modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, untuk meningkatkan kohesi sosial di komunitas SAD. Proses ini juga melibatkan persuasif komunikasi, pengurangan stereotip, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi landasan masyarakat adat. Studi ini menemukan bahwa kolaborasi yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat merupakan langkah penting dalam menggeser paradigma dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan partisipatif. Pendekatan ini berhasil menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan dan mendorong integrasi sosial yang lebih kuat di kalangan masyarakat SAD. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik dan kebijakan terkait resolusi konflik berbasis komunitas, dengan menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan ini menawarkan model keberlanjutan yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Pendekatan Berbasis Komunitas, Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD).
Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Sunarso, Sunarso; Mirlana, Dendy Eta; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Yulianto, Erwin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5069

Abstract

Selection is a step to choose people with predetermined qualifications in order to fill positions in an organization. This study aims to describe the effectiveness of village apparatus selection in Sidomulyo Village, Pule District, Trenggalek Regency. The type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation studies. Respondents in this study were village heads, committee chairs, Bhabinkamtibmas, and community leaders. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that the selection of village apparatus is generally effective, seen based on 1) transparency of the recruitment process; 2) clarity of laws and regulations; 3) participant competence; 4) quality of the implementing committee; 5) supervision; 6) community involvement. The results of the selection passed competent participants according to the needs of the village government. The village security situation during 2020 to 2024 was safe and there were no disturbances, where during that period 4 village apparatus selection processes were carried out. The implication of this study is that if you want to increase the effectiveness of village apparatus selection, then village leaders, village elite figures and the entire community must commit to not committing fraud and nepotism.
Menakar Urgensi Pemberian Insentif Perpajakan bagi Perempuan di Indonesia Tambunan, Maria R.U.D.; Arion, Grace
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5248

Abstract

The issue of gender equality in Indonesia has begun to penetrate the economic sector because there is a disparity in the wages received by Indonesian women, which are below the global average. Indonesia also experiences relatively high labor force disparities. Women can increase the country's productivity up to IDR 28 trillion, equivalent to 26% of the world's GDP. The government is considering gender equality in decision-making, including in the realm of taxation, one of which is through gender-based taxation. World researchers are also trying to disentangle the justice in taxation with a gender perspective to provide a new perspective in policy formulation for the government. On the other hand, some literature argues the need to apply gender-based taxation incentives in developing countries. This study attempts to unravel the urgency of implementing gender-based taxes in Indonesia and how best practices are from other countries that have implemented gender-based taxation. This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely secondary data literature studies. Based on this research, there is an urgent to provide tax incentives to women, especially working married and giving birth woman, as a gender-based taxation embodiment. In addition, it was found that Singapore has implemented a gender-based taxation incentive scheme for women giving birth, and it has been running very well until now.
Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi) Anwar, Khoyrul; Udjiwati, Lulus; Aslamiah, Wahyuni
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5256

Abstract

Pemilu tahun 2024 terjadi penurunan persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngawi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 yaitu hanya ada 20% orang perempuan. Permasalahannya ialah belum semua Parpol mampu mengambil kebijakan yang responsif gender, masih ada Parpol yang menghadapi berbagai persoalan sehingga mengalami hambatan untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Parpol dalam memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dan hambatan saja apa yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan desain evaluasi single program before-after. Unit analisisnya adalah PDI Perjuangan dan PKS karena beberapa pertimbangan. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview dan dokumentasi. Teknik analisis melalui analisis isi dan analisis interaktif. Analisis gender dilakukan dengan teknik analisis Gender Analysis Pathway. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan lebih mengintegrasikan nilai-nilai gender daripada PKS. Kedua Partai politik sama-sama lebih memberikan peluang yang lebih besar pada calon incumbent untuk duduk di nomor urut 1 dan 2 yang rata-rata diisi oleh Caleg laki-laki. Sementara, hambatan yang dialami oleh Parpol: (1) hambatan sistem politik, dimana sistem proporsional terbuka menjadi tantangan berat bagi Caleg perempuan untuk memperoleh suara terbanyak; (2) hambatan sosial kultural, budaya patriaki mengakibatkan belum terbuka lebarnya peluang bagi Caleg perempuan untuk dipilih; (3) hambatan psikologis, kurangnya kepercayaan diri perempuan terhadap kemampuannya, dan (4) hambatan sosial ekonomi yakni lemahnya sumber daya modal yang dimiliki Caleg perempuan
Pengaruh Struktur, Budaya, dan Kompetensi terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel Moderasi Oktaviani, Leny; Istianda, Meita; Kuswandi, Aos
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5276

Abstract

This study aims to examine the influence of bureaucratic structure, organizational culture, and employee competence on organizational performance, with transformational leadership as a moderating variable at the Deputy for Regional Research and Innovation, National Research and Innovation Agency. A quantitative approach was employed, and data were analyzed using the SEM-PLS (Structural Equation Modeling - Partial Least Square) method, a multivariate data analysis technique combining factor analysis and regression, acilitated by the SmartPLS 4 Application. The population consisted of 546 regional agencies responsible for research, development, assessment, and application, as well as invention and innovation in local governments, with a total of 248 regional agencies respondents. The results that bureaucratic structure and employee competence significantly affect on organizational performance, while organizational culture does not. Transformational leadership positively moderates the relationship between bureaucratic structure and organizational performance but negatively moderates the relationship between employee competence and organizational performance. Conversaly, transformational leadership does not moderate the relationship between organizational culture and organizational performance. The results provide recommendations for improving organizational performance by improving adaptive bureaucratic structures and increasing employee competence on an ongoing basis, as well as strengthening organizational culture as a factor supporting organizational performance. Furthermore, adjustments to the transformational leadership approach can strengthen structure and competence.
Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka Kuswandi, Aos; Al Rasyid, M. Harun; Nuraini, Siti; Nurul Sa’diyyah, Zulfanida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5290

Abstract

The development of sustainable tourism villages is an important focus in tourism development in Indonesia. Bantaragung Village in Majalengka Regency possesses both natural potential and community traditions that are conducive to development. This research aims to analyze the development of sustainable tourism villages in Bantaragung Village using the pentahelix approach. The research employed a qualitative method, utilizing descriptive narrative analysis. The findings of this study indicate that effective collaboration among the government, private sector, community, academic institutions, and media has been instrumental in the establishment of sustainable tourism villages. The community plays a pivotal role in the sustainability of the tourism village, while the village government establishes the management policy. The private sector has been instrumental in facilitating infrastructure development, including the establishment of homestays, roads, and local transportation systems. Universities contribute to the advancement of sustainable tourism village development models through academic studies. Finally, social media was identified as the primary promotional tool to introduce Bantaragung Village's tourism potential to a broader audience.
The Effectiveness of the TOSS Program in Waste Management in Klungkung Regency: Integrating the Principles of the Neo-Weberian State in Environmental Policy Suariyanti, Ni Wayan Nina; Wardiyanto, Bintoro; Setijaningrum, Erna
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5301

Abstract

Waste management is a complex issue that requires innovative and sustainable approaches. Klungkung Regency faces challenges in waste management, including increasing waste volume, limited infrastructure, and low community participation. The Klungkung Regency Government has implemented the Local Waste Processing Site (TOSS) Program as an innovative strategy for managing waste into alternative energy sources. This study analyzes the effectiveness of waste management policies and the implementation of the Neo-Weberian State (NWS) principles in environmental governance in Klungkung. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that although the TOSS Program has had a positive impact in reducing waste generation and creating economic opportunities, various obstacles are still faced, especially in terms of community participation and supporting infrastructure. Therefore, a more effective, innovative, and sustainable strategy is needed to improve the success of waste management in the Klungkung Regency.
Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten Patmah, Nurul; Ma'asan Mayrudin, Yeby
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.4696

Abstract

Penulisan artikel ini berawal dari keresahan terhadap korporasi lokal yaitu perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan. Hal ini dikarenakan hampir semua perusahaan tambak udang tersebut tidak memiliki izin kelengkapan baik itu administrasi maupun persetujuan IPAL pembuangan limbah. Hal tersebut kemudian menimbulkan polemik yaitu mengenai permasalahan kerusakan lingkungan. Terangkum dalam beberapa penelitian terkait bagaimana kondisi kerusakan lingkungan mulai dari sekala kecil maupun besar, permasalahan kerusakan lingkungan tersebut membawa dampak yang merugikan khususnya bagi masyarakat. Permasalahan tersebut diteliti lebih dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dapat menggali lebih dalam terkait permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Kemudian data tersebut dibedah menggunakan konsep teori politik lingkungan milik (Siahaan) dan etika lingkungan (Keraf) sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan perusahaan tambak udang di Kabupaten Lebak menimbulkan polemik yang begitu kompleks, berdasarkan pada beberapa penuturan informan, yang menyebabkan terjadinya polemik dalam usaha tambak udang karena dalam praktiknya dilandasi kepentingan para aktor mulai dari aktor korporasi yaitu pengusaha tambak udang yang hanya mengutamakan keuntungan tanpa peduli dengan masalah perizinan dan persetujuan IPAL pembuangan limbah. Begitupun dengan aktor Pemerintah yaitu Kepala Desa yang terlibat dalam proses pembebasan lahan hanya untuk kepentingan pencalonan menjadi Kepala Desa di periode berikutnya.
Drivers’ Experiences of Traffic Police Corruption and the Implications for Governance Reform: Case Study of Madagascar’s National Police and Gendarmerie Emynorane, Ralaivao Hanginiaina; Arrive, Jean Tsitaire; Tsitaitse, Tahadray Jean; Marcel, Faharano; Bien-Aimé, Whega Danitsaike
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5164

Abstract

This study explores drivers’ experiences of traffic police corruption in Madagascar, focusing on operations within the National Police and Gendarmerie. Using qualitative research methods, the study conducted in-depth semi-structured interviews with 30 drivers from diverse socio-economic backgrounds who regularly interacted with traffic authorities in urban and rural regional in Madagascar. The interviews aimed to explore drivers’ perceptions, personal experiences, and coping strategies for navigating traffic encounters caused by corruption. The results indicate that drivers face frequent bribery demands from traffic police, especially in cases of minor infractions, where bribery is considered an effective means to avoid legal penalties. The study also highlights the role of power dynamics and lack of accountability in these corrupt practices. Informal networks of drivers and police contribute to a cycle of mutual reinforcement. Drivers’ responses also reveal a widespread erosion of trust in both the national police and gendarmerie, which are seen as a barrier to effective policing and public safety. The study underscores the need for reform of law enforcement practices, enhanced oversight, increased public awareness, and highlighting the critical role of the government in reducing corruption and improving traffic law enforcement in Madagascar.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nuryana; Junaidi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5266

Abstract

Kebijakan Satu Data Indonesia yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi acuan untuk mewujudkan tata kelola data sektoral dengan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu walidata, pembina data, produsen data, dan akademisi. Data dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskominfo sebagai Walidata tingkat provinsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang statistik serta keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pembinaan SDI, seperti kegiatan Forum SDI dan pemanfaatan BIG. Selain itu, komunikasi yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan, terlihat dari masih adanya OPD yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan SDI, keterlambatan pengumpulan data, serta data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI. Hal ini menghambat Diskominfo dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyebarluasan data.

Page 1 of 1 | Total Record : 10