cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 301 Documents
 24   25   26   27   28 
Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka Kuswandi, Aos; Al Rasyid, M. Harun; Nuraini, Siti; Nurul Sa’diyyah, Zulfanida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5290

Abstract

The development of sustainable tourism villages is an important focus in tourism development in Indonesia. Bantaragung Village in Majalengka Regency possesses both natural potential and community traditions that are conducive to development. This research aims to analyze the development of sustainable tourism villages in Bantaragung Village using the pentahelix approach. The research employed a qualitative method, utilizing descriptive narrative analysis. The findings of this study indicate that effective collaboration among the government, private sector, community, academic institutions, and media has been instrumental in the establishment of sustainable tourism villages. The community plays a pivotal role in the sustainability of the tourism village, while the village government establishes the management policy. The private sector has been instrumental in facilitating infrastructure development, including the establishment of homestays, roads, and local transportation systems. Universities contribute to the advancement of sustainable tourism village development models through academic studies. Finally, social media was identified as the primary promotional tool to introduce Bantaragung Village's tourism potential to a broader audience.
The Effectiveness of the TOSS Program in Waste Management in Klungkung Regency: Integrating the Principles of the Neo-Weberian State in Environmental Policy Suariyanti, Ni Wayan Nina; Wardiyanto, Bintoro; Setijaningrum, Erna
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5301

Abstract

Waste management is a complex issue that requires innovative and sustainable approaches. Klungkung Regency faces challenges in waste management, including increasing waste volume, limited infrastructure, and low community participation. The Klungkung Regency Government has implemented the Local Waste Processing Site (TOSS) Program as an innovative strategy for managing waste into alternative energy sources. This study analyzes the effectiveness of waste management policies and the implementation of the Neo-Weberian State (NWS) principles in environmental governance in Klungkung. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that although the TOSS Program has had a positive impact in reducing waste generation and creating economic opportunities, various obstacles are still faced, especially in terms of community participation and supporting infrastructure. Therefore, a more effective, innovative, and sustainable strategy is needed to improve the success of waste management in the Klungkung Regency.
Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten Patmah, Nurul; Ma'asan Mayrudin, Yeby
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.4696

Abstract

Penulisan artikel ini berawal dari keresahan terhadap korporasi lokal yaitu perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan. Hal ini dikarenakan hampir semua perusahaan tambak udang tersebut tidak memiliki izin kelengkapan baik itu administrasi maupun persetujuan IPAL pembuangan limbah. Hal tersebut kemudian menimbulkan polemik yaitu mengenai permasalahan kerusakan lingkungan. Terangkum dalam beberapa penelitian terkait bagaimana kondisi kerusakan lingkungan mulai dari sekala kecil maupun besar, permasalahan kerusakan lingkungan tersebut membawa dampak yang merugikan khususnya bagi masyarakat. Permasalahan tersebut diteliti lebih dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dapat menggali lebih dalam terkait permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Kemudian data tersebut dibedah menggunakan konsep teori politik lingkungan milik (Siahaan) dan etika lingkungan (Keraf) sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan perusahaan tambak udang di Kabupaten Lebak menimbulkan polemik yang begitu kompleks, berdasarkan pada beberapa penuturan informan, yang menyebabkan terjadinya polemik dalam usaha tambak udang karena dalam praktiknya dilandasi kepentingan para aktor mulai dari aktor korporasi yaitu pengusaha tambak udang yang hanya mengutamakan keuntungan tanpa peduli dengan masalah perizinan dan persetujuan IPAL pembuangan limbah. Begitupun dengan aktor Pemerintah yaitu Kepala Desa yang terlibat dalam proses pembebasan lahan hanya untuk kepentingan pencalonan menjadi Kepala Desa di periode berikutnya.
Drivers’ Experiences of Traffic Police Corruption and the Implications for Governance Reform: Case Study of Madagascar’s National Police and Gendarmerie Emynorane, Ralaivao Hanginiaina; Arrive, Jean Tsitaire; Tsitaitse, Tahadray Jean; Marcel, Faharano; Bien-Aimé, Whega Danitsaike
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5164

Abstract

This study explores drivers’ experiences of traffic police corruption in Madagascar, focusing on operations within the National Police and Gendarmerie. Using qualitative research methods, the study conducted in-depth semi-structured interviews with 30 drivers from diverse socio-economic backgrounds who regularly interacted with traffic authorities in urban and rural regional in Madagascar. The interviews aimed to explore drivers’ perceptions, personal experiences, and coping strategies for navigating traffic encounters caused by corruption. The results indicate that drivers face frequent bribery demands from traffic police, especially in cases of minor infractions, where bribery is considered an effective means to avoid legal penalties. The study also highlights the role of power dynamics and lack of accountability in these corrupt practices. Informal networks of drivers and police contribute to a cycle of mutual reinforcement. Drivers’ responses also reveal a widespread erosion of trust in both the national police and gendarmerie, which are seen as a barrier to effective policing and public safety. The study underscores the need for reform of law enforcement practices, enhanced oversight, increased public awareness, and highlighting the critical role of the government in reducing corruption and improving traffic law enforcement in Madagascar.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nuryana; Junaidi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.5266

Abstract

Kebijakan Satu Data Indonesia yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi acuan untuk mewujudkan tata kelola data sektoral dengan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu walidata, pembina data, produsen data, dan akademisi. Data dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskominfo sebagai Walidata tingkat provinsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang statistik serta keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program pembinaan SDI, seperti kegiatan Forum SDI dan pemanfaatan BIG. Selain itu, komunikasi yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi tantangan, terlihat dari masih adanya OPD yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan SDI, keterlambatan pengumpulan data, serta data yang tidak sesuai dengan prinsip SDI. Hal ini menghambat Diskominfo dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyebarluasan data.
The Role of Ombudsman as A 'Watchdog' in Supporting Public Service Reform Harahap, Insan Harapan; Kwek, Sergio
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5101

Abstract

This article examines the role of the Ombudsman as a ‘watchdog’ in ensuring accountability and fairness in the public service in Indonesia. Using Watchdog theory, this research explores the role of the Ombudsman as a watchdog institution that safeguards democracy and is responsible for ensuring compliance with public service standards. The Ombudsman has a crucial role in overseeing the government bureaucracy, particularly about maladministration, corruption and abuse of power. The research also illustrates the unique challenges faced by the Ombudsman, due to the limited authority to compel the reported party or agency to comply with the recommendations made by the Ombudsman. The performance report on the Ombudsman's performance in 2023 related to public services shows an increase in the number of reports from the public. However, the increase in the number of reports is an indication of a decline in the quality of public services. The revision of the law to strengthen the Ombudsman's authority is still pending so that reports, conclusions of maladministration, and suggestions for reported parties and their superiors are limited to recommendations.
Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital Dewi, Risna; Priyanti, Helen; Aisyah, Ti; Hasyem, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5340

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi e-government berbasis OSS dalam meningkatkan kualitas layanan publik digital di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OSS telah diterapkan secara efektif, terutama dalam menyederhanakan prosedur perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini meningkatkan efisiensi birokrasi, menghilangkan tumpang tindih regulasi, serta memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Sosialisasi yang awalnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform daring yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Namun, upaya monitoring dan evaluasi masih belum optimal. Secara keseluruhan, e-government berbasis OSS merupakan inisiatif strategis menuju layanan publik digital yang lebih efisien dan mudah diakses, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengawasan.
Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki Nofriadi, Nofriadi; Maulidiah, Khaira; Fadiya, Nayla; Al-Fatin, Furqan; Fatih, M.
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5361

Abstract

Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 menjadi titik balik dalam politik Aceh, dengan mengakomodasi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral. Studi kualitatif ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan Teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai mediator kepentingan masyarakat. Dalam kerangka teori milik Johan Galtung serta teori sistem politik lokal di Aceh belum sepenuhnya mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkan tata Kelola politik yang partisipatif. Meskipun partai lokal memperkuat representasi politik Aceh, Keberadaannya memerlukan penguatan sistem multipartai yang inklusif untuk mencegah monopoli kekuasaan dan menjamin stabilitas politik jangka panjang.
Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri Anugrah, Serly Dian; Wahyudi, Kalvin Edo
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5381

Abstract

Desa wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia salah satunya desa wisata di Kabupaten Kediri yaitu Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan. Dengan memanfaatkan aliran sungai di tengah pemukiman penduduk, objek wisata ini berhasil mendapatkan Anugrah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori Desa Inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono kecamatan plemahan kabupaten kediri. Penelitian ini dianalisis menggunakan model collaborative governance dari Ansell and Gash (2007) yang memiliki empat variable yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti melibatkan beberapa pihak diantaranya BUMDesa Hapsari, pelaku UMKM, dan masyarakat Desa Mejono. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya proses kolaborasi dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak menganggu jalannya proses kolaborasi.
Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Syahdanul, Fitra; Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5388

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula serta dampaknya terhadap partisipasi demokratis pemuda dalam konteks lokal yang multikultural dan semi-agraris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal , penelitian ini mengintegrasikan empat kerangka teoritik utama Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menelaah dinamika kelembagaan, respons pemuda, dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas program. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan prosedural dan efikasi internal di kalangan pemilih muda, transformasi agensi politik masih bersifat simbolik dan terhambat oleh struktur patronase, nilai kekerabatan panngaderreng, serta ketimpangan digital. Pendidikan politik yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum cenderung prosedural, kurang reflektif, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini merekomendasikan transisi menuju model participatory co-design, integrasi nilai budaya lokal, dan reformulasi indikator evaluasi berbasis transformasi politik. Implikasi teoritisnya meliputi penajaman pemahaman tentang efikasi politik dalam sistem demokrasi lokal, sementara secara praktis, studi ini menawarkan kerangka desain pendidikan politik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Page 26 of 31 | Total Record : 301

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue