cover
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Articles 301 Documents
Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Permata, Anjeli; Ginting, Eraskaita; Apriani, Reni
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5441

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berkaitan dengan Politik Gender. Data informan dalam penelitian ini  berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun masih menghadapi tantangan budaya patriarki. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, meningkat seiring terbukanya ruang politik yang inklusif. Dukungan terhadap kepala desa perempuan didasarkan pada kinerja, bukan jenis kelamin, yang mencerminkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan berbasis gender.
Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh : Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Admininistrasi Kependudukan Nainggolan, Cindi; Helmi, Rahmadhona Fitri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji strategi komunikasi pemerintah desa guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dengan pendekatan seven effective communications (7Cs). Pemerintah desa telah berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui bahasa yang mudah dipahami, penyampaian langsung oleh kepala dusun, serta penyusunan pesan yang relevan. Namun, strategi ini masih menghadapi kendala, baik internal seperti rendahnya kesadaran, waktu, dan pendidikan masyarakat, maupun eksternal seperti minimnya sosialisasi, sarana prasarana terbatas, dan kurangnya kapasitas aparatur desa. Diperlukan peningkatan komunikasi dan kapasitas kelembagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih optimal.  
Pemanfaatan Aplikasi Smart Tax Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Napitupulu, Elsi Jayanti Br; Hanoselina, Yulia
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi Smart Tax dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari pegawai Bapenda dan masyarakat pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Smart Tax mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi birokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, ketimpangan infrastruktur internet, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Berdasarkan teori inklusi digital Helsper, empat faktor—akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan—masih menjadi tantangan besar dalam adopsi teknologi ini. Di sisi lain, dari teori e-government Bannister dan Connolly, dapat dilihat bahwa aplikasi ini telah memberi kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan publik, khususnya pada jenis pajak berbasis self-assessment. Namun demikian, penurunan jumlah pengguna serta terbatasnya jangkauan aplikasi menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam strategi implementasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi digital, perluasan sosialisasi, serta pengembangan fitur pendampingan pengguna untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital layanan pajak di Kota Pekanbaru
Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu Embang, Eka Jaya Putra Hatika; Saleh, Muhammad Hairul; Jamal, Muh.
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5592

Abstract

Penulisan artikel ini berasal dari reformasi birokrasi yang terjadi di Mahakam Ulu melalui pendekatan Good Governance. Fokus kajian ini adalah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan teori Good Governance dari Grindle (2007) yang menekankan pentingnya efektivitas pemanfaatan sumber daya publik, akuntabilitas, serta pengawasan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi dilakukan melalui pelatihan pegawai, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta digitalisasi administrasi. Namun, reformasi ini menghadapi tantangan berupa terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM, lambatnya adaptasi terhadap teknologi baru, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia, percepatan adaptasi digital, dan penguatan pengawasan, dampak reformasi akan terbatas. Karena itu, dibutuhkan pendekatan Good Governance yang berkelanjutan guna memperkuat komunikasi lintas unit dan meningkatkan kinerja berbasis indikator reformasi birokrasi.
Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan Firman; Sofian, Muhamad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5797

Abstract

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (library reseach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara de facto desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.
Dekonstruksi Identitas “Kampung Pengemis” melalui Transformasi Sosial, Ekonomi dan Politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang Laeli Nur Khanifah; Fitriya, Alfida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5849

Abstract

Penelitian ini membahas dekonstruksi identitas “Kampung Pengemis” di Kampung Kebanyakan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dan teori dekonstruksi Jacques Derrida dengan indikator différance dan trace. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan identitas Kampung Kebanyakan yang sebelumnya dikenal sebagai “Kampung Pengemis” tidak bersifat tetap. Melalui konsep différance, makna identitas warga terus bergerak dan berubah seiring pengalaman dan perubahan yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial, tumbuhnya usaha konveksi, serta partisipasi dalam program-program pemerintah. Identitas mereka tidak bisa lagi dikurung dalam satu makna lama, karena selalu muncul pemaknaan baru dari situasi sosial. Sementara itu, Konsep trace menunjukkan bahwa identitas baru yang dibentuk warga tetap membawa jejak identitas lama. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga Kampung Kebanyakan sudah tidak bisa lagi dilihat atau dilabeli sebagai “kampung pengemis” seperti masa lalu. Identitas itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap, dan sekarang sedang berubah secara perlahan seiring dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka jalani.
Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Kariem, Muhammad Quranul; Ginting, Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legitimasi kultural berbasis janji dalam kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dalam konteks pemerintahan. Sultan menyanggupi lima janji didepan ayahnya, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap takhta yang ia terima. Beberapa persoalan atau polemik terjadi pada periode pemerintahan Sultan sebagai Gubernur DIY tahun 1998 sampai 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digunakan dalam penelitian, menggunakan sumber data berbasis informasi dari media, regulasi serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya berhasil diwujudkan oleh Sultan melalui pelaksanaan janji yang menjadi landasan legitimasi kultural. Penelitian ini berdampak pada implikasi teoritis terkait cultural leadership prototypes.
Modalitas Keterpilihan Petahana Perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019 A'rof, Abas Bahar; Fitriyah; Retno Herawati, Nunik
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5419

Abstract

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum legislatif pada Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, hingga Ketingkat Daerah selalu ramai di ikuti oleh calon calon legislative yang baru maupun calon legislatif petahana. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yaitu anggota DPRD Kota Tegal  petahana perempuan periode 2014-2019 yang terpilih kembali dalam periode 2019-2024, tim sukses dari tiga petahana perempuan, serta ketua dan wakil dari partai pengusung para petaha perempuan, sedangkan hasil penelitian menemukan bahwa modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik sangat diperlukan oleh petahana agar dapat kembali terpilih seperti yang dilakukan oleh tiga petahana perempuan DPRD Kota Tegal yaitu Rosalina, Enny Yuningsih, dan Nur Fitriani mereka menggunakan modalitas yang mereka miliki untuk menarik hati para pemilih dalam pileg 2019, selain itu para petahana perempuan juga dibantu oleh tim sukses yang sama dalam pileg 2014 karena kesolidan tim sukses dan kepercayaan petahana kepada kinerja tim sukses yang berhasil memenangkan pileg lima tahun sebelumnya, serta dukungan dari partai pengususng sebagai wadah sekaligus rumah bagi para petahana perempuan untuk bernaung dan pastinya partai pengususng sudah mengetahui background para petahana perempuan sehingga partai pengusung bersedia mengusung mereka kembali pada pileg 2019.
Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan "LAPOR" Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance Thalib, Sania; Hanantyo Sri Nugroho
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5909

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas interoperabilitas data pelayanan Lapor Sleman dalam mewujudkan smart governance, dengan fokus pada cara pemerintah Kabupaten Sleman memperbaiki kualitas layanan agar data laporan yang masuk mampu menyelesaikan isu yang terjadi secara efektif, serta mengevaluasi apakah sistem interoperabilitas data yang digunakan telah berfungsi dengan baik sehingga informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh instansi terkait secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara stakeholder, observasi sistem, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menunjukan bahwa aplikasi Lapor Sleman cukup efektif menangani aduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian 85% dalam dua tahun dan menjadikan pelayanan pengaduan lebih transparan, efektif, dan efisien, namun masih menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan kompatibilitas aplikasi, fungsi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat hanya 10% dari total penduduk Sleman. Penelitian menyimpulkan bahwa Lapor Sleman telah memberikan kontribusi positif terhadap perwujudan smart governance melalui peningkatan transparansi dan responsivitas pelayanan, meskipun diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis, peningkatan strategi komunikasi publik, dan optimalisasi interoperabilitas data antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencapai efektivitas maksimal dalam mendukung transformasi digital menuju smart governance berkelanjutan.
Netralitas ASN menjelang Pilkada dalam Perspektif Primordialisme di Aceh Armanda, Dicky; Aruni, Fidhia; Nurmasyahyati; Syukri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i4.5339

Abstract

Penelitian ini mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks hubungan primordial pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis manifestasi primordialisme serta dampaknya terhadap netralitas menjelang pilkada di ke dua dinas tersebut. Metode penelitian mnggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN berada dalam posisi dilematis selama Pilkada, yaitu munculnya motivasi untuk mendapatkan promosi jabatan sehingga seringkali berbenturan dengan kewajiban mereka dalam menjaga netralitas. Hubungan primordial mendorong ASN untuk mengambil sikap dukungan, baik secara terbuka maupun dibelakang layer, karena anggota keluarga dan kerabat cenderung saling mendukung dalam mencapai kemenangan. Rekomendasi penelitian adalah perlu penguatan regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan penanaman budaya organisasi yang lebih transparan.