cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 17   18   19   20   21 
KONSEP PENGADAPTASIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM POJK TENTANG PEER TO PEER LENDING Maylinda, Prisca Dwi; Rifqi, Muhammad; Utami, Safira Maharani Putri; Sitorus, Yosua Audric Matthew
Jurnal ADIL Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i2.3898

Abstract

Seiring perkembangan teknologi informasi, terutama internet, Fintech telah tumbuh pesat di Indonesia, khususnya FintechP Lending, yang memfasilitasi peminjaman dan investasi. Namun, perlindungan konsumen dalam praktik P2P Lending masih menjadi isu yang relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya melindungi konsumen dalam industri Fintech P2P Lending dan mengusulkan perbaikan dalam regulasi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Dalam era dimana teknologi dan layanan keuangan semakin terkait erat, perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diperkuat demi mendukung perkembangan positif industri Fintech di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis regulasi Fintech P2P Lending di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mengenai konsep adaptasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturanentang Layanan Peer To Peer Lending yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen P2P Lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengatur sektor ini, masih ada ketidakjelasan dalam status Fintech P2P Lending perlunya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran. Adaptasi konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan OJK menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen dalam industri Fintech P2P Lending. Diperlukan pembentukan peraturan yang lebih rinci yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, sanksi, dan langkah-langkah pendukung perlindungan konsumen.  
IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) Kusuma Dewi Rentika; Liany, SH., MH., Lusy; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i2.4099

Abstract

Komnas Perempuan memiliki tugas yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada tahun 2020 terdapat 302.300 kasus, pada 2021 meningkat menjadi 459.094 kasus. Peningkat jumlah kasus tersebut menjadi latar belakang penulis dalam merumuskan masalah: Pertama, bagaimana implementasi tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Kedua, bagaimana kendala yang dihadapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan dalam menjalankan tugas? Ketiga, bagaimana pandangan Islam tentang Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris melalui wawancara dan observasi. Analisis data mengunakan kualitatif yang diolah dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dalam beberapa kategori. Adapun hasil dari pembahasan: Pertama, Komnas Perempuan belum maksimal pada tugas melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian, melakukan kerja sama regional dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang berada di sejumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kedua, Komnas Perempuan dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala: a. keterbatasan akses menangani perempuan korban kekerasan yang tersebar di berbagai Kab/kota di Indonesia; b. sumber daya manusia yang belum cukup; c. anggaran yang tidak sebanding dengan lembaga HAM lainnya; dan d. lemahnya dasar hukum berdirinya Komnas Perempuan. Ketiga, Islam turut mendukung tugas Komnas Perempuan yang telah menerapkan prinsip Islam, dalil Maqasid Syariah, Komnas Perempuan melindungi jiwa dan melindungi keturunan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: Pertama, Komnas Perempuan diharapkan dapat lebih maksimal terkait pendampingan korban yang berada di sejumlah Kab/Kota. Kedua, diperkuatnya dasar hukum Komnas Perempuan menjadi Undang-Undang. Ketiga, dibentuknya perwakilan Komnas Perempuan di tingkat Provinsi. Keempat, peningkatan sumber daya manusia sejumlah 191 Badan Pekerja. Kelima, peningkatan anggaran untuk pendampingan para korban
ASPEK KEPASTIAN HUKUM SENGKETA HIBAH YANG MENGANDUNG PENGHARAPAN IMBALAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Mamonto, Iip Purwantini Jeane; Irwan Santosa; Iskandar Muda
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4162

Abstract

Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu adalah pengadilan agama. Hibah adalah salah satu jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya. Menjadi persoalan ketika pengadilan agama dalam putusan sela menyatakan berwenang memeriksa perkara hibah, namun dalam putusan akhir menolak gugatan hibah dengan alasan yang disengketakan bukan merupakan peristiwa hibah. Permasalahan ini muncul dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, yang akan dikaji melalui jenis penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris atau pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan dalam merumuskan dan menentukan kualifikasi perjanjian peralihan tanah yang disengketakan, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum suatu penghibahan menjadi bukan hibah dilihat dari aspek kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan, perjanjian peralihan tanah yang disengketakan adalah peristiwa hibah, pun jenis perkara yang diperiksa adalah perkara hibah. Namun hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, yang berkonsekuensi hukum hibah menjadi batal. Namun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan yang menyimpulkan peralihan tanah tersebut bukan berkualifikasi hibah, sedangkan pokok perkaranya telah diadili hingga putusan akhir, menjadikan pertimbangan hukum putusannya tidak tepat dan tidak konsisten sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
KeabsahanaAkta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari HukumiIslam dan KUHPerdata Di Indonesia Ratna Sukowati; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4464

Abstract

Perkawinan beda agama sekarang masih menjadi masalah kompleks di Indonesia karena Hukum Islam dan Hukum KUHPerdata memiliki aturan yang berbeda mengenai keabsahan Perkawinan, Pewarisan, Status Anak dan Keabsahan Akta Notaris pewarisan beda agama khususnya untuk agama islam. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta perwarisan beda agama serta bagaimana legalitas akta waris beda agama yang dibuat oleh Notaris. Penelitianiini menggunakan metode yuridis empiris dan didukung wawancara ahli hukum islam dosen Universitas Yarsi serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian kewenanganaNotaris dalam pembagian waris hanya sebatas pada waris barat(BW) saja, karena waris islam notaris tidak berwenang membuat akta waris islam sebelum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama melalui putusanHakimMAnomorr368K/AG/1995,51K/AG/2001,16K/AG/2010,721K/AG/2015, ahliwaris nonmuslim masih dapat waris dari ayahnya yang muslim melalui Wasiat Wajibah paling besarnya 1/3 darii harta peninggalan dan legalitas keabsahan akta tersebut pewaris yang beragama islam apabila membuatt dan membagikann warisan berdasarkan aktaanotaris kepada ahli waris nonmuslim maka akta tersebut tidak sahh atau batall demi hukum atau akta dibawah tangan seharusnya wasiat saja.
PERKEMBANGAN ASPEK YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL-BELI ORGAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.) Abel Wicaksono; Liany, SH., MH., Lusy; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4484

Abstract

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan tindakan medik yang berat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil adalah: pertama bagaimana substansi ketentua mengenai jual beli organ tubuh manusia di Indonesia? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam jual beli organ tubuh manusia berdasarkan putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? Ketiga, bagimana pandangan islam terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, substansi aturan dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dan perbedaan mengenai UU tentang kesehatan dengan RUU Kesehatan tentang transplantasi organ. Pada aturan KUHP sebelumnya tidak mengatur mengenai jual-beli organ.dan diaturnya mengenai pembentukan komite transplantasi yang diatur dalam RUU Kesehatan. Kedua, pertimbangan dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan yang dimana putusan tersebut masih belum maksimal dikarenan hukuman yang dijatuhkan sangatlah rendah. Ketiga Islam mengharamkan transplantasi organ tubuh manusia apabila transplantasi tersebut dilakukan karena mencari keuntungan secara materiil dan bukan karena niat kebaikan. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini: menambahkan sanksi hukuman yang berat terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh pada dan segera dibentuknya Komite Transplantasi ketika sudah disahkannya Undang-Undang Kesehatan.
AKTA NOTARIS SEBAGAI DASAR RELAKSASI PEMBAYARAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI GUDANG CURAH DI PELABUHAN BANTEN Riri Mela Lomika Siregar; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4550

Abstract

Kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Pemerintah dalam bidang konstruksi salah satunya adalah pembangunan Gudang Curah di Pelabuhan Banten yang mengikat penyedia jasa konsultansi konstruksi. Kerjasama antara pemerintah selaku pengguna jasa serta penyedia jasa dituangkan melalui perjanjian di bawah tangan. Perjanjian yang bernilai besar, waktu yang panjang dan beresiko, dituntut memiliki kepastian hukum, keajekan hukum berikut pembuktian yang menguntungkan bagi para pihak urgen dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Untuk mendapatkan relaksasi pembayaran dibutuhkan Akta Notaris dalam Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perjanjian di bawah tangan yang merujuk pada kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap serta memberikan kepastian hukum tanpa perlu ditafsirkan lain, sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif lebih fleksibel dengan menggunakan teori untuk menjelaskan penemuan dalam penelitian dimana penerapan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisa kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara di lapangan untuk ditarik kesimpulan menjawab permasalahan yang ada. Pokok kajiannya adalah implemetasi kekuatan hukum yang normatif pada masyarakat dan dijadikan acuan perilaku seluruh individu, diikuti dengan wawancara dan putusan Mahkamah Agung sebagai aktualisasi kekuatan pembuktian. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyedia jasa masih belum menggunakan Akta Notaris untuk Perjanjian Jasa Konsultansi Kontruksi sehingga berkaitan dengan kelancaran pembayaran yang diperolehnya pada proyek Gudang Curah di Pelabuhan Banten. Kesimpulannya: Kedudukan Akta Notaris jika disandingkan dengan akta di bawah tangan berbeda di mata hukum sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdata. Pembuktian lahiriah, formal dan materil melekat padanya. Ketiadaaan Akta Notaris dalam Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi antara PT PL (pengguna jasa) dengan PT SDI (penyedia jasa), mempengaruhi ralaksasi pembayaran yang diterima oleh PT SDI. Prinsip kesetaraan dalam perjanjian menjadi tidak terbentuk. Akta Notaris untuk memperoleh relaksasi pembayarannya sangat urgen.
TINJAUAN PROSES BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DI INDONESIA elda, Tresia
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4558

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Seperti kasus Pencucian uang hasil korupsi balanko E-KTP yang menghebohkan Indonesia adalah blanko E-KTP, dimana pemerintah mewajibkan penduduk untuk menggunakan KTP Elektronik, kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga E-KTP. Akibatnya, Negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut menggangu stabilitas ekonomi Negara. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomiaan dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keywords: Corporations, Wealth, Crime of Money Laundering.
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA TERHADAP DAMPAK MERGER PERUSAHAAN GOJEK DAN TOKOPEDIA Ainurrafik, Fakhira Kamila; Apriliana, Latifa Dwi; Raihana Manila Azzahra; Annisa Febrianti; Ayuk Wulandari
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.3591

Abstract

Pada awal tahun 2021, merger antara dua perusahaan digital raksasa Indonesia, Gojek dan Tokopedia, menghasilkan entitas baru bernama GoTo yang berfokus pada layanan e-commerce, on-demand, serta keuangan dan pembayaran. Merger ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya sektor ekonomi digital, dengan meningkatkan efisiensi, transaksi, serta inklusi keuangan. Namun, dampak negatifnya juga mengemuka, terutama dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat dan potensi monopoli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak merger Gojek dan Tokopedia dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statue approach untuk menganalisis implikasi merger terhadap persaingan usaha. Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa merger ini berpotensi mengurangi persaingan, mengarah pada dominasi pasar yang merugikan konsumen, dan dapat menimbulkan risiko monopoli. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.
REHABILITASI DAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT Anisa Norma Ningtyas; Agus Prihartono P.S; Inge Dwisvimiar
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.4482

Abstract

Rehabilitasi perusahaan setelah adanya putusan pailit masih menghadapi tantangan normatif dengan adanya tumpang tindih aturan yang mengatur mengenai proses setelah adanya putusan pailit. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum. Padahal rehabilitasi perusahaan pasca putusan pailit merupakan salah satu hak yang diberikan kepada subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan rehabilitasi Perseroan Terbatas pasca berakhirnya proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber lain dari internet) dan data primer yang didapatkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan, aturan hukum telah menegaskan mekanisme proses rehabilitasi yang dapat ditempuh oleh Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Meskipun demikian, tumpang tindih aturan menjadikan mekanisme proses seakan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam kasus kepailitan PT. Jaya Nur Sukses. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada permasalahan proses peradilan karena PT. Jaya Nur Sukses yang telah diputus bubar demi hukum namun masih dapat melakukan gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan aturan hukum agar kepastian hukum dapat dirasakan bagi subjek hukum terutama yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari adanya putusan pailit.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MASA PERALIHAN PERUBAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SESUAI DOMISILI MENJADI TIDAK SESUAI DOMISILI (ABSENTEE) DI WILAYAH KARAWANG Fathoni, Abdul Fathoni; Chandra Yusuf; Mohammad Ryan Bakry
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.4573

Abstract

Dalam rangka efektifitas, pemerintah Karawang memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap peningkatan efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menggunakan teori dalam menjelaskan temuan dalam penelitian dimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisis kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara di lapangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas peraturan absentee di Karawang serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang efektif terhadap masa peralihan hak kepemilikan tanah pertanian. Pokok dalam penelitian ini yaitu pada tatanan praktek yang terjadi di lapangan, walaupun kebijakan tersebut sudah berlaku tetapi status kepemilikan tanah pertanian secara absentee masih banyak terjadi di daerah Karawang. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak terjadi praktik kepemilikan tanah Absentee serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Karawang. Kesimpulannya Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah Absentee di wilayah Karawang belum berlaku secara efektif sebagaimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 maka perlu sinergitas antara lembaga pemerintahan dengan Peran PPAT Karawang yang menjadi kunci terhadap efektifitas peraturan pemerintah dalam kepemilikan tanah absentee.

Page 19 of 21 | Total Record : 208

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue