cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 15   16   17   18   19 
REGULASI PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DI MASA PANDEMI DI KOTA BENGKULU Ganefi Ganefi; Siti Hatikasari; Wafiya wafiya
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.2363

Abstract

Pandemi Covid 19 yang dialami Indonesia sejak bulan Maret 2020, sampai saat ini telah merusak seluruh sendi sendi perekonomian. Dengan pertumbuhan ekonomi di bawah minus 2,07% menyebabkan Indonesia menghadapi krisis multi dimensi yang akhirnya bermuara pada tingginya angka kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak Pandemi ini, anggaran 1.035,25 Trilliun yang diperuntukkan bagi pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan vaksin serta stimulus Bansos ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penghapusan PPnBM ditujukan untuk industry otomotif, adapun bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah mengeluarkan regulasi Kridit Usaha Rakyat (KUR) dengan plapon pinjaman dua kali lipat dari sebelumnya Rp 50 jt menjadi Rp 100 jt, serta pinjaman KUR bagi masyarakat belum menikah dengan plapon pinjaman maksimal Rp. 10jt. Kebijakan pemerintah ditujukan agar para pelaku UMKM mampu bertahan dari keterpurukan usaha yang dijalaninya selama ini. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Suku bunga/marjin ditetapkan sebesar 6 % efektif pertahun diberikan kepada KUR mikro,KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus dan KUR super mikro. ABSTRACTThe Covid 19 pandemic that has been experienced by Indonesia since March 2020 has damaged all aspects of the economy. With economic growth below minus 2.07%, Indonesia is facing a multi-dimensional crisis that eventually leads to poverty. Various efforts have been made by the government to overcome the impact of this pandemic, a budget of 1,035.25 trillion is needed for the procurement of medical devices, medicines and vaccines as well as the social assistance stimulus aimed at meeting the needs of the community. While the abolition of PPnBM is aimed at the automotive industry, as for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the government issued a regulation on People's Business Credit (KUR) with a credit ceiling that was doubled from the previous Rp 50 million to Rp 100 million, and KUR credit for the community has not yet been completed. married with a maximum credit ceiling of Rp. 10 million. The government's policy is intended so that MSME actors are able to survive the downturn in their business so far. Furthermore, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Special Treatment for People's Business Credit Recipients Affected by the Corona Virus Disease 2019 Pandemic was issued. The interest rate/margin is set at 6% effective per year given to micro KUR, small KUR, KUR placement of workers Indonesian work, special KUR and super micro KUR. 
PENERAPAN ASAS PRADUGA RECHMATIG PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Alifah Putri Nuryasin
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.2366

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan yang pembentukkannya didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986. Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menjalankan tugasnya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam seluruh perkara yang ditanganinya, ada asas-asas yang harus dipatuhi, salah satunya adalah Asas Praduga Rechmatig, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PERIKANAN DALAM KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Nurul Fajri Chikmawati; Nelly Ulfah Anisa Riza
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.3039

Abstract

Siklus perkembangannya koperasi perikanan menunjukkan gejala melemah, bahkan mengalami kebangkrutan. Penyebabnya diduga adanya kelemahan dalam manajemen internal dan persoalan yang bersifat struktural sebagai akibat hukum dari adanya peralihan kewenangan instutusi yang menangani pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini berdampak sangat signifikan bagi keberlangsungan koperasi perikanan. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi perikanan di Indonesia dan penguatan kelembagaan koperasi perikanan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 27  tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan dalam mengelola pelelangan ikan di TPI berdasarkan mekanisme kerjasama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  penguatan kelembagaan koperasi perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan: a.kualitas partisipasi anggota koperasi; b.kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi; c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wirakoperasi melalui inkubasi bisnis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pusat.Kata kunci: Koperasi perikanan, pelelangan ikan, kelembagaanABSTRACThe development cycle of fishery cooperatives showed signs of weakening. The cause is suspected to be weaknesses in internal management and structural issues as a result of the law-impacted transfer of institutional authority that handles the management of the marine and fisheries sectors. This circumstance has a very significant impact on the sustainability of fishery cooperatives. This study raised the issue of the legal basis for implementing fisheries cooperative business activities in Indonesia and strengthening fisheries cooperative institutions in managing fish auction place (TPI). This study used the doctrinal legal research method with secondary data as the main data and primary data as supporting data. The research results showed that Government Regulation No. 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime and Fisheries Sector and Government Regulation No. 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs Regency/City Regional Governments can cooperate with cooperatives engaged in the maritime and fisheries sectors in managing fish auctions at TPI based on a cooperation mechanism. Based on Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, strengthening institutions in fishery cooperatives can be done through increasing: a. the quality of participation of cooperative members; b. capacity and competence of cooperative human resources; c. managerial capability and cooperative governance; d. the capacity of cooperative members as cooperative entrepreneurs or cooperative entrepreneurs through business incubation is one of the attempts that can be carried out by cooperatives facilitated by the Regional and Central Governments.
Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/Pn.Btm Dan Putusan Kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011) Suheri Angga; Ningrum Natasya Sirait; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.2966

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.
PROBLEMATIKA EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT Lusy Liany
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.3091

Abstract

Pada Tahun 2016 setidaknya terdapat 3.041 peraturan daerah yang  dibatalkan oleh presiden melalui Kemendagri. Rinciannya sebanyak 1.765 Perda/Perkada kabupaten/kota dicabut atau direvisi oleh Kemendagri. Kemudian, sebanyak 1.267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang direvisi oleh Gubernur. Fenomena “Perda bermasalah” ini patut mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. Kualitas Perda yang buruk tentunya menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan mengkaji  bagaimana pelaksanaan dan problematika Executive Preview pada proses pembentukan Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan mengumpulkan data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai macam hasil dari proses Executive Preview Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi  Sumatera Barat terdiri dari: disempurnakan/direvisi, ditolak, ditunda, belum dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut, sudah dapat ditetapkan/disahkan. Adapun kendala tahapan fasilitasi dan evaluasi perda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat: keterbatasan waktu 15 (lima belas), keterbatasan dan kurangnya kemampuan tenaga ahli perancang undang-undang, ketidakpahaman proses tahapan fasilitasi dan evaluasi, koordinasi yang kurang efektif antara kabupaten/kota dengan provinsi. Kedepan executive preview yang diakukan pemerintah perlu lebih memperhatikan aspek materil (substansi) dari peraturan daerah dengan tidak mengenyampingkan aspek formil. Terkait pengaturan Executive Preview yang ideal pada masa yang akan datang disarankan DPR bersama Pemerintah, merevisi Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Jajang Arifin
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.3090

Abstract

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan terlarang (Pasal 75 Ayat 1), meski demikian pelarangan tersebut dapat diberikan pengecualian jika ada:  Indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aborsi akibat perkosaan. Apakah pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan dan Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) Poin a dan b Undang-Undang Kesehatan, sudah turut memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosasan pelaku aborsi dengan memberikan legalisasi terhadap tindakan tersebut, kebolehan melakukan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika dihubungkan dengan tindakan aborsi akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan tersebut mampu memberikan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat pemaksa untuk melakukan aborsi dan dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana.
FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Sekar Andini; Nurul Fitri Ramadhani; Fauziah Lubis
Jurnal ADIL Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i2.3089

Abstract

Advokat adalah setiap orang yang bertindak sebagai pemberi jasa hukum yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum kliennya baik dalam persidangan maupun litigasi dan keberadaan advokat selalu ada. Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003, hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Penyebutan profesi mulia atau officium nobile dalam profesi hukum didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tetapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani dan keberadaan advokat selalu ada. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang dibuat untuk menangani masalah-masalah pidana yang mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, serta merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang masih dapat diterima. Didalam proses peradilan pidana, tentunya seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam membela hak-hak kliennya, dimulai dari awal proses persidangan sampai putusan. Tulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana menggunakan sumber data utama yakni buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan padangan yang mendukung tulisan ini. 
PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN Haykal Anggia Wardana; Lusy Liany; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3617

Abstract

Tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: Pertama, bagaimana hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian empiris dimana penelitian yang menggunakan data primer yang diproleh langsung dari lapangan. Adapun pembahasan, Pertama, Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak.Kedua, Pemerintah kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tiada diantaranya menimbulkan kemudaratan baginya, dan bukan dari bahan yang di haramkan. Adapun yang saran  dalam penelitian ini: pertama, Dinas Kesehatan kota Langsa memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2009, kedua, bertanggungjawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SERTA OTORITAS PERPAJAKAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Ita Nailul Mutiah
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Otoritas Perpajakan setelah keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hak dan kewajiban keduanya mengalami perubahan dan penyesuaian. Pertama, Wajib Pajak berhak mengungkapkan ketidakbenaran laporan perpajakannya saat pemeriksaan. Kedua, sanksi denda atas ditolaknya keberatan dan banding Wajib Pajak menjadi lebih ringan. Ketiga, Wajib Pajak harus mengintegrasikan identitas perpajakannya dengan identitas kependudukan. Keempat, penyedia e-commerce wajib melakukan pemotongan atau pemungutan. Kelima, Otoritas perpajakan berhak menagih atas wanprestasi pembayaran angsuran atau penundaan pajak yang masih kurang dibayar. Keenam, penyidik pajak dapat melakukan pemblokiran atau penyitaan aset tersangka. Ketujuh, penurunan sanksi administratif pada surat ketetapan pajak kurang bayar. Kedelapan, pemberian data hanya berlaku pada proses penyidikan, penuntutan, dan kerja sama tertentu.
KESADARAN HUKUM UNTUK BERPERILAKU ANTIKORUPSI DI KALANGAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS YARSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022 (Sebuah Refleksi untuk Membangun Gagasan) Kukuh Fadli Prasetyo; Mubarik Ahmad
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3587

Abstract

Korupsi tidak hanya soal tindak pidana korupsi, melainkan juga perilaku-perilaku koruptif yang dapat dilakukan pula oleh warga negara biasa. Penelitian ini bermula pijak pada analisis kondisi exposure mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas YARSI yang menjadi pintu masuk bagi pembangunan gagasan untuk mengampanyekan nilai dan prinsip antikorupsi kepada seluruh mahasiswa Universitas YARSI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menangkap gejala-gejala sosial dan menganalisisnya dari sudut pandang keilmuan (pendidikan) hukum. Ada sejumlah hal elementer dalam hal kognisi responden mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yang menunjukkan skala yang perlu mendapatkan intervensi kurikuler. Demikian mengerucut pada gagasan melahirkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi yang mengadopsi semangat penyelenggaraan kelas kolaboratif dan partisipatif melalui pemanfaatan studi kasus (case study) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).

Page 17 of 21 | Total Record : 208

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue