Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

dialektika
Website

Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ISSN : 25024094 EISSN : 2598781X DOI : https://doi.org/10.36636/dialektika

Core Subject : Economy, Science, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Dialektika adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Jurnal ini memiliki spesifikasi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurnal ini terbit berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Februari dan September.

Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)

Articles 208 Documents

1 2 3 4 5

ANALISA KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG: (Studi Pada Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Malang) Yusuf Azwar Anas; Husnul Hakim Sy
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Bencana Alam sesuatu hal yang menakutkan bagi manusia didunia, namun kehadiarnnya selalu muncul tanpa diduga. Berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi hadirnya bencana alam dilakukan untuk memberikan deteksi dini, agar tak banyak korban berjatuhan. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Kehadiran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihaj yang bertanggungjawab melindungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Malang.Penelitian ini mengunakan 5 (lima) dimensi kualitas layanan dar Parasuraman (1985), dimensi tersebut adalah Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible dan Assurance sebagai variabel mengukur kepuasan masyarakat.Sampel dalam penelitian ini berjulah 430 sampel yang tersebar di 4 desa dan 4 kecamatan dikabupaten malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Proporsiv random sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indek kepuasan pelayanan Badan penanggulangan bencana Kabupaten Malang mempunyai mutu layanan dengan pridikat A dengan kualitas layanan sangat baik. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan terhadap efesiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait upaya-upaya untuk mencegah dan antisipasi dini terhadap bencana, apakah dengan memberikan edukasi dan deteksi dini pada bencana dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang rawan bencana. Kata Kunci: Kualitas Layanan, Kepuasan Masyarakat, Bencana Alam ABSTRACT Natural Disasters are something that is frightening to human beings in the world, but its realization always comes unexpectedly. Various efforts were made to detect the presence of natural disasters carried out to provide early detection, so that not many victims fell. The government has an obligation in overcoming natural disasters that occur in the country. The presence of government becomes very important as the party who is responsible for protecting the community. This study aims to evaluate the level of community satisfaction with the service of the Malang Disaster Mitigation Agency.This study uses 5 (five) service quality dimensions of Parasuraman (1985) which are Reliability, Emphaty, Responsiveness, Tangible and Assurance as the variables for measuring community satisfaction. Samples in this study amounted to 430 samples spread across 4 villages and 4 districts in Malang Regency. The sampling technique used in this research is proporsiv random sampling.The result of the research shows that the satisfaction service index of Malang Disaster Mitigation Agency has the quality of â€œAâ€ which means it has an excellent service quality. Subsequent research can focus on the efficiency of services provided by governments with regard of efforts to prevent and anticipate early disasters, whether by providing education and early detection of disasters can increase the sense of security for disaster-prone communities. Keywords: Service Quality, Community Satisfaction, Natural Disaster

EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MENGAWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Syahrul Ibad
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ABSTRAK Tulisan ini menjelaskan tentang eksistensi ombudsman daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilihat dari segi fungsinya, Lembaga Ombudsman Daerah Berbeda dengan lembaga-lembaga pengawasan yang lain, Ombudsman Daerah merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok sosial/civil society terhadap penyelenggaraan pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Cara kerja Ombudsman daerah juga mirip dengan cara-cara yang selama ini dilakukan civil society, tidak birokratis, user friendly, dan yang terpenting adalah tidak dipungut biaya (gratis). Oleh karena itu kualitas pengawasan Ombudsman Daerah juga sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman Daerah. Kata Kunci: Ombudsman, Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ABSTRACT This paper wants to show the existence of regional ombudsman in guarding the implementation of local government and can be seen in terms of its function, Regional Ombudsman Institution is different with other supervisory institutions, regional Ombudsman is a representation of the supervision made by the community or social group (civil society) in implying a service that commonly undertaken by local governments. The workings of regional Ombudsmen are also similar to the ways in which civil society has been conducted, not bureaucratic, user friendly, and the most importantly is free of charge. Therefore, the quality of Regional Ombudsman supervision also depends on how far the community has an understanding of the Regional Ombudsman. Keywords: Ombudsman, Community, Local Government Implementation

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI Sinollah Sinollah
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ABSTRACT Pengawasan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja pegawai guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Hal hal tersebut merupakan keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukkan sebelumnya, juga dapat dihindarinya kemungkinan akan timbulnya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang pada akhirnya berakibat tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan dapat dijadikan suatu penegas terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pegawai, sekaligus sebagai alat pemelihara bagi pegawai untuk menghasilkan prestasi yang optimal, khususnya di Kantor Inspektorat Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan Variabel-variabel pengawasan yang terdiri dari Standar Pengawasan (X1), Penilaian (X2), dan tindakan Korektif (X3) secara keseluruhan sama dengan Kinerja (Y) sebesar 76,6%. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja adalah penilaian (X2). Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan sekaligus dapat meningkatkan produktivitas kerja adalah sebagai berikut: membutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak, baik atasan maupun bawahan, untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai job diskripsinya; perlu diadakan pembinaan secara berkelanjutan dan adanya sanksi yang tegas serta tepat terhadap pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata Kunci: Pengawasan, Produktifitas Kerja Supervision is needed in order to improve employee productivity in order to support the achievement of organizational goals. It is a decision that has been made (in the form of a plan) actually executed in accordance with the previously established, also can avoid the occurrence of irregularities or deviations that ultimately result in the achievement of predetermined objectives. With the supervision can be an emphasis on the duties undertaken by employees, as well as a means of maintenance for employees to produce optimal performance, especially in the Office of Inspectorate Kediri. The results showed that supervisory variables consisting of Supervisory Standard (X1), Assessment (X2), and Corrective Action (X3) as a whole were equal to Performance (Y) of 76.6%. The most dominant variable of its effect on performance is the assessment (X2). Efforts that can be done to maintain and simultaneously can increase work productivity are as follows: requires awareness of both parties, both superior and subordinate, to carry out the task well according to job description; it is necessary to maintain ongoing coaching and the existence of strict and appropriate sanctions against employees who violate the provisions that have been set previously. Keywords: Supervision, Work Productivity

Kecerdasan Budaya Dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa Amrullah Amrullah; Muslim Muslim; Sri Nurhidayati; wiwi Noviati; M Salahuddin
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

The Sumbawa community is known as a heterogeneous society, inhabited by people of various ethnic, ethnic, linguistic and religious backgrounds with consequences for different customs and systems of life. This condition is one of the main capital that if misused will be able to negatively impact the emergence of sentiments and communal conflicts that can damage the system of social life. The process of mediation, arbitration and negotiation is one of the approaches used in resolving conflicts over the years. While there are many other methods or approaches that are considered quite effective and sometimes forgotten in the approach of prevention and conflict resolution is through the approach of Cultural Intelligence. So this research, trying to raise the urgency issue of the cultural intelligence in preventing and resolving the conflict. The problems raised in this study are: 1). What factors can cause conflict in society ?, 2). Who actor that acts as a structural, accelerator and trigger or trigger in the conflict ?, 3). What approaches have been used in preventing and resolving the conflict in society by the government ?, 4). Why is cultural intelligence so important in preventing and resolving the conflict? The research method in this research is descriptive-qualitative. The aim of this research that the disclosure of the phenomenon in the research location freely possible to get maximum results because the data is valid and can be accounted scientifically and rationally.Data collection techniques that is used in this research are techniques of observation, interview and documentation. Data analysis techniques start from the process of data collection, data reduction, data presentation, and data validity consisting of credibility, transferability, dependability and comfirmability. The result of the research, that the occurrence of conflict in Sumbawa Regency caused by Structural factor, Accelerator and Trigger (SAT) conflict, for example: there is still and strong Political Memory in Society. As well as the importance of Cultural Intelligence in preventing and resolving of conflicts, as all aspects of Cultural Intelligence such as: Knowledge, Strategy, Motivation and Behavior have the relevance and ability to encourage and create a safe, peaceful and harmonious atmosphere in society as long as society can and able to internalize these values â€‹â€‹in everyday life. Keywords: Cultural Intelligence, Prevention, Resolution, Conflict

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo Abdul Fatah Fanani; Supardi Ibrahim
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini dapat di analisis mengenai pendekatan collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung collaborative governance dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa. Kata Kunci: Kemandirian Desa, Collaborative Governance, Recognisi, Subsidiaritas, Undang-undang Desa. Abstract Policy reforms on villages can be seen clearly in Law No. 6 of 2014 about villages. The village community has only been a spectator in the implementation of development in their area. However, through law number 6 of 2014, the village community is given the authority to recognize the rights of origin (recognition), recognition of local scale authority and decision making locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The selection of qualitative research methods in this study with the intention that in the process of finding the meaning behind the phenomenon can be carried out comprehensively, deeply, naturally, and as it is and without much interference from researchers. This qualitative method can be analyzed about collaborative governance approaches in realizing village independence. The results of this study indicate that there are already several activities in Sidoarjo regency that support collaborative governance in encouraging the realization of village independence. Some of these activities include the establishment of an Inter-Village Coordination Board (BKAD), the Rural Area Program (PROKADES), Desa Melangkah, and Start Up Villages. Keywords: Village Independence, Collaborative Governance, Recognition, Subsidiarity, Village Law.

EKSPLORASI KONTEMPORER KONSEP KEADILAN KARL MARX Ibnu Asqori Pohan; Talitha Talitha; Yudia Yudia
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

In general, the development of social, political, and humanities is inseparable from the contribution of the great thinker Karl Marx. His work is a reference for scientists around the world. For example, his most monumental work is 'Das Capital'. Works that have inspired a lot of economic movements and 'revolution' in several countries. Marx's dialectics which was developed through Hegel's thought became very phenomenal contributing to the realm of critical thinking methods through a dialectical stage in order to find the truth. However, there is one concept of Marx's thought that is almost unreadable and escapes from the attention namely the concept of 'Justice'. Being important and interesting to explore and in essence understanding how Karl Marx constructed the concept of justice in his thinking. This study wants to explore Marx's 'treatise' of thinking about justice by using a chronological order approach. With the explorative descriptive presentation, Marx's thought of justice can be comprehensively and systematically understood. Keywords: Karl Marx, Thought, Justice, and Socialist Abstrak: Secara umum perkembangan ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora tidak lepas dari sumbangsih pemikir besar Karl Marx. Hasil karya pikirnya menjadi referensi para ilmuwan diseluruh dunia. Sebut saja karyanya yang paling monumental salah satu nya adalah ‘Das Capital’. Karya yang telah banyak mengilhami lahirnya gerakan ekonomi dan ‘Revolusi’ dibeberapa negara. Dialektika Marx yang dikembangkan melalui pemikiran Hegel menjadi sangat fenomenal berkontribusi dalam ranah metode berpikir kritis melalui sebuah tahapan dialektika dalam rangka menemukan kebenaran. Namun, terdapat satu konsep pemikiran Marx yang hampir tidak terbaca dan luput dari perhatian yakni konsep ‘Keadilan’. Menjadi penting dan menarik untuk menelusuri dan pada intinya memahami bagaimana Karl Marx mengkonstruksi konsep keadilan di dalam pemikirannya. Studi ini ingin menelusuri ‘risalah’ berpikir Marx mengenai keadilan dengan menggunakan pendekatan sejarah (chronological order). Dengan penyajian deskriptif eksploratif pemikiran keadilan Marx dapat dipahami secara menyeluruh dan sistematis. Kata kunci: Karl Marx, Pemikiran, Keadilan, dan Sosialis

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL Ansar Suherman; Arief Sirajuddin
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ABSTRAK Perhatian pemerintah yang lebih tertuju pada pembangunan fisik dengan mengabaikan kearifan lokal mengakibatkan Indonesia mulai mengalami pergeseran tata nilai kehidupannya serta hilangnya karakter sebagai bangsa yang berbudaya. Terabaikannya nilai-nilai kearifan lokal berujung pada hilangnya semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia serta ancaman hilangnya kelestarian budaya yang ada disetiap daerah di nusantara. Hilangnya semangat kebersamaan dan persaudaraan menjadi bibit lahirnya konflik dan disintegrasi. Ancaman konflik horizontal di Indonesia sangat rentan terjadi setiap saat.Mulai dari konflik SARA, konflik elite akibat dari pertarungan suksesi politik dalam semua tingkatan suksesi, dan konflik sektarianisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui observasi, literatur kepustakaan dan tulisan dimedia. Fakta menunjukkan bahwa konflik adalah bahaya laten yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiridari berbagai suku dan budaya. Konflik yang terjadi salahsatunya diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi konflik melalui pembangunan komunikasi berbasis kearifan lokal.Konflik umumnya sangat potensial terjadi di daerah yang sedang menuju kota besar atau daerah tujuan berinvestasi. Sehingga seorang pemimpin khususnya kepala daerah dituntut memiliki communication skill terkait dengan seluruh bagian-bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya. Banyaknya konflik yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlandaskan kearifan lokal oleh kepala daerah kepada masyarakatnya belum secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan. Penyertaan nilai kearifan lokal dalam membangun komunikasi dengan semua pihak akan membantu mencari solusi terhadap penanganan dan pencegahan konflik sehingga pembangunan dapat berjalan lancar menuju masyarakat yang modern tanpa kehilangan identitas lokalnya. Kata-Kata Kunci: Kearifan Lokal, Komunikasi, Pemerintah Daerah, Konflik Sosial dan Komunal. ABSTRACT The government's focus on physical development by ignoring local wisdom has resulted in Indonesia beginning to experience a shift in the values ??of its life and the loss of character as a cultured nation. The neglect of the values ??of local wisdom leads to the loss of spirit of togetherness that characterizes the Indonesian nation and the threat of loss of cultural sustainability that exist in every region in the archipelago. The loss of the spirit of togetherness and brotherhood becomes the seed of the birth of conflict and disintegration. The threat of horizontal conflict in Indonesia is very vulnerable at all times. Ranging from SARA conflicts, elite conflicts resulting from political succession struggles at all levels of succession, and sectarian conflict. This research uses qualitative method with descriptive analysis approach that is collecting facts through observation, literature and literature writing dimedia. The facts show that conflict is a latent danger that can happen at any time. Moreover, Indonesia is a plural country consisting of various tribes and cultures. Conflict is one of the causes of the government's inability to manage the potential for conflict through the development of local wisdom-based communication. Conflict is generally very potential to occur in areas that are heading to big cities or destination areas to invest. So a leader, especially the head of the region is required to have communication skills related to all parts of community life in the region. The number of conflicts that occurred in a region indicates that communication based on local wisdom by the head of the region to the community has not been maximally or even not done. Inclusion of local wisdom values ??in building communication with all parties will help to find solutions to the handling and prevention of conflict so that development can run smoothly to modern society without losing its local identity. Keywords: Local Wisdom, communication, local government, social conflic and, comunal.

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MEMBELA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA Nur Inna Alfiyah
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Abstract This article aims to describe role of the international community against the Rohingya, in this case the role of countries such as Indonesia in addressing violence against the Rohingya. Violence and discrimination committed by the government of Myanmar against the Rohingya resulted in a massive wave of migration in various countries. So, we need the efforts of the international community to intervene and stop the conflict in Myanmar. Keywords: Migration, Human Rights, Roles of Indonesia Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komunitas internasional terhadap kasus Rohingya, dalam hal ini peran negara seperti Indonesia dalam menyikapi kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Tindak kekerasan serta sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya mengakibatkan terjadinya gelombang migrasi besar-besaran yang mengakibatkan terkatung-katungnya nasib para pengungsi Rohingya di berbagai negara. Sehingga diperlukan adanya upaya dari komunitas internasional untuk menengahi dan menghentikan konflik yang terjadi di Myanmar. Kata kunci : Migrasi, Hak Asasi Manusia, Peran Indonesia

DEMOCRATIC POLICING DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KOLABORASI: (Studi Kasus Sengketa Tanah di Karisidenan Madiun) I Made Agus Prasetya; Romy Hermawan
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia. Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah Abstact Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia. Keywords: democratic policing, collaboration management, land disputes

PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL DI PEMPROV NTT Indriyati Indriyati
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

AbstrakBirokrasi sebagai deskripsi dari model pemerintahan di Indonesai tentunya banyak dipengaruhioleh berbagai unsur, misalnya tuntutan reformasi birokrasi sebagai langkah perubahan positifdemi mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Dalamkonteks tersebut tidak terlepas perhatian masyarakat bagaimana hal tersebut tetapmemperhatikan â€œ genderâ€ dalam pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui Isu gender jugamelekat pada berbagai hal kajian, tidak terkecuali pada ruang birokrasi. Maka apabiladikaitakan dengan kebijakan pemerintah dalam penataan organisasi perangkat daerah yangbaru selesai dilaksanakan di lingkup Pemprov. NTT, harapannya kebijakan tersebut tetapmemperhatikan aspek â€œ genderâ€ dalam pengangkatan dan penempatan pejabat structural diLingkup Pemprov NTTKata Kunci: Reformasi Birokrasi, Gender, Pelayanan PublikAbstracBereaucracy as a description of the model of government in Indonesia, of couse heavilyinfluence by element. For example, the demands of bureaucratic reform as a positive stepchange in order to realize the implementation of good public service for the community. In thatcontext did not escape the attention of the public how they still consider â€œ genderâ€ in itsimplementation. Then if it is linked with the governmentâ€™s policy in the structuring of newregional organizations that completed n the scope of the Pemprov. NTT, hopes the policy takinginto account the aspect of â€œ genderâ€ in the recruitment and placement of structural officerscope Pemprov NTTKeywords: Bureucratic Reform, Gender, Public Services

Page 3 of 21 | Total Record : 208

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 2 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 10 No 1 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 2 (2024): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 1 (2024): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 2 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 1 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2022): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 2 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 1 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 2 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 2 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 1 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 2 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 1 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Niki Puspita Sari

Contact Email
nikipuspita21@gmail.com

Phone
+6281359569292

Journal Mail Official
dialektika@uniramalang.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Mojosari No.2, Kepanjen, Jatirejoyoso, Malang, Jawa Timur 65163

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Niki Puspita Sari

Contact Email nikipuspita21@gmail.com

Phone +6281359569292

Journal Mail Official dialektika@uniramalang.ac.id

Editorial Address Jalan Raya Mojosari No.2, Kepanjen, Jatirejoyoso, Malang, Jawa Timur 65163

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Niki Puspita Sari

Contact Email
nikipuspita21@gmail.com

Phone
+6281359569292

Journal Mail Official
dialektika@uniramalang.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Mojosari No.2, Kepanjen, Jatirejoyoso, Malang, Jawa Timur 65163

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA