cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmah Murtadha
Contact Email
rahmah.murtadha@student.upi.edu
Phone
+6285337011739
Journal Mail Official
nasrullahstis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Ling. Nusantara Gang Al-Amin 1 Monggonao Mpunda Kota Bima NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Ittihad Bima
ISSN : 24426938     EISSN : 27216829     DOI : 10.61817
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ittihad (p-ISSN 2442-6938) adalah Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, terbit 2 kali setahun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima sejak Tahun 2015. Redaksi menerima tulisan yang berkenaan dengan Pemikiran dan Hukum Islam serta redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mereduksi substansi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2024): December" : 7 Documents clear
LANDASAN FILOSOFIS ILMU DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM: TINJAUAN ONTOLOGI DAN EPISTEMOLOGI Indriana Silva, Melinda; Nasikhin; Fatkurroji
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.207

Abstract

Abstract: Knowledge and science have an important role in Islamic and Western religious views, but with different perspectives. In Islam, the Qur'an and Hadith emphasize the importance of knowledge, which is considered a spiritual and practical heritage for humanity. In the West, science is considered to be attainable through reason and empirical experience, without recognition of revelation. The research method used in this article is a comparative approach between Islamic and Western philosophical thought, especially in the fields of ontology and epistemology. An in-depth analysis of classical texts and related philosophical works is carried out to identify fundamental similarities and differences between the two traditions of thought. In Islam, knowledge comes from Allah SWT and is revealed through the revelation of the Qur'an. Islamic ontology includes the nature of the existence of Allah SWT, the universe, humans, and the relationship between the two. Meanwhile, Islamic epistemology recognizes reason, senses and revelation as sources of knowledge. On the other hand, in the Western view, science is limited to empirical reality that can be observed and measured. The ontology of science in the West emphasizes material-empirical reality, with epistemology emphasizing reason and human sensory experience as sources of knowledge. Differences in conceptions of truth are also reflected in Islamic and Western views. Islam associates truth with revelation and spiritual understanding, while the West tends more towards reason and empirical experience. Thus, although Islam and the West have different views on the sources and nature of knowledge, both have an important role in understanding the world and developing human thought.
SALAFISME DI INDONESIA Ananda, Rifki Abror; Khamdan, Muh.; Ahmad Khoirul Fata
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.210

Abstract

This research examines the dynamics of the Salafism movement in Indonesia. Built on the doctrine of Islamic purification, Salafism has evolved into political and social movements with various forms, such as puritan Salafi, haraki, and jihadi. The study highlights the development of the Salafi movement in Indonesia and its contestation with mainstream Islamic groups such as NU and Muhammadiyah. Using critical discourse analysis, the study explores how the identity and religiosity of the Salafi movement are constructed. It reveals the strategic use of social media by Salafi groups to disseminate their teachings. Social media has become an effective tool for attracting followers, particularly among youth and celebrities involved in the hijrah movement. Despite criticism for being overly textualist and conservative, the Salafi’s religious identity is strongly established through distinct symbols of clothing and rituals. This has led to ideological contestation with mainstream Islamic movements that predate their existence in Indonesia.
MEMBUMIKAN ASAS IDEALITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN MELALUI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) DI INDONESIA Robin, Al; Nasrullah, Nasrullah; Rahyu, Putri
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.211

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menyelidiki prinsip-prinsip idealitas dari perspektif Al-Qur'an dengan menganalisis hukum negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metedo pustaka (library research), dengan pengumpulan data yang didasarkan pada teknik deskriptif dan analitis. Meneliti prinsip-prinsip idealitas yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 126 dan QS. Ibrahim: 35, beserta penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian ini mengenai prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah:126 dan QS. Ibrahim: 35 adalah sebagai berikut: Doa Nabi Ibrahim AS agar Mekah dijadikan kota yang aman dan tenang selamanya, bersama permohonannya agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah SWT, telah dikabulkan. Dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim AS mengungkapkan aspirasi melalui doa, yang juga kita harapkan; yaitu, keinginan agar tempat tinggal atau bangsa kita berubah menjadi lingkungan yang aman, tenang, dan damai, tetapi dalam manifestasi yang berbeda. Selain doa, kita dapat menegakkan legislasi konstitusi di Indonesia untuk mengatur urusan nasional dan kenegaraan, dengan mengakui Islam sebagai agama "ideal" yang penuh kasih sayang untuk semua (rahmatan lil’alamin), yang seharusnya menjadi ambisi dan visi semua umat Muslim. Akibatnya, umat Muslim menjalankan tugas mulia untuk mempromosikan kebajikan dan melarang keburukan guna mewujudkan Islam yang "fungsional" dan "aktual" dalam kerangka bangsa dan negara.
KHILAFAH DAN KERAJAAN DALAM PERSPEKTIF ABU A’LA AL-MAUDUDI (ANALISIS KRITIS ATAS SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM) Hamzah, Saidin; Kurais
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.212

Abstract

Penelitian ini mengkaji Khilafah dan kerajaan dalam perspektif Abu A’la Al-Maududi (Analisis kritis atas sejarah pemerintahan Islam). Fokus kajian mencangkup Biografi, Konsep khilafah dan kerajaan, Perbedaan antara Khilafah dengan Pemerintahan dalam Sejarah Islam dan Relevansi pemikiran Abu A’la Al-Maududi tentang khilafah dan kerajaan dalam konteks modern. Tujuan penelitian menguraikan konsep pemerintahan Islam menurut Abu A’la Al-Maududi, gagasan yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam seorang pada abad ke-20. Peneliti ini mengunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan kajian literature dan pengumpulan data berupa buku-buku, jurnal, dokumentasi, maupun sumber-sumber data dan informasi relevan dengan kajian yang di bahas. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip tauhid (keesaan Allah) Tidak ada tuhan selain allah dan tugas utama para nabi dan rasul (risalah kenabian) adalah mengajarkan tauhid (the unity of godhead) kepada seluruh umat manusia. Maududi mengkritik sistem kerajaan dalam sejarah Islam, menurutnya sudah menyimpang dari idealisme Islam karena menggantikan khilafah dengan bentuk pemerintahan dinasti atau monarki absolut. kekuasaan dalam Islam harus mencerminkan nilai-nilai al-Qur’an dan Sunnah, dengan pemimpin yang tunduk pada hukum Tuhan dan bertanggung jawab kepada umat. Perbedaan antara konsep khilafah ideal dengan praktik monarki, serta menganalisis dampak transisi dari khilafah ke kerajaan dalam perkembangan politik Islam. Maududi menawarkan teo-demokrasi sebagai alternatif, yaitu sistem pemerintahan yang memadukan prinsip ketuhanan dengan partisipasi rakyat. untuk mengevaluasi relevansi teorinya dalam konteks pemerintahan modern dan masyarakat Islam saat ini.
KEKUASAAN SEBAGAI FASILITAS BAGI KORUPTOR Usman
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.213

Abstract

Setiap kejahatan tentu memiliki konsekuensi terburuk lebih khususnya korupsi, semakin masifnya tindakan korupsi maka akan semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Perubahan model dan bentuk korupsi dapat mengakibatkan runtuhnya konstruksi supremasi hukum, terlebih yang melakukan tindak pidana korupsi adalah penguasa yang eksklusif dan pengambilan keputusan yang otoriter, serta tidak adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan korupsi. Kekuasaan menyebabkan maraknya para koruptor, terjadinya penyelewengan anggaran tentu berkaitan dengan sifat menguasai, pemimpin yang diskresi dan tidak memiliki akuntabilitas. demikian pula dengan kekuasaan yang menganut sistem sentralisasi maupun sistem desentralisasi, maka tindak pidana korupsi akan beradaptasi dengan sistem kekuasaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perpindahan kekuasaan dari sistem kepemimpinan yang terpusat ke sistem kedaerahan, sehingga penyakit korupsi selalu menyesuaikan diri dengan perpindahan kekuasaan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Oleh karena demikian, penumpasan tindak pidana korupsi tidak terbatas sampai pada implementasi peraturan perundang-undangan, pada penalaran hukum dan pengambilan keputusan hukum, atau pada perdebatan penafsiran para ahli hukum, namun harus dilakukan pada tataran politik bisnis. Adapun tujuan daripada penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kekuasaan terhadap peningkatan tindak pidana korupsi. Penelitian ini, merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka yang menggunakan berbagai sumber literatur sebagai referensi dalam mengumpulkan data penelitian. Kekuasaan menurut perspektif korupsi ibarat mata uang yang dapat dilihat dari dua sisi tetapi masih satu kerangka, ditengah menjalankan kekuasaan, korupsi seringkali menyertai sistem yang diselewengkan oleh otoritas penguasa, kekuasaan pula dapat menjadi cikal-bakal munculnya korupsi. Selain itu, korupsi dapat juga dikaitkan dengan kekuasaan otoriter atau absolut yang dapat menciptakan pejabat-pejabat yang zalim dan korupsi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
ANALISIS TEORI MUKHOTTIAH DAN MUSHOWWIBAH KAJIAN KRITIS TERHADAP DINAMIKA PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER Akbar, Ahmad Rozai
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.225

Abstract

This research aims to analyze the Mukhottiah and Mushowwibah theories in the context of contemporary Islamic law, focusing on their ability to respond to the dynamics of the times. Mukhottiah theory, which emphasizes a single truth, provides legal stability, while Mushowwibah theory offers flexibility that is responsive to social and economic changes. This research uses a library research method with a descriptive-critical qualitative approach, which utilizes relevant literature to evaluate the principles and application of both theories. The results show that Mukhottiah is suitable for laws that require certainty, while Mushowwibah is relevant in modern issues that require context adaptation. These two theories, when applied in balance, allow Islamic law to remain stable and relevant, making it a guideline capable of effectively addressing contemporary challenges for Muslims in various contexts.
URGENSI SUPREMASI HUKUM SEBAGAI PILAR KESTABILAN SOSIAL Armansyah
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.291

Abstract

Supremasi hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan sistem sosial politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi supremasi hukum dalam memperkuat ketertiban sosial serta mengidentifikasi korelasi antara konsistensi penegakan hukum dengan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan melalui penelaahan teori rule of law (Dicey), sistem hukum (Friedman), dan teori legitimasi sosial (Habermas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum berperan sebagai instrumen integratif yang menghubungkan nilai keadilan, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintah. Penegakan hukum yang lemah, inkonsistensi aparat, dan praktik diskriminatif menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya norma formal, tetapi juga instrumen sosial yang menentukan keberlangsungan kohesi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): December Vol 11 No 1 (2025): June Vol 10 No 2 (2024): December Vol 10 No 1 (2024): June Vol 9 No 2 (2023): Desember Vol 9 No 1 (2023): Juni Vol 8 No 2 (2022): Desember Vol 8 No 1 (2022): Juni Vol 7 No 2 (2021): Desember Vol 7 No 1 (2021): Juni Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 3 No 1 (2017): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2016): Juli-Desember Vol 1 No 2 (2015): Juli-Desember Vol 1 No 1 (2015): Januari-Juni More Issue