Articles
127 Documents
<![CDATA[Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia ]]>
<![CDATA[Eka Putri Zulyani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2196.959 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.40717
<![CDATA[Birokrasi di Indonesia selalu di identikan dengan birokrasi yang bobrok. Pada mulanya Birokrasi muncul untuk dapat menciptakan persamaan persepsi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Birokrasi di cita-citakan menjadi jembatan penghubung dalam memberikan suatu pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Adanya penyakit birokrasi atau yang disebut dengan patologi birokrasi menjadi momok dalam menjalankan sistem pemerintahan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi wujud nyata bobroknya birokrasi Indonesia.Kerap kali permasalahan tersebut melibatkan Aparatur Negara (ASN) itu sendiri. Padahal tidankan tersebut telah menciderai keetisan seorang birokrat. Etika seorang birokrat sering sekali menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Maka dari itu, jika seorang birokrat melakukan tindakan yang menciderai etika seorang birokrat akan menmberi dampai tercideranya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dikarenakan, birokrat adalah aktor yang memberikan pelayanan serta menjalankan sistem pemerintahan. Cita-cita Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang berkelas dunia tentu saja tidak akan terwujud. Sistem pemerintahan yang berkelas dunia bergantung pada ASN atau aparatur yang berkelas dunia pula. Untuk itu, reformasi birokrasi hadir untuk dapat memperbaiki bobroknya birokrasi di Indonesia. Grand Design reformasi birokrasi 201-2025 berfokus pada perbaikan kinerja seorang ASN atau aparatur negara. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan atau birokrasi yang berkelas dunia. ]]>
<![CDATA[Local Indigenous Governance dalam Meningkatkan Economic Growt di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Dzakiyah Adalatul Hikmah]]>;
<![CDATA[Aditama Azmy Musaddad S]]>;
<![CDATA[Andre Prasetyo Utomo]]>;
<![CDATA[Moch. Rozzaq]]>;
<![CDATA[Fitra Adinia Rahmi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3361.825 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.37983
<![CDATA[Lelang Bandeng adalah program unik dari Kabupaten Sidoarjo yang didasarkan pada perpaduan tradisi masyarakat pesisir dan nilai-nilai Islam tradisional. Program ini diadakan setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan religiusitas masyarakat. Lelang Bandeng merupakan bentuk local indigenous governance yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena menggunakan frame analisis kebijakan publik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Lelang Bandeng, dan menjelaskan peran pemangku kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan Bandeng Lelang Sidoarjo berjalan dengan baik dan dapat mendorong perekonomian masyarakat petani sekaligus meningkatkan religiusitas masyarakat. Meskipun beberapa hal perlu ditingkatkan, termasuk transparansi kegiatan anggaran, peran pemangku kepentingan tidak merata, sosialisasi program lemah. Program Lelang Bandeng layak digunakan sebagai referensi sebagai program pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat adat setempat.]]>
<![CDATA[WORKING FROM HOME POLICY FOR INDONESIAN CIVIL SERVANTS DURING CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Rochmat Ali Syaefudin]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.747 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i2.41394
<![CDATA[World Health Organization (WHO) has declared Coronavirus disease (COVID-19) as global pandemic. According to 2019 data from the National Civil Service Agency (BKN), Indonesia has more than 4.28 million civil servants across the country. President Joko Widodo has urged everyone to stay at home, (including civil servants) and work from home. Working from home for Indonesian civil servants were new practice. None Art or Government Regulations regulates work from home policy before. Work from home policy implemented during COVID-19 pandemic in a bid to crub virus spreadness. Technology and qualified civil servants need to maintain public services from home. Regulations and Standart Operational Procedures (SOP) of work from home policy need to ensuring public interests and services not interrupted during pandemic period.]]>
<![CDATA[Implementation Strategy of Bringing Smart Mobility into Reality ]]>
<![CDATA[Kristina Setyowati]]>;
<![CDATA[Herwan Parwiyanto]]>;
<![CDATA[Retno Suryawati]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2735.27 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v16i1.46011
<![CDATA[High urban vehicle growth rate results in high traffic jam rate and makes the portrait of urban transportation dull. It is a challenge and an opportunity all at once to provide smart mobility system. Smart mobility is a mobility system enabling the arrival at destination through less mobility, move freely, and less travel time. This study aims to find out the implementation strategy in bringing Smart Mobility into Reality. The strategies used were firstly, diversification strategy, the synchronization and cooperation with Central and Provincial governments. Secondly, it is aggressive strategy involving the strategy of applying E-Gov through IT Development, strategy of reinforcing the integration between Transportation modes and strategy of developing Office Strategy Plan referring to Master plan of Smart City. The method employed was qualitative one. Techniques of collecting data used were FGD and data documentation, while data analysis was carried out using A Procedure for Data Analysis. The result of research showed that there is a diversification strategy including providing smart public transportation (BST and feeder) and agglomeration transportation (TransJateng). Meanwhile, aggressive strategy includes 1) the strategy of intensifying the application of e-Gov through and developing IT of public transportation in “buy the service” scheme using TEMAN bus application, 2) strategy of reinforcing integration between Transportation modes in the form of improving accessibility of public transportation (BST) with feeder and agglomeration transportation (TransJateng), and 3) improving smart mobility by improving service quality and accessibility of public transportation.]]>
<![CDATA[Isu Sustainable Development Goals Dalam Wacana Hasil Penelitian Grup Riset Sosial Humaniora (Kajian di FISIP Universitas Sebelas Maret 2019-2020) ]]>
<![CDATA[Rutiana Dwi Wahyunengseh]]>;
<![CDATA[Addin Kurnia Putri]]>;
<![CDATA[Tiyas Nur Haryani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3295.039 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v16i1.45465
<![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret memiliki 13 riset grup yang menggeluti isu-isu sosial humaniora, untuk menguatkan peran Tri Darma Perguruan Tinggi. Artikel ini disusun berdasarkan meta data topik-topik peneitian yang dilakukan oleh Riset Grup di FISIP kurun 2016-2020. Artikel ini bertujuan mempublikasikan daya tanggap riset grup Fisip pada kebutuhan lingkungan masyarakat dan memetakan respon dosen yang terwujud dalam topik penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Publikasi ini disusun menggunakan metode Discourse Network Analysis. Kerangka analisis menggunakan konsep Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil analisis akan divisualkan dalam dua bentuk. Pertama, peta isu, diolah dengan Nvivo, mendekripsikan kata kunci yang paling banyak disebut dalam topik penelitian Riset Grup. Kedua, peta kluster tematik (visualisasi jaringan), diolah dengan software dna.20-beta2.5, dan visone 2.18, untuk mendeskripsikan interkoneksi isu, metode penelitian, aspek sustainable development goals yang didukung dan basis program studi Riset Grup.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET DI INDONESIA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR ]]>
<![CDATA[Dyah Prabaningrum]]>;
<![CDATA[Vishnu Juwono]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.926 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i2.42063
<![CDATA[Nomor Protokol Internet sebagai sumber daya utama untuk berkomunikasi melalui jaringan internet perlu dikelola dengan baik untuk dapat mendukung Industri 4.0 di Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet adalah kolaborasi dalam pengelolaan Nomor Protokol Internet antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dari berbagai sektor. Kolaborasi dalam pengelolaan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan karena mempertimbangkan berbagai aspek dalam menghasilkan atau menerapkan kebijakan, serta mengelola program dan aset publik. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat kurangnya komitmen untuk menerapkan kebijakan yang telah dipersiapkan bersama. Studi literatur ini digunakan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses tata kelola kebijakan Nomor Protokol Internet belum optimal karena terdapat dimensi tata kelola dalam proses kolaborasi yang belum terpenuhi. Diharapkan para pembuat kebijakan dapat meningkatkan proses tata kelola kebijakan; juga studi selanjutnya dapat menggunakan konsep tata kelola internet yang berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengambilan kebijakan pada pengelolaan Nomor Protokol Internet untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif.]]>
<![CDATA[Digital Literacy of Teenagers in Kulonprogo District, Yogyakarta, Indonesia ]]>
<![CDATA[Astri Wulandari]]>;
<![CDATA[Catur Nugroho]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3407.055 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v16i1.50730
<![CDATA[Digital technology and media exert a negative effect on the spread of information and news. Information is running heavily, fast and unavoidably, and even a flood of information occurs in virtual world. As a commodity, information can be sold, shared, duplicated, created, misunderstood, distorted and even taken by others. The phenomenon of cyber society is in the complex communication model structure. Basically, each people are forced to be aware or to have knowledge on technology and digital media (digital media literacy) based on communication and information technology as a requirement to become consumer, information distributor or even producer. To give the teens the good ethical and communication awareness in virtual world, data is needed on the level of understanding among students who use technology and digital media, called digital literacy. The data of teenager digital literacy at Kulonprogo district would be the primary data for this research. This research used a quantitative research method with descriptive format. Data of research was collected through surveying teenagers using online questionnaire. This research identified that the highest score of 80.87 was found in Cultural and Social Understanding dimension, while the lowest score of 68.68 was found in Creativity dimension. The results showed that the teenagers’ digital literacy in the Kulonprogo district was at the advance level with average value of 75.75.]]>
<![CDATA[The Rights of Nursing Mothers at the Workplace in the Perspective of Public Service and Its Effect on Job Performance ]]>
<![CDATA[Sri Juni Woro Astuti]]>;
<![CDATA[Esa Wahyu Endarti]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4737.27 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v16i1.45820
<![CDATA[This study aimed to examine whether the rights of nursing mothers at work have been fulfilled from a public service perspective and how this will affect their job performance. Mother’s role determines the quality of the next generation that depends on the quality of education and health provided to her children from an early age. From a health aspect, a mother must provide adequate nutrition from an early age through breast milk. Based on WHO recommendations, the Indonesian government recommends mothers to exclusively breastfeed for six months. From a legal aspect, the Indonesian government has provided protection rights for nursing mothers, as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, the phenomenon shows that more working mothers leave their children without breast milk and rely on their babies' nutrition from canned milk. This study uses a mixed methods. The population is female workers who have babies between 1 and 6 months age. Sample determined by a convenience method. Collecting data using questionnaires, interviews and secondary data. A total of 176 respondents have meet the criteria. In addition, we entered secondary data through digital document tracing. Data analysis was descriptive and triangulated with secondary data, then analyzed interactively to conclude. The results showed that the rights of mothers to breastfeed exclusively at work for 6 months have not been fulfilled properly. This finding supports the results of previous studies where adequate quality of care for nursing mothers will contribute to the performance of nursing mothers in the workplace.]]>
<![CDATA[DILEMA KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS PERDA DIY NO. 1 TAHUN 2014) ]]>
<![CDATA[Jayyidan Falakhi Mawaza]]>;
<![CDATA[Zaenuddin Zaenuddin]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.015 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i2.39754
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis dilema kebijakan yang terjadi di dalam Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang analisis datanya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat strategi penanganan yang cukup dilematis yakni strategi koersif dan preventif. Strategi koersif di dalam Perda ini, memiliki pasal-pasal yang cukup kontroversial seperti pemidanaan terhadap pengemis dan orang-orang yang memberi uang atau barang. Artikel ini mencoba membandingkan antara strategi koersif dengan strategi preventif serta dianalisis manakah strategi yang lebih efektif di dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan. Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya artikel ini mencoba melihat sejauh mana implemetasi yang dilakukan atas kedua strategi tersebut.]]>
<![CDATA[SISTEMATIK REVIEW: FLEKSIBEL WORKING ARRANGEMENT (FWA) SEBAGAI PARADIGMA BARU ASN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Aulia Annisaa Fadhila]]>;
<![CDATA[Lungid Wicaksana]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.273 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i2.44542
<![CDATA[Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkenaan dengan sistem kerja pegawai, dalam hal ini khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Paradigma baru dibangun untuk menciptakan budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi krisis. Kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) melalui Work From Home (WFH) dan Flexy time menjadi alternatif kebijakan menyikapi hal tersebut. Penulisan ini menggunakan metode Systematic Review dengan Logika Boolean melalui logika “AND” sebagai dasar pencarian jurnal internasional dibeberapa database yang telah dipilih melalui serangkaian prosedur. Dalam pelaksanaanya FWA memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti gender, infrastruktur dan teknologi, kepemimpinan dan manajerial, kebijakan, serta jenis pekerjaan dan jabatan. Adapun hasilnya menunjukan bahwa penerapan FWA mengalami tren positif dengan antusias tinggi dibarengi dengan tingkat produktivitas tinggi melalui sistem kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terlihat pula manfaat lain dibeberapa aspek yang berhubungan dengan efisiensi, gender, budaya, teknologi, dan transportasi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan FWA ini seperti hubungan antara kesiapan teknologi dari instansi dan pegawai, sulitnya pengukuran produktivitas, peran antara kewajiban kantor dan kegiatan rumah tangga, serta masalah psikologis bagi pegawai. Dan pada akhirnya, apabila FWA memang dilakukan dan diterapkan secara optimal akan mendapatkan hasil yang efektif.]]>
