cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maryuliyanna
Contact Email
maryuliyanna@gmail.com
Phone
+6285321043550
Journal Mail Official
hermeneutikapascaugj@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon, 45132
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23376368     EISSN : 26154439     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 11   12   13   14   15 
IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPOR ROTAN DI ERA PERDAGANGAN BEBAS (Studi Kasus Pemberlakuan Keputusan Menteri Perdangan No. 12 M-DAG/PER/6/2005) Endang Sutrisno
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1153

Abstract

Industri rotan sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi andalan bagi devisa negara menjadi salah satu topik yang dapat dimasukan dalam cakupan subyek perundingan dalam GATT berkenaan dengan Tropical Products dan Agricylture, menjadi maalah tersendiri kaitannya dengan terjadinya bentura kepentingan yang sangat frontal dari dua sisi kepentingan yang berbeda, antara petani rotan dengan pengusaha permebelan dan kerjinan rotan akibat dari adanya pencabutan norma hukum Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi dan diberlakukan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.Pemberlakuan tatanan nilai yang baru tersebut pada satu pihak dimaksudkan alasan maraknya trend perdagangan bebas dan memacu bagi peningkatan kesejahteraan petani rotan dengan melakukan ekspor rotan apa-pun bentuk rotannya sehingga berujung pada masuknya devisa, tetapi pada sisi lain kebijaksanaan ini memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri permebelan dan kerajinan rotan yang notabene bahan bakunya menggunakan rotan.Kata Kunci :Industri rotan, GATT, benturan kepentingan, kesejahteraan petani rotan, devisa, Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP) Ayunda Gayatri Maheswari; Tarsisius Murwadji; Agus Suwandono
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3273

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengarahkan perusahaan untuk membentuk tata kelola manajemen perusahaan yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG di Indonesia masih tergolong rendah, berakibat pada munculnya salah satu kasus yaitu mengenai Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya, dan menganalisis akibat hukum apabila tidak diterapkannya prinsip tersebut di PT. Sriwijaya Air. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis implementatif, yaitu metode penelitian hukum yang mencari kesesuaian fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini  prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan menjadi dasar yuridis terkait perjanjian keanggotaan Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maskapai Sriwijaya Air belum menerapkan prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) di dalam peraturan internal perusahaan dan secara otomatis tidak pula diterapkan di dalam perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) sehingga pihak maskapai Sriwijaya Air memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen/anggota Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP).
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN RR. Lyia Aina Prihardiati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4898

Abstract

Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Permasalahannya adalah Bagaimana perkembangan penerapan teori hukum pembangunan dalam sistem hukum nasional dan Bagaimana pengaruh teori hukum pembangunan bagi modernisasi hukum nasional das sein dan das sollen. Metode penelitiannya menggunakan Metode Pendekatan, Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial). Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier. Teknik Analisis Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah Perkembangan Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Sistem Hukum Nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini.
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DARI ASPEK YURIDIS Ismail Alrip; Kadarudin Kadarudin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5938

Abstract

Saat ini penggunaan atau pemanfaatan ruang bawah tanah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para pengembang di bidang pembangunan properti, seperti mall, apartemen, perhotelan, dan transportasi. Berbagai problematika yang melatari penggunaan ataupun pemanfaatan ruang bawah tanah di masyarakat, terlebih saat ini penggunaan ruang bawah tanah akibat pengembangan sektor usaha yang terbentur dengan terbatasnya luas lahan utamanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi dasar bagi kami tim penulis untuk memetakan dan menganalisis izin penggunaan ruang bawah tanah dan masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Izin penggunaan ruang bawah tanah belum merata di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan wilayah-wilayah lainnya dimana pengembang meluaskan sektor bisnisnya dengan memanfaatkan ruang bawah tanah, terlebih ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan pada Tahun 2019 yang diharapkan dapat menambal ketidakjangkauan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga belum diundangkan hingga saat ini. Masalah yuridis penggunaan ruang bawah tanah adalah belum adanya aturan yang spesifik mengenai hal tersebut, adapun Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Pasal 4 tersebut secara tegas hanya mengatur mengenai alas hak atas tanah di atas permukaan bumi saja, sehingga dapat dianggap bahwa hak atas sebidang tanah juga meliputi hak atas ruang bawah tanah di bawah sebidang tanah tersebut.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di BUMDES Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon) Husnul Khotimah
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2596

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bumdes dalam mengembangkan usaha. 2) Untuk mengetahui apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.? 2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yang berdasarkan Implementasi serta kendala-kendala hukum dalam pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum dokrinal atau penelitian hokum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-undngan, teori hokum dan hasil karyailmiah para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dipandang masih perlu adanya sebuah evaluasi terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan usaha yang kemudian di topang dengan control dari pemerintah guna tercapainya tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa.
IMPLEMENTASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Vinsensius Maku; AM Tri Anggraini; Erna Widjajati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4273

Abstract

Kegiatan pinjam meminjam yang terus berkembang di masyarakat memerlukan pengaturan yang jelas dan pasti terutama berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman. Salah satu lembaga pemberi pinjaman (Kreditor) adalah lembaga pembiayaan atau leasing. Lembaga Pembiayaan atau leasing mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat yaitu dengan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Penelitian ini melihat Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Proses Eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Studi Kasus). Hasil penelitian menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 diharapkan dapat menjadi solusi upaya untuk memenuhi rasa keadilan guna mencapai suatu kondisi yang menempatkan kreditur dan debitur dalam posisi yang seimbang.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II BABANG Irfan Naser; Nam Rumkel; Irham Rosyidi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5699

Abstract

Tulisan ini menganalisis Efektivitas penyelenggaraan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustaakan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan tolak ukur dari beberapa Faktor Efektifitas Yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat Penegak hukum dan Faktor Kebudayaan telah menunjukan dampak yang baik dalam implentasinya dan telah dapat menunjukan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial dalam hal ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila yaitu dengan mengedepankan keadilan yang seadil-adilnya, perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan kesejahteraan umum masyarakat namun sejauh ini belum bisa dikatakan efektif karena ada factor-factor pengahambatnya yaitu konfilik norma, budaya kerja dan masih kurangnya fasilitas lain dalam penyelenglenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelengsaiannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan.
KEBIJAKAN PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PDAM KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEGAWAI Subandi Subandi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1961

Abstract

Masalah yang penulis teliti ialah mengenai Kebijakan Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai PDAM Kabupaten Cirebon Dalam Perseptif Kesejahteraan Pegawai.sedangkan dilapangan belum terciptanya keserasian antara hak dan kewajiban yang diberikan pihak direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada pegawainya,padahal  sudah jelas diatur sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Khususnya pada bagian ketiga terkait Gaji, Jaminan Hari Tua dan Jasa Produksi Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2, BAB V mengenai Pembinaan, Pengembangan Karir dan Pendidikan Pegawai Bagian Pertama Pasal 23, BAB VI Waktu Kerja Bagian Pertama Jam Kerja dan BAB VII Cuti Pegawai Pasal 40 pejabat yang berwenang memberikan Cuti adalah direksi, dalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti.Penulis membuat perumusan masalahnya yaitu:1) bagaimana Kebijakan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan pegawai,2)bagaimana Upaya PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Dalam Antisipasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban.penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu : 1) Communication (Komunikasi), 2) Resource (Sumber-sumber), 3) Disposition (Disposisi), 4) Bureucratic strukture (struktur birokrasi). Metode yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini menggunakan  metode penelitian Metode Yuridis Normatif.
KULTUR HUKUM TENAGA KESEHATAN TERHADAP BAHAYA PENULARAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT Endang Sutrisno; Sudarminto Sudarminto; Djuhariah Djuhariah; Irma Gamawati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4014

Abstract

Tenaga kesehatan memiliki risiko besar tertular penyakit infeksi atau Healthcare Associated Infection (HAIs) sebab berhubungan langsung dengan pasien yang menjadi sumber penularan di rumah sakit. Kultur hukum yang dibangun untuk tenaga kesehatan harus konstruktif, sehingga dapat memperoleh akses untuk aspek perlindungan hukum terhadap bahaya penularan infeksi apabila mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan regulasi pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Pendekatan penelitiannya socio-legal. dengan tujuan mengkaji pemahaman hukum tenaga kesehatan di rumah sakit dan bentuk perlindungan hukumnya. Temuan penelitian mendeskripsikan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum sudah mengetahui adanya peraturan terhadap bahaya penularan infeksi, tetapi belum sepenuhnya memahami muatan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Zaenal Mustopa; Ramdani Wahyu Sururie; Aah Tsamrotul Fu'adah
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5690

Abstract

Runtuhnyya rezim pemerintahan orde baru yang dianggap sebagai biang korupsi di Indonesia, ternyata tidak lantas menjadikan negara ini bebas dari kasus korupsi yang merugikan negara. Kelahiran era reformasi yang disambut gegap gempita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia justru belum menunjukkan prestasti yang gemilang dalam pemberantasan kasus korupsi. Fenomena korupsi di Indonesia perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam kerangka sosiologi hukum sebagai suatu evaluasi terhadap upaya penyelesaian kasus korupsi. Penellitian ini menggunakan studi pustaka. Perspektif struktural fungsionalisme memandang bahwa menjamurnya praktek korupsi di Indonesia merupakan tanda disfunginya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat. Para penegak hukum turut memegang kunci suksesnya hukum di masyarakat sebab menurut kaum fungsionalisme keteraturan tercipta karena berfungsinya unsur-unsur yang saling terhubung satu sama lain.

Page 13 of 21 | Total Record : 201

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Hukum Hermeneutika More Issue