Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Articles
201 Documents
<![CDATA[PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BARRU ]]>
<![CDATA[Hendarta Hendarta]]>;
<![CDATA[Muhammad Said Karim]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5698
<![CDATA[Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparatur penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah inkracht di Pengadilan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustaakan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015. Adapun tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Marsudin Nainggolan]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6839
<![CDATA[Hakim sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah putusan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam kenyataanya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada dalam suatu tempat yang berbeda jika kita hendak mendekati tempat di mana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum demikian pula dalam penjatuhan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika, aturan yang ada memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi sehingga penjatuhan tindakan rehabilitasi dinilai sangat subjektif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan terdapat beberapa perbedaan dalam mengimplementasikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Kendala implementasi rehabilitasi baik kepada para tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan, terpulang kepada aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TRAFFICKING ]]>
<![CDATA[Kamudin Kamudin]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1960
<![CDATA[This thesis discusses about the trying to aborting the trafficking indonesian works especially the women in Indramayu district. Due to in regional or international. The victim of trafficking or slavition, so many policy that made by government to fail the trafficking of women and children, basicly the decissions are relativly comprehensivly, since the Costitution 1945 to the rules below it.The problem about the trafficking to women workers in Indramayu district and act with regional government try in minimallizing of trafficking actions of women works in Indramayu district, analysis that done for failing the trafficking of women workers with a few rules about it.In this thesis discussions, the phenomenas are existing to basic problem that will be mixed with conseptual librariation and the mindset that developed for getting the datas of real using the yuridic and empiric. With the theory for determinating of observations. The thesis is using kualitatif with observation and interview.It is can be summaried that factors are causing the trafficking of women workers in Indramayu district, in regional or international fasilities caused by : poority, low education, the minority of job opportunity and the lifestyle the traffickers joining the nearest people of the living environment, the activities of goverments organitations to non government organitations are followed to minimizing the traffickers actions of women workers in Indramayu district.]]>
<![CDATA[KONFLIK DAN KETEGANGAN ANTARA MORAL DAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Indra Satriani]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5689
<![CDATA[Konflik dasar dalam yurisprudensi Islam terbagi dalam beberapa hal pokok yang terus menjadi perdebatan para cendikiawan Islam. Konflik dasar tersebut antara lain, konflik dan ketegangan antara wahyu dan akal, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keragaman, konflik dan ketegangan antara idealisme dan realisme, konflik dan ketegangan antara otoritas dan kebebasan, konflik dan ketegangan antara moral dan hukum serta konflik dan ketegangan antara stablitas dan perubahan. Dengan melihat berbagai konflik dasar tersebut, ketegangan yang terjadi antara moral dan hukum menjadi salah satu hal penting untuk dikaji guna memahami secara mendalam interkoneksitas diantara moral dan hukum dalam penetapan terlebih lagi dalam penerapan hukum Islam. Pokok bahasan dalam artkel ini adalah konflik dan ketegangan dalam hukum islam: antara moral dan hukum dengan sub bahasan relasi antara hukum dan moralitas dan interkoneksitas hukum dan moralitas dalam konteks hukum Islam. Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan nilai akhlak (moral) dalam seluruh aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik rabbaniyah. Ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun manusia. Karena sumber, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Oleh karena itu, hukum Islam sama sekali dan selamanya tidak mengakui pemisahan peraturan perundang-undangan dari moralitas. Konflik antara hukum dan moralitas ini muncul sebagai hasil persinggungan dengan sistem hukum barat, yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Dalam Al Quran sebagai sumber hukum Islam, tidak ada perbedaan yang jelas antara moratitas dan peraturan hukum. Al Quran menetapkan tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, disamping menetapkan peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE ]]>
<![CDATA[Nurul Widhanita Y. Badilla]]>;
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Muhamad Aljebra Aliksan Rauf]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6760
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaiakan perkara pidana oleh Polres Merauke sebagai bagian sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam upaya mengurangi penumpukan kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian diantaranya: Mediasi penal bukan sekadar wacana teoritikal namun sudah merupakan kebutuhan praktis termasuk yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana (Polres Merauke) dengan mengutamakan mediasi yang ditujukan hampir seluruh jenis tindak pidana untuk upaya perdamaian bukan pembalasan demi terwujudnya rasa keadilan semua pihak sekaligus mengurangi penumpukan kasus. Selain itu, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi adalah mempertemukan korban dan pelaku, adanya kesepakatan damai, adanya ganti kerugian bila diperlukan oleh pelaku kepada korban, menerima pencabutan laporan kepolisian serta melakukan gelar perkara.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN INDRAMAYU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu) ]]>
<![CDATA[Kodrat Alam]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1565
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak dapat sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin karena kendala dalam penegakan hukum sebagai indikator kontradiksi antara keefektifan hukum (das sollen) di satu sisi, dengan tingkat konsumsi minuman beralkohol yang tinggi (das sein) di sisi lain.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN HEALTH CARE-ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) ]]>
<![CDATA[Endang Sutrisno]]>;
<![CDATA[MC Inge Hartini]]>;
<![CDATA[Mustopo Mustopo]]>;
<![CDATA[Nanang Ruhyana]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3277
<![CDATA[Rumah Sakit memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, untuk itu dituntut agar mampu mengelola secara professional dan bertanggung jawab, mengusung arus keutamaan tanggung jawab profesi pada aspek kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Health-Care Associated Infection (HAIs) penyebabnya terkait dengan proses dan sistem kesehatan. Aspek pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena Health care-associated Infections (HAIs) menjadi fokus kajian, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pada perspektif hukum sebagai kaidah tertulis yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit, yang menyebabkan kerugian pada pasien, dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang memadai sebagaimana tertuang dalam peraturan hukum secara normatif. Dalam hal perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu, berupa penjelasan mengenai informasi, risiko yang terjadi, serta bentuk penanganannya. Apabila pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit yang melakukan kelalaian dan kesalahan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang timbul.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BAWASLU PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon) ]]>
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4913
<![CDATA[Kewenangan menyelesaikan sengketa menjadi Kewenangan Bawaslu. Sengketa diajukan oleh calon yang merasa keberatan dengan adanya putusan yang di keluarkan KPU Kota Cirebon. Keputusan KPU yang menjadi sengketa adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai prosedur dalam tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Proses terhadap permohonan sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur, dari mediasi sampai dengan ajudikasi yang akhirnya menghasilkan surat keputusan yang merekomendasikan putusan tersebut pada KPU Kota Cirebon. Keputusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat. Proses sengketa tersebut tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERBANKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Asdar Arti]]>;
<![CDATA[Nur Insani]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.6223
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Pihak yang kalah dalam dipengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) dapat menyerahkan obyek sengketa secara sukarela tanpa ada upaya perlawanan tapi sebaliknya kalau ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh piak yang kalah maka dapat dilakukan secara paksa dengan melalui upaya eksekusi. Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara yakni pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat, dilakukan pad proses pemeriksaan perkara sebaliknya pada sita eksekusi, penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut merupakan jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon dan penyitaan dapat dilakukan pada tahap proses eksekusi.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif ]]>
<![CDATA[Lucky Endrawati]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i1.1116
<![CDATA[Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisiberpikir legal-positivism; yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaranperaturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perundang-undangansecara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, makayang akan terjadi adalah hukum yang mengabdi kepada kepentingan elit, bukan kepadakepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akansemakin jauh dari apa yang diharapkan. Rekonstruksi analogi dalam hukum pidana diIndonesia untuk masa yang akan datang sangatlah diperlukan sebagai upaya untukmemperbaharui hukum pidana di Indonesia melalui pendekatan hukum progresif, yaknidengan cara dari atribut-atribut yang melekat, yang mengutamakan penjatuhan sanksipidana, terutama pidana yang merampas kemerdekaan seseorang sebagai ultimumremidium, yang mengutamakan pula manusia itu diatas hukum, dan bukan sebaliknya.Hukum hanya sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhanmanusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secaraotonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensipentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selaindimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, ketimpangan hukum, jugadimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan rulebreaking. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaanmelalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.]]>
