Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Jurnal Administrativa merupakan jurnal ilmiah periodik yang mengkaji pelbagai gagasan, diskursus dan praktik birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik kontemporer dari multi-disipilin ilmu. Administrativa dikelola oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ruang lingkup Administrativa menyangkut problem-problem yang berkaitan dengan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran/gagasan konseptual maupun ide dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang birorkasi, kebijakan dan pelayanan publik. Cakupan yang lebih luas adalah pengembangan studi administrasi, otonomi dan birokrasi daerah, aparatur sipil negara, desentralisasi, administrasi pembangunan, manajemen publik, pemberdayaan masyarakat dan ilmu sosial yang mencakup perkembangan isu-isu sosial dan konteks permasalahan publik.
Articles
138 Documents
<![CDATA[RESPONSIVITAS PELAYANAN PT. JASA RAHARJA DALAM PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN KECELAKAAN LALULINTAS (STUDI PADA PT. JASA RAHARJA KOTA BOGOR) ]]>
<![CDATA[Mulia, Andre Julian]]>;
<![CDATA[Yulianto, Yulianto]]>;
<![CDATA[Karmilasari, Vina]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.242
<![CDATA[PT. Jasa Raharja merupakan perusahan BUMN yang bergerak dibidang asuransi sosial berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 jo. PP No.17 tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, UU No. 34 tahun 1964 jo. PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Meningkatnya pengguna lalu lintas menjadi penyebab meningkatnya jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di daerah Bogor maka pelayanan Jasa Raharja sangat dibutuhkan, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui responsivitas PT. Jasa Raharja Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan public PT. Jasa Raharja dalam pengurusan dana asuransi kecelakaan sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari kelima indikator yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian yaitu, pertama respon perugas / aparatur dalam merespon korban maupun keluraga korban dalam mengeklaim asuransi dinilai sudah baik dan masyarakat memberikan respon posotif kepada pelayanan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Kota Bogor, kedua pada indikator kecepatan melayani, petugas/ aparatur PT. Jasa Raharja Kota Bogor melayani cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus asuransi kecelakaan, ketiga indikator ketepatan melayani petugas/aparatur PT. Jasa Raharja Kota Bogor telah melayani dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan SOP yang sudah ada, Keempat indikator ketepatan waktu petugas/apparat PT. Jasa Raharja Kota Bogor memberikan pelayanan dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, kelima petugas/aparatur menerima keluhan dari masyarakat dan mengevaluasi untuk meningkatan pelyanan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) ]]>
<![CDATA[Juanda, Meilia Suryani]]>;
<![CDATA[Sulistio, Eko Budi]]>;
<![CDATA[Prihantika, Ita]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.256
<![CDATA[Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut. Kelompok tani di kawasan Tahura bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses program kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dan faktor penghambat program kemitraan konservasi. Penelitian ini menggunakan Perdijen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan, Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahap Monitoring dan Evaluasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah derajat kepercayaan (credibility) dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi ini sudah berjalan dengan tahapan pra pelaksana, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan pedoman yang mereka pakai yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapat perizinan oleh Kementerian, dan anggaran yang hanya didapatkan dari hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani itu sendiri untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut]]>
<![CDATA[ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN ]]>
<![CDATA[Titaloka, Helina]]>;
<![CDATA[Sumanjoyo, Simon]]>;
<![CDATA[Karmilasari, Vina]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.267
<![CDATA[Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan pendapatan masyarakat. Setiap daerah tentu memiliki tempat wisata dengan berbagai macam potensi berdeda beda. Pengembangan pariwisata sangat diperlukan bagi setiap daerah terutama yang memiliki potensi seperti Desa Pulau Legungi Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang tepat dilakukan untuk menjalankan pengembangan Desa Wisata Pulau Legundi guna kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghanbatnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori salusu dan alat ukur analisis SWOT. Teknik pengumpulan data berupa wawancara,dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa Desa Wisata Pulau Legundi memiliki potensi alam yang indah dan asrti dan tentu mampu menarik jumlah wisatawan, akan tetapi masih terjadi hambatan seperti kurangnya promosi, Jarak tempuh menuju lokasi, belum tersedianya fasilitas wisata serta minimnya kesadaran masyarakat akan wisata. Peran Dinas Pariwisata beserta kepala desa dan pokdarwis Desa Pulau Legundi sangat penting untuk ikut serta dalam pengembangan wisata Tegal Mas guna meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat.]]>
<![CDATA[RESPONSIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Marlina, Sherly]]>;
<![CDATA[Hermawan, Dedy]]>;
<![CDATA[Faedlulloh, Dodi]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.268
<![CDATA[Masyarakat masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pada substansi pendidikan dengan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Lampung yang dinilai kurang maksimal. Dalam hal ini Respon Cepat Ombudsman (RCO) sangat dibutuhkan mengingat cukup singkatnya durasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Respon Cepat Ombudsman (RCO) dan kendala Ombudsman Provinsi Lampung dalam penanganan kasus PPDB di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PULAU TEGAL MAS DESA GEBANG PESAWARAN LAMPUNG PASCA PANDEMI (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran) ]]>
<![CDATA[Khotivi, Dewi Anggi]]>;
<![CDATA[Kagungan, Dian]]>;
<![CDATA[Meiliyana, Meiliyana]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.271
<![CDATA[A region has its own potential. Tourism plays an important role in regional income and the welfare of the surrounding community, therefore in every region requires the development of tourism in order to always progress. This study aims to find out the strategy carried out by the Tourism Office of Airplanean Besarma Regency, Tegal Mas Island Tourism Object and other agencies to increase the number of tourists so that they experience an increase in PAD and the income of the surrounding community and identify driving and inhibiting factors. The method used is a qualitative method with the theory of salusu and measuring tools SWOT analysis. Data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. Based on the results of the analysis carried out by researchers that the Tegal Mas Island Tourism Object has the potential to be able to attract tourists, however there are still obstacles such as lack of promotion, high travel costs and lack of cooperation between the government and the private sector. The role of the Tourism Office is very important to participate in the development of Tegal Mas tourism in order to increase PAD and Community Welfare.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ERA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Syafutri, Maulida]]>;
<![CDATA[Sulistio, Eko Budi]]>;
<![CDATA[Atika, Dewie Brima]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.279
<![CDATA[During the Covid-19 pandemic, the government implemented the WFH (word from home) policy, which is one of the government policies with a work model where employees work at home with the help of telecommunications technology as a work system used for employees. As for all the components of the KUA strategy for the city of Bandar Lampung, they are still in planning and all components of the strategy have not been realized due to limited resources, both human resources and other resources, such as limited sources of aid funds from the government. This has had an impact on all the programs planned by the KUA in Bandar Lampung City so that not all of them have been implemented properly. The results of this study are that the performance of Civil Service Employees of the City of Bandar Lampung in the Covid-19 pandemic era has not carried out their duties and authorities to the fullest so that the service process has not run optimally as can be seen from the timeliness and independence carried out by the apparatus. maximum because there are still many of the apparatus who are not competent in carrying out their duties and the online service system sometimes still experiences problems such as the network and website pages provided so that there needs to be improvement and efforts from the government in dealing with existing problems.]]>
<![CDATA[Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Kasakean, Dandung]]>;
<![CDATA[Atika, Dewie Brima]]>;
<![CDATA[Apandi, Apandi]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.302
<![CDATA[Human resources are a very important asset in an organization. Human resources, namely employees, of course have different educational backgrounds and experiences that are brought into the organization. Before an organization selects employees who will occupy positions, it is necessary to first carry out a job analysis to find out what jobs must be done, how many employees are needed, and also what kind of employee specifications are suitable for a position. The problem found in the analysis of the implementation of positions at the Lampung Province Regional Civil Service Agency in 2021 is the large number of employee needs and also the large number of vacant positions. This research aims to obtain an in-depth description and analysis regarding the analysis of job implementation at the Lampung Province Regional Civil Service Agency in 2021 and also identify supporting factors and obstacles experienced during the implementation of job analysis. Researchers use qualitative research with descriptive analysis with data sources including: documentation, interviews and observation. The research results were analyzed using Dessler's (2013) job model analysis, namely analyzing Job Descriptions, Job Specifications, Determining Position Responsibilities (Responsibility & Duties), Relationships, Working Conditions. The results of the research show that the implementation Job analysis has been carried out in accordance with existing regulations, then the implementation has used the Job Analysis Management Information System (SIMANJA) application. The results of the Job Analysis carried out are in accordance with regulatory provisions and the information presented is relatively clear, however there is some information that needs to be reviewed.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PEKON WONODADI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU ]]>
<![CDATA[Fernanda, Reza Agung]]>;
<![CDATA[Sulistiowati, Rahayu]]>;
<![CDATA[Caturiani, Susana Indriyati]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.306
<![CDATA[The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides cash assistance to Very Poor Households (RTSM) and RTSM family members are required to carry out the terms and conditions set out. Wonodadi Pekon, Gadingrejo District, Pringsewu Regency is one of the pekons implementing the family hope program. The number of KPM in Pekon Wonodadi is the highest in Gadingrejo District. However, the phenomenon that occurred was that the facilitators were less than optimal in carrying out their responsibilities and there were two changes in the PKH facilitators. This research aims toexplain and analyze the Family Hope Program (PKH) is implemented in Pekon Wonodadi, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results of the research show that the implementation of PKH in Wonodadi village includes PKH social assistants as the implementer and involvement of village officials in finding residents who meet the criteria, there are P2K2 activities, and there are SOPs for implementing PKH. This is in accordance with Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. Obstacles in its implementation, such as a lack of responsibility for companions in carrying out their duties, a lack of coordination between Pekon officials, Puskesos, and companions, as well as obstacles to routine meeting activities.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG: TANTANGAN DAN PELUANG ]]>
<![CDATA[Listiansyah, Muhammad Alif]]>;
<![CDATA[Caturiani, Susana Indriyati]]>;
<![CDATA[Atika, Dewie Brima]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.307
<![CDATA[Adolescent reproductive health is a health condition that concerns reproductive organ health issues whose readiness begins in adolescence. With the changes when entering adolescence, there needs to be supervision and guidance carried out by all levels, starting from the family at home and at school in order to protect teenagers from deviant behavior (free sex) and early marriage. The adolescent reproductive health program has been implemented in all districts/cities in Lampung Province. However, the number of cases of early marriage in Lampung Province can still be said to be high. Therefore, the adolescent reproductive health program is considered to be still not optimal in its implementation. This research aims to analyze the implementation of adolescent reproductive health programs in high schools in Lampung Province and identify supporting factors and obstacles faced in the process of implementing adolescent reproductive health programs in schools in the Districts/Cities of Lampung Province. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of research using Jones (1996) program implementation model including organization, interpretation and implementation show that the implementation of adolescent reproductive health programs in high schools in Lampung Province is still not optimal. Some of the obstacles faced are poor coordination between agencies, different student understanding and the absence of follow-up activities.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Food Loss dan Food Waste Melalui Kemitraan Berbasis Komunitas Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Komunitas Ruang Pangan) ]]>
<![CDATA[Purwadi, Yustina]]>;
<![CDATA[Tresiana, Novita]]>;
<![CDATA[Faedlulloh, Dodi]]>
<![CDATA[ Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.309
<![CDATA[Food Loss and Waste (FLW) is a significant global issue, contributing approximately 8-10% of global greenhouse gas emissions. The lack of well-structured and effective waste management systems is one of the causes of high waste generation, particularly in Lampung Province. This study aims to analyze the governance practices of the Ruang Pangan Community in managing FLW in Lampung Province, as well as the obstacles encountered in the process. This research employs a descriptive qualitative method using Ansell and Gash’s collaborative governance theory approach. The results indicate that the governance of the Ruang Pangan Community, when examined through the lens of Thomson and Perry’s collaborative approach, remains at the cooperation stage. Although the elements of collaboration are fulfilled, the process is still autonomous, where each actor operates within their respective roles without deep structural integration, and there are still dominant actors in the FLW management process. The primary obstacles faced by the Ruang Pangan Community include low public awareness regarding the importance of FLW management, despite its critical impacts. Therefore, appropriate regulations and programs are urgently needed to address this issue effectively.]]>
