Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legalitas: Jurnal Hukum

Legalitas
Website

Published by Universitas Batanghari Jambi

ISSN : 20850212 EISSN : 25978861 DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 323 Documents

8 9 10 11 12

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PUTUSNYA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI Ahmad Tarmizi; Bunyamin Alamsyah; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Tujuan peulisan ini adalah: 1) Untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) Untuk mengajukan konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat. Dari tujuan penelitian tersebut, disusun perumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?; 2) Bagaimanakah konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat?. Dengan metode penelitian yuridis empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah,.

PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN SUMBER AIR DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI Nurmandia, Taufik; Muslih, M; Gani, Ruslan Abdul
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengungkap tindak pidana Pengrusakan Sumber Air dalam Wilayah Hukum Polda Jambi, sudah berjalan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus mulai saat dilaporkan kasus tersebut ke Polda Jambi sampai dilimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jambi, meskipun selama dalam penanganannya mengalami beberapa kali bolak balik berkas. Dalam penanganan kasus tindak pidana Pengrusakan Sumber Air, Polda Jambi merupakan Polda yang ke 2 (kedua) berhasil menyelesaikan kasus sampai pada pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi diantaranya, masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memikili kemampuan dalam bidang penyidikan kemudian sarana dan fasilitas yang masih dirasakan kurang, namun kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam menangani kasus yang ditangani. Upaya yang dilakukan oleh satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam mengatasi kendala yang ditemui, dimana Polda Jambi akan mengirimkan beberapa penyidik kriminal khusus untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan berbagai pelatihan yang berhubungan dengan Tindak Pidana

KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Sartini, Sartini; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu pernikahan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan selama 41 (empat puluh satu) tahun, namun berbagai macam bentuk pernikahan tidak resmi masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah nikah di bawah tangan (nikah siri). Sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri; Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (ambiguitas) terhadap perbuatan nikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI Victor Manurung; Zen Zanibar; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Jambi, dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yakni KUHAP Nomor 8 Tahun 1981, dimana untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana proses penyelesaian perkaranya melalui peradilan umum. Di dalam pelakukan proses pemeriksaan perkara, yang bertindak sebagai penyidiknya adalah penyidik provam Polri. Apabila berkas perkaranya diangap lengkap, maka oleh penyidik provam dilimpahkan ke-kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Sanksi/Hukuman Bagi Anggota Polda Jambi Yang Terbukti Bersalah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, yakni sanksi pidana, berupa hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keyakiman hakim. Saksi/hukum yang kedua berupa hukuman disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan dari anggota PolriKata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Penegakan hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus menerus oleh masyarakat Indonesia terutama yang peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakan hukumnya sampai saat ini atau penegakan hukum dan keadilan yang mengusik nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan, di antara kasus- kasus penegakan hukum ini memberikan gambaran dan potret wajah penegakan hukum dan keadilan masyarakat kita.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001) Khaidir Khaidir; Mustafa Abdullah; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 5 (2011): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Negara dalam mengemban amanat Konstitusi untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melakukan usaha nyata sebagai penyeelenggara negara, salah satu upaya adalah dengan merumuskan Undang Undang. Praktek yang memanfaatkan kewenangan dan tidak berpihak kepada rakyat adalah salahsatuya korupsi. Undang undang yang memberantas tindak pidana korupsi adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya menganut sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38, yaitu merupakan sistem yang meletakan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu dimungkikannya melakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan.Kata Kunci: Korupsi, Pembalikan Beban Pembuktian

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH DI KOTA JAMBI M Muslih
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah tangga ke TPS maupun dari TPS ke Pembuangan Akhir (TPA).Penelitian ini menggunakan pendekatan Sociolegal research, dan untuk mendatkan iinformasi dan data yang akurat penulis melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan. Guna menganalisis berbagai data dan hasil amatan digunakan beberapa teori yang lazim dikenal dalam ilmu hukum yakni Hukum sebagai suatu Sistem dari Laurence Meir Friedman.Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum tujuan perda khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih sudah dapat diwujudkan secara baik, sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat masih ditemui beberapa hal yang berpotensi mengganggu dan mengakibatkan lingkungan yang tercemar polusi.Dilihat dari perspektif hukum penegakan hukum perda ini khususnya pelanggaran terhadap pasal 47 j belum efektif sama sekali, akan tetapi kelemahan ini dapat ditutupi dengan pemberdayaan perencanaan yang sangat bagus dalam desain kerja personil kebersihan secara optimal. Sehingga meskipun terdapat keterbatsan anggaran tetapi upaya pembersihan kota dapat dilakukan secara optimal.

PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT TANPA DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pembuatan perjanjian kredit dan pengakuan hutang, dibutuhkan peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berlakunya suatu pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Dari kedua peraturan tersebut sudah merupakan suatu syarat mutlak bagi kreditur yang dalam hal ini adalah bank dalam memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan hak tanggungan, maka harus dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.Namun perkembangannya dalam dunia perbankan terdapat bank yang memberikan kredit kepada debitur tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya. Disini terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit dari bank kepada nasabah yang mana seharusnya bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya harus diikuti dengan jaminan sebagai pelunasan terhadap kredit yang diberikan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Erni Erni; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pada pokoknya membatasi dan atau mengawasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, sedemikian sehingga hanya pelaku korupsi yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) atau pemberi informasi atau peniup terompet (whistle blower) saja, yang akan diberikan remisi. Sementara pelaku korupsi lainnya, tidak diberikan remisi, karena pemberian fasilitas remisi tersebut, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat. Dengan Kebijakan tersebut, diharapkan akan timbul efek penjeraan bagi para pelaku korupsi, sehingga baik langsung atau secara tidak langsung, akan menekan angka tindak pidana korupsi yang saat ini sudah semakin merajalela, dengan dampak yang sangat mengkuatirkan. Ketentuan yang memperlakukan sama semua narapidana dalam pemberian pengurangan masa pidana di dalam peraturan perundang-undangan di atas, bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang membedakan pemberian remisi kepada narapidana, berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga tujuan penulisan makalah ini bertujuan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan penerapan kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM INDONESIA Ardiansyah Ardiansyah; Ferdricka Nggeboe; Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut persfektif Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hokum. Adapun peraturan – peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Analisa yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Indonesia belum optimal dikarenakan kasus penelantaran anak oleh orang tua masih meningkat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya system hokum yang terdiri dari komponen Struktur, Substansi, dan kultur yang tidak dapat saling bekerjasama pelaksanaan perlindungan hokum terhadap korban anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampakaikan yaitu Meningkatkan peranan pemerintah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak Dilakukan sosialisasi simultan terhadap penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikarenakan penetapan Undang Undang ini merupakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hokum terhadap anak sehingga tercapai kesejahteraan terhadap anak

Page 10 of 33 | Total Record : 323

8 9 10 11 12

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Hukum

Contact Email legalitas.unbari@gmail.com

Phone +6285266065048

Journal Mail Official legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA