Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 1 (2025)"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Setianingrum, Reni Budi]]>;
<![CDATA[Alqaisa, Qina]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16611
<![CDATA[Salah satu kegiatan rentan dalam persaingan usaha adalah penguasaan pasar. Perusahaan E-Commerce umumnya melakukan kegiatan usaha yang beroperasi di dua atau lebih sisi pasar dan mempunyai efek jaringan. Efek jaringan tersebut bisa menjadi sumber utama kekuatan pasar bagi perusahaan e-commerce tersebut. Kekuatan pasar dari platform dominan berdampak signifikan terhadap perusahaan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengukuran pangsa pasar e-commerce di Indonesia serta peran KPPU dalam pencegahan penguasaan pasar pada sektor e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penentuan pasar bersangkutan secara umum memiliki dua aspek yaitu pasar bersangkutan menurut produk dan geografis yang dibuktikan melalui SSNIP Test, Substitusi dari Sisi Penawaran, dan Permintaan. Sedangkan penentuan pasar bersangkutan pada sektor e-commerce menurut geografis mengalami perubahan yang ditentukan oleh biaya kirim, harga barang, dan lama waktu kirim. Analisa tersebut dilakukan oleh KPPU berdasarkan data primer dan data sekunder. Peran KPPU dalam mencegah penguasaan pasar pada sektor e-commerce dilakukan dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan dilakukan dengan penelitian berkala, rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Penegakan hukum dilakukan dengan berbagai putusan yang telah diputus oleh KPPU.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sumarwoto, Sumarwoto]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037
<![CDATA[Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.]]>
<![CDATA[PLAGIARISME DAN GANTI RUGI MATERIIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mappiasse, Achmad Habibul Alim]]>;
<![CDATA[Asmuni, Asmuni]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14934
<![CDATA[Dalam dunia pendidikan, kecenderungan malas berpikir akan memunculkan tindakan plagiarisme. Plagiarisme dapat dikategorikan sebagai tindak yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta seseorang. Meskipun undang-undang yang mengatur plagiarisme sudah ada, namun tindakan seperti itu tersebar luas dan sering terjadi di kalangan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan atau undang-undang mengenai plagiarisme belum mempunyai kekuatan hukum yang kokoh. Di sisi lain, masyarakat Indonesia membutuhkan peraturan yang tepat berdasarkan ajaran agama untuk mewujudkan ketertiban hukum. Untuk mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, maka kehidupan masyarakat harus diatur melalui asas-asas hukum yang berdasarkan atau mengikuti petunjuk spiritual. Perbuatan buruk yang mengakar ini bertentangan dengan norma hukum Islam dan tujuan Maqashid Syari’ah, sehingga perlu ditekankan kembali penjelasan mengenai kompensasi hukum Islam bagi pelaku plagiarisme. Secara normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana kompensasi plagiarisme dilihat dari sistem hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga aturan-aturan hukum yang ada diperkuat melalui data-data pendukung. Data ini diperoleh melalui dokumentasi data berupa literatur hukum Islam berupa Al-Quran dan hadis, serta buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum Islam dan plagiarisme. Dalam hukum Islam, plagiarisme tidak termasuk dalam kategori pidana hudud atau qishash, sehingga hukuman yang pantas adalah ta’zir berupa teguran tegas, denda, penjara, atau sanksi ta’zir lainnya yang ditetapkan oleh yang berwenang.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Abra, Emy Hajar]]>;
<![CDATA[Rahmayani, Nuzul]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14131
<![CDATA[Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat laporan harta kekayaan, dan laporan sumbangan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika PKKPU dalam pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber data sekunder dari berbagai bahan hukum yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Beberapa persoalan diatas menyebabkan hilangnya penegakkan hukum dan sangat berpotensi pada bermasalahnya integritas peserta pemilihan umum. Problematika tersebut semakin tidak berkesudahan ketika PKPU terkait presentase perempuan dan syarat mantan narapidana diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut tidak hanya mencederai penegakkan hukum semata, namun juga menjadi salah satu akar persoalan demokrasi dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Jika KPU adalah satu-satunya pelaksana konstitusional pesta demokrasi pemilu, namun beragam persoalan ketaatan hukum dan problematika regulasi tidak memiliki penyelesaian persoalan yang baik, maka KPU menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi, sekaligus mencederai nilai-nilai konstitusi itu sendiri.]]>
<![CDATA[KORUPSI SUMBER DAYA ALAM, KETERLIBATAN KORPORASI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Muttaqien, Andi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16614
<![CDATA[Aktivitas korporasi secara signifikan telah mampu mempunyai pengaruh dan dampak besar terhadap hak asasi manusia (HAM). Kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada 2022 akibat izin ekspor minyak mentah sawit (crude palm oil) memiliki hubungannya dengan tata kelola pangan (food governance) yang gagal mengatur korporasi (regulating corporation). Kegagalan ini termanifestasikan melalui dominasi dan hegemoni korporasi dalam tata kelola yang berdampak pada ketahanan pangan kolektif (collective food security) atau kedaulatan pangan (food sovereignty). Negara kini semakin tidak mampu menanggapi realitas HAM di lapangan. Tata kelola pangan mencakup tindakan pengambilan keputusan, penetapan peraturan, dan penggunaan wewenang terkait dengan pangan. Tulisan ini membahas bagaimana praktik tata kelola sawit membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sumber daya alam. Kemudian lebih jauh juga melihat bagaimana dampak Hak Asasi Manusia dari keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, dengan merujuk Korupsi sumber daya alam bermula dari fasilitas ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Korupsi sumber daya alam ini melibatkan tiga korporasi yang mendominasi tata kelola sawit di Indonesia. Korupsi ekspor CPO merefleksikan korupsi sebagai bagian dari fenomena politik yang memperlihatkan bekerjanya kekuasaan terhadap distribusi sumber daya dengan melibatkan korporasi. Kasus korupsi sumber daya alam ini menghambat aksesibilitas minyak goreng yang telah menjadi kepentingan umum, maka minyak goreng semestinya dikategorikan sebagai barang publik (common good)..]]>
<![CDATA[CIVILIZED LEGAL JUSTICE: A STUDY OF LEGAL JUSTICE CONSTRUCTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW BASED ON ADAB VALUES ]]>
<![CDATA[Hasmiati, Rahmatullah Ayu]]>;
<![CDATA[Yulianingrum, Aulia Vivi]]>;
<![CDATA[Ardha, Dea Justicia]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14670
<![CDATA[This study examines the characteristics of positive legal justice in Indonesia and the use of the concept of adab from the Islamic worldview as an offer to reconstruct legal justice in Indonesia. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of legal justice in Indonesia, which are based on the paradigm of legal positivism, show that the essence of the source of justice comes from written legal norms, namely the law that separates law and morals. In the end, the separation itself is a manifestation of the law of partial justice. Many legal justice ideas have been developed by several legal experts in Indonesia by making efforts to reconstruct positivist legal thought into the context of Indonesian legal thought that reflects the values of justice based on state philosophy and guidelines for the Preamble of the 1945 Constitution, "For the sake of justice based on the Divine The Almighty. Second, Civilized legal justice based on Adab values is then used as an offer to reconstruct the existing positive legal justice so that the new legal justice will be able to reflect all the virtues that come from the highest standards these are wisdom, courage, temperance, and justice. Legal justice as the result of the implementation of the law will have the essence of high virtue values and the requirements for correct knowledge, if implemented, will lead to fair conditions as reflected by Adab.]]>
<![CDATA[JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shafira, Aulia]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15575
<![CDATA[Dalam hukum acara pidana seorang yang melakukan tindak pidana haruslah diperiksa terlebih dahulu dan memiliki dasar hukum dipidanankan karena saat berbicara masalah Justice Collaborator belum bisa ditentukan bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut karena dari dirinya dan bisa jadi dari orang lain yang berada diatas karena adanya tekanan dari atasan. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Bagaimana pemberlakuan Justice collaborator dalam pembuktian pidana acara di Indonesia. 2) idealnya pengaturan hukum Justice collaborator dalam hukum Tindak Pidana acara di Indonesia, Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan Tipe penelitian yang digunakan adalah reform-oriented research dan bersifat preskriptif analitis. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHAP dan SEMA No: 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator). Analisis data menggunakan analisis studi bahan hukum yang berlaku. Hasil penelitian bahwa 1) Pemberlakuan Justice collaborator dalam pembuktian hukum acara pidana di indonesia karena mengingat peranan saksi pelaku (Justice collaborator) dewasa inidinilai sangat mendominasi dalam pengungkapan fakta- fakta materiil di dalam persidangan. Narasi demikian diamini Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa, sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat (beweis lag) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 2) Idealnya pengaturan hukum Justice collaborator dalam hukum tindak pidana acara di Indonesia secara umum yang harus diperhatikan adalah kaidah dari hukum perlindungan kesaksian yang dianggap sebagai saksi mahkota. Sebab tidak ada lagi saksi lainnya yang menyaksikannya baik dari saksi orang ataupun dari barang bukti CCTV yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana harus mempertimbangan bahwa saksi kunci yang memiliki masalah tindak pidana tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena Justice collaborator tersebut harus dilindungan agar kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilindungan secara hukum HAM yang melindungi semua orang termasuk dalam kategori sebagai Justice collaborator.]]>
<![CDATA[MICRO WAQF BANK: IMPLICATIONS FOR WAQF LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Nasrullah, Nasrullah]]>;
<![CDATA[Muhammad, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kristiyawan, Ary Chandra]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16832
<![CDATA[The Micro Waqf Bank (BWM) initiative in Indonesia aims to expand financial inclusion for low-income communities, particularly around Islamic boarding schools (pesantren). By providing Sharia-compliant microfinancing, BWM supports micro-entrepreneurs who face barriers in accessing conventional banking services. However, the use of the term “waqf” in BWM's branding raises significant legal implications concerning Indonesia's waqf law. Traditionally, waqf assets are meant to be managed perpetually, with the principal maintained intact and only the benefits utilized. BWM’s rotational fund management system deviates from this concept, causing potential misunderstandings among the public about the legal status of waqf within BWM. This study utilizes a normative legal research method, examining statutes and regulatory frameworks to analyze BWM's compliance with waqf regulations. Key findings highlight that BWM operates under Sharia microfinance regulations but is not recognized as a waqf institution under Law Number 41 of 2004 on Waqf, leading to regulatory overlaps and legal ambiguity. The paper recommends harmonization between the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Religious Affairs to clarify the regulatory status of BWM, ensuring legal certainty and public understanding of waqf and Sharia-compliant finance.]]>
<![CDATA[PERINGANAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA BERPERILAKU SOPAN DI PERSIDANGAN ]]>
<![CDATA[Adismana, Oktaviana Hardayanti]]>;
<![CDATA[Sariati, Muhamad Ali]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15770
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan apa saja yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan putusan hakim atas peringanan hukuman pidana terhadap terdakwa yang berperilaku sopan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan yang dapat menjadi peringanan hukuman pidana menurut KUHP adalah percobaan, pelaku pembantu tindak pidana dan belum dewasa. Undang-undang pidana kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mungkin meringankan hukuman terdakwa, namun pengadilan berpendapat bahwa bukti yang berkaitan dengan karakter terdakwa dapat diajukan asalkan relevan dengan proses hukuman. Majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa apabila ia benar-benar bersikap sopan di persidangan, namun berperilaku sopan di persidangan bukanlah alasan utama untuk membebaskan terdakwa dari hukuman pidana.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 782/Pdt. G/2020/ PN JKT.SEL) ]]>
<![CDATA[Darazati, Safa]]>;
<![CDATA[Tista, Adwin]]>;
<![CDATA[Rahman, Yulianis Safrinadiya]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.16076
<![CDATA[Seorang notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris telah disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam kenyataanya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah bagaimana akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak, dan bagaimana pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa akibat yang ditimbulkan dari keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang diajukan oleh para pihak yaitu menjadikan akta otentik batal demi hukum akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan. Pertanggungjawaban perdata oleh notaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN JKT SEL yaitu secara hukum Perdata notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.]]>
