cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2025)" : 13 Documents clear
PROPOSISI HUKUM ISLAM PADA SUMBER DAYA AIR EKOSENTRIS DALAM PERSPEKTIF SOSIAL HUKUM Rakhmat Nopliardy; Ahmadi Hasan; Jalaluddin Jalaluddin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.18062

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji proposisi hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekosentris dalam perspektif sosiologi hukum. Latar belakang penelitian ini muncul dari dominasi pendekatan antroposentris dalam regulasi sumber daya air di Indonesia yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan ekologis, partisipasi komunitas lokal, serta prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini juga kerap tunduk pada logika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tekanan politik. Dengan menggunakan metode sociolegal, penelitian ini mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam upaya integrasi prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan ekosentrisme dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dengan pendekatan sosiologi hukum menawarkan kerangka normatif dan sosiologis yang kuat untuk mendorong reformasi pengelolaan air yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Oleh karena itu, proposisi hukum Islam berbasis ekosentris layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi nasional yang lebih responsif terhadap krisis lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat.
IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH M. Rosyid Ridho
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.20019

Abstract

The exercise of people’s sovereignty in a direct democracy is realized through general elections including Regional Head Elections (Pilkada)’. As a critical agenda of a state governed by the rule of law, ‘the implementation of Regional Head Elections must adhere to a robust electoral system’.‘This study aims to analyze the legal implications of the postponed Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Election originally scheduled for December 9, 2015 and subsequently held on January 27, 2016’. The analysis seeks to evaluate procedural compliance in the democratic process, particularly in the context of the Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Election.‘This case highlights gaps in Indonesia’s Pilkada framework, especially in addressing unforeseen legal challenges, such as court-ordered postponements. It underscores the necessity for robust mechanisms to ensure legal certainty and public trust in Pilkada, which forms the foundation of Pancasila democracy.’ The research employs a normative juridical analysis method, examining relevant legislation and decisions of the General Election Commission (KPU), with a focus on the legal norms governing Pilkada in Indonesia. The study utilizes primary legal sources, namely ‘Law No 1 of 2015 and Law No 8 of 2015’. ‘Data were obtained from legal documents and regulations governing the implementation of Pilkada. The findings reveal that the KPU of the Republic of Indonesia and the Central Kalimantan Provincial KPU committed an unlawful act by failing to conduct the election on the designated date of December 9, 2015, and by scheduling a follow-up election on January 27, 2016, without a strong legal basis. These actions contravened the applicable legal provisions, specifically ‘Law No. 1 of 2015 and Law No. 8 of 2015’, ‘resulting in legal implications that render the implementation of the Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Election unconstitutional, illegal, and an unlawful act (onrechtmatige daad)’.‘Consequently, the results of the election, including the determination of the winners, are deemed invalid or void (nietig) and subject to annulment’
EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI Haris Budiman; Vina Maharani; Iman Jalaludin Rifa'i
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19255

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau whistleblower memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi whistleblower dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi.
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN JUAL PUTUS HAK CIPTA BUKU Lidya Shery Muis; Agung Sujatmiko; Sigit Nugroho
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.15813

Abstract

Abstrak Jual putus merupakan bentuk pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta. Jual putus terbagi atas dua macam yaitu berjangka waktu dan tidak berjangka waktu. Notaris merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat akta otentik yang berisikan kehendak para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Akta otentik menjamin kepastian hukum para pihak dan pihak ketiga, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian yang timbul karena kesalahan notaris, maka notaris dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukannya dengan cara ganti rugi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dikaji menggunakan aturan hukum terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian jual putus hak cipta buku. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisis hubungan antara aturan hukum secara sistematis. Perjanjian jual putus berjangka waktu yang diatur dalam Pasal 18 UUHC kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun hak cipta dikuasai oleh pemegang hak cipta. Notaris dapat dimintai pertanggunggugatan apabila ada kesalahan yang tidak sesuai dengan UUJN dan UUHC terhadap akta jual putus yang dibuatnya dan beresiko menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dapat digugat dengan Pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum. 
LEGAL REVIEW OF LAND TENURE BY COMMUNITIES ON COASTAL AND COASTAL BOUNDARIES IN PALU CITY AND PARIGI MOUTONG REGENCY Manga Patila; Dewi Kemala Sari; Abraham Kekka
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.18934

Abstract

Land acquisition, especially in coastal border areas and coastal areas, has been largely dominated by traditional/customary communities who have lived and inhabited the area for a long time, so that the occupation of land by law for many years has become an assumption for the community as an effort to transfer property rights from the state to them. The formulation of the problem from this study is what is the status of land ownership controlled by the community on the coastal border and coastal areas.? and How to implement the granting of land rights on coastal borders and coastal areas in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study is to find out the status of land ownership controlled by the community on the coastal and coastal borders. And the implementation of the granting of land rights on coastal borders and coastal areas. This research is empirical research, namely research obtained from experience, observations based on data in the field and information obtained from direct interviews with various sources. Ownership status for communities in coastal areas and coastal borders is a property right obtained from state land and has long been given to local, traditional and customary communities who have lived in the area for less than 20 years and have been making a living or carrying out activities around the coast for generations. The granting of rights to coastal areas is given with Land Rights in the form of Right to Use, namely land rights with a time limit to the community, the implementation of granting land rights in coastal areas and also coastal borders paying attention to the public interest, limited carrying capacity, sustainable development, ecosystem linkage, biodiversity and sustainability of environmental functions.
IMPLIKASI YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA Salamiah Salamiah; Fathan Anshori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta untuk  mengetahui Implikasi hukum apa yang dapat timbul dari pengembalian kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.
KAJIAN MATERI MUATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PERDA PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16964

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah selain untuk mengkaji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak danNRetribusi Daerah, juga untuk memmahami konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Pemberian kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah  harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (justice for all). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Melalui metode penelitian normatif, maka dilakukan pendekatan terhadapnundang-undang dan konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat menemukan konsep bahwa perwujudan hak setiap orang dalam mendapatkan keadilan yaitu negara harus mengatur  terselenggaranya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjamin keadilan dan kesejahteraans terhadap setiap warga negara sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.
PERSETUJUAN NASABAH PENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN HAWALATUL HAQ (CESSIE) Fathin Aqidatus Zahro; Destri Budi Nugraheni
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.14563

Abstract

Pengalihan piutang (hawalatul haq/cessie) merupakan suatu perbuatan hukum yang digunakan oleh perbankan syariah sebagai salah satu jalan keluar apabila nasabah wanprestasi. Hawalatul haq dapat dialihkan kepada subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Hukum ekonomi syariah termasuk fatwa DSN MUI belum ada yang mengatur secara spesifik terkait keabsahan cessie. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan hawalatul haq pada Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA. JT jo. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA. JK jo. Putusan Nomor 881 K/Ag/2020 dan dasar hukum yang seharusnya digunakan hakim dalam menetapkan keabsahan hawalatul haq. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder khususnya bahan hukum primer adalah putusan pengadilan serta fatwa dan kitab-kitab fikih. Analisis dan penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan keabsahan hawalatul haq pada Putusan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA. JT jo. Putusan Nomor 88/Pdt.G/PTA. JK jo. Putusan Nomor 881 K/Ag/2020. Pengadilan Agama dengan dasar hukum dan pertimbangan Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan hukum hawalatul haq tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal terhadap akta perjanjiannya, sedangkan Majelis hakim tingkat banding dan Mahkamah Agung dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berbeda, menyatakan bahwa hawalatul haq tersebut sah secara hukum. 2) Bahwa belum ada pengaturan khusus terkait hawalatul haq sehingga Majelis hakim dalam memutuskan perkara dapat menggunakan dasar hukum dan asas hukum dalam bidang ekonomi syariah, akan tetapi, untuk memberikan kepastian hukum perlu disusun suatu peraturan khusus terkait keabsahan hawalatul haq.
REASSESSING ABSOLUTE JURISDICTION: LEGAL ACCOUNTABILITY AND INSTITUTIONAL IMMUNITY OF INDONESIA’S CONSTITUTIONAL COURT Abdul Rohman; Neni Ruhaeni; Efik Yusdiansyah; Nurul Chotidjah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19088

Abstract

As the guardian of the constitution, Indonesia’s Constitutional Court (MK) exercises absolute judicial authority, with decisions that are final and binding. However, in practice, the Court also performs institutional administrative actions, such as appointing officials and managing internal structures. This study examines the jurisdictional boundary between the Court’s judicial and administrative functions, questioning whether the latter can be subject to administrative judicial review before the Administrative Court (PTUN). Using a normative legal approach supported by a case study (Decision No. 604/G/2023/PTUN.JKT) and comparative analysis from Germany, India, and South Korea, the study finds that constitutional immunity does not extend absolutely to administrative actions of judicial bodies. Administrative decisions that are concrete, individual, and have legal consequences must adhere to the principles of administrative law and good governance (AAUPB). The findings highlight the importance of a functional distinction between judicial and administrative authority and emphasize the need for legal oversight to ensure accountability of constitutional bodies in a democratic rule of law state. 
KEPASTIAN HUKUM IKRAR WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Ani Yumarni; Ripandi Awaludin; Saddam Husein Rangkuti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.14482

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui kepastian ikrar wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital. Pokok permasalahan peneulisan artikel ini dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang kepastian hukum ikrar wakaf uang dalam platform digital dan bagaimana perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang melalui platform digital. sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang berlaku dan berbagai jurnal hukum dengan metode analisi kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yaitu yang pertama, bahwa kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan kepada LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang. Kedua, Bahwa dalam perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui platform digital meliputi prosedur penyajian informasi, penyediaan akses informasi, laporan keuangan pengelolaan wakaf dan Akuntabilitas merupakan sebuh bentuk pertanggung jawaban oleh lembaga kepada wakifentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut kepada masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue