JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
208 Documents
<![CDATA[Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara ]]>
<![CDATA[Shelvi Rusdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i2.339-357
<![CDATA[Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan memeratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan. Dalam konteks bela negara, pemerintah harus menjamin adanya ruang partisipasi bagi semua warga negara dalam upaya bela negara, khususnya di tengah percepatan era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin memperkuat urgensi peningkatan upaya bela negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pengaturan pemanfaatan potensi dan sumber daya desa yang ada di pemerintah daerah dalam konteks bela negara, serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder dan dianalisa secara kualitatatif. Penelitian ini menunjukkan terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan mengenai pemanfaatan potensi dan sumber daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Pemerintah perlu memperluas makna “bela negara” dan mengembangkan peran desa melalui pengembangan kerangka hukum, agar semua elemen masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara.]]>
<![CDATA[Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muliani S]]>;
<![CDATA[Adil Kasim]]>;
<![CDATA[Jamaluddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Nurjannah Nonci]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i2.358-373
<![CDATA[Masih banyaknya anak yang dipenjara menunjukkan bahwa masih ada permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa, adanya persyaratan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat hakim bisa memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus tanpa syarat, sehingga semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diupayakan diversi. Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi barulah memilih pidana penjara sebagai alternative terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan ]]>
<![CDATA[Purwanto, Purwanto]]>;
<![CDATA[Arabiyah, Syarifah]]>;
<![CDATA[Wagner, Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.389-410
<![CDATA[Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prioritas, dan ketimpangan akses menjadi alasan utama. Lembaga bantuan hukum (LBH) pelayanannya dirasa belum merata, terutama untuk mengentaskan akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, khsususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi pengembangan institusional LBH, yang inisiasinya dilakukan kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset aksi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukan, para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menyadari sifat relasional antara akses keadilan, konsep bantuan hukum struktural (BHS), dan keberadaan lembaga bantuan hukum. Refleksi membawa pembentukan institusi menjadi pilihan aksi sadar, demi menanggapi berbagai permasalahan. Basis refleksi didasarkan pada isu hak asasi manusia khususnya isu berbasis agama, keyakinan, dan etnis, isu gender, dan isu ekologi. Aksi diteruskan dengan menginternalisasi konsep BHS yang dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kehidupan, dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat. Simpulan penelitian menunjukkan kerangka strategis yang disiapkan dalam menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif sekaligus partisipatif melalui enam tahapan konkrit.]]>
<![CDATA[Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid Di Era Liberalisasi Perdagangan ]]>
<![CDATA[Makka, Zulvia]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.433-454
<![CDATA[Pelaksanaan azas prioritas melalui Protokol Madrid merupakan sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional dengan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia maupun pemilik merek Indonesia untuk berinvestasi di Luar Negeri. Penelitian bertujuan membahas reformasi asas prioritas merek dagang berlandaskan Protokol Madrid di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa reformasi asas prioritas Merek dagang di Indonesia berlandaskan Protokol Madrid sangat efisien sesuai dengan teori economic analysis of law karena memberikan benefit yang lebih besar denga biaya rendah. Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam mendaftarkan merek dagang melalui satu aplikasi, satu bahasa, hemat, biaya murah, sekali pendaftaran bisa ditujukan untuk banyak negara. Disimpulkan bahwa reformasi asas prioritas merek dagang melalui protokol madrid memegang peranan penting untuk meningkatkan merek global sehingga pendaftaran melalui Protokol Madrid memberikan cost effiensiensi terkait dengan kemudahan, memberi nilai dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Rozah, Umi]]>;
<![CDATA[Nashriana, Nashriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.411-432
<![CDATA[Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua koruptor membutuhkan sarana untuk menyembunyikan hasil korupsinya dengan cara mengalihkan hasil korupsinya melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk menerapkan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui proses peradilan pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan dalam aplikasi NCB di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian, dengan studi doktrinal yang sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian Pertama, pada kebijakan hukum pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil Tindak Pidana; Kedua, pada konteks filsafat pembenaran diterapkannya NCB mengacu pada asas crime doesn’t pay (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil keuntungan dari para koruptor. Kesimpulan dari artikel ini adalah NCB merupakan sarana non penal yang efektif untuk merampas aset yang dicuri/dikorupsi, dan dalam konteks filsafat NCB sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Oktavianti, Puteri Chintami]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.243-259
<![CDATA[Cyber Notary merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, bukan produk akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dengan menggunakan teknologi yang berbasis elektronik seperti komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana regulasi teknis Cyber notary di Indonesia, dan mengatasi hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi Cyber notary di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat preskriptif, menekankan pada pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa regulasi mengenai Cyber Notary telah diakui dalam Undang-Undang Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya peraturan pelaksanaan yang jelas dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Faktor yang menghambat implementasi Cyber Notary di Indonesia menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi notaris, terutama di Kota Pontianak. Notaris masih memerlukan pertemuan fisik untuk pengecekan keaslian dokumen, sidik jari, dan tanda tangan, yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Undang-undang yang mengatur penandatanganan akta secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris masih menghambat penerapan Cyber Notary. Secara keseluruhan, implementasi Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.]]>
<![CDATA[Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nusantara, Erik Meza]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.1-17
<![CDATA[Suatu putusan arbitrase internasional hanya bisa diberlakukan di Indonesia jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, menjadi persoalannya kemudian adalah bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam pemberlakuan suatu putusan arbitrase Internasional? Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bisa berlaku di Indonesia jika ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa yang berkompetensi memeriksa, menilai dan memutus apakah suatu putusan arbitrase internasional tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sehingga bisa diberlakukan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan hakim dalam memutus pemberlakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila adalah sumber segala sumber hukum nasional bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Satrio, Taufik Purbo]]>;
<![CDATA[Setyawanta, Lazarus Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.455-470
<![CDATA[Rusia menolak Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin dari Pengadilan Kriminal Internasional, dengan menyatakan bahwa surat tersebut tidak berdasar karena Rusia belum meratifikasi Statuta Roma. Surat perintah tersebut dikeluarkan karena penggunaan Pasal 51 Piagam PBB oleh Rusia untuk menyerang Ukraina, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Tujuan dari penelitian membahas perintah penangkapan Vladimir Putin menurut perspektif hukum internasional. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sinaga, Henry Dianto Pardamean]]>;
<![CDATA[Sa’adah, Nabitatus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.82-95
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan (PPh) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik inkonsisten yang terjadi di era digital berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara setara dengan 4-10% pendapatan PPh badan global. Perlu kajian normatif yang bertujuan untuk mengkonstruksikan PPh yang berlaku atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia harus menjangkau pada economic presence yang memenuhi kriteria kumulatif berupa place of business test, location test, dan right use test, yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan e-commerce dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19 ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Adi Hardiyanto]]>;
<![CDATA[Pujiyono, Pujiyono]]>;
<![CDATA[Cahyaningtyas, Irma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.471-483
<![CDATA[Isu potensi korupsi kebutuhan medis pada masa pandemi Covid-19 yang diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah pada para pihak terkait efektivitas penyaluran dan penggunaan kebutuhan medis bagi para tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya celah korupsi pada saat diadakannya pengadaan alat medis di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisa menunjukkan: potensi besar korupsi pada aparatur pemerintahan akan adanya momentum covid-19 yang menjadi cenderung berpotensi diuntungkan karena seluruh aspek pemerintahan sedang terfokus pada pandemi covid-19, ditambah lagi adanya peraturan yang pada intinya menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid-19, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.]]>
