cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moch. Benny Alexandri
Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id
Phone
+628122389634
Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 26546035     DOI : 10.24198/responsive
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences
Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 225 Documents
 15   16   17   18   19 
PROGRAM DESA BERSEKA: IMPLEMENTASI CSR PT BIO FARMA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MARGINAL MELALUI SUSTAINABILITY LIVING VILLAGE Resnawaty, Risna; Firmansyah, Tendry; Sarmedi, Sarmedi; Adiansah, Wandi
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.61666

Abstract

Disatu sisi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, disisi yang lain pembangunan juga seringkali menimbulkan ketimpangan sosial dengan munculnya kelompok marjinal sebagai dampak dari pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR PT Bio Farma (Persero) dalam memberdayakan masyarakat Desa Pada Asih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang termarjinalkan oleh pelaksanaan pembangunan tol Cisumdawu. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) tidak hanya dilakukan di wilayah sekitar perusahaan namun juga telah menyentuh masyarakat yang termarginalkan yang terdampak pembangunan. Program yang dilaksanakan merujuk pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang menjadi karakteristik khusus dari perusahaan. Dalam implementasi program pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pendekatan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas dari masyarakat sehingga keberlanjutan program dapat terjaga.
PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KONTEN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DISKOMINFO JABAR Zharfan, Selby Zahirah; Rudiana, Rudiana; Centia, Selvi
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.61240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan konten media sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan konten media sosial, mengevaluasi kesesuaian prosedur tersebut dengan peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik konten yang disajikan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak dua orang yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuatan konten di Diskominfo Provinsi Jawa Barat dimulai dari penyusunan materi oleh content creator, dilanjutkan dengan proses editing dan revisi oleh pimpinan, serta akhirnya dipublikasikan oleh admin media sosial. Meskipun prosedur ini sudah terstruktur, terdapat ketidakjelasan dalam arahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara konten yang dihasilkan dengan pedoman yang berlaku. Untuk meningkatkan daya tarik konten, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah, seperti penggunaan bahasa yang ringan dan visual yang menarik bagi audiens. Selain itu, perlu adanya penyusunan panduan konten yang lebih rinci, keterlibatan lebih banyak stakeholder dalam proses pembuatan konten, penyesuaian bahasa dengan karakteristik audiens, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. This study aims to describe government communication planning in managing social media content at the Communication and Informatics Agency (Diskominfo) of West Java Province. The primary focus of this research is to examine the procedures for creating social media content, evaluate their alignment with Presidential Regulation Number 9 of 2015 on Public Communication Management, and identify strategies to enhance the appeal of the presented content. The study employs a qualitative descriptive method, collecting primary data through interviews and secondary data through documentation and literature review. The research involves two informants selected through purposive sampling. The findings indicate that the content creation process at Diskominfo West Java begins with material preparation by content creators, followed by editing and revision by the leadership, and ultimately published by social media administrators. Although the procedure is structured, there is a lack of clear direction, leading to inconsistencies between the produced content and the applicable guidelines. To enhance content appeal, a more targeted communication strategy is needed, such as using simple language and engaging visuals tailored to the audience. Additionally, developing more detailed content guidelines, involving a broader range of stakeholders in content creation, adjusting language to audience characteristics, and conducting regular evaluations are essential to improving the effectiveness of public communication.
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Christiana, Miracle; Herawati, Erna; Afrilia, Ufa Anita
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.61329

Abstract

Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang ini antara lain ketimpangan pelayanan di berbagai daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi perubahan Undang-Undang tersebut, mengevaluasi implementasi yang telah dilakukan, serta menggambarkan dampak perubahan ini terhadap masyarakat dan birokrasi. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan. Kesenjangan antara tujuan regulasi dengan kondisi nyata dilapangan masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, namun implementasi yang lebih baik dan penyesuaian dengan perkembangan zaman sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. The amendment to Law No. 25 of 2009 concerning Public Services is an important step to improve the quality of services provided to the public. Problems faced in the implementation of this law include inequality of services in various regions, low human resource capacity, and limitations in the application of information technology. The purpose of this study is to analyze the urgency of the amendment to the law, evaluate the implementation that has been carried out, and describe the impact of this change on society and bureaucracy. The study uses a literature study method by analyzing various relevant references. The results of the study show that although this change is expected to improve the quality of public services, there are still challenges in its implementation in the field. The gap between the objectives of the regulation and the real conditions in the field is still a major problem. Therefore, the amendment to this law needs to be optimized in order to increase transparency, accountability, and public trust in the government. The conclusion of this study is that the amendment to Law No. 25 of 2009 can have a positive impact on public services, but better implementation and adjustment to current developments are needed to achieve the expected goals.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON Faustina, Rahma; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61157

Abstract

Perizinan berusaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang baru akan atau sudah berjalan. Perizinan berusaha berbasis risiko sendiri bertujuan untuk menjamin pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan melihat faktor-faktor seperti lingkungan, keselamatan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis menggunakan konsep keberhasilan implementasi dari Christoph Knill dan Jale Tosun. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online masih kurang efektif, penyediaan layanan masih mengalami banyak hambatan, serta ketidakpatuhan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya aspek kelengkapan kebijakan yang berhasil dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan teknisi dari tiap daerah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta banyak data yang lengah sebab banyak data yang memerlukan pengawasan.  Business licensing is a legal document that must be owned by business actors who are just starting or already running. Risk-based business licensing aims to guarantee that business actors carry out their business activities by looking at factors such as the environment, safety, etc. by the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This research aims to determine the Implementation of a Risk-Based Business Licensing Policy Using an Online System in DPMPTSP Cirebon City. The research method uses a qualitative descriptive approach—data from literature studies, interviews, and observations. The analysis uses Christoph Knill and Jale Tosun's concept of implementation success. The research results show that the implementation of risk-based business licensing policies using the online system is still less effective, service provision still experiences many obstacles, as well as non-compliance by business actors to comply with applicable regulations. Only the completeness aspect of the policy was successfully implemented. Therefore, it is necessary to involve technicians from each region and provide incentives to business actors who comply with the provisions, many data are caught off guard because there is a lot of data that requires supervision.
“DEMO MAHASISWA SUDAH KELEWAT BATAS”: PENGARUH PEMBERITAAN MEDIA DAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA DI KOTA MAKASSAR Iriansyah, Mochammad Nurdi
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61430

Abstract

Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan jumlah demonstrasi terbanyak di Indonesia pada tahun 2024, yang sebagian besar di antaranya merupakan gerakan mahasiswa di Kota Makassar. Kendati hal itu dapat dilihat sebagai sikap kritis dan ekspresi kebebasan mahasiswa, aksi unjuk rasa tersebut sering kali diwarnai perilaku-perilaku agresif dan kontra-normatif, membuat banyak anggota masyarakat menentang gerakan mahasiswa alih-alih mendukungnya. Penelitian ini menerapkan teori agenda-setting untuk menyelidiki bagaimana liputan media dan persepsi publik terkait perilaku agresif mahasiswa selama berunjuk rasa berdampak pada ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar. Dengan menggunakan desain metode campuran, yaitu survei kuantitatif (n=200) serta wawancara (n=30) dan observasi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa liputan media memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap ketahanan sosial-budaya masyarakat daripada persepsi publik. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa liputan media menjelaskan 33,8% dari variasi ketahanan sosial-budaya, sedangkan persepsi publik hanya 2,1%. Ketika kedua variabel tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, efek gabungan keduanya menjelaskan 37,2% dari variasi ketahanan sosial-budaya. Sejalan dengan teori agenda-setting, temuan ini mengindikasikan bahwa media bukan hanya mengarahkan perhatian publik secara tidak proporsional kepada aspek konfrontasi dan konflik (misalnya, kerusuhan alih-alih motif protes), tetapi juga membentuk interpretasi masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Pembingkaian seperti itu berisiko melemahkan ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar dengan memicu kepanikan massa, ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan institusi sosial-politik yang ada, pembelahan sosial, dan normalisasi aksi-aksi kontra-normatif dalam gerakan sosial di masa mendatang. South Sulawesi has the highest number of demonstrations in Indonesia in 2024, most of which are student movements in Makassar City. While they can be seen as a critical stance and expression of student freedom, the protests are often characterized by aggressive and counter-normative behaviors, leading many members of the public to oppose the student movement instead of supporting it. This study applies agenda-setting theory to investigate how media coverage and public perceptions of aggressive student behavior during protests impact socio-cultural resilience in Makassar City. Using a mixed-methods design, namely a quantitative survey (n=200) as well as interviews (n=30) and qualitative observations, this study found that media coverage has a stronger influence on community socio-cultural resilience than public perception. Linear regression analysis showed that media coverage explained 33.8% of the variation in socio-cultural resilience, while public perception only 2.1%. When the two variables were considered together using multiple linear regression analysis, their combined effect explained 37.2% of the variation in socio-cultural resilience. In line with agenda-setting theory, these findings indicate that the media not only disproportionately direct public attention to aspects of confrontation and conflict (e.g., riots instead of protest motives), but also shape people's interpretations of these events. Such framing risks weakening socio-cultural resilience in Makassar City by triggering mass panic, distrust of security forces and existing socio-political institutions, social division, and normalization of counter-normative actions in future social movements.
KAPASITAS DINAS SOSIAL KOTA CIREBON DALAM PELAYANAN LANSIA TELANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL Aprianti, Faridah; Sumaryana, Asep
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61427

Abstract

Dinas Sosial Kota Cirebon memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada lansia telantar di luar panti sosial. Namun, pelayanan bagi lansia telantar belum mampu diberikan secara merata dan berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pelayanan bagi lansia telantar di luar panti sosial, dibutuhkan kapasitas organisasi yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kapasitas Dinas Sosial Kota Cirebon dalam pelayanan lansia telantar di luar panti sosial. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Hall et al., (2003). Metode penelitian yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Dinas Sosial Kota Cirebon dalam pelayanan lanjut usia telantar masih terbatas dan belum memadai. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia masih terbatas dan belum terampil dalam penggunaan teknologi informasi, sumber keuangan hanya berasal dari APBD sehingga anggaran masih terbatas, infrastruktur dan proses yang belum memadai, serta kapasitas perencanaan dan pengembangan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan kapasitas hubungan dan jaringan sudah cukup memadai dan mampu meminimalisir dampak keterbatasan dari komponen kapasitas lainnya. Dapat disimpulkan bahwa belum memadainya kapasitas organisasi dalam pelaksanaan pelayanan lanjut usia telantar dikarenakan keterbatasan pada beberapa komponen, terutama kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan keuangan yang memberikan pengaruh terhadap komponen kapasitas lainnya. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Cirebon perlu menyediakan program pendidikan dan pelatihan, membangun relasi kerja sama yang lebih luas, menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih memadai, serta proses rekrutmen relawan sosial agar lebih memperhatikan keseimbangan usia muda dan dewasa. The Cirebon City Social Service has the task and function to provide services to neglected elderly outside of social institutions. However, services for neglected elderly have not been able to be provided evenly and sustainably. In providing services for neglected elderly outside of social institutions, adequate organizational capacity is needed. The purpose of this study is to explain the capacity of the Cirebon City Social Service in providing services to neglected elderly outside of social institutions. This study uses the theory of organizational capacity proposed by Hall et al., (2003). The research method is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the capacity of the Cirebon City Social Service in providing services to neglected elderly is still limited and inadequate. This is because the number of human resources is still limited and not yet skilled in the use of information technology, financial sources only come from the APBD so that the budget is still limited, infrastructure and processes are inadequate, and planning and development capacity still needs to be improved. Meanwhile, the capacity of relationships and networks is sufficient and is able to minimize the impact of limitations from other capacity components. It can be concluded that the inadequate capacity of the organization in implementing services for the neglected elderly is due to limitations in several components, especially human resource competency and financial availability that affect other capacity components. The suggestion in this study is that the Cirebon City Social Service needs to provide education and training programs, build broader cooperation relations, provide more adequate service facilities, and the recruitment process for social volunteers to pay more attention to the balance between young and adult ages.
PENYELENGGARAAN KEHUMASAN PEMERINTAH DALAM MENGHADIRKAN STRATEGI PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG CORE VALUES AND EMPLOYER BRANDING Sumantri, Ade Suria; Rudiana, Rudiana; Afrilia, Ufa Anita
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61326

Abstract

Penyelenggaraan kehumasan di pemerintah merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi, baik dalam memperkenalkan program, kebijakan, maupun citra positif di masyarakat. Di lingkungan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, kehumasan bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai Core Values dan Employer Branding bagi ASN. Unjuk kerja ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan kehumasan di Puslatbang PKASN LAN RI dalam menyampaikan informasi tentang Core Values dan Employer Branding ASN, mengidentifikasi hambatan serta pendukung dalam proses komunikasi berdasarkan teori efektivitas, dan mendeskripsikan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan penyampaian informasi tersebut. Unjuk kerja ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi, studi pustaka, serta analisis teori dan regulasi yang relevan. Teori implementasi Edward III digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari unjuk kerja ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek konsistensi komunikasi dan keterlambatan penyebaran informasi akibat koordinasi antar unit yang kurang optimal. Implementasi strategi yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat pemahaman ASN terhadap Core Values dan Employer Branding, serta meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan pemerintahan. The implementation of public relations in the government is an important factor in achieving organizational communication objectives, both in introducing programs, policies, and a positive image in the community. Within the Training and Development Center for Competency Mapping of State Civil Apparatus, public relations is responsible for providing information about Core Values and Employer Branding for ASN. This performance aims to analyze the implementation of public relations at Puslatbang PKASN LAN RI in conveying information about ASN Core Values and Employer Branding, identify barriers and supporters in the communication process based on effectiveness theory, and describe effective communication strategies to improve the delivery of information. This performance uses a descriptive method using an observation approach, literature study, and analysis of relevant theories and regulations. Edward III's implementation theory is used as an analytical framework to assess policy success based on four main indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this performance show that there are still challenges in the aspects of communication consistency and delays in information dissemination due to less than optimal coordination between units. The implementation of the strategy carried out is expected to strengthen ASN's understanding of Core Values and Employer Branding, and increase the effectiveness of communication in the government environment. 
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON Aprilia, Sekar Kurnia; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61156

Abstract

Pengelolaan prasarana olahraga merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pengembangan olahraga di Indonesia. Berdasarkan Sport Development Index 2022, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga mengalami penurunan dari 32,80% (2021) menjadi 30,93% (2022), salah satunya disebabkan oleh pengelolaan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dan observasi lapangan terhadap enam fasilitas olahraga. Penelitian menggunakan kerangka analisis kebijakan Meltzer & Schwartz (2019) untuk mengkaji lima aspek utama dalam menganalisis kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai aspek pengelolaan. Keterbatasan ini mempengaruhi perencanaan yang kurang komprehensif, pengadaan prasarana dan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak maksimal, pemeliharaan yang tidak terstruktur, dan sistem pengawasan yang lemah. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sistem pemeliharaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana olahraga.  Sports infrastructure management is an important aspect in supporting public health and sports development in Indonesia. Based on the Sport Development Index 2022, community participation in sports activities has decreased from 32.80% (2021) to 30.93% (2022), one of which is caused by inadequate infrastructure management. This study analyses the sports infrastructure management policy at the Cirebon City Youth and Sports Agency based on Regional Regulation No. 2 of 2023. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and field observations of six sports facilities. The research used Meltzer & Schwartz's (2019) policy analysis framework to examine five main aspects in analysing the policy. The results revealed that there are still challenges in the implementation of Cirebon City Regional Regulation No. 2 of 2023, one of which is budget limitations that have an impact on various aspects of management. This limitation affects less comprehensive planning, procurement of infrastructure and utilisation of sports facilities that are not optimal, unstructured maintenance, and a weak monitoring system. This research emphasises the importance of optimising budget management, strengthening institutional structures, improving maintenance and supervision systems, and encouraging active community participation in the management of sports infrastructure. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI KOTA CIREBON Khairunnida, Natasya; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61781

Abstract

Implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Cirebon masih rendah, dengan hanya 19 dari 143 perumahan (13,28%) yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah hingga 2023. Riset ini menganalisis tantangan implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi perbaikan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala dalam hal kesadaran pengembang, kelengkapan dokumen, serta efektivitas pengawasan. Kompetensi badan pelaksana cukup baik, tetapi sosialisasi belum konsisten, sedangkan koordinasi antarorganisasi masih terkendala minimnya dukungan dari pengembang dan masyarakat. Faktor sosial dan politik menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan tanggung jawab OPD meningkatkan jumlah penyerahan PSU perumahan, tetapi partisipasi masyarakat yang rendah dan alih fungsi PSU tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pengembang, optimalisasi sosialisasi, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme administrasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Implementation of housing infrastructure, facilities, and utilities (PSU) handover policy in Cirebon City until 2023 is still low, which is only 13.28% or 19 out of 143 housing submitted PSU to the Local Government. This research analyses the challenges of policy implementation and formulates recommendations for improvement using qualitative research methods through interviews, observations, and literature research. The results show that existing regulations have provided clear guidelines, but there are still obstacles in terms of developer awareness, document completeness, and supervision effectiveness. The competence of the implementing agency is quite good, but socialisation has not been consistent, while inter-organisational coordination is still constrained by the lack of support from developers and the community. Social and political factors show that changes in regulations and OPD responsibilities have increased the number of housing PSU deliveries, but low community participation and PSU conversion remain a challenge. Therefore, it is necessary to increase developer awareness, optimise socialisation, strengthen coordination, and improve administrative mechanisms to increase policy effectiveness.  
KEMPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA CIREBON Murni, Murni; Irawati, R Ira
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gaya kepemimpinan transformasional Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini berangkat dari pentingnya peran kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan birokrasi dan memenuhi tuntutan pelayanan publik yang dinamis. Gaya kepemimpinan transformasional dipilih karena kemampuannya menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keempat dimensi kepemimpinan transformasional menurut Bass dan Riggio (2006), yaitu Pengaruh Teridealisasi, Motivasi Inspirasional, Stimulasi Intelektual, dan Perhatian Individual berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi di BKPSDM Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala badan, sekretaris, kepala bidang, dan staf yang bekerja langsung di bawah kepemimpinan kepala badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan transformasional di BKPSDM menciptakan budaya kerja yang harmonis, meningkatkan kedisiplinan pegawai, dan mendorong inovasi pelayanan. Pemimpin memberikan teladan dalam kedisiplinan, mendukung pengembangan kompetensi pegawai, dan memberikan apresiasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang sesuai dengan konteks lokal secara signifikan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih produktif. This study aims to analyze the application of transformational leadership by the Head of the Human Resources and Development Agency (BKPSDM) in Cirebon City and its impact on organizational performance. This research stems from the importance of effective leadership in addressing bureaucratic challenges and meeting the dynamic demands of public services. Transformational leadership was chosen for its ability to inspire, motivate, and drive positive organizational change. The research problem focuses on how the four dimensions of transformational leadership, as proposed by Bass and Riggio (2006) Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideratio contribute to enhancing organizational performance at BKPSDM in Cirebon City. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected semi-structured interviews, observations, and document analysis. The informants include the head of the agency, the secretary, department heads, and staff who work directly under the leadership of the head of BKPSDM. The findings reveal that the implementation of transformational leadership at BKPSDM fosters a harmonious work culture, enhances employee discipline, and encourages service innovation. The leader sets an example of discipline, supports employee competency development, and provides relevant appreciation. This study concludes that the implementation of transformational leadership tailored to the local context significantly enhances organizational performance and fosters a more productive work culture.

Page 17 of 23 | Total Record : 225

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 3 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 1 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 4 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 3 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 2 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 3 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 2 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 3, No 4 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 2 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 1 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio More Issue