cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 219 Documents
 18   19   20   21   22 
PENGARUH MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Redata, Lira; Darmanto; Warokka, Ari
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1459

Abstract

Tingkat capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia yang fluktuatif menunjukkan masih adanya kendala dalam penerapan sistem monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengendalian kinerja program. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum optimal. Faktor penyebabnya meliputi perencanaan yang kurang terarah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi yang belum efektif, serta pelaporan yang belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh praktik monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program pencegahan korupsi melalui empat faktor utama yaitu perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan pelaporan, serta menilai peran pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai variabel moderasi. Menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) terhadap 169 responden, hasil menunjukkan bahwa perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, pelaporan, dan pemanfaatan hasil berpengaruh positif, sedangkan sistem informasi berpengaruh negatif terhadap kinerja program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON Br Pasaribu, Ria Raphita; Rares, Joyce J.; Goni, Shirley Y. V. I.
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1468

Abstract

The study aims to analyze the implementation of the policy. Data analysis uses the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of the electronic land certificate policy in Tomohon City has not yet run optimally. In terms of communication, although socialization has been carried out through various channels, many community members still do not understand the procedures and benefits of electronic certificates and remain hesitant due to concerns about data security and the absence of physical documents. In terms of resources, policy implementation is hindered by limited human resources, insufficient technical competence, and inadequate technological infrastructure such as computers, internet networks, and other supporting devices. In terms of disposition, implementers demonstrate positive attitudes and strong commitment in supporting the implementation and finding solutions to emerging technical obstacles. The study concludes that the implementation of the electronic land certificate policy at the Tomohon City Land Office still needs to be improved, particularly in public communication, resource readiness, and infrastructure strengthening, so that digital land administration services can operate more effectively, efficiently, and be well accepted by the community.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SUMEDANG Widuri, Anye; Satibi, Iwan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1471

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pendidikan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi yang tepat dalam peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang telah berjalan efektif didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah, sinergi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kualitas guru, serta akses pendidikan yang belum merata di wilayah perdesaan. Strategi yang diterapkan pemerintah meliputi pembangunan sekolah baru, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan digitalisasi sistem pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor kebijakan dan dukungan sumber daya yang berkelanjutan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan di daerah terpencil serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG: STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTANG Munedi, Eva Desvita; Stiawati, Titi; Yulianti, Rina
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1474

Abstract

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber serta member check, yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dijalankan melalui koordinasi antar sektor, pendampingan keluarga berisiko, serta aktivitas Posyandu. Faktor pendukung utama mencakup regulasi yang tegas dan komitmen pelaksana, sementara kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya pemahaman gizi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Upaya perbaikan dilakukan dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kader, dan memperluas edukasi gizi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan berjalan cukup baik, meskipun belum maksimal dan masih membutuhkan peningkatan dalam aspek sumber daya serta pemberdayaan masyarakat.
CAPACITY BUILDING DPMD BOJONEGORO DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Abtarian, Livia; Istighfaroh, Faridatul; Musta’ana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1501

Abstract

This examination analyzes the implementation of capacity-building by the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD) to promote village governance and prevent corruption amid rampant mismanagement of Village Funds. A qualitative case study approach based on Grindle's (1997) theory was used, through in-depth interviews with eight key informants, field observations, and document analysis. The conclusions indicate that the DPMD has conducted SISKEUDES-CMS training, provided technical guidance on goods/services procurement, and facilitated multi-stakeholder collaboration involving the Prosecutor's Office, the Police, and the Village Consultative Body (BPD), thereby increasing village financial transparency and accountability by 89%. Nonetheless, implementation remains partial due to limited digital human resources in remote villages and minimal systemic policy integration. This study recommends institutional reform through steady monitoring and community participation to ensure integrity in village governance
PENGUATAN TATA KELOLA KEPARIWISATAAN DAERAH BERBASIS QANUN DI ACEH Kardiati, Depita; Isma, Yuli Santri; Chairunnisak, Syarifah; Fadhillah, Sarrah Kurnia; Ramazalena, Rauzi; Rianti S, Nova; Jannah, Miftahul
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1506

Abstract

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya. Di Aceh, pengembangan pariwisata memiliki kekhasan karena berlandaskan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengintegrasikan prinsip syariah Islam dalam tata kelola kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan tata kelola kepariwisataan berbasis qanun di Aceh, dengan fokus pada efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Implementasi qanun telah berjalan melalui pengembangan destinasi Islami, festival budaya religi, dan regulasi pendukung. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kapasitas kelembagaan terbatas, dan minimnya kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, partisipasi publik masih bersifat instrumental dan mekanisme pengawasan syariah belum terstruktur secara sistematis. Dampak positif implementasi qanun terlihat pada peningkatan citra Aceh sebagai destinasi wisata Islami, pertumbuhan kunjungan wisatawan, dan upaya pelestarian budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai syariah, penguatan kapasitas institusional, dan partisipasi publik merupakan fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pariwisata Islami di Aceh.
DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO Jalaludin, Aslikh; Istighfaroh, Faridatul; Musta’ana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dibahas pada proses interaksi antarpemangku kepentingan, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, serta mekanisme kolaborasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Guna mendekati masalah ini mengacu pada acuan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang menekankan kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, dan hasil kolaborasi. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi dengan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, sekolah, dan kader posyandu, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kajian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam Program MBG di Bojonegoro berkembang secara adaptif melalui kombinasi mekanisme formal dan komunikasi digital informal. Kepemimpinan fasilitatif yang fleksibel dan berbagi peran mampu meningkatkan koordinasi, kecepatan respon, serta kepercayaan antarktor, sehingga memperkuat efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal.
PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI Astarudin, Tatang; Sholeh, Aziz; Nazar, Reza Fauzi; Gumelar, Dian Rachmat
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1515

Abstract

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
DINAMIKA POLITIK DINASTI: PETA KEKUATAN POLITIK LOKAL DI BANTEN PASCA PILKADA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 Sufajar, Rahmat; Wibisono, Yusuf; Ali, Thomas Rizki
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1520

Abstract

Dinasti politik dianggap bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga muncul pandangan bahwa larangan untuk keluarga petahana merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi Negara. Kasus politik dinasti di Provinsi Banten menunjukkan 2 (dua) pola pewarisan kekuasaan, yakni pola by design yang dilakukan oleh Dinasti Ratu Atut Chosiyah dan Dinasti Achmad Dimyati Natakusumah dengan pola by accident. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab isu penelitian mengenai praktik dinasti politik di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Ratu Atut Chosiyah serta di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Achmad Dimyati Natakusumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontestasi Pilkada Banten 2024 memperlihatkan bahwa politik dinasti bukanlah kekuasaan absolut tunggal, melainkan suatu arena persaingan antar-dinasti yang terus beradaptasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, kelangsungan politik dinasti menjadi masalah serius bagi pembangunan politik di Indonesia, khususnya dalam menjamin kualitas demokrasi lokal yang lebih terbuka dan partisipatif.
MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Sayangbati, Evan Julfri; Goni, Shirley Y. V. I.; Londa, Very Y.
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen aset kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam aspek identifikasi kebutuhan, penyediaan layanan, serta kesenjangan pengelolaan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas pejabat struktural, pengelola aset, pejabat pengadaan, dan staf pengelola kendaraan dinas. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas telah memiliki kerangka kebijakan dan prosedur yang jelas serta mulai menerapkan perencanaan berbasis kebutuhan fungsional. Namun demikian, efektivitas pengelolaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data aset dengan kondisi riil, distribusi kendaraan yang belum merata, serta rendahnya disiplin pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem informasi aset, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta perubahan mindset pengguna agar pengelolaan kendaraan dinas operasional lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Page 20 of 22 | Total Record : 219

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue