cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER" : 32 Documents clear
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Zahra, Arsya Yustisia; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar; Abraham, Feri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6758

Abstract

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti. 
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa Effendi, Erdianto; Handoko, Tito
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7579

Abstract

This study aims to examine and analyze efforts to solve terrorism crimes using approaches outside criminal law. Through a non-penal approach, it is necessary to take alternative precautions for criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical with a statutory approach, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this study concluded that non-penal policies outside the criminal law in tackling terrorism among young people and students can be done by student participation in extra-campus organizations such as HMI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana. Penelitian ini urgen untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang menjadi musuh dunia. Melalui pendekatan non penal, perlu ditempuh alternatif pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non penal di luar hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI.    
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan Lubis, Achmad Raihansyah; Tarina, Dwi Desi Yayi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7825

Abstract

 This research aims to determine the legal protection efforts that consumers can take and the responsibility that companies must take for losses suffered by consumers due to consuming syrup drugs that damage health. This research explores cases of GGAPA in children that occurred in mid-2022, where consumers suffered losses due to the company's negligence in producing safe medicines for consumers. This case is why it is essential to conduct further research regarding consumer legal protection. This research uses a normative juridical research method, with a statutory approach and a case approach. The data in this research is supported by primary data in the form of interviews with one of the mothers of the victim's family who consumed drugs that damaged their health. The novelty of this research is that it discusses the issue of legal protection for consumers and the company's responsibility. The results of this research show that several legal protection efforts can be taken for losses suffered, namely preventive and repressive legal protection efforts, where in this GGAPA case, the victim's family took repressive protection efforts in the form of making efforts to resolve disputes through litigation, namely through class action lawsuit. Consumers also have the right to obtain responsibility from business actors for the losses they suffer, where in this GGAPA case, the victim's family asked for responsibility in the form of compensation through a class action lawsuit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dan tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan atas adanya kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi obat sirup yang merusak kesehatan. Penelitian ini merupakan eksplorasi dari kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) pada anak yang terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana para konsumen terpaksa harus merasakan kerugian dikarenakan kelalaian perusahaan dalam menghasilkan obat yang aman bagi konsumen. Kasus tersebut menjadi alasan mengapa penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini didukung dengan data primer berupa hasil wawancara terhadap salah satu ibu keluarga korban yang mengkonsumsi obat merusak kesehatan. Kebaruan dari penelitian ini ialah bukan hanya membahas persoalan perlindungan hukum bagi konsumen saja tetapi juga mengenai tanggung jawab dari pihak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas adanya kerugian yang diderita, yaitu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban melakukan upaya perlindungan represif berupa melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan class action. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas adanya kerugian yang dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui gugatan class action.    
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Junaidi, Muhammad; Wibowo, Tri; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Arifin, Zaenal; Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       
Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi Sihotang, Amri Panahatan; Sari, Gita Novita; Arifin, Zaenal; Wahyudin, Muhammad Isro
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7502

Abstract

The research aims to find out the process of the seller's implementation cancellation of land because the buyer defaulted, a result of the law seller's cancellation of the land purchase agreement because the buyer defaulted. The research method used in this study is sociological juridical. The results of research on the process of the sale agreement are agreements in which the agreement is valid and has binding power since the agreement between the seller and the buyer has been reached. A buying and selling bond based on contractual validity and other treaty principles. Many of the cases involved promises to pay for the sale, but they were too late. An agreement can be nullified for the sake of the law (van rechtswege neiting) or cancelable (vernietigbaar), if an agreement does not meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, if subjective conditions are not met (they agreed to bind themselves, to make a covenant) and objective conditions (a certain thing, a lawful cause). As a result of the law against the buyer when he breaks his promise, the buyer is required to pay for the loss that the seller has suffered, pay the costs of the case when it is brought before the court, and fulfill the agreement if it continues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses erjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Pengikatan jual beli mendasarkan pada keabsahan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya. Banyak kasus yang terjadi tersebut berisikan janji-janji untuk melakukan pembayaran pembayaran jual beli, akan tetapi terlambat. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum (van rechtswege neiting) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka mengikat dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Akibat hukum yang timbul terhadap pembeli apabila wanprestasi, pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan, dan memenuhi perjanjian jika masih dilanjutkan. 
Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Debora, Agnes; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7899

Abstract

The purpose of this study is to study the legal efforts to resolve the agraric conflict regarding land acquisition for the general interest by analyzing the case that occurred between the PT Farmers of Nusantara III with the Gurilla Society, New Village, Siantar Pematang. This research is needed to look at the fast-growing infrastructure development trends in Indonesia. Behind all of this, there are families who lose their homes and jobs with uneven costs and forms of damages. Therefore, it is felt necessary for the urgency to analyse the arrangements, rights and obligations, as well as the related laws in the case of land acquisition for the public interest. This paper uses a normative jurisprudential approach that is carried out by studying library material or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the rules and literature related to the problem being studied. This study analyses the violations committed by PTPN III against the Gurilla community that have not been in previous studies. The results of this study show that there are different ways to resolve the dispute. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum penyelesaian konflik agraria mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menganalisa kasus yang terjadi antar PT Perkebunan Nusantara III dengan masyarakat Gurilla, Kampung Baru, Pematang Siantar. Penelitian ini diperlukan melihat tren pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkembang pesat. Dibalik semua itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaanya dengan biaya dan bentuk ganti rugi yang tidak setimpal. Dirasakan perlu adanya urgensi untuk menganalisa tata cara, hak dan kewajiban, serta perundang-undangan terkait dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatitif yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan melakukan pencarian terkait kaidah-kaidah dan literatur-literatur yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN III terhadap masyarakat Gurilla yang belum dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Analisis Regulasi Pada Tanaman Transgenik dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman Batrisyia, Briana; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7433

Abstract

This research aims to study how transgenic plant protection has developed for plant breeders in Indonesia. Then, it is hoped that this research can be used as a reference to find out the development of transgenic plant protection for plant breeders in Indonesia in response to the development of existing transgenic plants and to come up with solutions to similar problems. Transgenic plants are products that are formed from intelligent human thinking and require a lot of time and money in the research process. There is a need for protection for initial breeders whose seeds are taken by inventors to be used as material for their inventions. This research uses normative research methods with a comparative approach. The results of this research lead to the conclusion that considering current developments, there needs to be modification and improvement in the effective protection of innovation in the field of transgenic plants, especially for plant breeders in Indonesia. This protection should be balanced between the rights of plant breeders and the interests of the wider community, including food availability, genetic diversity, and the environment.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perlindungan tanaman transgenik telah berkembang untuk pemulia tanaman di Indonesia. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan tanaman transgenik bagi pemulia tanaman di Indonesia dalam menyikapi perkembangan tanaman transgenik yang ada dan memunculkan solusi-solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang serupa.Tanaman transgenik adalah produk yang terbentuk dari pemikiran cerdas manusia dan membutuhkan banyak waktu dan uang dalam proses penelitiannya dan perlu adanya perlindungan bagi pemulia awal yang benihnya diambil oleh inventor untuk digunakan sebagai bahan invensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa melihat perkembangan zaman yang ada, perlu adanya modifikasi dan peningkatan dalam perlindungan yang efektif terhadap inovasi dalam bidang tanaman transgenik khususnya bagi pemulia tanaman di Indonesia yang seimbang antara hak-hak bagi pemulia tanaman dan kepentingan masyarakat luas, termasuk diantaranya ketersediaan pangan, keanekaragaman genetik, dan lingkungan.                                       
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia Fatahillah, Faishal; Winanti, Atik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7906

Abstract

The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.    
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah Rafly, Muhamad; Halim, Abdul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7351

Abstract

This research aims to analyze the fundamental issues of domein verklaring in the legislation regarding land banks concerning communities and to examine the legal protection for communities regarding the establishment of land banks. The creation of the Land Bank intended to provide land for public purposes may ironically escalate agrarian conflicts instead. The verklaring domain principle which contained in the land bank concept defined that land whose ownership cannot be proven will become the state’s property. This will certainly endanger customary law communities and the concept of a land bank interpreting the state as owning land is contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Law, where the State is tasked with regulating natural resources. The results of this research show that there are elements of the domein verklaring principle in the land bank legislation. Thus, the land bank needs to be canceled through an application for judicial review to the Constitutional Court. The novelty in this research is legal protection for indigenous peoples by the establishment of indigenous people laws and submitting judicial review applications to the Constitutional Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan asas domein verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah terhadap masyarakat hukum adat dan mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat atas lahirnya bank tanah. Lahirnya bank tanah yang bertujuan untuk menyediakan tanah untuk kepentingan umum, justru hanya akan menambah konflik agrarian. Asas domein verklaring yang terdapat dalam konsep bank tanah mengartikan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik negara. Hal tersebut jelas akan membahayakan masyarakat hukum adat dan konsep bank tanah menafsirkan negara memiliki tanah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945, di mana Negara bertugas untuk mengatur untuk SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya unsur-unsur asas domein verklaring dalam peraturan perundang-undangan bank tanah. Sehingga, bank tanah perlu dibatalkan melalui permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan pembentukan undang-undang masyarakat hukum adat dan mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.      
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan Surahman, Surahman; Supriyadi, Supriyadi; Purnamasari, Andi Intan; Rampadio, Hamdan; Muja'hidah, Muja'hidah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6348

Abstract

 This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika subtansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesain terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.  

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue