cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
 11   12   13   14   15 
Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara Yulida, Devi; Utama, Kartika Widya; Nugraha, Xavier
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4600

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum secara spesifik menjelaskan mengenai realisasi bentuk dari AUPB. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Penulisan ini akan melengkapi penulisan sebelumnya, kelebihan penelitian ini adalah secara spesifik membahas Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai realisasi dari Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AUPB, serta peran dan kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum Ahadi, Lalu M. Alwin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum; sekaligus menelaah upaya rekonstruksi terhadap suatu postulat hukum. Peninjauan kembali terhadap efektivitas hukum adalah upaya untuk memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan atau telah diterbitkan; maka, aturan tersebut harus efektif sebagaimana dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Kedua aspek tersebut wajib diimplementasikan dalam cara berhukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu rekonstruksi atas postulat Ignorantia jurist non excusat agar dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi tertentu. Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aspek utama yang wajib dipertimbangkan dalam pembentukan suatu instrumen hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji aspek postulat hukum sebagaimana menjadi dasar rekonstruksi terhadap isu hukum yang dibahas.
Kebijakan Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa Program Pola Pembibitan Officer Plus-90 Purnomo, Teguh; Almuzani, Nafi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4725

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban penerima beasiswa program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus-90 di bidang maritim dengan tujuan lulusannya dapat diserap menjadi pegawai negeri sipil. Berjalannya waktu, penyelengaraan tidak mencapai tujuan program dan terjadi ketidakpuasan dari para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa alternatif kebijaksanaan yang dikooridinasikan dengan pusat untuk para lulusan namun tidak semua para lulusan menerima kebijakan tersebut karena menganggap hal tersebut bukan tujuan akhir program.
Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Prasetyo, Muhammad Agus; Supriyadi, Supriyadi; Sulistyani, Diah; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4237

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.
Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat Zaelani, Muhammmad Aziz; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Dona, Fery
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4877

Abstract

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      
Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice Hafizah, Hildayastie; Fitriasih, Surastini
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4884

Abstract

 The purpose of this study is to examine and analyze efforts to resolve alleged medical errors through mediation as a Restorative Justice approach and developments in several developed countries such as America, Japan, and Canada as a basis for comparison. This research needs to be discussed more deeply because the dispute should be mediated through a Restorative Justice approach as a reference for legal reform in Indonesia, this approach aims to "restorative" not only patients, but also health service providers, and the community. In accordance with health regulations in Indonesia, mediation is required in the event of an error or negligence by health workers before other legal channels are taken. The research method used is a normative juridical approach with legislation, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this research provide an alternative settlement or fair medical law enforcement. In addition to contributing at the theoretical level as well as in developing the theory of settlement and law enforcement in the medical field, it is also hoped that this can be a prospect for law enforcement of medical disputes in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui mediasi melalui pendekatan Restorative Justice serta perkembangan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Kanada sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini perlu dibahas lebih dalam karena seyogyanya sengketa tersebut dilakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice sebagai acuan pembaharuan hukum di Indonesia, pendekatan tersebut bertujuan merestorasi tidak hanya bagi pasien, namun juga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Sesuai regulasi tentang kesehatan di Indonesia mewajibkan mediasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan sebelum ditempuh jalur hukum lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan. Kebaharuan penelitian ini dengan melihat penerapan di beberapa negara maju dalam penyelesaian sengketa medik sebagai acuan perkembangan hukum dan gambaran penyelesaian di negara lain.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui mediasi melalui pendekatan Restorative Justice serta perkembangan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Kanada sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini perlu dibahas lebih dalam karena seyogyanya sengketa tersebut dilakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice sebagai acuan pembaharuan hukum di Indonesia, pendekatan tersebut bertujuan merestorasi tidak hanya bagi pasien, namun juga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Sesuai regulasi tentang kesehatan di Indonesia mewajibkan mediasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan sebelum ditempuh jalur hukum lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan. Kebaharuan penelitian ini dengan melihat penerapan di beberapa negara maju dalam penyelesaian sengketa medik sebagai acuan perkembangan hukum dan gambaran penyelesaian di negara lain.  
Konstruksi Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol Mulyani, Sri; Sukmariningsih, Retno Mawarini; Lestari, Aniek Lestari Tyaswati Wiji
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4974

Abstract

The purpose of this study is to find and analyze the construction of concession rights and tolls on toll road management with a fiduciary guarantee. The construction of toll roads should be the responsibility of the government, but because of the considerable need for funds, the government handed over the management of toll roads to toll road companies, namely PT Trans Marga Jawa Tengah, a subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) Jasa Marga, which is specialized in toll road business, especially the construction of the Semarang-Solo toll road. How far the concession rights of toll roads and e-tolls can be interpreted as objects of fiduciary guarantee credit guarantees.   This research method used normative juridical. The results showed that the right of concession of toll road business based on the toll road business agreement can be used as an object of bank credit guarantee made notary in the form of transfer of toll road management rights submitted at cessie. The importance of the construction of concession rights arrangements and toll roads as objects of fiduciary guarantee for the construction of toll roads, adding new objects as intangible objects can be used as fiduciary guarantees.Tujuan penelitian ini   untuk menemukan dan menganalisis konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll terhadap pembangunan   jalan tol dengan jaminan Fidusia. Pembangunan jalan tol semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena kebutuhan dana yang cukup besar, pemerintah menyerahkan pengelolaan jalan tol kepada swasta antara lain kepada perusahaan jalan tol yaitu PT Trans Marga Jawa Tengah sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Marga, yang khusus bergerak di bidang pengusahaan jalan tol khususnya pembangunan Jalan tol Semarang-Solo. Seberapa jauh hak konsesi pengusahaan jalan tol dan e-toll dapat dimaknai sebagai objek jaminan kredit jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan yang dibuat secara notarial berupa pengalihan hak pengelolaan jalan tol yang diserahkan secara cessie. Pentingnya konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll sebagai objek jaminan Fidusia terhadap pembangunan jalan tol, menambah objek kebendaan baru sebagai benda yang yang tidak berwujud dapat dijadikan jaminan Fidusia.          
Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Kurniawan, I Gede Agus
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4941

Abstract

 This legal research aims to examine the existence of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 from utilitarian philosophy while paying attention to the concept of utilitarianism in Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The urgency of this research stems from the controversy over the birth of the Job Creation Law which continues after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, several points of view examine the problem. This legal research uses an approach and approaches to laws and regulations based on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The study results stated that the decision of the Constitutional Court no. 91/PUU-XVIII/2020 has the spirit of the utilitarian philosophy, which aims to maintain the proportionality aspect and provide guarantees for implementing the Implementing Regulations of the Job Creation Law. On the other hand, the spirit of utilitarianism in the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 explains social issues by transforming a legal instrument of sequence from the issuance of the Job Creation Law.Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif filsafat utilitarianisme; sekaligus menelaah berkenaan dengan implikasi dari adanya konsepsi utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Urgensi penelitian ini bermula dari Kontroversi lahirnya UU Cipta Kerja terus berlanjut pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memberikan perdebatan intelektual dari kalangan para sarjana hukum; mengingat, terdapat beberapa perspektif yang mengkaji persoalan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Peraturan Pelaksana dari UU Cipta kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan jaminan ketertiban sosial berkenaan dengan transformasi suatu instrumen hukum sebagaimana persekuensi dari terbitnya UU Cipta kerja.  
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi Sipahutar, Apul Oloan; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Ratna Sediati, Diah Sulistyani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4254

Abstract

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  
Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online Wamafma, Filep; Sasea, Enni Martha; Marlina, Andi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4741

Abstract

Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping off, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.    

Page 13 of 57 | Total Record : 561

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue