Articles
561 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Aristoni, Aristoni]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3198
<![CDATA[ Tulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan hukum nasional, kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam lintasan sejarah, pengaturan batasan minimal umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan kebijakan hukum perubahan batasan umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Tulisan artikel ini dapat dikategorikan sebagai jenis riset kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai basisnya. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa ketentuan umur perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional masing-masing terjadi perbedaan utamanya dalam penentuan batas ukuran kedewasaan. Perbedaan batas ukuran kedewasaan dalam hukum Islam terjadi karena secara eksplisit Al-Qur an tidak menjelaskannya, sedangkan perbedaan ketentuan umur kedewasaan seseorang dalam hukum nasional disebabkan salah satu adalah lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejak awal hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan kebhinekaan yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pengaturan perubahan batasan minimal umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif hakikatnya memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum diciptakan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan dengan menyamakan umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan 19 Tahun dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga keberadaan jiwa, keturunan, dan akal (maqashid syariah) dan menghindarkan perempuan dari bahaya kerusakaan (mazharat) yang lebih besar akibat perkawinaan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.]]>
<![CDATA[KEPATUHAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3312
<![CDATA[Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. Dasar hukum yang mengatur pembayaran pajak hotel dan restoran diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam muatan pengaturannya, disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak yaitu menggunakan mekanisme self asessment atau pembayaran sendiri, yang artinya bahwa setiap wajib pajak diwajibkan membayar sendiri secara langsung pajak yang dibebankan ke kas daerah. Dengan penerapan self asessment maka tentunya wajib pajak dituntut pula untuk menghitung sendiri perhitungan pajaknya yang akan dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel setelah jatuh tempo pembayaran pajak masih minim. Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal potensi penghasilan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran cukup besar. Faktor penyebab beberapa wajib pajak hotel tidak tepat waktu melakukan pembayaran dengan mekanisme self asessment adalah kurangnya omzet penghasilan yang diraih oleh pihak hotel. Sehingga pada saat dilakukan pendataan pajak hingga pembayaran pajak pada saat jatuh tempo tidak dilaksanakan. ]]>
<![CDATA[POLA IDEAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL KE DEPAN ]]>
<![CDATA[Zahro, Nurhalimatuz]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3097
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ideal dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan amanah dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaanya diwujudkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan pada tahun 2018, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim agung tidak ada meluluskan hakim agung yang berasal dari hakim karier sehingga hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum tentang rekrutmen hakim agung di Indonesia dan pola ideal proses rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial ke depan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial saja tetapi merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan celah kepada Mahkamah Agung untuk menentukan kuota dari hakim non karier sehingga ada beberapa pola ideal dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia yakni proses rekrutmennya mengikuti pola Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada kebutuhan dari Mahkamah Agung sebagai user dari hakim agung.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Saputra, Andika Oktavian]]>;
<![CDATA[Mahardika, Sylvester Enricho]]>;
<![CDATA[Pujiyono, Pujiyono]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3230
<![CDATA[Peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dapat memicu adanya permasalahan overcrowded. Overcrowded di lembaga pemasyarakatan juga rentan terhadap penularan Covid-19 yang saat ini masif terjadi. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan memperoleh dampak yang positif bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan. Dari pengurangan narapidana di dalam Lapas melalui Asimilasi dan Integrasi untuk mencegah COVID-19 bagi narapidana, berhasil menurunkan angka Over crowded Lapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan ditengah munculnya wabah virus covid19, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan mengurangi masa pidana akibat adanya pandemic covid 19 untuk memberi asimilasi dan integrasi kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif. ]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Susilo, Hendri]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[RS, Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.]]>
<![CDATA[LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI ]]>
<![CDATA[Marbun, Rocky]]>;
<![CDATA[Oedoyo, Wibisono]]>;
<![CDATA[Sinaga, Debby Monica]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3308
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan Penyidik dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner the central melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan. Pembentukan logika monolog tersebut bertitik tolak dari suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi sebagai semiotika konotatif terhadap norma hukum Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menghindari kewajiban normatif dari Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.]]>
<![CDATA[HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ]]>
<![CDATA[Risty, Alvian Octo]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Sadono, Bambang]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.]]>
<![CDATA[PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Nasution, Rachmi Fatimah]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3346
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku memilih masyarakat Mandailing di Desa Iparbondar dalam pemilihan kepala desa tahun 2016, dan juga menganalisis rasionalitas memilih masyarakat Desa Iparbondar dalam Pilkades tahun 2016. Seringnya Marga mayoritas yang menjabat sebagai kepala desa memunculkan pertanyaan tentang apakah faktor etnis dan budaya yang mendominasi masyarakat dalam memilih calon tersebut, atau ada faktor lain yang menjadi pertimbangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Iparbondar cenderung menentukan pilihan berdasarkan pendekatan sosiologis yaitu kekerabatan, dan pemilih dari masyarakat Mandailing di Desa Iparbondar sebagian besar masih kurang rasional]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF FAMOUS TRADEMARKS ]]>
<![CDATA[Iqbal, Mohammad]]>;
<![CDATA[Nugroho, Erdyanto Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3460
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the legal protection of well-known brands. The use of well-known brands at this time has begun to flourish, this is because it promises great benefits to be obtained when using well-known brands rather than using their own brands. Many manufacturers have got around to combining original branded goods with pirated ones, because the pirated is physically similar to the original. In this articlethat what determines a brand is the community because it is the public who knows that a brand is worthy of being famous. So, one way is through Preventive and Repressive Protection in accordance with Law 20 of 2016, there is a need for amendments toa definite measure for the Judge to determine the criteria for a famous mark and also provide criteria that can distinguish the similarity in essence from the overall equation and the philosophical requirements of a brand.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Rajab, Achmadudin]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.2702
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020. Begitu juga, menganalisis kewenangan KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifan kembali anggota Komisi Pemilihan Umum. Kedua hal tersebut merupakan tujuan dari tulisan ini karena seperti diketahui bahwa belum lama ini telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 untuk mengaktifkan kembali anggota Komisi Pemilihan Umum yang sejatinya telah diberhentikan melalui Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Pengaktifan kembali penyelenggara pemilihan umum di tingkat pusat dalam hal ini KPU RI bukanlah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU begitu juga kewenangan untuk mengkoreksi kembali subtansi dari putusan DKPP oleh PTUN walaupun yang diuji dalam hal ini yakni keputusan Presiden sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Karena hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat karena menjadi dapat dikoreksi. Untuk itu urgensi tulisan ini adalah untuk mengkaji masing-masing produk hukum ini dari sisi tinjauan yuridis. Mekanisme yang dilakukan adalah melalui penelitian yuridis normatif. Adapun berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 secara tidak langsung telah mengoreksi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Sedangkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk mengaktifkan kembali komisioner Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peilihan Umum.]]>
