cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr Teuku Muttaqin Mansur, M.H
Contact Email
jurnal@geutheeinstitute.com
Phone
+6285260515644
Journal Mail Official
jurnal@geutheeinstitute.com
Editorial Address
Jalan Teknik I, Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar - Provinsi Aceh
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Geuthee
Published by Geuthee Institute
ISSN : 26146096     EISSN : 26146096     DOI : https://doi.org/10.52626/jg.v6i1
Core Subject : Science, Education, Social, Engineering,
Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bidang penelitian yang akan dilakukan oleh jurnal ini meliputi: hukum, pendidikan, sains dan teknologi, dan sosial humaniora.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 170 Documents
 7   8   9   10   11 
DAMPAK PROGRAM INDONESIA PINTAR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK PADA KELUARGA MISKIN DI DESA LOKOP KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR Sri Kaidah; R Ruslan
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.193

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui persepsi keluarga miskin terkait Program Indonesia Pintar terhadap pendidikan anak di Desa Lokop Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, (2) Untuk mendeskripsikan dampak Program Indonesia Pintar terhadap pendidikan anak pada keluarga miskin di Desa Lokop Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik penentuan subjek penelitian dengan purposive sampling dengan informan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga merespon baik dengan adanya program Indonesia pintar sangat membantu meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak, membeli perlengkapan sekolah, kesempatan siswa kurang mampu untuk tetap bersekolah serta menunjang motivasi mereka untuk lebih rajin sekolah dan belajar. Adapun dampak negatif; adanya penyalagunaan dana serta adanya kecemburuan sosial antara keluarga yang menerima bantuan dana PIP dengan yang tidak.  
KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Zul Akli; Anhar Nasution; Jummaidi Saputra
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.185

Abstract

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan negara (Staatbeleid) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan hukum di masa wabah covid-19 tidak terlepas dari penegakan hukum antara Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dihubungkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya..Kata Kunci: Kebijakan, Penegakan Hukum, Pandemi Covid-19
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sofyan Jafar; Joelman Subaidi; Dedy Syahputra
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.146

Abstract

In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of these Copyright protections is songs or music, including the Copyright of Aceh songs or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the extent of knowledge of Acehnese artists, because there are still many Acehnese artists' works – especially in Acehnese music and songs – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and songs is indeed justified if it is done by asking permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of songs or music in Aceh, including the use of songs or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded. on social media and internet media such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI Fathira Tri Waladi; S Susiana
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.189

Abstract

Scripless shares are one of the objects of collateral as regulated in article 60 section (2) of UUPT. Collateral provides guarantee for repayment of debts to creditors as regulated in article 1150 of the Indonesian civil code. Yet, scripless shares collateral is different from general collateral, where the object of collateral is not on the creditor, and the value of shares changes anytime.  This study aims to explain the legal protection for the creditor on scripless shares collateral. Based on findings, the author found that the current regulations have not yet provided maximum legal protection for the creditor in the scripless shares collateral system. KSEI only acts as the depositor of the collateral object and not obliged to guarantee the fulfillment of the creditor’s rights. Thus, when the blocking of collateral shares is lifted, KSEI does not have to ensure that the rights of creditors have been fulfilled. Based on the findings, the author suggests a regulation that obliges KSEI to ensure the creditor’s rights have been fulfilled to be made, before unblocking the collateral objects.
PENGGUNAAN CAFES DAN WARUNG KOPI SEBAGAI THINKING SPACE OLEH MAHASISWA DI ACEH Fitriyani Insanuri Qismullah; Nurul Fakriah; Nahda Safira
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan dari 21 mahasiswa di Banda Aceh yang memilih cafe dan warung kopi sebagai thinking space dengan menganalisis kualitas ruang dari kedua tempat tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, data untuk kriteria perancangan thinking space yang baik didapatkan melalui wawancara dengan para mahasiswa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mahasiswa merasa kebutuhan dasar selama mengerjakan tugas sudah terpenuhi (koneksi internet, colokan, toilet, mushalla, pelayanan, makanan dan minuman), kedua, kualitas ruang dalam yang baik akan mempengaruhi kenyamanan (udara, suhu, pencahayaan, kebersihan, keharuman, minim kebisingan, visual ruangan), ketiga, mahasiswa mampu mengatasi dampak negatif dari keberadaannya pada suatu ruang karena tingkat kenyamanan yang lebih mendominasi, dan keempat, mahasiswa menggambarkan kriteria tempat yang disuka berdasarkan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kriteria tersebut adalah yang harus diperhatikan ketika melakukan perancangan thinking space, yaitu warna, dekorasi ruang, pencahayaan, aroma, perabot, dan privatisasi.
PANDANGAN HAKIM MENGENAI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Ana Laela
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.205

Abstract

Sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi pro dan kontra dikalangan akadimisi dimana dapat dilihat setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan menjadikan angka perkawinan dini meningkat, Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah. Maka dalam hal ini perlu peran pemerintah untuk memberi sosialisasi hukum secara massif tentang dampak dari pernikahan dini Maka dengan ini penulis ingin mengulas mengenai Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Empiris.Kata Kunci : Dispenasi Kawin, Perkawinan,Usia Dini,  
PENERAPAN LEMBAR KERJA SISWA MENGGUNAKAN METODE PETA PIKIRAN TERHADAP PERSEPSI DAN HASIL BELAJAR SISWA Imelda Wardani Rambe
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas lembar kerja siswa menggunakan metode peta pikiran terhadap persepsi dan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lembar Kerja Siswa yang digunakan merupakan hasil pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pengembangan 4D pada penelitian peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini telah dilaksanakan tahap penyebaran produk peneliti sebelumnya yaitu lembar kerja siswa yang telah valid. Lembar Kerja Siswa diterapkan ke lapangan untuk melihat efektivitasnya. Penerapan Lembar Kerja Siswa menggunakan metode peta pikiran dilakukan pada siswa kelas VII MTs Bayu Pertiwi Sunggal. Instrumen  penelitian berupa angket respon siswa, angket persepsi siswa dan tes ketuntasan belajar siswa. Dari hasil penerapan di peroleh bahwa: lembar kerja siswa menggunakan metode peta pikiran yang diterapkan efektif dilihat dari (1) ketuntasan belajar klasikal siswa terpenuhi, (2) persepsi siswa terhadap pembelajaran dalam kategori tinggi (positif)  dan (3) respon siswa terhadap pembelajaran positif. Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa, Peta Pikiran, Persepsi, Hasil Belajar
TREND MAKANAN KOREA DI BANDA ACEH; PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LPPOM) MPU ACEH Cut Zamharira; Muqni Affan Abdullah
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.153

Abstract

Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia baik melalui drama, k-pop, fashion dan kuliner yang khas, telah membentuk trend tersendiri di kalangan remaja, bahkan dewasa. Khusus untuk makanan Korea, penikmat kuliner di kota Banda Aceh sudah sangat familiar dengan kimchi, tteobokki, kimbab, korean garlic cheese bread dan lain-lain. Peneliti menemukan setidaknya terdapat 5 gerai kuliner yang menawarkan jajanan Korea di Kota Banda Aceh,  baik yang dijual secara online maupun offline.  Namun dari literatur yang peneliti pelajari menyebutkan bahwa di Indonesia prosentase produk makanan  Korea paling sedikit mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan produk makanan yang berasal dari Cina dan Jepang (Ramita Paraswati, 2017). Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas muslim, kepastian kehalalan produk makanan menjadi hal yang utama.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui tahapan wawancara dan observasi, peneliti menggali informasi lebih mendalam dari para informan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam rangka penjaminan produk halal, terutama pada makanan Korea di kota Banda Aceh.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada gerai makanan Korea di Banda Aceh yang telah tersertifikasi halal MPU Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh mind set pelaku usaha bahwa selama bahan baku yang dipergunakan halal, maka otomatis produk olahan mereka terjamin kehalalannya. 
PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM Lisa Febriani; Khairani Khairani
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.191

Abstract

Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan akad murabahah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan yang belaku denga apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor pada PT BPRS Taman Indah Darussalam belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, masih ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kesalahan pihak nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, pindahnya kekuasaan  nasabah dan munculnya kejadian di luar nasabah. Selain itu ada pula kesalahan dari pihak bank yang tidak melakukan analisa secara baik terkait dengan kondisi nasabah. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian ialah melalui musyawarah, dan mengharuskan nasabah membayar denda keterlambatan angsuran sesuai pada Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS N Nasrianti
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.157

Abstract

Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut. Indikasi geografis  merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial terhadap produk karena orisinalitasnya yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Untuk melindungi orisinalitas ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) karena meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada Menteri. Dengan kata lain indikasi geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

Page 9 of 17 | Total Record : 170

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 3 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 3 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 1 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 3, No 3 (2020): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 2, No 3 (2019): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 1, No 3 (2018): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 1, No 2 (2018): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin More Issue