Articles
170 Documents
<![CDATA[ANALISIS RISIKO NATION BRANDING DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA ]]>
<![CDATA[Sonny T Danaparamita]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i2.122
<![CDATA[his research is a normative juridical research that analyzes the risk of branding in the administration of economic zones. Especially in the mandalika area, in this study the theory used is the pure legal theory of Hans Kelsen which has two functions, namely: first, on the one hand it functions as an epistemology and methodology which legal scholars use as the basis for legal science (rechtsdogmatic); and secondly, it also functions critically with the opposite position to conventional legal science. The theory is to answer research problems, namely First, related to the risk of Nation Branding in the Special Economic Zone and Second, the reality of social justice in the Special Economic Zone by taking the research locus in the Special Economic Zone of Mandalika. The findings in this study include that in general investment law as a nation branding framework in the administration of special economic zones in Mandalika, is characterized by inconsistencies in the application of law, which tends to eliminate the collective sense of justice of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA: STUDI KASUS DI MTSN 2 PIDIE JAYA ]]>
<![CDATA[Cut Qadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i2.123
<![CDATA[Penelitian implementasi model pembelajaran discovery learning dalam peningkatan kemampuan siswa: studi kasus di MTSN 2 Pidie Jaya bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa memahami materi kugapai rezekimu dengan ikhtiarku dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran. Penelitian ini melibatkan siswa kelas VIII A semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 MTsN 2 Pidie Jaya terdiri dari 23 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki dan 13 perempuan dilakukan dalam dua siklus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian soal tes pada akhir siklus, kemampuan guru dalam pembelajaran yang diambil dari lembar observasi, aktivitas siswa dalam pembelajaran yang diambil dari lembaran observasi, data tentang refleksi siswa terhadap pembelajaran yang diambil dari angket pada setiap akhir siklus. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 64,06 dan persentase ketuntasan belajar sebesar 65,62%. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa menunjukkan nilai sebesar 79.02, dan persentase ketuntasan belajar sebesar 93,75%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa kelas VIII. Model pembelajaran ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN HUKUM QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Sulaiman Sulaiman]]>;
<![CDATA[M Adli Abdullah]]>;
<![CDATA[Teuku Muttaqin Mansur]]>;
<![CDATA[Nellyana Roesa]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i2.124
<![CDATA[Artikel ini ingin mendalami pentingnya pembangunan hukum terkait kekosongan hukum tentang qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum, terutama qanun, untuk kemudian mendalami proses pembangunan hukum dalam konteks qanun gampong. Penggantian Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 telah menimbulkan masalah dalam pengaturan hukum, yakni pengaturan mengenai qanun gampong yang tidak ada lagi dasar hukumnya. Pengisian pengaturan kembali sangat penting dilakukan, dengan berangkat dari konsep pembangunan hukum. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera menyiapkan pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong sebagai bentuk dari pembinaan kepada pemerintah gampong. Pedoman ini sendiri juga akan sangat membantu proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.]]>
<![CDATA[OTOMATISASI SISTEM PENGISIAN BATERAI PADA SISTEM TENAGA SURYA ]]>
<![CDATA[Yuli Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i3.131
<![CDATA[Panel surya merupakan alat yang dapat menghasilkan energi listrik dari energi matahari. Penggunaan panel surya biasanya berkaitan dengan penggunaan baterai untuk penyimpan energi. Waktu pengisian yang singkat diinginkan dari sistem bertenaga baterai. Namun, waktu pengisian yang singkat juga harus memperhatikan keandalan sistem. Dimana waktu pengisian yang singkat tidak menyebabkan kerusakan pada sistem kendali dan baterai. Baterai memiliki peran penting sebagai sumber suplai tenaga saat matahari tidak cerah. Dengan meminimalisir waktu pengisian baterai, baterai dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai penyimpan tenaga. sehingga didapat waktu pengisian yang minimum, tetapi dengan daya penyimpanan yang maksimal. Kami menghadirkan kontrol pengisian baterai dengan metode pengisian cepat dan mematikan secara otomatis pada sistem ini. Kontroler didasarkan pada skema kontrol muatan arus dan tegangan konstan (CCV). Untuk menjaga agar parameter tetap konstan, prototipe penelitian ini menggunakan pengontrol DC-DC tipe buck converter. Hasil eksperimen menunjukkan periode pengisian berkurang secara signifikan. Selain itu, pengontrol yang diusulkan memiliki akurasi tinggi dan mengurangi pengisian daya baterai yang berlebihan. Lampu indikator pada sistem pengisian baterai menyala saat proses pengisian dan lampu indikator padam saat proses pengisian baterai telah selesai atau baterai kondisi penuh.]]>
<![CDATA[SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK PADA CV. EL GLORY MENGGUNAKAN METODE SAW ]]>
<![CDATA[Kikye Martiwi Sukiakhy]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i3.135
<![CDATA[Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan bisnis dari sebuah perusahaan. Dengan mempunyai sumber daya manusia yang baik maka suatu perusahaan dapat menjalankan proses bisnisnya dengan lancar serta sesuai dengan tujuan perusahaan. CV. El Glory merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa. CV. El Glory didirikan pada bulan Agustus tahun 2019. Dalam rangka mendorong terciptanya produktivitas kinerja yang terus meningkat, maka CV. El Glory melaksanakan pemilihan karyawan terbaik. Sistem pendukung keputusan dapat membantu pengambil keputusan untuk mendapatkan rekomendasi karyawan terbaik menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). Pada penelitian ini data yang digunakan berasal dari data internal dan data eksternal. terdapat beberapa kriteria yang dibutuhkan dalam membantu pengambil keputusan untuk memilih karyawan terbaik, yaitu disiplin, kualitas pekerjaan, dan perilaku. Berdasarkan seluruh kriteria dan alternatif yang ada dalam penelitian ini menghasilkan Indah Lestari sebagai karyawan terbaik di CV. El Glory dengan total nilai preferensi yaitu 2,5. Metode SAW merupakan metode yang efektif serta praktis dalam perhitungan untuk menentukan rekomendasi karyawan terbaik di CV. El Glory sehingga pengambil keputusan dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas yang ditentukan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG DILEPASKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[H Humaira]]>;
<![CDATA[Chadijah Rizki Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i3.136
<![CDATA[Sebagai salah satu jenis harta wakaf, tanah berperan penting untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat. Namun, atas nama kepentingan umum, tidak jarang tanah wakaf termasuk dalam bidang tanah yang terkena pengadaan tanah. Tulisan ini untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan Negara atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada bagian hasil pembahasan diketahui bahwa untuk kepentingan umum, tanah wakaf dapat dilepaskan berdasarkan norma fungsi sosial yang ada pada Pasal 6 UUPA. Namun, instansi yang memerlukan tanah tetap wajib mengganti tanah lain yang nilainya sama atau sekurang-kurangnya sama dengan nilai tanah wakaf sebelumnya. Selain itu, tanah penganti tesebut wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN PADA INDUSTRI FINTECH SYARIAH ]]>
<![CDATA[Hisyam Rifqi Madani]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i3.121
<![CDATA[Startup syariah terus mengalami perkembangan di seluruh belahan dunia. Fintech lending syariah sendiri yang saat ini sudah berdiri di Indonesia diantaranya adalah indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Hingga saat ini, di Indonesia mayoritas perusahaan masih dikuasai financial teknologi konvensional. Dalam situs resmi OJK hingga pada juni 2019 pada data yang telah di paparkan sejumlah 46 perusahaan penyelenggara layanan keuangan telah mendapat ijin resmi OJK dan 100 penyelenggara terdaftar, seiring perkembangannya para layanan fintech tersebut secara bertahap masuk kedalam system keuangan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas syariah yang menghambat perkembangan industri Fintech lending syariah menyebabkan sedikitnya penyelenggara usaha fintech lending syariah di Indonesia. memperhatikan berbagai macam aspek perkembangan teknologi dan ekonomi yang begitu pesat di Indonesia, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan masyarakat terkait dengan adanya penawaran produk berbasis syariah dari para startup bisnis syariah. Hal ini dilakukan untuk memberi penjelasan tentang berbagai aturan dan ketentuan layanan keuangan berbasis teknologi yang berdasarkan pada syariah islam.]]>
<![CDATA[PERGESERAN TIPOLOGI HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Senja Nasril]]>;
<![CDATA[Nur Intan Akuntari]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v4i3.126
<![CDATA[Perkembangan tipologi hukum di Indonesia akan selalu berubah-ubah setiap waktunya, ditambah lagi dalam perumusan suatu undang-undang sangat penting karena yang merumuskannya adalah anggota legislatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perkembangan hukum di Indonesia. Serta mengetahui bagaimana tipologi hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini, penggunaan hukum peninggalan Belanda hanya untuk agar tidak ada kekurangan hukum. Hukum di Indonesia sangat dekat dengan tipologi hukum represif, dimana pembentukan dan penerapan banyak hukum oleh kepentingan politik. Bukan saja menciptakan rasa tidak adil terhadap masyarakat dan adanya hukum seperti itu juga tentu akan menjadi momok bagi kalangan masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI OLEH PEMAWAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAWAH PADA KOPERASI PRODUSEN BENG MAWAH SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ikhwan Nur Akhi]]>;
<![CDATA[Teuku Muttaqin Mansur]]>;
<![CDATA[M Adli Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.137
<![CDATA[Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang bergerak pada upaya pengembangan usaha produktif berdasarkan prinsip mawah (bagi hasil). Mawah adalah sistem ekonomi tradisional Aceh dimana seseorang memberikan hak atas aset tertentu (biasanya tanah atau ternak). Pemawah bekerja untuk keuntungan yang di sepakati di dalam perjanjian (akad). Aturan yang telah dibuat dalam perjanjian tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemawah. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan cara penyelesaian dari Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk wanprestasi pemawah tidak membayar biaya pembiayaan tepat waktu, faktor wanprestasi terjadi karena disebabkan pemawah gagal panen dan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi Produsen Beng Mawah Syariah adalah dengan cara menagih dan menyurati pihak pemawah sebanyak tiga kali. ]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI RUMANTI MAKEOVER KOTA LHOKSEUMAWE) ]]>
<![CDATA[Iza Zaya Iza Zaya]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.138
<![CDATA[Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban para pihak, bentuk penerapan risiko panjar dan penyelesaian yang dilakukan para pihak yang timbul akibat perjanjian jasa rias pengantin akibat Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang telah membayar panjar pada perjanjian jasa rias pengantin akibat pandemi Covid-19 yaitu pengguna jasa memenuhi pembayaran dan penyedia jasa melakukan jasa rias. Adapun penerapan resiko antara para pihak yaitu saling menanggung kerugian. Upaya penyelesaian pada perjanjian rias pengantin yang telah membayar panjar akibat pandemi Covid-19 yaitu pemberlakuan panjar yang telah dibayarkan berlaku selama nya dalam bentuk panjar.]]>
