Articles
170 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK TENAGA KERJA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jaenam Jaenam]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.140
<![CDATA[Sebagai biro pemasok tenaga kerja terbesar di Asia, Indonesia mengalami berbagai masalah dan kendala dalam penyelesaian hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kerena begitu banyaknya biro-biro penyalur Tenaga Kerja Indonesia baik kedalam maupun keluar negeri yang tidak maksimal dalam pemberian hak perlindungan hukum. Fenomena ini menjadi semacam gunung es yang merugikan terutama terkait masalah yang dialami biro itu sendiri dalam memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan fakta di lapangan terkait masalah hak perlindungan yang diberikan dilihat dari fase pra penempatan, ketika penempatan dan pasca penempatan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif (paradigma naturalistik) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecendrungan pihak penyalur tidak maksimal dalam memberikan hak perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia. PJTKI perlu memberikan hak perlindungan hukum secara optimal kepada TKI yang tergabung dalam biro masing-masing.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ‘UQUBAT CAMBUK DALAM MENGURANGI ANGKA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Mawardi Mawardi]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.143
<![CDATA[Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh sudah mulai legal sejak tahun 2014, diharapkan dengan berlakunya uqubat cambuk dalam qanun tersebut dapat mengurangi angka kasus jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Riset ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang menyebabkan tidak efektivnya pemberkuan ‘uqubat cambuk dalam menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara. Teknik riset yang dipakai yaitu empiris dengan memakai pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘uqubat cambuk belum efektiv untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam melalui anun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Qanun Jinayat, Pelecehan Seksual]]>
<![CDATA[KLASIFIKASI KEMAMPUAN MAHASISWA BERDASARKAN BIDANG MATEMATIKA ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Mukhlis Hidayat]]>;
<![CDATA[Fitri N]]>;
<![CDATA[Auliani Fadillah]]>;
<![CDATA[Isna F]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.141
<![CDATA[Penelitian ini dibuat untuk mengklasifikasi kemampuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala. Data ini diambil minimal mahasiswa letting 2019, kemudian dikategorikan berdasarkan kemampuan komputer, kemampuan statistik dan kemampuan geometri.Penelitian ini dilakukan diProgram Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggambarkan kejadian apa adanya, tidak memberikan perlakuan atau pengubahan pada variabel bebas, digambarkan dengan nilai pada setiap mata kuliah yang sudah ditetapkan (munasiahunindra,2021 (Syaodih, 2014)). Subjek yang diteliti yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala, minimal letting 2019.fungsi diskriminan fisher yang terbentuk adalah = 34.666 + 26.828 + 52.757 + 16.901 – 0.198 + 11.814 + 3. 204= 31.096 + 16.018 + 59.182 + 23.624 – 0.306 + 10.433 + 4.374= 30.841 + 18.742 + 54.594 + 16.392 + 4.998 + 14.34 + 4.772Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kemampuan mahasiswa banyak dominan ke komputer]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PERBANKAN ]]>
<![CDATA[H Humaira]]>;
<![CDATA[Chadijah Rizki Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.139
<![CDATA[Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah. Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah. Untuk pengawasan produk baru, ada alur yang dinamakan Aturan Permohonan Opini DPS. Tujuan dari penelitian ini adalah Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif]]>
<![CDATA[HUKUMAN PELANGGAR KARANTINA ERA WABAH COVID-19 BERDASARKAN DUA REGULASI (STUDI KASUS WISMA ATLET JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Senja Nasril]]>;
<![CDATA[Nur Intan Akuntari]]>;
<![CDATA[Febrian Febrian]]>;
<![CDATA[Nashriana Nashriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.133
<![CDATA[Sebagai negara yang mengalami wabah covid-19, Indonesia juga menerapkan regulasi dalam usaha untuk menekan tingkat penularan virus tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan pengaturan yang telah disiapkan pemerintah sebagai wujud keseriusan menangani wabah covid-19. Pada tanggal 17 September 2021 kemarin, negara kita dikejutkan oleh pelanggaran karantina dengan mengabaikan kurun waktu karantina yang harus dijalani. Satgas covid-19 sangat memperhatikan masyarakat agar selalu memperketat penerapan protokol kesehatan, sebagai usaha untuk bisa terhindar dari bahaya covid-19. Maka itu, masyarkat Indonesia yang telah bepergian dari luar negeri diwajibkan untuk menjalani karantina dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Persoalan yang dibahas dan di kajian ini yaitu bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelanggar karantina era wabah corona virus sesuai regulasi yang ada, seperti yang terjadi di Wisma Atlet Kebayoran Jakarta.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMILIHAN NILAI KAPASITOR PADA GENERATOR INDUKSI TEREKSITASI SENDIRI TIGA FASA UNTUK BEBAN RESISTIF ]]>
<![CDATA[Mahdi Syukri]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.142
<![CDATA[Indonesia memiliki banyak wilayah terpencil yang sebahagiannya belum mendapatkan aliran daya listrik. Salah satu penyebabnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman daya listrik ke daerah terpencil sangat besar. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan pembangkit energi listrik jenis generator induksi tereksitasi sendiri yang sering disebut Self Excited Induction Generator (SEIG) pada daerah terpencil tersebut. Syarat yang harus dipenuhi pada pengoperasian generator induksi tereksitasi sendiri adalah perlunya kapasitor eksitasi yang berfungsi sebagai penyuplai daya reaktif pada generator. Syarat berikutnya adalah mengharuskan kecepatan rotor harus lebih besar dari kecepatan sinkronnya atau slipnya bernilai negatif. Berdasarkan analsis yang dilakukan untuk menjadikan motor induksi dengan spesifikasi 5.4 HP (4 KW), 400 Volt, 50 Hz, 1,430 RPM sebagai generator induksi tereksitasi sendiri dibutuhkan kapasitas dari kapasitor sebesar . Hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan software matlab simulink diperoleh hasil tegangan antar saluran ( ) dan arus saluran ( ) masing-masing adalah 449 Volt dan 7.2 A untuk beban resistif 3.200 Watt.]]>
<![CDATA[LEGAL PARADIGM IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC PROGRESS ]]>
<![CDATA[Niken Larasati]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.114
<![CDATA[As a nation, people's lives are controlled by a basic law known as the constitution or constitution, namely the written basic law which is the basis for the movement, basis and orientation of the journey of life. The 1945 Constitution affirms that, Indonesia is a country based on law (reetstaat). This affirmation means that, as a State, Indonesia has chosen the State (wlfarestaat) as the form of the State, which means that, every action and its consequences, which are carried out by all parties in this State, must be based on law and be resolved according to law. To deal with very complex problems, namely to carry out such a central role in development, the law must first have adequate capabilities.]]>
<![CDATA[KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT ]]>
<![CDATA[Nur Hidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i2.166
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan menjawab pemasalahan mengenai penyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebagai alasannya agar kejaksaan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan mengingat penjara yang sudah over-kapasitas. Penelitian ini mengulas efektifitas restorative justice kasus korupsi berbasis keadilan bermartabat dan upaya alternatif penerapan instrumen pidana dan pemidanaan secara efektif terutama dalam kasus korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Socio legal research) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris diambil secara langsung dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat diwawancarai langsung maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektifitas hukum. Metode penelitian atau langkah-langkah analisis yang dilakukan mengacu kepada metode IRAC (issue, rule, analysis/application, conclusion). Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi saat ini masih lemah sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Korupsi adalah perilaku menyimpang. Korupsi sebagai status karakter seseorang, defisit moral sehingga penegakan hukum tidak cukup. Diperlukan pendekatan etis, selain mengungkap alasan moral dibalik korupsi, juga membangun moral untuk menolak korupsi.Penerapan restorative justice tidak efektif dan tidak memiliki keadilan yang bermartabat, mengingat akar penyebab korupsi bukan hanya alasan eksternal, tetapi internal bahkan melekat pada kepribadian manusia.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI MUKIM KUTA BARO ]]>
<![CDATA[Wilda Rahmi]]>;
<![CDATA[Muhammad Adli Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i3.194
<![CDATA[Dalam masyarakat Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dikenal adanya perjanjian gala yaitu gadai dengan sistem hukum adat. Para pihak dalam melakukan gala tanah berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan saling percaya. Oleh karena itu perjanjian pada kebiasaannya dibuat secara tidak tertulis sehingga pada akhirnya menimbulkan wanprestasi atau ingkar janji yang mengakibatkan kerugian yang dialami pihak pemberi gala dan pihak penerima gala. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian gala tanah, bentuk dan faktor terjadinya wanprestasi, serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala tanah menurut hukum adat.Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan yang belaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gala menurut hukum adat di Mukim Kuta Baroh pihak pemberi gala menyerahkan tanahnya kepada penerima gala kemudian menerima pembayaran berupa emas atau uang. Pihak penerima gala dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pelaksanaan perjanjian gala dilaksanakan secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun bentuk dan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian gala tanah ialah tidak adanya itikad baik dari pihak penerima gala, para pihak tidak melakukan perjanjian secara tertulis, dan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi gala. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gala dapat ditempuh para pihak melalui jalan kekeluargaan, atau mengajukan penyelesaian melalui musyawarah dengan Keuchik, mukim, camat secara berurutan sampai masalah selesai.]]>
<![CDATA[DAYAH DAN RESOLUSI KONFLIK DI ACEH (SUATU KAJIAN TERHADAP PENGUATAN PERDAMAIAN DI ACEH) ]]>
<![CDATA[S Safriadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i2.144
<![CDATA[Penelitian ini ingin memberi gambaran mengenai peranan dayah/pesantren dalam resolusi konflik di Aceh. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa dayah memiliki peranan dan kontribusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Hal ini dapat diukur dari beberapa langkah yang ditempuh oleh dayah yaitu pertama, dengan menerjunkan para da’i-da’i yang handal dan telah dilakukan pelatihan dan pembinaan ke daerah-daerah basis konflik. Lewat dakwah inilah, para da’i menyebarkan ajaran agama yang ditujukan kepada penguatan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kaffah (menyeluruh). Kedua, lembaga dayah secara khusus menerima anak korban konflik serta para lansia untuk dibina dan diajarkan pengetahuan agama secara gratis. Ketiga, para pimpinan dayah (ulama) dengan berbagai metode melakukan pendampingan dan menjadi mediator dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh, misalnya Abu Panton memberikan kontribusinya dengan menulis buku yang berjudul resolusi konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis perspektif ulama dayah). ]]>
