Articles
154 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung ]]>
<![CDATA[Monica Sri Astuti Agustina]]>;
<![CDATA[Erly Pangestuti]]>;
<![CDATA[. Surjanti]]>;
<![CDATA[Prisca Oktavia Christi]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1796
<![CDATA[Semua anak berhak memperoleh proteksi, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka berhak memperoleh “proteksi spesial”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak, dimana kewajiban negara salah satunya adalah memberikan anak yang sedang berkonflik suatu bentuk perlindungan khusus dan solusi yang akan dipergunakan dengan jalan pendekatan restoratif justice pada pelaksanaan. Tetapi saat diversi dilaksanakan, ternyata banyak ditemukan berbagai persoalan, peraturannya tumpang, dan muncul berbagai hambatan saat pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah memberikan gambaran pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dari penerapan diversi dalam proses penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tulungagung dan analisis yang akurat mengenai efektifitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak. Dari hasil penelitian ini, dihasilkan sudut pandang penerapan pelaksanaan diversi dan faktor yang menjadi penghambat dari upaya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tulungagung.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>;
<![CDATA[Sri Wahyu Kridasakti]]>;
<![CDATA[Moh. Fadli]]>;
<![CDATA[Abd. Majid]]>;
<![CDATA[Ni Made Jayasenastri]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1825
<![CDATA[Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya. Implikasinya adalah menimbulkan kerancuan dalam pemahaman pengaturan hubungan kelembagaan dua jenis desa berbeda tersebut. Perdaprov No. 4 Tahun 2019 hanya mengatur DA namun juga tidak mengatur hubungan kelembagaan dengan DB. Pola hubungan kelembagaan kedua desa itu penting diketahui, agar dapat diperoleh pelajaran perbaikan pengaturannya bagi Undang-Undang Desa dan materi pembelajaran bagi mahasiswa. Penelitian hukum ini bersifat socio-legal case study dengan lokus 2 desa pakraman utama dan 1 lembaga penelitian Universitas Warmadewa, menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data document-review dan FGD, dan konsep MPFAA (Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating) untuk menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA sebagai landasan analisa hubungan DB dan DA di Bali. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah Pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU 6/2014 yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara “suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”. Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/1014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Perdaprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini ]]>
<![CDATA[Uun Dewi Mahmudah]]>;
<![CDATA[Anik Iftitah]]>;
<![CDATA[Moh. Alfaris]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1838
<![CDATA[Pada dasarnya, perkawinan berlandasakan pada sisi religiusitas, yang berarti bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar pokok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan ketaqwaan serta keimanan kepada Tuhan. Penelitian ini meneliti kebijakan pembatasan usia perkawinan pasca dihapuskannya perbedaan usia minimal perkawinan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan keefektifannya di daerah sebagai refleksi penegakan hukum perkawinan nasional. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dari jenis penelitian hukum empiris. Data yang diterapkan ialah hasil kombinasi dari data primer dan sekunder, berbentuk penelitian evaluatif yang tujuannya untuk mengevaluasi penerapan suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif.]]>
<![CDATA[Pancasila sebagai Refleksi Karakter Bangsa dan Aktualisasinya dalam Menghadapi Fenomena Hoax ]]>
<![CDATA[Wahyu Beny Mukti Setiyawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Aziz Zaelani]]>;
<![CDATA[Fery Dona]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1983
<![CDATA[Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa menghadapi hoax. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Penelitian hokum ini normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan aktualisasi Pancasila sebagai problem-solving menghadapi fenomena hoax melalui refleksinya. Hasil penelitian menunjukkan: (i) aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax menggunakan etika dari rasa kemanusiaan, sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong menolong; (ii) antinomi hoax dengan karakter bangsa Indonesia dibuktikan ketidaksesuaiannya dengan kepribadian Indonesia diamati dari nilai yang masih eksis dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[Arini Ayatik]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1821
<![CDATA[In Islamic banking there is financing, one of which is murabahah. All Islamic bank products must be based on sharia principles. Murabahah contract must be made with an authentic deed. The deed must be in accordance with sharia principles. This study analyzes the legal consequences for murabahah financing deeds that are not in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to find out and analyze the legal consequences for the murabahah financing deed that is not in accordance with sharia principles. This study uses a normative juridical method, with four problem approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The results of this study are that if the murabahah financing deed is not in accordance with sharia principles, the deed can be null and void.]]>
<![CDATA[Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil ]]>
<![CDATA[Tiffani Rimandita]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1829
<![CDATA[The Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) will be replaced with a new Criminal Code with the idea of the Indonesian nation's legal product. An irony occurred when the offense of insulting the President was trying to be revived with the formation of the RKUHP. Through normative legal research, this paper will also discuss the regulation of the offense of insulting the President in the RKUHP of the presidential system of government adopted by Indonesia.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Sri Wahyu Kridasakti]]>;
<![CDATA[Abd. Majid]]>;
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1839
<![CDATA[This study examines the applicability of “elopement” customary law (“elopement”) in the construction of criminal law in Indonesia. This legal-system study uses a socio-legal methodology with the research locus in Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung; Sade Village, Central Lombok, NTB; and Tenganan Karangasem Bali, with three findings. First, customary law (legal-culture) in determining the meaning and meaning of adult (legal and legitimate) is different from the meaning of adult according to positive law (Civil Code, Criminal Code and Law 1/1974). Second, the legal-structure of positive criminal law is superior to customary law or living-law (tradition) in the construction of restorative-justice through "elopement" legal events. Third, the norms of positive criminal law substance (legal-substance) Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code which provides sanctions for imprisonment are more legitimate than customary law norms that provide social sanctions through traditional ceremonies. Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code and Law 1/1974 have basically fulfilled the principles of establishing laws and regulations although they have not fully translated the principles of restorative justice. The ratio-legal restorative justice “elopement” of Indonesian customary law in the construction of the Criminal Code and Law 1/1974 is different but the legal relationship is quite harmonious. The main obstacle to the application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts of "elopement" according to the construction of national law is the difficulty of mapping the standards of restorative justice benchmarks for customary law which are very diverse. Future arrangements for restorative justice "elopement" in the construction of national criminal law must follow the principle of receptio in complexio as legal politics in the regulation of national legal pluralism.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1851
<![CDATA[The abuse of narcotics and illegal drugs in Pohuwato Regency involves the lower class and various ages, which is a local circulation and inter-provincial trade, namely Central Sulawesi, Gorontalo, and North Sulawesi. This study analyzes the factors causing the abuse of narcotics and illegal drugs, as well as the efforts made to prevent and overcome them. To answer the problem used empirical juridical research. The results obtained that the narcotics abuse factor can be seen from the factors of dealers, users, education, and association. Various efforts were made to prevent and overcome it using preventive and preemptive.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1868
<![CDATA[This normative legal research is relevant to answering the legal issue of health insurance policies. The application of the principle in various policies of social health insurance services or between one policy and another in Indonesia is appropriate. These policies are Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, Government Regulation Number 76 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 101 of 2012 concerning Recipients of Health Insurance Contribution Assistance , Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, and Regulation of the Social Security Administering Body Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Health Insurance. However, in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, there is a sense of injustice for the community due to differences in health services that cannot be covered by BPJS Health, such as health services due to criminal acts of persecution, sexual violence, victims of terrorism and criminal acts of trafficking in accordance with statutory regulations.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1952
<![CDATA[Elderly inmates have different needs from other inmates. This study aims to analyze the implementation of coaching for the elderly in correctional institutions (prisons). Through normative legal research methods, research is produced that there are still prisons that do not provide coaching following applicable laws and regulations. Many of the obstacles faced by prisons are due to the age of the elderly and the incomplete facilities and infrastructure owned by prisons to support coaching activities for elderly prisoners.]]>
