cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 5   6   7   8   9 
PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH Mutmainna, Mutmainna; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menunjang transparansi Informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan memperoleh kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Selain itu, Konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesiblitas layanan, transparansi, partisipatif, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, diharapkan ada upaya peningkatan, dengan melibatkan instansi diluar pengadilan yang pelayanannya berkaitan dengan administrasi perkara seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan betul-betul dapat merasakan kemudahan dari sistem pelayanan terpadu.Kata Kunci: Kemudahan; Pelayanan; Pengadilan Negeri Takalar; PTSP
PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN AIR PANAS LEJJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Munadiah, Syahra; Suyuti, M. Gazali; Haddade, Abdul Wahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang cukup potensial dan bertitik taut dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi. Para pelancong memperoleh kemudahan untuk menemukan objek-objek wisata melalui pelbagai platform media elektronik. Namun dalam pengelolaan objek wisata, kelestarian lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata tetap harus mendapatkan perhatian serius sehingga pengelolalaan objek wisata tidak mendatangkan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata permandian air panas Lejja memiliki potensi yang cukup menjanjikan, apalagi letaknya yang berada dalam kawasan hutan akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan lindung harus menjadi komitmen dan perhatian dari pelbagai stakeholder, sehingga keberadaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak kawasan hutan lindung sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wisata permandian air panas Lejja oleh Perusda perlahan-lahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan sebagai karyawan.Kata Kunci: Pengelolaan; Permandian Air Panas Lejja; Wisata
PERTANGGUNGJAWABAN HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG BAGASI PESAWAT DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR Nisrina Arifin, Sitti Ma’rifah; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini membahas mengenai pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dengan sub masalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandar Sultan Hasanuddin Makassar; 2) Bagaimana proses penggantian barang yang hilang atau rusak; 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pertanggungjawaban maskapai atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, dengan pendekan yuridis empirik. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk tanggungjawab hukum maskapai terhadap kehilangan atau kerusakan barang bagasi dilakukan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi; 2) Pasal 174 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur prosedur pengklaiman barang bagasi yang hilang atau rusak; 3) ajaran Islam menganjurkan penggantian barang yang hilang atau rusak didasarkan pada jenis barang yang sama atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak. Kata Kunci: Bandara; Bagasi Pesawat; Pertanggungjawaban
KEBANGKITAN ISLAM DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Dampak Gerakan 212) Rabani, Burhanudin; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Gerakan 212 adalah peristiwa langkah yang dialami oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan implikasi dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang memicu gelombang protes berjilid-jilid dari kalangan umat Islam, bahkan sempat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi gerakan 212 dan dampaknya terhadap kebangkitan Islam dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosial politik. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada awalnya, gerakan 212 adalah gerakan moril sebagai respon atas penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, meskipun pada akhirnya sebagian kalangan menganggap bahwa gerakan 212 juga memiliki tendensi politik dan menjadi simbol kebangkitan politik identitas; 2) Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya organisasi GNPF-Ulama, PA 212, hingga gerakan ekonomi kreatif umat Islam melalui Koperasi Syariah dan 212 Mart; 3) Secara politik, dampak gerakan 212 adalah terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021.Kata Kunci: Gerakan 212; Kebangkitan Islam; Politik Identitas; Sistem Politik
SISTEM E-COURT MENUJU ADMINISTRASI PERKARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Andri, Andri; Darussalam, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi, proses administrasi beracara di pengadilan dituntut untuk dijalankan dengan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empirik, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian yaitu, penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa berdampak pada efisiensi dan efektifitas penerimaan administrasi perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem e-court tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama Sungguminasa, tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang berpekara karena penerapan e-court akan mengarah pada efesiensi waktu dan biaya melalui beberapa fitur, seperti pendaftaran perkara secara online (e-Filling), pembayaran perkara secara online (e-SKUM), dan pemanggilan secara online (e-Summons). Kata Kunci : Administrasi Perkara; e-Court; Pengadilan Agama
NASIONALISME DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Darmawati Darmawati; Halimah B
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang berkembang didunia Barat menimbulkan respon intelektual yang bervariasi di dunia Islam, bahkan menciptakan ide pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh barat menimbulkan pelbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam, dan disisi lain menghadapkan masyarakat muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang tidak jarang menghasilkan konflik dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat muslim terhadap nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika umat Islam sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep nasionalisme dan demokrasi telah menimbulkan pro dan konta. Pihak pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dipelopori oleh dunia barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti konsep syura yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur’an. Disisi yang lain, pihak kontra berasumsi bahwa paham nasionalisme dan demokrasi bertujuan untuk menguasai dunia Islam, dan uga terdapat kelompok yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Islam; Nasionalisme 
UPAYA KANTOR SAMSAT GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Akbar, Hairil; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu peran dan fungsi kantor Samsat adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kantor Samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan permasalahan utama yaitu faktor apa yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, jenis sanksi bagi yang menunggak atau tidak membayar pajak dan bagaimana kedudukan pajak dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Kantor Samsat Gowa. Selain itu, ketersediaan loket-loket pembayaran yang belum merata sampai ketingkat desa, sehingga aksesibilitas masyarakat yang berdomisili di desa akan kesulitan jika harus ke Kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak diterapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan, termasuk sanksi tilang oleh pihak Kepolisian. Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berkeliling ke daerah untuk memungut pajak, dengan demikian dapat dimaknai bahwa pemungutan pajak bukanlah suatu kebijakan yang tertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Kata Kunci: Kantor Samsat, Kesadaran Wajib Pajak; Siyasah Syar’iyyah
TRADISI SABUNG AYAM DI KABUPATEN TANA TORAJA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Fatimah, Fatimah; Nurnaningsih, Nurnaningsih
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the Implementation of Law No. 7/1974 on the Cockfighting Tradition in Tana Toraja Regency and the benefits and Strengthening of the Cockfighting Tradition in Tana Toraja District which have no legal implications. This research uses descriptive qualitative research methods (field research). The results of this study indicate that Law Number 7 of 1974 concerning Control of Gambling has not been effectively applied in Tana Toraja Regency due to people who are not aware of the law. One of the benefits of the tradition of cockfighting in Tana Toraja Regency is helping families who carry out funeral rites (Rambu Solo ') through community contributions that come to watch cockfighting, strengthening the tradition of cockfighting that has no legal implication is through efforts to tackle crime one of which is to provide counseling to the community believes that cockfighting is an unlawful act, because a cockfight carried out now is no longer the same as a cockfight committed by the ancestors of the community first.
PROBLEMATIKA SUKSESI KEPEMIMPINAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR Albar Albar; Hamsir Hamsir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empirik dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola suksesi kepemimpinan pada Partai Persatuan Pembangunan mengacu pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai di mana pemilihan dilakukan secara langsung. Suksesi kepemimpinan diinternal Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar yang dilakukan melalui pemilihan langsung memberikan dampak positif, karena semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan bersaing menjadi pemimpin, tanpa dibatasi oleh hubungan kekerabatan.Kata Kunci: Kepemimpunan; Partai Persatuan Pembangunan; Suksesi
EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA Sandi, Sandi; Safriani, Andi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi yang keanggotaannya tidak didasarkan pada golongan, suku, ras, dan agama tertentu. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologis dan syar’i. Proses penyusun peraturan desa diawali dari usulan rancangan oleh oleh Kepala Desa Tonasa, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Tonasa dalam rapat yang melibatkan seluruh perwakilan unsur masyarakat. Usulan yang memperoleh persetujuan selanjutnya akan ditanda tangani oleh kepala desa dan diundangkan dalam lembaran desa, dan selanjutnya diajukan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi oleh tim yang tunjuk, untuk memastikan keberadaan peraturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kehendak masyarakat desa. Dalam Islam, diperbolehkan membuat aturan dengan tujuan mengatur tatanan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Desa; Peraturan Desa

Page 7 of 30 | Total Record : 299

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue