Articles
299 Documents
<![CDATA[PELESTARIAN GUNUNG BAWAKARAENG BERBASIS PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Muhammad, Rifki]]>;
<![CDATA[Padang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng berbasis penegakan hukum yang dirinci dalam 3 sub masalah, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng melalui instrumen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan faktor yang menghambat serta bagaimana telaah hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan yudiris-empirik, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, tetapi pembentukan Perda tersebut memperlihatkan political will Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng dari segi regulasi; 2) faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan peningkatan jumlah pengunjung yang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng; 3) Memelihara lingkungan hidup merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Upaya memelihara lingkungan dapat digunakan dua pendekatan yaitu maslahat mursalah dan al-‘Urf.Kata Kunci: Gunung Bawakaraeng; Pelestarian Lingkungan; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SALOBULO KABUPATEN WAJO ]]>
<![CDATA[Firdaus, Hasyim]]>;
<![CDATA[B, Halimah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi dasar bagi pemerintah (pengelola pasar) untuk menarik retribusi dari para pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, besaran, jenis, dan respon pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo terhadap kewajiban membayar retribusi. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penarikan retribusi di Pasar Salobulo dilakukan secara langsung oleh juru pungut, dan metode tersebut cukup memudahkan karena pedagang tetap melakukan aktiftas jual-beli. Terdapat dua jenis retribusi yang diterapkan di Pasar Salobulo yaitu, retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang besarannya bervariasi sesuai dengan jenis fasilitas (toko, kios, atau los) yang digunakan. Tingkat kepatuhan pegadang dalam membayar retribusi sudah cukup baik, dan kondisi tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah.Kata Kunci: Pasar Salobulo; Pedagang; Retribusi]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Muh. Aqil]]>;
<![CDATA[Padang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mencoba menganalisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dengan mengangkat beberapa permasalahan utama yaitu, bagaimana kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam pengklasifikasian antara hukum publik dan privat dan faktor yang memengaruhi serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan tidak hanya menjadi ranah kajian hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana), tetapi juga menjadi kajian hukum privat (hukum perdata) khususnya dalam hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Sistem ketenagarakerjaan di Indonesia didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal, meskipun ketersediaan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, begitupun dengan ketersediaan sumber daya modal yang terkadang masih mengandalkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Sistem ketenagakerjaan dalam hukum tata negara Islam (siyasah syar’iyyah) digolongkan sebagai kegiatan ijarah, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan sewa menyewa atau jual beli (jasa), tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan yang dapat dimanfaatkan tenaga atau keahliaannya.Kata Kunci: Siyasah Syar’iyyah; Sistem Ketenagakerjaan; Sumber Daya Manusia]]>
<![CDATA[DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA JUDICIAL REVIEW ]]>
<![CDATA[Idris, Munawara]]>;
<![CDATA[Umar, Kusnadi]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dalam memutus perkara judicial review berperan sebagai negatif legislator untuk membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai positif legislator dengan mengubah frasa dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang positif legislator serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis kemudian disimpulkan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara judicial review dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, sehingga dituntut tidak hanya memosisikan diri sebagai negatif legislator, tetapi juga sebagai positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak menimbulkan kerugian bagi pembuat undang-undang, sepanjang tujuan dari putusan yang bersifat positif legislator adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Kedepan, diharapkan adanya penguatan kelembagaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan positif legislator, sehingga akan lebih berkepastian hukum sekaligus menghindari polemik ditengah-tengah masyarakat. Kata Kunci: Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Positif Legislator]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DI PUSKESMAS SEGERI ]]>
<![CDATA[Nurul Hairat]]>;
<![CDATA[M. Gazali Suyuti]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Standar pelayanan merupakan komponen yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk pelayanan dibidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan komponen standar pelayanan di Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Dari 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang wajib disediakan, Puskesmas Segeri baru menyediakan 6 (enam) komponen atau sekitar 42%. Padahal komponen standar pelayanan merupakan kewajiban yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Segeri diantaranya keterbatasn sarana, prasarana dan fasilitas medis, obat-obatan, dan masih minimnya komponen standar pelayanan sebagai informasi bagi pengguna layanan; 3) pada prinsipnya, penilaian masyarakat atau pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Segeri sudah cukup baik, meskipun masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan, termasuk pemenuhan seluruh komponen standar pelayanan dan peningkatan peralatan medis.Kata Kunci: Standar Pelayanan; Pelayanan Publik; Puskesmas Segeri]]>
<![CDATA[TELAAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 09 TAHUN 2013 PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM ]]>
<![CDATA[Liswan, Liswan]]>;
<![CDATA[Bakri, Muammar]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The State of Indonesia is a state of law, based on the provisions of article I paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Adhering to decentralization in the administration of government, as required by article 18 paragraph (1) of the Republic of Indonesia 1945 Constitution "Unitary State" The Republic of Indonesia is divided into provincial regions and the province is divided into districts and cities, each of which has provinces, districts and cities have local governments, which are regulated by law ", regarding compulsory education programs for school-age, type This research is descriptive qualitative field research. This research was conducted to gather a number of data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, all analyze it, and attempt to theorize based on what was observed. The location of the study was conducted in Gowa Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well. The role of the local government in dealing with children who do not go to school in Gowa Regency. The local government is implementing a free education program, for the people of Gowa district.]]>
<![CDATA[FENOMENA KOLOM KOSONG PADA PILKADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Ayu Andira]]>;
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, dan secara mengejutkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dimenangkan oleh kolom kosong. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor penyebab munculnya kolom kosong dan keabsahan hasil Pilkada serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kolom kosong pada Pilkada Kota Makassar disebabkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang mendiskualifikasi pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung, sehingga menjadikan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi sebagai pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kolom kosong. Secara yuridis, penentuan pemenang pada Pilkada yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena perolehan suara dimenangkan oleh kolom kosong, maka secara otomatis Pilkada harus diulang karena kolom kosong bukan merupakan pasangan calon tetapi hanya bersifat pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Baik al-Quran maupun Hadist tidak secara spesifik mengatur mengenai kolom kosong, apalagi mekanisme pergantian kepemimpinan pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat dilakukan secara musyawarah bukan melalui pemilihan langsung.Kata Kunci: Kolom Kosong; Pilkada; Calon Tunggal]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI WARGA BINAAN LAPAS KLAS I MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arvenia TRA, Andi]]>;
<![CDATA[Mapuna, Hadi Daeng]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar pada Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penggunaan hak pilih oleh warga binaan yang sementara dalam pembatasan hak dan bagaimana konsep memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yudiridis normatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa prosedur penggunaan hak pilih oleh warga negara yang sedang menjalani masa pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berbeda dengan prosedur penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada umumnya, pihak Lapas Klas 1 Makassar telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara yang dilangsungkan dalam Lapas. Memilih pemimpin dalam Islam bukanlah sesuatu yang tertentangan dengan syariat, bahkan jauh sebelum prinsip-prinsip demokrasi modern diperkenalkan, pada masa Rasulullah dan khulafaur rasidin telah menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara demokratis yang dikenal dengan istilah ahlul halli wal’aqdi, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kata Kunci: Hak Pilih; Lapas Klas 1 Makassar; Warga Binaan]]>
<![CDATA[SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DITJEN PAJAK TERHADAP PELAKU PENUNGGAK PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA (TELAAH HUKUM ISLAM) ]]>
<![CDATA[Esar, Andi]]>;
<![CDATA[Samin, Sabri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article describes how the existence of state civil servants within the Directorate General of Taxes against perpetrators in arrears at the North Makassar Primary Tax Service Office. The main problems in this research are: 1) How is the existence of ASN against the perpetrators of tax arrears at the North Makassar Pratama Tax Office? 2) How do the state civil servants at the North Makassar Primary Tax Office handle tax arrears? This research is classified as a type of qualitative field research and uses a normative juridical approach. This research is carried out through a series of activities such as observation, interviews, and document review. The results show that the existence of state civil servants in dealing with tax arrears in KKP Pratama Makassar Utara has effective in extracting tax potential and efficiency in collecting tax. In its efforts, ASN Pajak itself has determined policy in the event of a violation of tax arrears in its collection, it must be resolved administratively. The Directorate General of Taxes also took the initiative by striving to provide educational media and information delivery that can reach all people and taxpayers appropriately and easily, so that the public and taxpayers can access information through these media.]]>
<![CDATA[GOLPUT DAN KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Nur Mayapada]]>;
<![CDATA[Nila Sastrawati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah desa, bahkan persekutuan masyarakat adat pun selalu memiliki seorang pemimpin, hal tersebut menjadikan pemimpin sebagai sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Pada sistem pemilihan langsung, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator legitimasi pemimpin yang terpilih, sementara terdapat kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih) dengan beragam alasan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana konsep golongan putih (Golput) dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sebagai salah satu instrumen demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu merupakan wadah untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Meskipun pada zaman Kenabian dan setelahnya belum dikenal istilah Golput, apalagi sistem pemilihan yang digunakan bukanlah pemilihan langsung, tetapi memilih pemimpin bukanlah perkara yang bertentangan dengan Sunnah. “Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin”. Pesan Nabi tersebut mengindikasikan pentingnya pengorganisasian umat melalui seorang pemimpin. Sehingga bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih meskipun merupakan hak, tetapi sikap tersebut bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.Kata Kunci: Golput; Pemilu; Pemimpin; Islam]]>
