cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM Haryanto, Nata; Hadadde, Abdul Wahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha milik desa, yang bertujuan untuk membangun usaha, membangun desa dalam rangka menyejahterahkan masyarakat di desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes dari perspektif hukum positif dan hukum tata negara Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa; 2) dalam konsep Siyasah Syar’iyyah, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan baitul maal, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin. Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Siyasah Syar’iyyah
PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM Hasmar, Muh. Imam; Kurniati, Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dari sudut pandang Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pustaka, sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Mejalis Permusyawaratan (MPR), yang dalam pandangan ketatanegaraan Islam dipersamakan dengan ahlul halli wal aqdi atau biasa juga disebut sebagai majelis syura’. Proses pemakzulan melalui ahlul halli wal aqdi tanpa melalui pengujian melalui lembaga judicial, dan hal yang sama terjadi pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, di mana UUD 1945 sebelum amandemen, tidak mengatur mengenai pengujian proses politik pemberhentian presiden melalui lembaga judicial. Apalagi pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji usulan DPR belum terbentuk.Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Pemakzulan; Presiden
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PENDAYAGUNAAN MINYAK BUMI Daniati, Daniati; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam QS. al-Nahl/16 ayat 13, Allah SWT mengisyaratkan bahwa berbagai hal di bumi yang salah satu diataranya yaitu minyak bumi, diciptakan oleh-Nya untuk memudahkan kehidupan umat manusia, tetapi eksploitasi minyak bumi yang tidak terkontrol juga akan mengakibatkan kerusakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitan kualitatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Peran pemerintah/negara “khīlafah” dalam penggunaan minyak bumi merupakan salah satu bentuk lain dari konkretisasi penciptaan manusia sebagai khalīfatullah, yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, disamping juga memanfaatkannya, yang salah satunya minyak bumi sebagai sumber energi. Apabila dikaitkan dengan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, maka sebagai warga-bangsa, harus mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan. Peran pemerintah dalam pendayagunaan minyak bumi dapat berupa eksplorasi dan pengolahan minyak bumi serta penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan minyak bumi dapat dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang hukumnya dapat ditetapkan oleh pemerintah “ta’zīr”.Kata Kunci: Pemerintah; Pendayagunaan: Minyak Bumi
PENGANGKATAN DAN PEMECATAN PEGAWAI HONORER DI KABUPATEN TAKALAR Nur Fajrin, Muh.; Kahfi, Ashabul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengangkatan dan pemecatan pegawai honorer di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bukan oleh Bupati Takalar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) Pertimbangan pemerintah Kabuaten Takalar dalam melakukan pemberhentian terhadap pegawai honorer adalah untuk efesiensi anggaran serta optimalisasi kinerja ASN; 3) Keberadaan tenaga honorer tidak didasari oleh perjanjian kerja, sehingga tidak ada dasar bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memenuhi hak-hak tenaga honorer sebagai pekerja.Kata Kunci: Pengangkatan; Pemecatan; Pegawai Honorer
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KAJANG Sariana Asri; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian dan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah di Kecamatan Kajang serta peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Keseluruhan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa atas tanah di Kecematan Kajang akan diupayakan melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh kepala suku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dibidang pertanahan seperti penyerobotan, tumpang tindih kepemilikan, batas tanah, dan kesalahan administrasi pada saat pencatatan atau penetapan hak milik. BPN Kabupaten Bulukumba dapat bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian secara non litigasi, selain itu, BPN juga dapat melakukan penyelesaian secara administratif jika sengketa yang ditimbul disebabkan oleh kesalahan pendataan atau penetapan.Kata Kunci: BPN Bulukumba; Hak Milik; Sengketa; Tanah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN A’MASSA Munandar, Haris; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A’massa merupakan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Desa Mallasoro Kabupaten Jeneponto secara beramai-ramai, khususnya terhadap pelaku tindak kejahatan tertentu seperti perselingkungan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meminimalisir tindakan a’massa, dan bagaimana kedudukan a’massa dalam hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan  pendekatan normatif yuridis dan pendekatan syar’i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah; 2) Masyarakat Jeneponto masih tetap mempertahankan eksistensi sanksi adat terkhusus pada delik perselingkuhan, dengan asumsi bahwa penerapan sanksi akan memberikan efek jerah supaya tindakan tersebut tidak terulang lagi; dan 3) Hukum Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri (a’massa), sebab tindakan tersebut tidak hanya membahayakan nyawa seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan delik pidana lain seperti penganiayaan bahkan pembunuhan.Kata Kunci: A’massa; Hukum Islam; Hukum Adat; Peran Pemerintah
STUDI KRITIS PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH (TELAAH SIYASAH SYAR’IAH) Ahmadi, Muh; Umar, Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            This thesis discusses a critical study of Regional Regulation on Regional Spatial Planning related to the arrangement of estate control in the Mamuju Regency amid the study of Siyasah Syar'iyyah, namely: 1. What is the concept of regional regulation on Regional Spatial Planning in Central Mamuju Regency? 2. How is the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning Regarding Plantation Area Arrangement? 3. What about Siyasah Shar'iyyah Logging on Regional Spatial Planning Regulations in Central Mamuju Regency? This type of research is classified as qualitative. There are two research data sources, primary data and secondary data. which consists of local government related to the plantation area. Furthermore, the data collection methods used are documentation, observation, and interviews, then the techniques in processing data, have several stages, namely: Clarification of data (picking data), data reduction (reducing data), editing (editing data that is wrong). Based on the research results of the Regional Regulation on Regional Spatial Layout Plan in Central Mamuju Regency on Plantation Spatial Planning, it cannot be implemented rigidly. This is possible a). A very rapid population increase that affects the supply of various needs. b). Progress and growth of the national economy and global economy which caused a lot of foreign direct investment to enter various regions of Indonesia, c). The need for physical facilities and infrastructure, both those needed by the government and the private sector, as well as the community members themselves, is something that must be understood carefully, proportionally, and in harmony with spatial planning.
PENGELOLAAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KALEBENTANG KABUPATEN TAKALAR Arisda Yanti; Rahmiati Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai wadah untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, secara umum pengelolaan BUMDes dinilai belum maksimal, hal tersebut menjadi poin menarik untuk diteliti, khususnya pengelolaan BUMDes di Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Salatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field Research), sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik disimpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaaan BUMDes sudah sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembentukannya. Akan tetapi, tidak dibisa dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaannya, sehingga masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Beberapa kelemahan dan kekurangannya diantaranya, BUMDes hanya menyasar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), tingkat pengetahuan masyarakat, kurangnya edukasi pemerintah terhadap keberadaan dan fungsi BUMDes serta keterbatasan sumber daya manusia.Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan; Kesejahteraan
PELANGGARAN HAM APARAT SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR Syam, Sri Wahyuni; Kurniati, Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan banyak pihak meragukan penegakan HAM di Indonesia, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh sipir pemasyarakatan terkadang menggunakan tindakan fisik, apabila warga binaan telah melakukan hal-hal yang sudah melewati batas kewajaran. Namun kekerasan fisik tersebut belum dapat dikualifisir sebagai pelanggaran HAM.Kata Kunci: HAM; Petugas Lapas; Warga Binaan

Page 9 of 30 | Total Record : 299

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue