cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 6   7   8   9   10 
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM Hidayat, Imam Hidayat; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian membahas mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dari dua perspektif, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan padangan Hukum Islam, dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, data diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tindak pidana pornografi bukan merupakan delik aduan, sehingga jika terjadi penyebaran konten pornografi, penyelidik dan/atau penyidik tidak perlu menunggu laporan atau aduan. Hukum Islam tidak secara langsung menyebut pornografi, tetapi status hukumnya dapat diperoleh melalui qiyas dengan berlandaskan pada nash atau hukum yang memiliki relevansi dan korelasi yang sama dengan atau mendekati substansi dari pornografi, seperti larangan melakukan hal-hal yang dapat mengarah ke perzinaan, seperti tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (khalwat), yang dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT melalui firmannya dalam QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra’/17:32, dan QS. An-Nur/24:2, sementara untuk penerapan hukumanya merupakan kewenangan ulil amri.Kata Kunci: Penyebaran; Pornografi, Hukum Islam; Undang-Undang ITE
SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO DI DESA TOSORA ABAD XV-XVII PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Esse, Indo; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Wajo khususnya pada Abad XV-XVII. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan penelitian kualitatif. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan raja Cinnotabi sampai pada masa pemerintahan Batara Wajo menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, namun karena masyarakat merasakan ketidakadilan, sikap otoriter raja dan ketidakcakapnya dalam menjalankan pemerintahan, maka gelar Batara Wajo disepakati diubah menjadi Arung Matoa, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku. Namun jika diperhatikan, pada saat kekuasaan dibawah kendali Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa ke-IV, sistem pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, hal tersebut masih diterapkan setelah pemilihan Arung Matoa baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya pemilihan Arung Matoa. Sementara dari perspektif siyasah syar’iyyah, sistem pemerintahan Kerajaan Wajo sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, meskipun hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kerajaan, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, dan adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut parewa sarak.Kata Kunci: Kerajaan Wajo Abad XV-XVII; Sistem Pemerintahan; Siyasah Syar’iyyah
PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswad, Muhammad; Sultan, Lomba; Sohrah, Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu bagaimana urgensi pengawasan warga negara asing dan bagaimana dampak atas kedatangan warga negara asing serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap keberadaan warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tetap penting dilakukan, apalagi data tahun 2018 sampai 2019 tercatat beberapa pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing, seperti overstay, ilegal entry/ilegal stay, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal. Dampak positif kedatangan warga negara asing seperti menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat didaerah wisata, sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pada prinsipnya, al-Quran tidak secara spesifik membatasi interaksi antar manusia sekalipun berbeda kewarganegaraan, karena sudah sunnatullah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling memberi manfaat, seperti yang termuat dalam QS. al-Hujurat ayat 13, tetapi hubungan yang terjalin sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif.Kata Kunci: Imigrasi; Warga Negara Asing; Pengawasan; Siyasah Syar’iyyah
TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH ATAS SENGKETA TANAH Fatmawati, Fatmawati; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa konsep Siyasah Syar’iyyah dalam penyelesaian sengketa, dilakukan dengan dua cara yaitu al-Qadha (peradilan) dan Tahkim, di mana para pihak yang bersengketa akan menunjuk langsung seorang hakam yang menjadi penegah atau perwasitan dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak, dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan proses perdamaian. Sementara jika terjadi pelanggaran terhadap larangan, maka akan menjadi kewenangan al-Qadha.Kata Kunci: Sengketa; Siyasah Syar’iyyah; Tanah
PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Asrianti Asrianti; Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan umat beragama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Soppeng telah melakukan pelbagai langkah-langkah dalam upaya memberdayakan FKUB, diantaranya dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, melibatkan FKUB proses pendirian rumah ibadah, melakukan kegiatan bersama dengan FKUB seperti dialog lintas agama, dan membentuk Dewan Penasehat yang tugasnya membantu merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta mengfasilitasi hubungan kerja antara FKUB dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang terkait lainnya seperti TNI dan Polri. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan, tugas, dan fungsi FKUB.Kata Kunci: FKUB; Kementerian Agama; Pemberdayaan
TELA’AH HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SEKS ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR Gunawan, Budi MR; Idrus, Achmad Musyahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of Islamic legal views on the free sex of minors. The main problem is that the most influential factor in changing adolescent behavior in free sex is the entry of western culture to developing countries like Indonesia, one of which is in the Bara-Barayya Makassar village. The authors formulate the following sub-problems: 1. What are the factors Causes of free sex underage children? 2. How are efforts to control free sex among minors? 3. Islamic legal theory regarding the free sex of minors.The type of research used is field research (Field Research) which is descriptive qualitative. Primary data sources are through interviews. This research contains secondary data sources of analysis through books, statutory regulations, and related theses. The approach used is juridical. and Syar'i. Furthermore, the data collection methods used are observation, interview, and documentation. Then, data processing techniques and data analysis were carried out through three stages, namely: data editing, data coding, and data analysis.The results of this study indicate that: 1) Free sex in the city of Makassar, especially underage children in the Bara-Barayya village, still really needs to do a social, religious, and direct touch from the family because the family is the place for the child's first socialization. 2) The social environment in-community and school are places of direct contact for children in socializing themselves, therefore it is necessary to strengthen understanding of religion and the foundation of self-strengthening before going directly to the community. 3) The habit of watching pornographic films and dating can lead to child-free sexual behavior.The implication of the research is that the Makassar City government or all related agencies and agencies and the surrounding community need to carry out several approach programs for minors, in this case, the sex of minors, including the need to synergize existing programs in government and in the community.
HAK IMUNITAS SAKSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siti Nurhalifah; M. Chaerul Risal
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum dan status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum, serta bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah mengenai hak imunitas saksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan terhadap saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban serta dapat menjadi landasan hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang. Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, Saksi yang terbukti memberikan keterangan atau kesaksian palsu secara sengaja dalam persidangan akan dituntut secara pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 242 KUHP, adapun hak-hak yang didapatkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Hak imunitas saksi dalam Islam termasuk bagian hifzh al-Aql, Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat sekaligus mengekspresikannya kepada seluruh umat manusia.Kata Kunci: Hak Imunitas; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Saksi
SISTEM KEKUASAAN KOMUNITAS TO LOTANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang) Novraini, Andi Ghea; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yang masih dianut, dilestarikan dan mengikat kepada pengikutnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kekuasaan yang mengatur Komunitas To Lotang dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas To Lotang di Desa Otting masih sangat menutup diri dan memiliki sistem kekuasaan sendiri yang dipimpin oleh Uwa’ sebagai pemimpin yang memiliki tendrenya masing-masing. Tendre sendiri merupakan pemimpin yang memiliki pengikut atau sesuai alirannya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu desa, bisa memiliki 6 tendre yang berbeda-beda sesuai dengan Uwa’ yang mereka ikuti alirannya. Sitem kekuasaan Uwa’ dalam komunitas Tolotang bersifat dinasti melalui garis keturunan yang dipersiapkan sebelum seorang Uwa’ meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan sistem kekuasaan dalam Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasidin di mana mekanisme pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi dipilih secara demokratis.Kata Kunci: Komunitas To Lotang; Sistem Kekuasaan; Siyasah Syar’iyyah; Uwa’
KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad, Nanang; Darussalam, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTerbentuknya Hukum Tanah Nasionaol ditandai dengan diundang-undangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria, diundangkan tanggal 24 september 1960 dalam LNRI Tahun 1960 No. 104- TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA melaksanakan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang dinyatakan pasal 2 ayat (1) UUPA, Apatalagi masih banyak kasusdi masyarakat mengenai kepemilikan tanah baik yang termasuk tanah adat dan tanah negara, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, semua menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik, perlakuan tentang kepemilikan tanah adat yang di percayai oleh masyarakat biasa harus betul di kawal oleh pemerintah untuk di segerah di legalitaskan oleh negara bilamana jika terjadi sengketa maka tidak ada pihak lagi yang akan di rugikan baik dari pihak penuntuk maupun bagi pihat tertuntut bisa menyelesaikan secara musyawarah mufakat di depan pemerintah.Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah Adat, Perspektif Hukum IslamAbstractThe establishment of the National Land Law was marked by the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, promulgated on 24 September 1960 in 1960 LNRI No. 104- TLNRI No. 2043. This law is better known as the Basic Agrarian Law (UUPA). UUPA implements article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as stated in article 2 paragraph (1) of the LoGA, Apatalagi there are still many cases in the community regarding land ownership, including customary land and state land, this type of research is descriptive qualitative field research. This research was conducted to gather a number of data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, all analyze it and attempt to theorize based on what was observed. The location of the study was conducted, Polewali Mandar Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well, the treatment of customary land ownership that is trusted by ordinary people must be properly guarded by the government to be legalized by the state if in case of a dispute there will be no other parties to be treated disadvantage both for the prosecutor and for the prosecutor, the defendant can resolve consensus in front of the government.Keywords: Ownership, Customary Land, Islamic Law Perspective
PERBEDAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN BAWASLU KOTA MAKASSAR DALAM SENGKETA PILWALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 A. Habib Amanatullah Rahdar; Sohrah Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Bawaslu Kota Makassar dan Putusan PTTUN yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar Tahun 2018 telah menimbulkan polemik dan silang pendapat ditengah-tengah masyarakat, perbedaan tersebut menarik diteliti untuk mengetahui titik perbedaan dari dua putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahana. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berpendapat bahwa Moh. Ramadhan Pomanto terbukti menggunakan kewenangannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana dan merugikan calon pasangan lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.Kata Kunci: Bawaslu; Mahkamah Agung; Pilkada Makassar; Putusan; Sengketa

Page 8 of 30 | Total Record : 299

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue