cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh Eko Nasrulloh
Contact Email
jas@unisma.ac.id
Phone
+6281334447073
Journal Mail Official
eko.nasrulloh@unisma.ac.id
Editorial Address
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27147398     DOI : 10.33474
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) is the scholarly journal that publishes original and contemporary researches and thoughts concerning with: Islamic Law Family Studies Marriage Inheritance Gender Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
STUDI NETNOGRAFI TENTANG GANGGUAN GAMOPHOBIA PADA DIABETISI TIPE-2 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khoirul Asfiyak
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i1.15722

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang gangguan gamophobia pada penyandang diabetes tipe-2 terutama berkaitan dengan faktor penyebab munculnya gamophobia dan pandangan hukum Islam mengenai fenomena gamophobia. Penelitian tentang gamophobia di Indonesia sangat sedikit dan belum ada satupun yang membahas keterkaitan antara gamophobia dengan diabetisi tipe-2.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode netnografi  yang locus penelitiannya adalah medsos berplatform grup facebook khusus membahas diabetes dan permasalahannya.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan dan psikologis para diabetsisi tipe-2 yang mengalami gangguan gamophobia tidak terkontrol dan mengalami depresi. Faktor penyebab gangguan gamophobia diabetisi tipe-2 adalah ketakutan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai suami dan kepala keluarga karena didera ketakutan penyakitnya semakin parah dan berujung komplikasi. Pada akhirnya Islam membolehkan seseorang menunda perkawinan dikarenakan adanya faktor penghambat untuk melaksanakan perkawinannya itu
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS AYAT-AYAT KORUPSI DALAM ALQUR’AN) Anang Wahyu Setiawan; Almasudah Almasudah; Hadi Nasroh
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i1.16107

Abstract

This research aims to explore Wahbah Zuhaylî 's view of the death penalty for corruptors. The focus of this research is Wahbah Zuhaylî 's interpretation in his al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj, particularly on the verses of corruption in the terms of sariqah, risywah, and khiyânah. This type of research is qualitative and library research in the field of Ulûm al-Qur'an and Ulûm al-Tafsîr. The method used is thematic analytic (al-Tahlîli al-maudhû'i). The results of this research are indicated that the sariqah, risywah, and khiyânah according to Zuhaylî  is a form of violation that is very dangerous and acted upon. The effect of corruption has more dangerous effects than murder. The law of cutting hands (qat’u al-yad) for those who are definitely guilty is a form of preventive action and learning. The death of penalty in the those three terms is not explicitly stated by him. Even so, it does not mean that it cannot be done, because it can still use the ta'zir process. With the ta'zir, the court or judge possible to increase the penalty status from qat’u al-yad into a death punishment if the conditions is fulfilled.Key words: qat’u al-yad, death penalty, sariqah, risywah, khiyânah
OTORITAS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN BARU Armi Agustar
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i1.16138

Abstract

This article is based on the authority of Ninik Mamak as a condition of marriage, in Pangkalan Baru village, Siak Hulu District, Kampar Regency. And get sanctions if you violate these customary rules. The purpose of this study was to determine the authority of Ninik Mamak as a condition of marriage. This research is a field research, and the author uses a legal anthropological approach, using structural-functional theory. The results of the research that the author obtained from Ninik Mamak's authority in establishing the law have values, norms and motives from these sanctions, looking at the elements of Ninik Mamak's leadership belonging to the extended family element, which protects the community in order to create a safe, peaceful and prosperous society. peace. Customary law applied to the community is a law that is specific to each village that adheres to it. Because, each particular region has a difference in determining a legal provision made in its territory. So, the existence of Ninik Mamak's authority as a condition for marriage in the new Pangkalan village is an obligation that must be followed by the community, because this tradition is a relic of previous ancestors who have family ties and have values, norms, from these traditional traditions. It is the purpose of the Ninik Mamak tradition as a condition for marriage in the new Pangkalan village, so that its sustainability can be maintained and not lost over time.“Artikel ini dilatar belakangi dari otoritas Ninik Mamak sebagai syarat perkawinan, di desa Pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dan mendapatkan sangsi apabila melanggar peraturan adat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui otoritas Ninik Mamak menjadi syarat pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum, menggunakan teori struktur-fungsional. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan otoritas Ninik Mamak  dalam menetapkan hukum memiliki nilai, norma dan motif dari sangsi tersebut, melihat dari unsur kepemimpinan Ninik Mamak tergolong kepada unsur kekeluargaan luas (extended family), yang mengayomi masyarakat agar menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman,damai dan tentram. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat adalah suatu hukum yang bersifat khusus pada setiap desa yang menganutnya. Karena, Setiap wilayah tertentu memiliki perbedaan dalam menentukan suatu ketentuan hukum yang dibuat pada wilayahnya. Maka, adanya otoritas Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan di desa Pangkalan baru suatu kewajiban yang wajib diikuti oleh masyarakatnya, karena tradisi ini adalah peninggalan dari nenek moyang terdahulu yang memiliki keterkaitan kekeluargaan dan memiliki nilai-nilai, norma, dari tradisi adat tersebut. Suatu tujuan adanya tradisi adat Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan di desa Pangkalan baru, agar dapat terjaga kelestariannya dan tidak hilang seiring perkembangan zaman”
LANGKAH HUKUM PENYELESAIAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BARU Khalqi, Hasnul
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.21717

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta ada suami yang tidak memberi nafkah, penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang alasan suami tidak memberikan nafkah di kecamatan Tanjung Baru, menggali dampaknya, dan melihat lang-langkah penyelesaiannya. Metode penelitian  yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, simpulan, dan verifikasi, dengan penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menjelaskan alasan suami tidak memberikan nafkah, antara lain sulitnya mencari pekerjaan, kesehatan yang kurang, usaha yang bangkrut, dan problem dengan mertua. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan suami tidak memberikan nafkah di kecamatan Tanjung Baru, menawarkan pandangan dari berbagai sumber, dan menyusun langkah yang berpotensi memberikan solusi nyata bagi masyarakat setempat. Kata Kunci: Konsep, Pembagian, Nafkah, Hukum Islam
Implikasi Religiusitas Pada Pasangan Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Aeni, Ro’yal; Ashari, Winning Son
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22510

Abstract

Menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan harapan setiap keluarga baik pasangan monogami maupun poligami. Kondisi ideal poligami sendiri yaitu poligami yang dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Namun pada realitanya tidak semua bisa menghidupkan suasana harmonis tersebut. Kebanyakan yang dilakukan oleh  pasangan poligami di masyarakat tidak sesuai dengan segala ketentuan. Sedangkan agama Islam telah menjelaskan konsep keluarga harmonis dan cara untuk meraihnya, maka dari itu keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat religiusitas seseorang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi religiusitas pada pasangan poligami terhadap keharmonisan keluarga terdiri dari implikasi intrapersonal, yaitu: Semakin rajin menuntut ilmu, tidak condong kepada perempuan selain istri, hati menjadi tenang, dan implikasi interpersonal, yaitu: Diberikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga poligami, rukunnya hubungan antar istri-istri, terciptanya hubungan yang baik antar anak. Kata kunci: Religiusitas, Poligami, Keharmonisan Keluarga.
TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMENUHI NAFKAH PADA KELUARGA NELAYAN PERSPEKTIF KHI Harmansyah Putra Sitorus; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22573

Abstract

Kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga diatur dengan tegas pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4. Suami berkewajiban memberi nafkah yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Untuk itu, suami dituntut untuk memiliki perkerjaan apa saja yang dapat menunaikan kewajiban tersebut, tidak terkecuali sebagai nelayan.Artikel ini bertujuan untuk meneliti Implementasi tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Teluk Nibung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para nelayan telah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagaimana ketentuan pada KHI Pasal 80 ayat (4). Akan tetapimemang sebagian nelayan masih memiliki penghasilan yang relatif rendah. Penghasilan mereka tergantung pada hasil melaut yang tidak menentu, terkadang mendapat banyak ikan, namun terkadang sedikit, dan juga dipengaruhi oleh cuaca. Hal ini bisa saja mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga para nelayan
Analysis of Delays in Inheritance Distribution from the Perspective of Islamic Law and Customary Law in Jebres Village, Surakarta: Analisis Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kelurahan Jebres Surakarta Husna, Lutfia Miftakhul; Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi; Pradana, Aditya Fajri Kurnia
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22585

Abstract

Inheritance is the transfer of rights to the heir's property to the heirs and is a natural process that occurs when someone dies. In practice, there are people who delay the distribution of inheritance for various reasons. This study aims to analyze the delay in the distribution of inheritance in the perspective of Islamic law and customary law in Jebres Village, Surakarta. This is considered important because although there is no text that explicitly prohibits delaying the distribution of inheritance, it may conflict with other texts. However, there are opinions that allow delays in the distribution of inheritance from the perspective of maqosyidus shari'ah, namely the existence of benefits. Traditionally, delays usually occur due to waiting for the heirs to gather or deliberately delayed and not distributed because it is believed that the strength and integrity of the household will be maintained even though the inheritance is not distributed. The research method used is qualitative, the data used is collected through interviews with families who make delays, reinforced by documentation from the parties involved and literature studies to add to the study in the research process. The results showed that the delay in the distribution of inheritance that occurred in Jebres Village was due to several factors, namely the mixing of husband and wife's assets so that it was difficult to separate, the presence of living parents, high selling prices and the main factor of lack of understanding of faraid science.
ANTARA SANKSI ADAT DAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF URF (STUDI KASUS KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Lubis, Sukron; Nasution, Muhammad Mahmud
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22646

Abstract

Sharia-regulated marriage to reconcile men and women and legitimise women in men's presence. Marriage may defend humanity and prevent religious doctrine abuses. Marriage during iddah is significant to experts. The iddah time is necessary for marriage validity, hence the result could nullify the marriage. This research uses Empirical Legal Research, or field research, which relies on interview and observation data. Legislation is empirically studied as structured behaviour in social interactions and relationships. Couples who violate customs must live by ancestral rules, which include being confronted in the traditional house with families from both sides, being tried by the village chief, hatobangon, and harajaon, being questioned about the husband's consent after marriage, facing sanctions, apologising for the violation, formalising the marriage, and possibly being expelled from the village.Despite family pressure, arranging marriages is a fasid norm since it breaches Islamic law, especially during the iddah time. Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Customs in Aceh calls expulsion from the village urf shahih because it deters, prevents dishonour, and creates a safe atmosphere
ACCOUNTABILITY OF THE MARRIAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMKAH) IN THE IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE LAW AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS Fansori, Rosihan; Anita Handayani; Suratman; Ulum, Bahrul
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22748

Abstract

This study evaluates the accountability of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in the implementation of the Marriage Law at the Office of Religious Affairs (KUA). Using a qualitative approach with a case study design, this study assesses the role of SIMKAH in improving the efficiency, accuracy, and transparency of marriage administration. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The analysis was carried out thematically, through four main stages: data reduction, coding, thematic grouping, and thematic descriptions to identify patterns related to SIMKAH accountability. The results of the study show that SIMKAH strengthens KUA's accountability by accelerating the recording process, reducing errors, and increasing access to information for related parties. However, some obstacles such as limited technology infrastructure and lack of user understanding are still challenges. This study recommends increasing training for staff and strengthening technology infrastructure to optimize the implementation of SIMKAH. These findings provide important insights for the government in developing a more accountable and transparent marriage administration system in Indonesia.
EFEKTIFITAS SANKSI CAMBUK DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWAT DI KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA Azwar Rafsan Zaini; Ishaq
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22773

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of implementing whipping sanctions to combat Jarimah Khalwat in Kutacane District, Southeast Aceh, in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. The study employs an empirical juridical method, collecting primary data through interviews with law enforcement officials, community leaders, and offenders of Jarimah Khalwat, supplemented by secondary data from various literature and related documentation. Qualitative analysis of the data provides a comprehensive overview of the effectiveness of whipping sanctions. Research findings indicate a significant decrease in Jarimah Khalwat cases in Kutacane from 2019 to 2024, suggesting that whipping sanctions effectively deter offenders. Support from local government, community leaders, and law enforcement has contributed to the successful implementation of this Qanun. Furthermore, intensive socialization and education on Sharia law have increased legal awareness among the populace, crucially reducing Jarimah Khalwat violations. However, the study identifies challenges such as societal resistance and the need for enhanced professionalism among law enforcement officials. Overall, the research concludes that the implementation of whipping sanctions in Kutacane effectively reduces Jarimah Khalwat violations but requires ongoing efforts in socialization, education, and capacity-building among law enforcement to achieve optimal outcomes. The findings aim to serve as a reference for developing Islamic criminal law policies in Aceh and other regions implementing Sharia law. .Keywords: Law Effectiveness, Jarimah Khalwat, Aceh Qanun                                                                                 Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi cambuk dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Studi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pelaku Jarimah Khalwat, serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumentasi terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi cambuk. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kasus Jarimah Khalwat di Kutacane dari tahun 2019 hingga 2024, mengindikasikan bahwa sanksi cambuk memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum turut berkontribusi dalam keberhasilan penerapan Qanun ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hukum Syariat yang intensif juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang berperan penting dalam mengurangi pelanggaran Jarimah Khalwat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti resistensi dari sebagian masyarakat dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi cambuk efektif dalam menurunkan angka pelanggaran Jarimah Khalwat, namun diperlukan upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana Islam di Aceh dan daerah lain yang menerapkan hukum Syariat. Kata kunci: Efektivitas Hukum, Jarimah Khalwat, Qanun Aceh

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) More Issue