Articles
108 Documents
PERNIKAHAN DINI DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Reza Hilmy Luayyin
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v3i2.12840
This research was motivated by the information on the number of people who had early marriages at KUA Sumberasih or marriages under the age of 19. Even though currently Indonesia is experiencing a pandemic of Covid -19. Even up to one day there can be eight weddings at once in the Gili area of Ketapang Village, Sumberasih, Probolinggo. The purpose of this study was to determine the factors that influence the occurrence of early marriage during the Covid-19 pandemic. In this study, the authors used a qualitative descriptive method. Qualitative descriptive method is a method that aims to describe the nature of something that is taking place at the time the research is carried out and examine the causes of a symptom. The data collection technique obtained by the writer through observation and interview techniques to KUA Sumberasih. The results of this study found data that during the pandemic period from March to December 2020 as many as 15 people had do early marriages, it can be seen through the data of KUA Sumberasih through the determination of the dispensation of marriage submitted to the religious court. From the basic data, it is found that there are two things behind the occurrence of early marriage during the pandemic, it is outside pregnancy of legal marriage and also to avoid both of relationship. The problems found by early marriage couples after early marriage include three things, it is  problems for the early marriage couple itself, the problems for the child of the early marriage partner, and the problems for both parents of early spouses.Keywords : Early Marriage, Problematic, Pandemic
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt
Iwannudin Iwannudin
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v3i2.13091
The study aims to determine the judges basis consideration at the Religious Court of Metro City Lampung in the Case of Marriage Dispensation Decision in the perspective of Indonesian and Islamic Law Philosophy as a relief from obligations and prohibitions for men and women who have not met the age requirements for marriage. Men reach the 19 years and women 16 years which are allowed to marry under Law No.1 of 1974 concerning Marriage. What then happened was a renewal in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. While in Islam the purpose of these rules is found in the Maqashid Syari'ah theory that the purpose of the formation of laws is for the benefit of mankind. The panel of judges is guided by Law No.1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges did not pay attention to the values stated in Law No.4 of 1979 concerning Child Welfare, TAP. No. XVII/MPR/1998. on Human Rights, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No.23 of 2002 concerning Child Protection.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP INTENSITAS PERCERAIAN, MASALAH DAN PENYELESAIANNYA
Megi Saputra
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.13833
ABSTRAKÂ Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi bagaimana Intesitas penceraian terjadi di Indonesia serta sebeb-sebab utamanya, karena sebagimana diketahui bahwa intesitas perceraian selama masa pandemi meningkat terutama di 3 provinsi teratas yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Angka intesitas perceraian meninggkat hingga angka 5%. Kondisi ini memprihatinkan karena akan berdampak bagi kehidupan berbangsa, keluarga dan anak-anak. Oleh karena itu dalam artiket ini akan ditawarkan alternatif penyelesain masalah keluarga. Tulisan ini dilakukan dengan menggali informasi dan data dari sumber Pustaka, artikel dan sumber-sumber terkait pembahasan. bertujuan untuk mengekplorasi bagaimana solusi dan penyelesaian agar perceraian dapat diminimalisir atau dihindari. Sebagai hasil dari penelitian ini penulis menawarkan tiga alternatif solusi, sebagai upaya preventif terjadinya perceraian yakni 1). Melalui prinsip-prinsip perkawinan; 2). Melalui Tujuan Perkawinan; 3). Melalui Komunikasi Keluarga.Kata Kunci : Keluarga, dampaknya pada masa Pandemi Covid-19, alternatif Penyelesaian.Â
PERANAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN TINJAUANNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT
Ulil Fauziyah;
Abd Rozaq
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.13835
Pasangan suami-istri yang ideal adalah hubungan yang didasari dengan kebersamaan untu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Hubungan yang tercipta dengan saling berbagai akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalama proses hubungan berumah tangga tidak menutupkemungkinan terjadi masalah di antaranya persoalan peran istri dalam beruma tangga. Penelitian ingin mengkaji bagaimana perspektif al-Qur’an tentang peran istri dalam rumah tangga dan tinjauannya dalam fikih munakahat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi data primer separti al-Qur’an dan pendapat para ulama, adapaun data sekundernya adalah berbagai kitab tafsir dan jurnal ilmiah. Hasil penelitiannya bahwa al-Qur’an memberikan keleluasaan dalam pembagian peran antara suami-istri sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa melampaui batas norma-norma agama dan kepatutan, sedangkan dalam tinjaun fikih munakahat ada sebagain ulama yang melarang istri untuk beraktifitas di luar, dan adapula yang membolehkan istri untuk berperan dalam ranah public di antaranya pendapat imam al-Suyuthi dan Yusuf al-Qaradhawi.
KONSEP KAFĀ’AH DAN NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA DI SYRIA
Muhajir - Muhajir;
Fitrohtul Khasanah
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.13855
Undang-undang hukum keluarga di dunia muslim telah beranjak dari fikih klasik dengan tujuan untuk membuat hukum yang diajarkan Islam agar selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan  mencoba untuk memberikan hak-haknya terhadap perempuan dalam perkawinannya agar dapat diakui. penerapan hukum keluarga di Syria mengikuti aturan hukum Turki berupa “The Ottoman Law of Family Rights.†Ketentuan kafÄ’ah bukan menjadi syarat sah tetapi dijadikan sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Kesetaraan yang dijadikan pedoman bukan hanya soal agama ataupun nasab, melainkan stara sosial, dan dalam hal nafkah kedudukan istri mendapatkan hak yang lebih besar, tidak hanya sekedar sandang, pangan maupun tempat tinggal, akan tetapi ada penambahan dari biaya kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok di zaman sekarang.
INTERPRETASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAKAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT: STUDI KASUS DI DESA MONTORNA PASONGSONGAN SUMENEP
Imam Hafas
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v3i2.13869
Polygamy is a marriage which exceeds that of a wife, which in this study has a problem against the actions of polygamy was not recorded as well as polygamy is not healthy, where the study focused on the interpretation of Islamic law and positive law against the actions of polygamy such. The coming of the problems of the actions of polygamy in the Village Montorna District Pasongsongan Sumenep originated from the presence of one of the women (widowed) that simply give more attention to that among men in the village. Look at the state of social as well as the status of existing give a little gap as well as the chance of occurrence of polygamy, but the important points in the problems related to the act of polygamy is not recorded is a marriage performed outside the applicable provisions. Of the existing problems can be studied related to basic reasons and factors that the onset of action of polygamy as well as how interpretations of Islamic law and positive law against polygamy is not recorded. This research uses qualitative method with the approach of sociological empirical theoretical as well as primary data source and secondary methods of data collection through observation, interviews and descriptive analysis as a method of data analysis as well as the flow of thinking inductive. The results in this study show that the act of polygamy is not recorded because of the reasons and factors that describe the attitude of the offender are only limited to the desires of lust and selfishness, which the perpetrators never see the will of the welfare as well as the actors who lack understanding of the importance of registration of marriage.
KENDALA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMANFAATKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
Putri Fransiska Purnama Pratiwi
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v3i2.13923
Perkembangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi oleh anak tetapi mulai bertransformasi menjadikan seorang anak sebagai kurir, mereka memanfaatkan anak-anak untuk mengelabui pihak berwajib. Terdapat kendala dalam menjerat pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika di Kalimantan Tengah yaitu terduga melarikan diri dan kurangnya bukti sehingga terduga tidak dapat diproses lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris.Kata Kunci : Kendala, pelaku, pemanfaatan anak, kurir narkoba.
PERJUANGAN PEREMPUAN INDONESIA MENGHILANGKAN DISKRIMINASI RUMAH TANGGA MELALUI JALUR POLITIK
A Fatikhul Amin Abdullah;
Muhammad Hadiatur Rahman;
Yudi Prasetyo
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.14574
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi perjuangan perempuan Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam rumah tangga melalu jalur politik. Perjuangan ini muncul karena banyaknya  kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga oleh orang-orang terdekatnya sehingga ada upaya untuk keluar dari adat dan kebiasaan yang sangat merugikan perempuan Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sehingga didapati hasil bahwa upaya yang dilakukan perempuan Indonesia disebabkan karena meningkatnya taraf pendidikan bagi kaum perempuan sehingga memunculkan kesadaran terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan dengan membentuk beberapa organisasi perempuan dengan melakukan kegiatan secara komunal untuk menyuarakan harapan kepada pemerintah untuk membuat perundang-undangan agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi perempuan Indonesia dalam menuntut hak dalam rumah tangga agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Kata Kunci: Organisasi Perempuan, Gerakan, Diskriminasi, Ordonansi/ Undang-undang.Â
STANDARISASI MAHAR NASIONAL (STUDI ANALOGI TRADISI PENETAPAN MAHAR KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN)
Ridwan Nurdin;
Mufidah Cholil;
Doktor Suwandi
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.14757
Artikel ini membahas sebuah tradisi unik tentang pemberian mahar di Indonesia, dimana pada umumnya mahar diberikan secara personal disesuaikan dengan kemampuan mempelai laki-laki. Jika mampu dan berkecukupan maka ia akan memberikan mahar yang fantastis, mewah dan banyak, sebaliknya ketika keadaan mempelai laki-laki ekonominya biasa dan pas-pasan maka maharnyapun terbilang kecil dan seadanya.Hal ini tidak berlaku disuatu daerah di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dimana mahar ditentukan oleh pemuka adat setempat yang didasarkan pada ketentuan adat setempat yakni antara 2 mayam emas sampai 8 mayam emas. dan hal ini telah berjalan sejak tahun 1978 hingga sekarang.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) yakni menelaah tradisi mahar pada sebuah tradisi disuatu daerah kemudian membandingkan dan mengaplikasikan tradisi tersebut dengan membuat simulasi atau model pemberian mahar cara baru, guna membuat sebuah terobosan solusi berskala nasional.Temuan dari penelitian ini adalah sebuah terobosan baru dalam hal penentuan mahar yakni standarisasi mahar nasional di Indonesia.Kata Kunci: Mahar, Standarisasi, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCATATAN PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH)
Hutri Rahayu Ayu Mihardi
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jas.v4i1.15388
Bahwa perkawinan selain memenuhi persyaratan dari hukum Islam, perkawinan juga harus memenuhi persyaratan dari negara berupa mencatatkan perkawinan kepada Petugas Pencatat Perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan.