cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh Eko Nasrulloh
Contact Email
jas@unisma.ac.id
Phone
+6281334447073
Journal Mail Official
eko.nasrulloh@unisma.ac.id
Editorial Address
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27147398     DOI : 10.33474
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) is the scholarly journal that publishes original and contemporary researches and thoughts concerning with: Islamic Law Family Studies Marriage Inheritance Gender Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
KETERBUKAAN INFORMASI ALOKASI DANA PEMBANGUNAN ALUN-ALUN SERDANG BEDAGAI MENURUT UU. NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Dimas Sunanta; Zulkifli Nas
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23926

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan roda utama bagi setiap daerah untuk bisa maju dan berkembang, kurang terbukanya informasi apalagi dengan ketiadaan informasi publik merupakan hal buruk yang wajib dihindari dalam suatu penerapan katatanegaraan disetiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan siyasah dusturiyah, serta penerapannya dalam konteks pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui studi lapangan dan pustaka. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian ini, keterbukaan informasi publik memiliki dasar hukum yang sangat akurat, keterkaitannya dengan daerah merupakan suatu yang wajib disampaikan oleh pemerintah dan wajib diterima oleh umum. Maka dengan ini keterbukaan informasi publik dapat memberikan satu langkah maju bagi setiap daerah ataupun negara, tetapi dengan tidak propesionalnya pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi akan mengakibatkan satu langkah mundur bagi setiap daerah.   Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Alokasi Dana, Siyasah Dusturiyah
IMPLEMENTASI PERDA KAB.ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KEC.KISARAN BARAT KEL SIDODADI) Fauzi Aldani Sinaga; Irwansyah
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelayanan di Sektor Peternakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat. Secara spesifik, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana isi normatif peraturan tersebut selaras dengan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat, menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan penelitian lapangan non-doktrinal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen-dokumen terkait peraturan dan perilaku publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. Faktor-faktor penghambat utama meliputi sosialisasi kebijakan yang lemah, pengaruh budaya lokal yang kuat, kurangnya infrastruktur pendukung, serta pengawasan dan sanksi yang minim dari pihak berwenang. Dari perspektif Fiqh Konstitusional (Hukum Islam), kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip keadilan (al-'adl), akuntabilitas (al-mas'uliyyah), dan pengawasan publik (al-hisbah). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan pendekatan sosial kontekstual.   Kata kunci: Regulasi Ternak, Implementasi Kebijakan, Siyasah Dusturiyah
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA STUDI TERHADAP HAK UPAH DAN WAKTU BEKERJA Muhammad Dzikri Al Fattah; Akmaluddin Syahputra
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) informal di Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan permenaker No. 2 Tahun 2015, serta mengkaji bentuk perlindungan yang tersedia apabila terjadi pelanggaran hak PRT.  Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun penerapan prinsip negara hukum demokratis belum optimal, dengan banyak pelanggaran HAM, termasuk terhadap PRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus serta data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Hak Asasi Manusia belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban PRT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang bertujuan melindungi PRT dianggap belum efektif dan kurang mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha konkret pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang komprehensif dan spesifik demi melindungi hak-hak PRT. Selain itu, penting adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil serta memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak PRT. Studi ini menegaskan perlunya perbaikan regulasi dan implementasi agar kesejahteraan serta keadilan sosial bagi PRT dapat tercapai secara nyata.   Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, UU Ketenagakerjaan
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MAHATO, TAMBUSAI UTARA, ROKAN HULU, RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH Andi Triadi; Sukiati
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.24012

Abstract

Pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, hingga ketimpangan distribusi pembangunan menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan infrastruktur Desa Mahato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang meliputi keadilan, musyawarah, amanah, dan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan sesuai ketentuan UU Desa dan mulai mengakomodasi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, seperti musyawarah dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketimpangan akses infrastruktur, dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta keterlambatan realisasi pembangunan akibat kendala anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman melalui Siyasah Dusturiyah perlu diperkuat agar pembangunan desa lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.   Keywords: Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang, Siyasah Dusturiyah
IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERKAIT PENGANGKUTAN BAHAN BERDEBU DAN BAHAN BERBAU BUSUK DENGAN ANGKUTAN TERBUKA Putri Nurhalizah Siregar; Syafruddin Syam
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i2.24078

Abstract

This study aims to explores the effectiveness of the implementation of Medan City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Public Order and Tranquility, particularly regarding the prohibition of transporting dusty and foul-smelling materials using open vehicles. A socio-legal approach was employed, combined with empirical fieldwork through interviews, direct observation, and analysis of both classical and contemporary literature, including principles of fiqh siyasah. The findings reveal that the enforcement of the regulation remains suboptimal. This is evidenced by the low compliance rate among transport vehicles, weak monitoring systems, and administrative sanctions that fail to produce a deterrent effect. Implementation barriers stem from structural issues such as the lack of personnel and infrastructure as well as cultural constraints, notably the low level of legal awareness among the community. From the perspective of fiqh siyasah, this situation reflects the state's failure to safeguard public welfare and a lack of actualization of the principles of hisbah, sadd al-dzari’ah, and siyasah dusturiyah. Addressing this issue requires a multi-sectoral strategy involving government entities, civil society, and religious institutions. Institutional reform, regulatory strengthening, and enhanced public education are essential components for optimizing public policy implementation grounded in Islamic values.   Keywords: Local Policy, Open Transport, Fiqih Siyasah, Legal Effectiveness   Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, terutama dalam larangan pengangkutan bahan berdebu dan berbau busuk menggunakan kendaraan terbuka. Pendekatan yuridis sosiologis ipadukan dengan metode lapangan (empiris) melalui wawancara, observasi langsung, serta telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan, termasuk prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kepatuhan teknis kendaraan pengangkut, lemahnya sistem pengawasan, serta sanksi administratif yang tidak menimbulkan efek jera. Hambatan implementatif bersumber dari persoalan struktural seperti minimnya petugas dan infrastruktur serta kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka fiqih siyasah, lemahnya pelaksanaan ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga kemaslahatan publik dan belum terwujudnya nilai hisbah, sadd al-dzari’ah, serta siyasah dusturiyah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan strategi lintas sektor dengan melibatkan elemen pemerintah, masyarakat, dan institusi keagamaan. Reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, serta peningkatan edukasi publik menjadi komponen utama dalam mengoptimalkan kebijakan publik berbasis nilai-nilai keislaman.   Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Kendaraan Terbuka, Fiqih Siyasah, Efektivitas Hukum
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Pejalan Kaki (Trotoar) Di Kota Medan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Nazhira Ghaisani; Syafruddin Syam
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i2.24079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Hak Pejalan Kaki di Kota Medan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Pasal 88 perda ini secara eksplisit menetapkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki, termasuk trotoar. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan studi kasus, teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan ketidaksesuaian antara norma dan praktik, terlihat dari maraknya pelanggaran fungsi trotoar, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin kemaslahatan publik dan menegakkan prinsip keadilan. Rekomendasi diberikan agar pemerintah memperkuat pengawasan, melibatkan partisipasi publik, serta menerapkan prinsip maslahah dan hisbah dalam pengelolaan ruang publik.
IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP PENGUTIPAN SUMBANGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Rachma Syarina Aatifa; Mhd Yadi Harahap
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i2.24106

Abstract

This study aims to examine the implementation of Medan City Regional Regulation Number 10 of 2021 regarding the collection of public donations, both those conducted with official permission and those without legal authorization. Using a normative-empirical method and a juridical-sociological approach, the research combines statutory analysis with empirical data obtained from interviews with the Social Service Office of Medan City and three legal charitable institutions: Lazpersis Foundation (Medan Sunggal), Dompet Dhuafa Muhammadiyah (Medan Tembung), and Al-Bukhari Mosque (Medan Johor). The findings show that the regulation provides a legal foundation to restrict unauthorized donation activities that tend to lack transparency and misuse public trust. In contrast, licensed institutions demonstrate accountable and lawful practices aligned with maqāṣid al-sharī‘ah, such as supporting orphans, educational scholarships, and places of worship. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, this regulation affirms the state’s responsibility to uphold public benefit (maṣlaḥah ‘āmmah) and social order through just and ethical governance. Keywords: Medan Regulation, Public Donation, Siyāsah Dustūriyyah   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap praktik pengutipan sumbangan di ruang publik, baik yang dilakukan oleh lembaga berizin maupun oleh pihak tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara di tiga kecamatan, yakni Medan Johor, Medan Tembung, dan Medan Sunggal, serta Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda ini telah efektif dalam memberikan kerangka hukum untuk membatasi praktik pengumpulan sumbangan tanpa izin yang tidak akuntabel. Lembaga seperti Yayasan Lazpersis, Dompet Dhuafa Muhammadiyah, dan Masjid Al-Bukhari telah menunjukkan tata kelola sumbangan yang sah, transparan, dan sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan peran negara dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah kemudaratan publik melalui regulasi yang adil dan maslahat. Kata Kunci: Perda Kota Medan, Pengutipan Sumbangan, Siyasah Dusturiyah
Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Pandeglang Guntur Gusti Nugraha; Amum Mahbub Ali; Fauzi Rahmat Pamula
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the phenomenon of early marriage in Pandeglang District, a region with one of the highest rates of child marriage in Banten Province, Indonesia. Rooted in socio-cultural traditions, economic hardship, and low levels of education, early marriage persists despite the revision of Indonesia's Marriage Law through Law No. 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 for both genders. Positioned at the intersection of Islamic legal norms and national law, this research explores how early marriage is legitimized or challenged through both religious and state frameworks. Using a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews with religious leaders, judges, families, and underage spouses, alongside analysis of legal documents and classical Islamic jurisprudence. The findings reveal a gap between legal norms and community practices, where dispensations granted by religious courts often undermine protective legislation. Moreover, interpretations of Islamic law that emphasize baligh (puberty) over psychological readiness contribute to the persistence of early marriage. This study highlights the urgency of contextualizing Islamic legal principles—particularly the maqāṣid al-sharī‘ah—to align with child protection standards in national law, emphasizing that legal harmonization must be supported by educational and cultural transformation at the grassroots level.   Keywords: Child Marriage, Islamic Law, Positive Law,   Abstrak Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini di Kabupaten Pandeglang, sebuah wilayah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Provinsi Banten, Indonesia. Praktik ini berlangsung karena tradisi sosial-budaya, tekanan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini berada pada titik temu antara norma hukum Islam dan hukum positif, dengan tujuan memahami bagaimana praktik pernikahan dini dilegitimasi atau ditentang oleh kedua kerangka hukum tersebut. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, hakim, keluarga, dan pasangan usia dini, serta analisis dokumen hukum dan literatur fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik masyarakat, di mana dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama sering kali melemahkan perlindungan hukum. Selain itu, penafsiran hukum Islam yang menitikberatkan pada baligh dibanding kesiapan psikologis turut memperkuat praktik ini. Penelitian ini menegaskan urgensi kontekstualisasi prinsip hukum Islam khususnya maqāṣid al-sharī‘ah, agar selaras dengan standar perlindungan anak dalam hukum nasional, serta perlunya harmonisasi hukum didukung oleh pendidikan dan transformasi budaya di tingkat akar rumput.   Kata Kunci: Pernikahan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) More Issue