cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh Eko Nasrulloh
Contact Email
jas@unisma.ac.id
Phone
+6281334447073
Journal Mail Official
eko.nasrulloh@unisma.ac.id
Editorial Address
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27147398     DOI : 10.33474
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) is the scholarly journal that publishes original and contemporary researches and thoughts concerning with: Islamic Law Family Studies Marriage Inheritance Gender Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA SUAP DALAM PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM Tiara Rahma
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilihan umum (Pemilu) dari dua perspektif hukum, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hukum pidana Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap tindak pidana suap dalam Pemilu, serta untuk menganalisis sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku suap menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 memiliki landasan yang kuat dalam menangani tindak pidana suap dalam Pemilu, dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku suap berupa pidana penjara dan denda. Dari perspektif hukum pidana Islam, suap dalam konteks Pemilu dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta integritas. Sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku suap dapat berupa hukuman ta'zir, yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau penguasa seperti denda atau penjara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam Pemilu dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, serta relevansinya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Keywords: Pemilu, Suap, Pidana, Hukum Islam
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERADA PADA ZONA MERAH ( STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL SUKARAMAI ): ( Studi Kasus Di Pasar Tradisional Sukaramai ) Yuliani Nababan; Suparmin, Sudirman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23124

Abstract

Pedagang kaki lima yang berjualan diarea zona merah adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk merujuk pada pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di daerah yang dianggap rawan atau memiliki potensi masalah seperti kemacetan, keamanan, atau sanitasi. Untuk pedagang kaki lima, beroperasi di zona merah bisa berarti menghadapi tantangan tambahan seperti penertiban dari pihak berwenang, persaingan yang ketat, atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa penegakan hukum pidana terhadap PKL yang berjualan di zona merah Pasar Tradisional Sukaramai. Studi ini juga mengevaluasi berbagai metode yang digunakan, baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum positif. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini membandingkan peraturan dan pelaksanaan hukum dengan pelanggaran zona merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah ini dilakukan melalui pendekatan administratif dan rehabilitatif, dengan sanksi yang sesuai, seperti tazir dalam hukum pidana Islam, yang diterapkan secara adil dan bijaksana. Kata kunci: penegakan hukum, pedagang kaki lima (PKL), ketertiban umum
TINJAUAN HUKUM RASISME PERSPEKTIF PIDANA ISLAM Abdul Fattah; Suparmin, Sudirman
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23125

Abstract

Tindak pidana rasisme mengacu pada karakteristik fisik yang menunjukkan perbedaan, seperti ras, bangsa, suku bangsa, warna kulit, atau rambut. Istilah rasis memiliki konotasi buruk yakni berkaitan dengan identifikasi suatu kelompok atau orang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sanksi pidana bagi pelaku rasisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka melalui berbagai referensi baik dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku tindak pidana rasisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam hukum pidana Islam karena tindakan rasisme tidak tercantum dalam nash Al-Qur’an dan tidak dalam kategori jarimah hudud maupun qishash/diyat sehingga termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Kata kunci: Hukum, Rasisme, Pidana Islam
Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128 Azaly, Alya; Muhammad Faisal Hamdani
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nusyuz suami menurut pandangan ulama kontemporer Faqihuddin Abdul Kodir dengan merujuk pada QS. an- Nisa’/4: 34 dan 128. Secara umum, istilah nusyuz lebih sering dilekatkan pada istri yang dianggap tidak patuh terhadap suaminya. Namun, Faqihuddin Abdul Kodir berusaha membuka cakrawala bahwa nusyuz juga dapat terjadi pada suami. Melalui pendekatan Mubadalah (kesalingan) menawarkan pemahaman yang lebih terbuka terkait konsep nusyuz dimana suami dapat dikatakan nusyuz apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan Faqihuddin dan analisis terhadap ayat-ayat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Faqihuddin dalam tafsir Mubadalah mampu memberikan perspektif yang setara dalam memahami relasi suami-istri, di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang “sama” dengan peran masing-masing untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep nusyuz menjadi relevan dalam membangun hubungan yang lebih setara dan adil dalam konteks pernikahan muslim kontemporer. Keywords: Nusyuz suami, Faqihuddin Abdul Kodir, Mubadalah. This study aims to examine the concept of husband's nusyuz in the view of contemporary scholar Faqihuddin Abdul Kodir by referring to QS. an-Nisa'/4: 34 and 128. In general, the term nusyuz is more often attached to wives who are considered disobedient to their husbands. However, Faqihuddin Abdul Kodir tries to open the horizon that nusyuz can also occur in husbands. Through the Mubadalah approach, he offers a more open understanding of the concept of nusyuz where the husband can be said to be nusyuz if he does not fulfill his obligations as the head of the family. This research uses a library research method with a qualitative approach to explore Faqihuddin's views and analyze the relevant verses. The results show that Faqihuddin's views in tafsir Mubadalah are able to provide an equal perspective in understanding husband-wife relations, where both parties have “equal” responsibilities with their respective roles to create justice in the household. Thus, the concept of nusyuz becomes relevant in building a more equal and fair relationship in the context of contemporary Muslim marriage. Kata kunci: Nusyuz husband, Faqihuddin Abdul Kodir, Mubjadi.
TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK MALANGKAHI DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Studi Kasus Di Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan) Fikri Alwi Nasution; Zainal Arifin Purba
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23417

Abstract

This study aims to examine the practice of malangkahi custom in Mandailing community marriage in Mampang Village, which is a tradition that prohibits younger siblings from marrying before their older siblings. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach through interviews with traditional leaders and the local community. The results show that the practice of malangkahi is still strongly applied with consequences in the form of fines or step wages (upa lakka) that must be paid to the stepped brother. The amount of the fine has no definite limit and is determined by the stepped party, usually in the form of cash, traditional cloth, and jewelry. This practice causes various negative impacts such as delayed marriage, elopement (marlojong), and pregnancy outside of marriage due to the inability to fulfill customary requirements. From the perspective of Islamic law, there is no explicit prohibition in the Qur'an or Hadith for younger siblings to marry before their elders. In conclusion, the malangkahi custom is divided into two categories: 'urf fasid' if its implementation causes harm that contradicts the principles of Islamic law and 'urf sahih' if its implementation meets the criteria of justice and the benefits of Islamic law. Kata kunci: urf, marriage, mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat malangkahi dalam pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Mampang, yaitu sebuah tradisi yang melarang adik menikah mendahului kakaknya. Penelitiaan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik malangkahi masih kuat diterapkan dengan konsekuensi berupa denda atau upah langkah (upa lakka) yang harus dibayarkan kepada kakak yang dilangkahi. Besaran denda tidak memiliki batasan pasti dan ditentukan oleh pihak yang dilangkahi, biasanya berupa uang tunai, kain adat, dan perhiasan. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti tertundanya pernikahan, kawin lari (marlojong), hingga kehamilan di luar nikah karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan adat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam,  tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis bagi adik untuk menikah mendahului yang lebih tua. Kesimpulannya, adat malangkahi terbagi  kedalam  dua kategori yaitu urf fasid jika pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan ‘urf sahih  jika pelaksanaannya memenuhi kriteria keadilan dan kemaslahatan syariat. Keywords: ‘urf, nikah, mandailing
KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Achmad Thorik; Fauzi Rahmat Pamula
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23572

Abstract

Keluarga memiliki posisi sentral dalam Islam sebagai institusi pembentuk nilai moral, spiritual, dan sosial. Konsep keluarga Sakinah yang dilandasi mawaddah dan Rahmah merupakan cita ideal dalam ajaran Islam. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pergeseran peran gender, dan pengaruh globalisasi yang sering kali mengaburkan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dari perspektif sosiologi hukum Islam serta menilai penerapannya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari literatur primer seperti Al-Qur’an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan sosiologi hukum, membandingkan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai keluarga sakinah telah diatur secara komprehensif dalam hukum Islam, realitas sosial menampakkan adanya kesenjangan implementasi. Ketidakseimbangan peran, lemahnya pemahaman agama, dan kurangnya dukungan institusional menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum keluarga Islam yang kontekstual serta penguatan nilai keagamaan dan komunikasi dalam keluarga sebagai solusi untuk membangun keluarga sakinah yang berkelanjutan. Kata kunci: Keluarga sakinah, hukum Islam, sosiologi hukum.
PENGARUH K-POP TERHADAP PREFERENSI PEMILIHAN PASANGAN HIDUP : (Studi Kasus Penggemar Boy Group NCT) Rizky Maida, Raudah Yasmin; Habibi, Ahyat
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23588

Abstract

  The K-Pop phenomenon, especially the boy group NCT, has brought significant influence on the preferences of choosing a life partner among its fans. The purpose of this study is to analyze the characteristics and images of K-Pop idols forming standards in choosing a partner and to examine the Islamic perspective on the criteria for a life partner. The research method used is a quantitative method with a survey method and semi-structured interviews to explore the experience of choosing a life partner from the perspective of NCT fans. Data were collected from 18 unmarried NCT fans aged 20–30 years through a purposive sampling technique. This research found that the majority of respondents were influenced by the personality, physical attractiveness and positive values shown by NCT members in determining the standards of a life partner. However, even though the standards set tend to be high, the majority of respondents still consider religious and moral values in the process of selecting a partner. The results of this research confirm that popular culture such as K-Pop has an impact on individual preferences in finding a partner, but this influence can be balanced by deep values, such as religion and morals.   Keywords: K-Pop; life partner preferences; NCT fans; popular culture; Islamic perspective. Abstrak Fenomena K-Pop, khususnya boy group NCT, telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap preferensi pemilihan pasangan hidup di kalangan penggemarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik dan citra idola K-Pop membentuk standar dalam memilih pasangan serta mengkaji perspektif islam mengenai kriteria pasangan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode survei dan wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman pemilihan pasangan hidup dari perspektif penggemar NCT. Data dikumpulkan dari 18 penggemar NCT berusia 20–30 tahun yang belum menikah melalui teknik purposive sampling. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas responden terpengaruh oleh kepribadian, daya tarik fisik, dan nilai-nilai positif yang ditunjukkan oleh anggota NCT dalam menentukan standar pasangan hidup. Namun, meskipun standar yang ditetapkan cenderung tinggi, sebagian besar responden tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moral dalam proses pemilihan pasangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa budaya populer seperti K Pop memiliki dampak terhadap preferensi individu dalam mencari pasangan, tetapi pengaruh ini dapat diseimbangkan dengan nilai-nilai yang mendalam, seperti agama dan akhlak. Kata kunci: K-Pop; preferensi pasangan hidup; penggemar NCT; budaya popular; perspektif islam.
PENENTUAN UANG HANTARAN BERDASARKAN STATUS BORU (ANAK PEREMPUAN) MENURUT ULAMA KAB. LABUHANBATU SELATAN (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA PINANG) Irham Wandira Akbar Hasibuan; Ibnu Radwan Siddiq Turnip
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23594

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian uang hantaran yang ditetapkan berdasarkan status boru (anak perempuan) pada masyarakat Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini juga mengkaji alasan mengapa praktik tersebut masih dipertahankan serta bagaimana pandangan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap penetapan uang hantaran tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (legal sociology approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kota Pinang dan ulama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kota Pinang masih terikat kepada adat yang sudah turun temurun dilakukan di kalangan masyarakat tersebut. Praktik uang hantaran tersebut ditentukan berdasarkan status boru (anak perempuan), dimana arti boru tersebut adalah urutan anak perempuan berdasarkan kelahiran dalam keluarganya dan tentunya seorang boru yang masih memiliki status gadis. Seperti boru sasada (anak perempuan tunggal), boru panggoaran (anak perempuan pertama), dan boru siapudan (anak perempuan terakhir). Pada dasarnya ulama menegaskan bahwa dalam ketetapan hukumnya uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) dilihat dari dua sisi, apabila uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) tersebut bertujuan untuk membantu pihak laki-laki dalam melangsungkan sebuah pesta pernikahan maka hukumnya mubah, namun apabila uang hantaran berdasarkan status boru (anak perempuan) tersebut mengakibatkan tingginya angka perzinahan dan kawin lari maka hukumnya menjadi haram.   Keywords: Uang Hantaran, Boru, Pendapat Ulama.
PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN LEMPAR BUKET BUNGA PADA WALIMATUL ‘URS DI KOTA MEDAN Syalwa Deswita; Abd. Mukhsin
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23737

Abstract

Kehadiran ulama ditengah-tengah masyarakat muslim memiliki peranan sangat penting. Ulama adalah sosok yang mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan yang luas tentang agama Islam, serta pendapatnya dapat dipercaya dan diyakini oleh masyarakat muslim. Sudut pandangnya dibutuhkan untuk menjawab permasalahan umat, apalagi yang bersinggungan dengan syari’at. Seperti, tradisi dalam pernikahan yang berkembang saat ini adalah tradisi lempar buket. Penelitian ini membahas pandangan ulama kota Medan terhadap pelaksanaan lempar buket pada walimatul ‘urs di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum boleh atau tidak pelaksanaan lempar buket pada walimatul ‘urs. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang mendalam sebagai penyempurna utama, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua pandangan hukum, yaitu hukum diperbolehkan dan ditinggalkan/ditiadakan. Dari kedua pandangan hukum tersebut, penelitian ini condong kepada hukum ditinggalkan/ditiadakan. Meskipun pelaksanaan lempar buket pada walimatul ‘urs hanya sebagai suatu hiburan, tetapi secara tegas bahwa antara haq dan bathil tidak bisa dicampuradukan. Hal ini agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Pandangan ini didasarkan bahwa pelaksanaan lempar buket dikhawatirkan mengarah pada perbuatan tasyabbuh, khurafat, mubazir, serta dapat mendatangkan mudarat
ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA WARIS Omi Try Aryani; Sainun; Lalu Muhammad Nurul Wathani
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara waris tahun 2019 di Pengadilan Agama Praya dengan fokus pada prosedur penyelesaian dan ijtihad majelis hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyelesaian gugatan yang diputus N.O, mengkaji ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gugatan N.O. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan hakim dan petugas pengadilan, observasi persidangan, dan studi dokumentasi putusan. Hasil menunjukkan dari 56 perkara waris yang masuk, 23 perkara diputus N.O menempati posisi kedua terbanyak setelah putusan gugur. Prosedur penyelesaian mengikuti alur peradilan perdata umumnya namun pertimbangan hakim lebih fokus pada aspek formal gugatan. Ijtihad majelis hakim dilakukan melalui tiga tahap sistematis: penelaahan mendalam perkara sebelum sidang, analisis fakta persidangan dan objek sengketa, serta musyawarah majelis dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian mengidentifikasi delapan faktor utama penyebab gugatan N.O: surat kuasa tidak sah, error in persona, objek sengketa tidak jelas, obscuur libel, ketidakhadiran pihak, ketidakjelasan penguasaan objek, dan ketidakrelevanan alat bukti. Secara teoritis, putusan N.O mencerminkan tension fundamental antara keadilan prosedural dan substantif, berfungsi sebagai gatekeeper mechanism untuk menjaga integritas sistem judicial. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem screening awal gugatan dan penguatan literasi hukum untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat Indonesia.   Kata kunci:  Niet Ontvankelijke Verklaard, Perkara Waris, Ijtihad Hakim, Keadilan Prosedural.

Page 10 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) More Issue