cover
Contact Name
AKBAR ALFA
Contact Email
selodang.mayang.bappeda.inhil@gmail.com
Phone
+628122742652
Journal Mail Official
selodang.mayang.bappeda.inhil@gmail.com
Editorial Address
Kantor BAPPEDA Kabuapaten Indragiri Hilir Jl. Akasia no. 1 Tembilahan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
SELODANG MAYANG
ISSN : 24427845     EISSN : 26203332     DOI : https://doi.org/10.47521/selodangmayang
Jurnal “SELODANG MAYANG” menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, tinjauan hasil-hasil penelitian, methodology dan pendekatan-pendekatan baru dalam penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi, Industri, Pembangunan Infrastruktur, Teknologi, Energi, Sosial, Budaya, Lingkungan, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Kemaritiman dan lain-lain. Tema sentral yang diutamakan adalah tentang Innovasi di bidang Infrastruktur, Ekonomi Kreatif dan DMIJ Plus Terintegrasi yang erat kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 290 Documents
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Jamri, Jamri; Muhsin, Muhsin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i3.352

Abstract

There are two legal regulation testing institutions in Indonesia that submit judicial reviews. First, to review laws against the 1945 Constitution, the authority to review them lies with the Constitutional Court. Second, testing through judicial review of statutory regulations under the law, if they conflict with the law, the authority lies with the Supreme Court. A study of legal regulations in Indonesia actually guarantees that every product of legal regulations, especially laws in Indonesia, in forming norms must not conflict with the norms contained in the constitution or the 1945 Constitution, as well as the formation of legislative regulations under the law must do not conflict with the law, where the 1945 Constitution itself has been placed in the highest position in statutory regulations. Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan.
INDEKS KEPUASAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 Alfassa, Achmad Isya; Alfa, Akbar; Susanto, Bayu Fajar; Rosmiar, Rosmiar
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i3.353

Abstract

Based on the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 14 of 2017 concerning Guidelines for Preparing Community Satisfaction Surveys for Public Service Organizing Units and Regional Medium Term Development Plan Documents (RPJMD) for Indragiri Hilir Regency for 2018-2023 which have been stipulated in Regional Regulation Number 10 In 2019, placing infrastructure and a sense of security as a development mission in an effort to achieve the vision of Indragiri Hilir Regency "INHIL PROPERTY THAT IS MORE ADVANCED, WONDERFUL AND Dignified" in 2023. The Infrastructure Service Satisfaction Index (IKLI) is a measure used to measure the level of user satisfaction with infrastructure services that are available. This index is usually calculated by measuring the level of dissatisfaction or satisfaction felt by users with the services available. Users are surveyed to identify their level of satisfaction with the available infrastructure services. In general, the infrastructure service satisfaction index value for 2022 is 65.02. Based on the table of Perception Value, Interval Value, Conversion Interval Value, Service Quality, and Service Unit Performance in Permenpan-RB 14/2017, it can be seen that the sense of security index is MEDIUM for 2022. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 menempatkan Infrastruktur dan rasa aman sebagai Misi Pembangunan dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Indragiri Hilir “KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT” tahun 2023 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. Indeks ini biasanya dihitung dengan mengukur tingkat ketidakpuasan atau kepuasan yang dirasakan oleh pengguna terhadap layanan yang tersedia. Pengguna disurvei untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan mereka dengan layanan infrastruktur yang tersedia. Secara umum, nilai Indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2022 adalah 65.02. Berdasarkan table Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Permenpan-RB 14/2017, dapat diketahui bahwa Indeks rasa aman adalah SEDANG untuk tahun 2022.
PERANAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC) BERBAHAN DASAR LIMBAH SABUT KELAPA DAN SABUT PINANG DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAH GAMBUT Sari, Intan; Maryani, Anis Tatik; Sa'ad, Asmadi; Irianto, Irianto
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i3.354

Abstract

Peat soil is an alternative land for agricultural cultivation and food security areas in the future because fertile land is no longer available due to the conversion of agricultural land to non-agricultural land, while peatland is still widely available. However, for use as agricultural land, peat soil has many obstacles such as acid soil and low availability of macro and micronutrients, so nutrients must be added. Currently, farmers are faced with the problem of increasingly expensive and scarce fertilizers. On the one hand, around agricultural land, there is a lot of agricultural waste that is abundant and not utilized, so it becomes waste. Coconut coir and areca nut are agricultural wastes that are mostly wasted on peatlands. This study aims to determine the role of Palma waste POC in increasing the productivity of peat soil. The method used in this writing is a literature review, namely by collecting various kinds of literature related to the research topic, then conducting a literature review and reviewing the literature with relevant discussions. The results of the study revealed that POC of coconut coir and areca nut can be used as POC. Tanah gambut merupakan lahan alternatif untuk budidaya pertanian dan kawasan ketahanan pangan di masa depan karena lahan subur sudah tidak tersedia lagi akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sementara lahan gambut masih tersedia luas. Akan tetapi untuk pemanfaatan sebagai lahan pertanian, tanah gambut mempunyai banyak kendala seperti tanah masam dan rendahnya ketersediaan unsur hara makro dan mikro sehingga harus dilakukan penambahan hara. Saat ini, petani dihadapkan pada permasalahan pupuk yang semakin mahal dan langka, di satu sisi di sekitar lahan pertanian banyak limbah pertanian yang tersedia melimpah dan tidak termanfaatkan sehingga menjadi sampah. Sabut kelapa dan sabut pinang merupakan limbah pertanian yang banyak terbuang di lahan gambut. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peranan POC limbah Palma dalam meningkatkan Produktivitas tanah gambut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur review yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian melakukan penelaahan literatur serta mereview literatur dengan pembahasan yang relevan. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa POC sabut kelapa dan sabut pinang dapat dimanfaatkan sebagai POC.
IMPLEMENTASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL PADA KANTOR BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU Anjelica, Fairus Wafiq; Purba, Khairunsyah; Dalimunthe, Nurmaini
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.355

Abstract

This study aims to determine the application of Electronic Government "SI DILAN" in the management of financial accountability reports at the BAPPEDA Office of Indragiri Hulu Regency, Riau. The method used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews with selected key informants, namely the Head of BAPPEDA as the person in charge, the main admin as the originator of the application, and the admin of each field at BAPPEDA Indragiri Hulu district. The results of this study explain that the "SI DILAN" application is considered to be helpful in managing the Financial Accountability Report at BAPPEDA Indragiri Hulu Regency. However, in its implementation, there are still obstacles and obstacles such as weak employee responsibility and not optimal infrastructure to support the implementation of digital-based accountability reports. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Electronic Government “SI DILAN” dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif, dengan tehnik pengambilan data melalui wawancara terhadap key informan terpilih yaitu Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab, admin utama sebagai pencetus aplikasi, dan admin setiap bidang pada BAPPEDA kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi “SI DILAN” dinilai membantu dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala dan hambatan seperti lemah responsibilitas pegawai dan belum maksimalnya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan laporan pertanggungjawaban berbasis digital .
ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN EMBUNG SERBAGUNA KALEPADANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BAKU PENDUDUK KECAMATAN BONTOHARU Tambaru, Tambaru
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.358

Abstract

The problem of the availability of raw water is also faced by residents in the Bontoharu District, Selayar Islands Regency. Even though the area has adequate water sources (surface water, river water, underground water, and springs), the problem is how to optimally capture and distribute water from these water sources so that it can be used by residents. Facilities and infrastructure in the raw water supply system such as broncaptering, public service tanks, and pressure relief tanks need to be designed and built so that people can meet their water needs without having to bother taking it directly to water sources which are sometimes very difficult to reach. In preparing the Design Review for the Development of the Kalepadang Multipurpose Reservoir, Kec. Bontoharu. This Methodology of Work Implementation is Preliminary Survey and Investigation, Data Collection, Hydrological Analysis, Reservoir Construction Planning, and Reservoir Construction Stability. Budget Plan. Activities carried out to achieve the goal of community service include an Analysis of the Capacity of a Multipurpose Reservoir as a Reference for the Development of Standard Water Infrastructure to Meet the Water Needs of the Local Population Masalah ketersediaan air baku ini juga dihadapi oleh penduduk di wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun wilayah tersebut memiliki sumber air (air permukaan, air sungai, air bawah tanah dan mata air) yang cukup memadai, namun yang menjadi kendala adalah bagaimana cara menangkap dan menyalurkan air dari sumber air tersebut secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Sarana dan prasarana dalam sistem penyediaan air baku seperti broncaptering, bak pelayanan umum dan bak pelepas tekan yang perlu didesain dan dibangun agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air tanpa harus bersusah payah mengambil langsung ke sumber air yang terkadang sangat sulit dijangkau. Dalam penyusunan Review Desain Pembangunan Embung Serbaguna Kalepadang Kec. Bontoharu. ini Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan adalah Survey dan investigasi pendahuluan, Pengumpulan data, Analisis hidrologi, Perencanaan konstruksi embung, Stabilitas konstruksi embung dam Rancangan Anggaran Biaya. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat melakukan Analisis Kapasitas Tampungan Embung Serbaguna Sebagai Acuan Pembangunan Prasarana Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Penduduk Setempat.
ANALISIS PONDASI BORED PILE PADA JEMBATAN AEK PEA RIHIT DI KABUPATEN TAPANULI UTARA Sihombing, Hakim Armando Benny; Hermansyah, Hermansyah; Suranto, Suranto; Hutauruk, Denny Meisandy
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.360

Abstract

Pile foundations are used for buildings where the firm soil is located at a considerable depth. This type of foundation is often employed in the construction of tall buildings (high-rise buildings) that bear exceptionally heavy loads. Before undertaking any construction project, the first on-site task is foundation work (substructure). The foundation is a crucial element in civil engineering because it is responsible for supporting and carrying the load imposed by the upper structure, namely the structural load. The aim of this study is to calculate the bearing capacity of bored piles based on the results of soil investigation and to assess the settlement that occurs in bored piles. The calculation of the bearing capacity of bored piles is performed using the Meyerhoff method, and the settlement of bored piles is calculated using the Vesic method. According to the soil investigation data, the calculated bearing capacity of the bored pile is 426.86 tons, with an allowable bearing capacity of 138.52 tons. The planning of pile foundations also takes into account the magnitude of pile settlement. The settlement of a single pile is 0.02m, and the allowable settlement is 0.05m. Pondasi tiang dipergunakan untuk bangunan dimana tanah kerasnya berada pada posisi yang cukup dalam. Jenis pondasi ini juga sering digunakan untuk konstruksi bangunan tinggi (high risebuilding) yang memikul beban yang sangat besar. Sebelum melaksanakan suatu pembangunan konstruksi yang pertama dikerjakan dilapangan adalah pekerjaan pondasi (struktur bawah). Pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil, karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja diatasnya yaitu beban konstruksi atas. Tujuan dari Penelitian ini untuk menghitung daya dukung bored pile dari hasil sondir dan menghitung penurunan yang terjadi pada bored pile. Pada perhitungan daya dukung bored pile dilakukan dengan menggunakan metode Meyerhoff dan untuk perhitungan penurunan bore pile dilakukan dengan menggunakan metode Vesic. Berdasarkan data sondir hasil perhitungan daya dukung bore pile sebesar 426.86 ton dengan besar daya dukung ijinnya 138.52 ton. Analisis pondasi tiang juga memperhitungkan besar penurunan tiang. Penurunan tiang tunggal sebesar 0.02m dan penurunan tiang yang diijinkan sebesar 0.05m.
PERUBAHAN SIFAT KIMIA DAN POPULASI MIKROBILOGI SELAMA FERMENTASI Rujiah, Rujiah; Apriyanto, Mulono; Alfa, Akbar
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.361

Abstract

This study aims to determine changes in chemical properties in the fermentation of dried cocoa beans. Sun-dried cocoa beans obtained from farmers have a non-uniform moisture content. In order to minimize fermentation failure, dry cocoa beans are obtained by drying fresh cocoa beans using a dryer cabinet with previously conditioned temperatures such as drying with sunlight, and each sugar content is determined. Fermentation experiments of dried cocoa beans were carried out fermentation in fermentation containers with a number of beans of 150 grams per container. Before fermenting, dry cocoa beans are rehydrated so that the moisture content is close to fresh beans, then dried cocoa beans are incubated for six days without being turned over during fermentation. Each treatment was repeated three times and observed every 24 hours to 120 hours. The results showed that chemical and physical changes increased according to SNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sifat kimia pada fermentasi biji kakao kering jemur. Biji kakao kering jemur yang diperoleh dari petani memiliki kadar air yang tidak seragam. Guna menimalkan kegagalan fermentasi maka biji kakao kering jemur diperoleh melalui pengeringan biji kakao segar menggunakan kabinet dryer dengan sebelumnya dikondisikan pada suhu seperti pengeringan dengan sinar matahari, dan masing ditentukan kadar gula reduksinya. Percobaan fermentasi biji kakao kering dilakukan fermentasi pada wadah fermentasi dengan jumlah biji 150 gram setiap wadah. Sebelum difermentasi terlebih dahulu biji kakao kering jemur di rehidrasi agar didapat kadar air mendekati biji segar, kemudian biji kakao kering jemur diinkubasi selama enam hari dan tanpa dibalik selama fermentasi. Setiap perlakuan diulangi tiga kali dan diamati tiap 24 jam sampai 120 jam. Hasil penelitian menunjukan perubahan kimia dan fisik mengalami peningkatan sesuai SNI.
KAJIAN AKADEMIK DARI SUDUT LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR wahyuni, Fitri; Wandi, Wandi; Muhsin, Muhsin; Syarifuddin, Syarifuddin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.362

Abstract

One of the Government Affairs which falls under the authority of the Regional Government is to carry out Mandatory Government Affairs which are not related to Basic Services, namely Investment as regulated in Article 12 paragraph (2) point I of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. To encourage community and private sector participation, Regional Government administrators can provide incentives and/or facilities to the community and/or investors as regulated in Regional Regulations (PERDA). Drafting regional regulations must begin with conducting academic studies from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is normative legal research by collecting secondary data which is analyzed using the concept of deductive logic. Academic studies from the philosophical basis of the formation of this Regional Regulation are in order to create a prosperous society as the state's goal in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through investment instruments. From a sociological point of view, the formation of this Draft Regional Regulation means that there is a lot of regional potential that can be offered to investors or the public if they want to invest their capital or carry out business activities. However, attracting the interest of investors or the public requires extra efforts, such as through providing incentives or providing various business conveniences. From a juridical point of view, the formation of this Draft Regional Regulation is to carry out the mandate as well as freedom from higher regulations such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its amendments, and Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Providing Incentives and Facilitation of Investment in the Regions. which gives authority to regions to be creative and provide solutions in attracting investment to their regions to support development and improve community welfare. Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah dimulai dengan melakukan kajian akademik dari aspek Filosifis, sosiologis dan yuridis. Penelitian ini merupkan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data secara sekunder yang dianlisis dengan konsep logika deduktif. Kajian akademik dari sudut landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Dari sudut sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Dari sudut yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
POTENSI PENGEMBANGAN BUDIDAYA KEPITING BAKAU (SCYLLA SERRATA) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syah, Shinta Utiya; Riza, Subkhan
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.365

Abstract

Indragiri Hilir Regency also has quite a large crab cultivation potential. The potential for crab cultivation fishery land reaches 14,500.00 Ha, but it has not yet been utilized optimally. This research aims to: (1) determine the potential of the aquaculture sector in Indragiri Hilir Regency, (2) determine aquaculture commodities in Indragiri Hilir Regency, and (3) determine the technology for cultivating mud crabs (Scylla serrata). This research uses a descriptive research approach. Primary data collection was carried out using participant observation methods, in-depth interviews, questionnaires, and FGD (focus group discussions), as well as in situ and ex situ measurements of water and soil quality parameters. The data was analyzed using Shift share analysis, LQ analysis, Agglomeration analysis and Specialization analysis, as well as descriptive analysis. Indragiri Hilir Regency has a potential area of fishery cultivation reaching 35,195.89 ha, but only 1,515.00 ha (4.30%) has been utilized. The contribution of the fisheries sector to the GDP of Indragiri Hilir Regency in 2013 - 2017 averaged 20.84%. The fisheries sector is the base sector in Indragiri Hilir Regency. The fisheries sector is classified as a specialized business in Indragiri Hilir Regency so it has a competitive advantage. The leading commodity in the aquaculture sector in Indragiri Hilir Regency is Mud Crab (Scylla serrata). Based on water quality measurements, it shows that the main parameters of water quality at the research location are in accordance with the mud crab habitat quality index Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki potensi budidaya kepiting yang cukup besar. Potensi lahan perikanan budidaya kepiting mencapai 14.500,00 Ha, namun belum belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui potensi sektor perikanan budidaya di Kabupaten Indragiri Hilir, (2) menentukan komoditas perikanan budidaya di Indragiri Hilir, dan (3) mengetahui teknologi budidaya kepiting bakau (Scylla serrata). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metoda participant observation, wawancara mendalam, kuesioner, dan FGD (focus group discussion), serta pengukuran secara in situ dan ex situ terhadap parameter kualitas air dan tanah. Data dianaisis dengan analisis shift share, analisis LQ, analisis Aglomerasi dan analisis Spesialisasi, serta analisis secara deskriptif. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi luas lahan budidaya perikanan mencapai 35.195,89 ha, namun baru dimanfaatkan sebesaar 1.515,00 ha (4,30%). Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2013 – 2017 rata-rata sebesar 20,84%. Sektor perikanan merupakan sektor basis di Kabupaten Indragiri Hilir. Sektor perikanan tergolong usaha tersepesialisasi di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga memiliki keunggulan kompetitif. Komoditas unggulan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kepiting Bakau (Scylla serrata). Berdasarkan pengukuran kualitas perairan menunjukkan bahwa parameter utama kualitas air pada lokasi penelitian sesuai dengan indeks kualitas habitat kepiting bakau.
ANALISIS SENTIMEN MEDIA ONLINE PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR: TINJAUAN MEDIA DIGITAL TERHADAP MISI PEMBANGUNAN Kinanda, Rezky; Rosliana, Rosliana; Sudeska, Endy; Taher, Syafrizal; Alfa, Akbar
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i2.368

Abstract

In the current digital era, the vision and mission of a region's development is an important basis for local governments in determining development priorities and policy direction. This research aims to analyze the extent to which development fulfillment in Indragiri Hilir Regency is in accordance with the established vision and mission, as well as evaluate the community's response to the development program. The research method uses digital media content analysis related to the development of Indragiri Hilir Regency. Through this approach, we analyze content contained in digital media such as news websites, social networks, and other online platforms to understand how the development vision and mission are reflected and responded to by society. The results of the analysis show significant support from online media for government efforts to realize development goals. The majority of development missions receive positive appreciation from the media, although there are still some negative sentiments that need to be taken into account. Recommendations for improving the implementation of the vision and mission include strengthening communication and coordination between various stakeholders, in-depth evaluation of development programs, and more effective use of digital media to convey information to the public. It is hoped that by implementing these recommendations, Indragiri Hilir Regency can be more successful in achieving the development vision and mission that has been set, as well as getting wider support from the community and media in the sustainable development process Pada era digital saat ini, visi dan misi pembangunan sebuah wilayah menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi respons masyarakat terhadap program pembangunan tersebut. Metode penelitian menggunakan analisis konten media digital terkait dengan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui pendekatan ini, kami menganalisis konten-konten yang terdapat dalam media digital seperti situs web berita, jejaring sosial, dan platform online lainnya untuk memahami bagaimana visi dan misi pembangunan tercermin dan direspons oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan dukungan signifikan dari media online terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Mayoritas misi pembangunan mendapatkan apresiasi positif dari media, meskipun masih terdapat beberapa sentimen negatif yang perlu diperhatikan. Rekomendasi untuk peningkatan implementasi visi dan misi meliputi penguatan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, evaluasi mendalam terhadap program-program pembangunan, dan penggunaan media digital yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Diharapkan dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, Kabupaten Indragiri Hilir dapat lebih berhasil dalam mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, serta mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat dan media dalam proses pembangunan yang berkelanjutan