cover
Contact Name
Muhammad Ridwan Lubis
Contact Email
lppm.ypiti@gmail.com
Phone
+6287877390007
Journal Mail Official
lppm.ypiti@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ampera Pasar 6 Batang Jambu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah METADATA
ISSN : -     EISSN : 27237737     DOI : 10.10101
for aims to serve as a medium of information and exchange of scientific articles between teaching staff, alumni, students, practitioners and observers of science in education, Sains, Social, Technology and Humaniora. Focus ans Scope : Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora. Jurnal Ilmiah Metadata editor receives scientific articles of empirical research and theoretical studies related to Education, Management, Law, Sains, Social, Technology and Humaniora sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 278 Documents
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn) Rekman Sinaga; Nelvitia Purba; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa adalah pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menurut putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg) Reza Nurul Ichsan; Marzuki Marzuki; Nelvetia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana kejahatan umumnya, tapi berdampak lebih luas semisal menimbulkan kerugian Lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
ANALISIS YURIDIS PERANAN TIM JATANRAS ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN UANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG RUPIAH Siswandi Perwira Negara Siregar; Muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemalsuan uang sangat berdampak dengan ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem pembayaran membuat masyarakat umum ragu dalam menerima uang tunai dalam transanksi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan uang sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP. Hambatan pemberantasan peredaran uang palsu adalah masyarakat kurang konstruksif dalam merespon uang palsu, kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum, korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu, faktor perekonomian faktor lingkungan
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN TERHADAP PEMBAYARAN JASA ANGKUT TANDAN BUAH SAWIT (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn Siti Mirzani Hapsari; Marzuki Marzuki; Marlina Marlina
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Sofian Teojui Buulolo; Didik Miroharjo; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik, terbatasnya sarana dan pra sarana penagakan hukum, pelaku menggunakan akun atau identitas palsu, Upaya mengatasinya adalah sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media Pemberatan sanksi pidana, pemblokiran situs media sosial.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp) Suyadi Suyadi; Muhammad Yamin Lubis; Nelvetia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan terhadap nyawa (homicide) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. adalah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt) Tedi Irawan; Muhammad Yamin Lubis; Nelvetia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020) Wibi Eka Prabowo; Muhammad Yamin Lubis; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penjatuhan pidana minimum/maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (legal juctice),
PERANAN KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA Zulfitriadi Zulfitriadi; Marzuki Marzuki; Didik Miroharjo
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba jenis shabu-shabu di kota Langsa adalah memberikan informasi/laporan akan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya mengaktifkan kembali kearifan lokal berupa kebijaksanaan, petuah-petuah, nasehat dari budaya lama yang masih diikuti sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkotika.
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN NILAI BERBASIS WEB PADA SD NEGERI DUREN JAYA 6 Dewi Estri Jayanti Harahap; Bambang Subana; Shalahuddin Raihan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk penilaian oleh SD Negeri Duren Jaya 6 Kota Bekasi yang masih menggunakan cara manual dalam menambahkan hasil pembelajaran Siswa – Siswi kedalam buku nilai. kedalam buku penilaian serta memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu peneliti bermaksud membuat sistem informasi pengelolaan nilai siswa berbasis web yang dimana dapat mempermudah para guru dalam menjalankan tugasnya untuk menilain hasil pembelajaran.Dalam penelitian yang direncanakan menggunakan bahasa pemograman HTML, PHP, CSS dan untuk database peneliti menggunakan software Open Source PHPMyAdmin. Metodelogi pengembangan aplikasi yang digunakan oleh peneliti adalah metode SDLC (System Develop Life Cycle ) dengan model proses waterfall, yaitu: 1) Analisis Kebutuhan, 2) Desain, 3) Pengodean, dan 4) Pengujian. Hasil dari penelitian ini sistem dapat digunakan dan diterapkan untuk menunjang hasil penilaian serta dapat memfasilitasi guru dan siswa, selain itu siswa dapat mengakses hasil nilai pembelajaran dengan aplikasi pengeloaan nilai berbasis web