cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 52   53   54   55   56 
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PERBUATAN WANPRESTASI KLAIM ASURANSI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 182/PDT.G/2020/PN YYK) Halim Al Hafizh; Komang Febrinayanti Dantes; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60319

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul pada penggugat dan tergugat dalam kasus wanprestasi pembayaran klaim pada perjanjian polis asuransi pada putusan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, (2) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhukum atas putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tergugat wanprestasi dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku namun penggugat tidak mendapat jaminan apabila dikemudian hari tergugat memiliki itikad buruk dalam pelaksanaan putusan pengadilan. (2) Pelaksanaan ganti rugi terhukum dapat dimulai pada saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap, namun jika terhukum memiliki itikad tidak baik dalam pelaksanakan putusan pengadilan maka pemenang dalam persidangan dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN I Kadek Maheni; Ketut Sudiatmaka; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetepan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran. (2) Untuk Mengetahui secara yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim memberikan izin untuk mendapatkan penetapan permohonan pemohon Lisa dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinan adalah sah dalam agama dan kepercayaan yang sudah berlangsung kurang lebih 15 Tahun, Pemohon dan suami pemohon sudah memiliki 4 orang anak, pemohon adalah domisili asli Medan, jika hakim tidak memberikan penetapan izin maka akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena tidak memiliki akta perkawinan. (2) Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Hakim tidak memberikan sanksi yang tertulis pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal 4 menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan”
PERJANJIAN NOMINEE DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr) Lughelsa Wiliang Nisandra; Komang Febrinayanti Dantes; I Wayan Lasmawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60321

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui kepastian hukum dari akta notariil dalam perjanjian nominee terhadap hak milik atas tanah di Indonesia, serta (2) menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum perjanjian nominee berdasarkan studi putusan nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode hermeneutik yakni dengan menginterpretasi teks yuridik dan mengabstraksikan secara jelas mengenai penerapannya di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tidak terdapat kepastian hukum dalam praktik perjanjian nominee yang dituangkan dalam bentuk akta notariil karena didalamnya mengandung unsur dualisme kepemilikan terhadap tanah dalam objek perjanjian, serta (2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian nominee dalam bentuk akta notariil terhadap status hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) karena gugatan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak nominee kedalam pihak dalam gugatan yang diajukan sehingga turut membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UMUM MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Nur Widyas Junior Timbeng; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60322

Abstract

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa (1) implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil peneltian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Singaraja telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan namun asas cepat belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang waktu penyelesaiannya melebihi 5 (lima) bulan sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sebagian besar meliputi perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan (2) Pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari internal pengadilan dan eksternal dari pihak yang berperkara. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas.
PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG) Ketut Sinta Suryaningsih; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar bersarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) mengetahui dan menganalisis terkait dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah prebekel Desa adat banjar, prajuru adat dan masyarakat adat desa banjar. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan sedarah di desa adat banjar biasa dilakukan secara turun temurun dan bahkan telah menjadi budaya, yang menyebabkan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan tentang larangan perkawinan sedarah belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya larangan mengenai perkawinan sedarah, tidak diperhatikan adanya awig-awing atau peraturan adat oleh masyarakat adat banjar, kurang tegasnya prajuru adat desa banjar dan kuatnya keyakinan masyarakat akan dresta kula, yaitu hukum keluarga adat yang memberikan persetujuan. (2) Terdapat dampak yang signifikan dirasakan oleh beberapa masyarakat akibat adanya perkawinan sedarah yaitu adanya dampak sosial kultural yaitu masyarakat yang melangsungkan perkawinan sedarah cendrung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik atau lahir tidak sempurna dan bahkan yang paling fatal adalah anak mati saat dilahirkan.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MPD BALI/X/2010 TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG Komang Dewi Suryaningrat; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan (2) Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (3) Upaya yang dilakukan Oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi Hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskrptif kualitatif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Prebekel Desa Adat Banjar Tegha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat adat Desa Banjar Tegeha. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Banjar Tegeha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik Observasi dan Teknik wewancara (interview) Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Prebekel Desa Adat Banjar Tegeha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal atau lempeng kapurusa (laki-laki) dan Desa Banjar Tegeha sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) Belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan patrilineal (lempeng kapurusa) yang sangat mengakar tumbuh di Desa Banjar Tegeha serta Masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang ada berdasarkan awig-awig desa adat. (3) Adapun Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan, menyatukan pendapat dan merubah pola pikir pada masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha.
Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR. Bhalqis N Firmansyah; Ni Ketut Sari Adnyani; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr; (2) status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventarisasi bahan hukum dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara;(2) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.
URGENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN SECARA VIRTUAL PADA MASA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TIANYAR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM) I Gusti Ayu Pramita Agastyari; Ketut Sudiatmaka; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) proses pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (2) keabsahan pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (3) urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, wawancara, dan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis sampel purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual dilakukan sesuai dengan Hukum Adat Bali serta tradisi di Desa Adat Tianyar melalui proses mepadik yang diimplementasikan dalam tingkatan kanistaning nista yakni berdasarkan upacara mabyakaon, mebyakala, mejati piuning, dan mepamit; (2) Pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual dari perspektif Hukum Adat Bali dinyatakan sah; (3) Urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual pada masa Covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali, yang diimplementasikan melalui video teleconference secara real time menggunakan saluran internet dan aplikasi pendukung yaitu zoom meeting dilaksanakan layaknya secara langsung.
ASESMEN TERPADU OLEH BNN PROVINSI BALI DALAM PENENTUAN STATUS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kadek Vrischika Sani Purnama; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60327

Abstract

Penelitian dilakukan guna, (1) mengetahui analisa terkait mekanisme asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian berlangsung di Kota Denpasar yang berlokasi di BNN Provinsi Bali. Studi dokumenter, observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu non-probability sampling dengan penetapan sampel menggunakan teknik purposive sampling disertai teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Penelitian menghasilkan (1) mekanisme asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) meliputi dua tim yaitu tim hukum dan tim medis, kedua tim tersebut memiliki perannya masing-masing diantaranya, tim hukum menjalankan mekanisme asesmen hukum dengan menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan, dan tim medis melakukan mekanisme dengan menganalisa faktor medis yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, (2) tolak ukur dalam penentuan status pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pada tim medis berpedoman kepada aspek hukum seperti aturan hukum terkait yang berlaku, track record crime yang diterdapat pada data base yang dimiliki oleh Polri dan BNN, sedangkan tim medis lebih berpedoman kepada faktor medis, seperti diagnosa pemakain, dan wawancara psikologis.
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG Putu Pipit Pricellia Eka Putri; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60328

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji serta menganalisis pertimbangan jaksa dalam hal melakukan tuntutan atas tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dekriptif-preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu non probability sampling yang jenisnya purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diimplementasikan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng meski dilakukan saat pandemi; (2) Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ini mempertimbangkan tidak memberikan pidana mati karena atas dasar HAM dan terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara.

Page 54 of 60 | Total Record : 592

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue