cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 54   55   56   57   58 
SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG Putu Agus Rio Krisnawan; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93192

Abstract

Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng dan mengkaji hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten0Buleleng. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0empiris, khususnya pendekatan penelitian0deskriptif. Sumber daya hukum0primer, bahan hukum0sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sumber data dan data yang digunakan, yang masing-masing terdiri dari data primer0dan sekunder. Analisis dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara adalah beberapa0teknik pengumpulan0data yang digunakan. Untuk pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel nonprobabilitas digunakan, sementara pengambilan sampel purposive dan snowball digunakan untuk memilih subjek. Data juga dikumpulkan, diproses, dan dievaluasi secara kualitatif. Temuan menunjukan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai 0Undang-Undang0No. 8 Tahun 19990tentang perlindungan konsumen,di Kabupaten Buleleng tidak0efektif karena masih ada warung yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng dan belum diberi sanksi. dan hambatan-hambatan yang dialami instansi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng, ada kendala dari dalam dan dari luar instansi terkait.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 28/PDT.G.S/2022) Kadek Dwi Elvitriana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93195

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G.S/2022 untuk memutus perkara wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan saudara Raden Satriyo dan Winda Sari berdasarkan syarat-syarat hukum, bukti - bukti, dan gugatan yang dilayangkan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis deskriptif dengan teknik interpretatif dan argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan penulis yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim menilai bahwa perjanjian yang dibuat merupakan sah dan penggugat berhasil membuktikan tergugat melakukan wanprestasi melalui bukti -bukti konkrit yang ada. Berdasarkan pertimbangan hakim maka perkara wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak diputuskan menggunakan putusan verstek sebagian karena tidak seluruh gugatan atau pepitum yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan akibat bukti yang kurang mendukung dalam beberapa gugatan.
KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 SEBAGAI MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR DI INDONESIA Putu Sinta Dewi; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji mekanisme dan prosedur penetapan hak atas tanah terlantar dan implikasinya sebagai kepastian hukum bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar telah mencakup beragam aspek mengenai penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia, namun terdapat kekosongan norma dikarenakan tidak memuat prosedur perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder berupa literatur, penelitian, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan mekanisme hak atas tanah terlantar. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan melalui penentuan narasumber berdasar tujuan tertentu. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap segala sumber yang relevan yang kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Sebagai bentuk produk hukum yang menjamin kepastian hukum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah.
IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MISLEADING INFORMATION OLEH INFLUENCER MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN.BLB Ni Kadek Astrina Desiana; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93199

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kekaburan hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN.BLB yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sebagai terdakwa dan para korban investasi binary option pada aplikasi Quotex. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau legal search untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB yang mengindikasikan pengabaian terhadap peraturan mengenai misleading information dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen dalam kasus Doni Salmanan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya kekaburan hukum dalam putusan hakim. Dalam kasus ini putusan hakim dianggap lebih berpihak pada Doni Salmanan yang telah menyebarkan misleading information bagi para korban yang tidak mengetahui kebenaran atas informasi yang diberikan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak adanya regulasi mengenai aplikasi Quotex sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para korban investasi bodong skema ponzi yang dilakukan oleh Doni Salmanan.
IMPLEMENTASI PASAL 9C MAJELIS DESA ADAT NOMOR 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 ATAS HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA ADAT LUMBANAN, SUKASADA Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 atas hak waris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada (2) Langkah strategis yang dijalankan oleh Desa Adat Lumbanan untuk meningkatkan perlindungan hak waris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C MajelisaDesa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Metode penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian yuridis empiris dengan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan teknik penelitian purposive sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Keputusan Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitan ini ialah Bendesa Adat Lumbanan, Kepala Lingkungan Desa Adat Lumbanan, Sekertaris Desa Adat Lumbanan, serta Masyarakat Adat Lumbanan. Teknik Studi Dokumen, Observasi, dan Interview atau Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam peneitian ini. Setelah pengumpulan data, maka akan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan analisis data berupa evaluatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Keputusan Pasamuhan Agung IV sudah terimplementasi, namun belum sepenuhnya dikarenakan masayrakat Lumbanan masih memegang teguh lempeng ka purusa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyaluran dilaksanakan berupa penyaluran Keputusan Pasamuhan Agung IV ke setiap desa, megadakan sosialisasi secara teratur, menambahkan sanksi ke dalam Keputusan Pasamuhan Agung IV, dan merevisi awig – awig Desa Adat Lumbanan yang sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung IV.
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA (STUDI PADA PT AIA FINANCIAL) Made Dwi Wahyuni; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93342

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa pada PT AIA Financial, (2) mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa studi pada PT AIA Financial di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan mempergunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari teknik studi dokumen dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa PT AIA Financial belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta masih ditemukannya klausula eksonerasi, (2) Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa di Kota Singaraja diwujudkan melalui pemberian waktu kepada pemegang polis untuk mempelajari isi polis selama 14 hari (Free Look Period). Kata Kunci: Asuransi, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Polis.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR ) I Made Dimas Arta Wiguna; Made Sugi Hartono; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93345

Abstract

Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah. Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng. Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.
IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2010 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA Ni Putu Diah Luckyta Maharani; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Luh Wayan Yasmiati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, serta upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana. Ada tiga elemen hukum yang dikaji, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling atau sampling tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 belum maksimal, terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya koordinasi antar instansi sebagai struktur hukum di Kabupaten Jembrana. Selain itu, substansi hukum Perda Jembrana Nomor 8/2010 yang belum disesuaikan dengan peraturan pusat. Serta budaya hukum di Kabupaten Jembrana menunjukkan adanya dominasi peraturan pusat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum lokal, belum menunjukkan kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), berusaha meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta mendesak agar peraturan daerah yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman.
EFEKTIVITAS SKEMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Gede Dika Puspa Adnyana
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94101

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang kian bertambah berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya berdampak pada kian meningkatnya prilaku yang berhubungan dengan pidana kejahatan. Prilaku tindak pidana kejahatan di zaman sekarang tak hanya dilancarkan oleh orang dewasa saja, akhir-akhir ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, berbeda dengan mekanisme peradilan pidana pada orang dewasa. Sistem peradilan pidana pada anak sudah ditetapkan dalam Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak. Dalam undang-undang ini, peradilan lebih diupayakan untuk dilakukan diluar pengadilan atau melalui skema Restorative Justice. Tujuan daraipada penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang efektivitas restorative justice dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah skema restorative justice sebagai pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak masih dapat dikatakan belum cukup efektif pada tindak pidana karena masih terdapat beberapa hambatan, seperti sulitnya upaya mediasi yang dilakukan mediator kepada para pihak.
KAJIAN KRIMINOLOGIS INFLUENCER SEBAGAI PELAKU PENYEBAR KONTEN JUDI ONLINE DI KABUPATEN BULELENG Dewa Ayu Mita Anjani; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian Kriminologis influencer sebagai pelaku penyebar konten judi online di kabupaten buleleng dan untuk mengetahui hambatan yang didapati kepolisian dalam penegakan hukum bagi influencer yang menyebarkan konten judi online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Teknik pengolahan data dalam penelitian in diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa bahwa (1) Faktor filosofis influencer menyebarkan konten judi online adalah Relativisme Moral dan faktor Sosiologis inlfuencer menyebarkan konten judi online yaitu Faktor Ekonomi,Faktor Kurangnya Literasi,Faktor Lingkungan Sosial dan Faktor Pendidikan. (2) Hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi influencer yang menyebarkan konten judi online adalah Klaim Ketidaktahuan Influencer terhadap Konsekuensi Hukum, Pelaku tidak mengakui tindakannya, Rendahnya Partisipasi Publik dalam Pelaporan Kasus dan Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Page 56 of 60 | Total Record : 592

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue