cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 53   54   55   56   57 
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS DUDA MULIH TRUNA PADA PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSEPKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG) Ketut Lia Padma Dewi; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60329

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalis tentang (1) Pengaturan terkait kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna pada perkawinan nyentana di Desa Kekekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. (2) Akibat hukum dari status duda mulih truna terhadap kedudukan dan hak mewaris di rumah asalnya di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen serta diolah dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perkawinan nyentana diatur dalam awig-awig di Desa Kekeran, dalam awig-awig tersebut juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkawinan nyentana, namun mengenai kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna pada perkawinan nyentana tidak diatur secara jelas terkait apakah laki-laki tersebut masih memiliki hak mewaris atau tidak, namun pada umumnya dalam perspektif hukum adat Bali laki-laki yang pernah melakukan perkawinan nyentana tidak memiliki hak mewaris lagi. (2) Akibat hukum dari perceraian pada perkawinan nyentana maka laki-laki akan berstatus duda mulih truna dimana pada konsepnya ia harus pulang kembali ke rumah asalnya. Laki-laki yang berstatus duda mulih truna dianggap sudah ninggal kedaton (melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya) sehingga tidak memiliki hak mewaris lagi di rumah asalnya, meskipun duda mulih truna tidak memiliki hak mewaris lagi, namun pihak keluarga dapat memberikan sebagian harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu serta mendapat persetujuan dari pihak keluarga, pemberian harta warisan ini di dasari oleh rasa kasihan dan rasa kemanusian dari pihak keluarga laki-laki tersebut.
KEDUDUKAN DAN HAK SEORANG JANDA AKIBAT PERCERAIAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG) Ketut Andita Pratidina Lestari; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali pada Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda dari harta bersama secara adat di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui bagaimana Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam awig-awig Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel digunakan teknik non propability sempling dengan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sempling dan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan seorang perempuan setelah bercerai akan menjadi seorang janda yang memiliki hak terhadap harta bersama, untuk hak terhadap harta bersama seorang janda tetap memiliki hak dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut sama rata dengan asas keikhlasan kedua belah pihak namun apabila tidak ada permintaan pembagian harta bersama akan jatuh pada pihak laki-laki karena menganut sistem patrilinial. (2) Akibat hukum pembagian harta bersama yaitu hutang dalam perkawinan akan ikut dibagi, kurang rasa keadilan karena hak pemeliharaan anak akan jatuh pada pihak bapak/ purusa, kurangnya jaminan hukum karena pembagian harta akan dilakukan dengan asas keiklasan. (3) Dalam awig-awig sudah membahas tentang pembubaran harta bersama dalam Pawos 49 “pagunakaya polih pahan pada” namun belum merinci, pembagian harta bersama akan berbeda apabila atas kemauan bersama secara ikhlas dan kemauan satu pihak dan pihak lainnya menolak.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR Kadek Surya Alit Dharma Putra; I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.
Model Pembinaan Yang Tepat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Supaya Menimbulkan Efek Jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja Putu Riski Ananda Kusuma; I Putu Dwika Ariestu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91730

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berubah fungsinya. Jika pada awal pembentukannya disebut penjara (bui) yang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan yang efektif. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja meliputi pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian. Bagi warga binaan, proses rehabilitasi idealnya lebih fokus pada pendekatan keagamaan. Meskipun secara umum kepastian hukum telah terpenuhi, rehabilitasi menghadapi tantangan karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut di fasilitas tersebut. Kendala dalam proses rehabilitasi antara lain tidak adanya peraturan khusus, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan dana dan anggaran, rendahnya minat warga binaan untuk mengikuti rehabilitasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap proses rehabilitasi.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA TIPIKOR LPD TAMBLANG) Ketut Tia Yuliani; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91806

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tamblang dan (2) untuk menganalisis upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang dalam menangani dan mencegah agar tidak terulangnya kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tamblang, Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara dan observasi. Penentuan sampel menggunakan Teknik non probability sampling dalam bentuk purposive sampling untuk penentuan subjek. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya korupsi di LPD Tamblang meliputi lemahnya pengawasan, adanya kesempatan akibat kelonggaran akses terhadap dana desa, kondisi ekonomi pelaku, pengaruh lingkungan sosial, dan faktor perilaku yang dimiliki pelaku. (2) Upaya non-hukum yang dilakukan oleh LPD Tamblang untuk mencegah korupsi mencakup perbaikan sistem pengawasan internal, pemlihan pengurus yang kredibilitas, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran integritas dalam pengelolaan keuangan desa.
EFEKTIVITAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI DESA BONDALEM KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG Ketut Meri Kertiasih; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91807

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tingkat efektivitas dari penerapan intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang dalam hal ini memanfaatkan partisipasi masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri atau tokoh-tokoh yang mendekati masyarakat yang terkena narkotika agar dapat direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi sejauh mana efektivitas intervensi berbasis masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem, serta (2) mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam penerapan intervensi berbasis masyarakat guna mendukung keberhasilan program P4GN di Desa Bondalem. Jenis penelitian yang digunakan meruipakan penelitian hukum empiris yang mengkaji berkaitan dengan kesenjangan das sollen (hal yang diharapkan) dan kesenjangan das sein (hal yang terjadi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari Desa Bondalem, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk narasi yang tersusun secara deskriptif dan sistematis. Fokus penelitian ini adalah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dengan subjek penelitian meliputi masyarakat Desa Bondalem dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, yang berperan sebagai narasumber, serta masyarakat Desa Bondalem sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) telah terbukti efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, (2) pelaksanaan IBM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah minimnya pemahaman awal masyarakat terkait proses pembentukan intervensi tersebut. Namun Intervensi Berbasis Masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga terkait bersinergi bersama-sama untuk mengatasinya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersinar (Bersih Narkoba) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, yang dapat menimbulkan dampak merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG Kadek Diah Karuni; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi kewenangan penyidik dalam mengajukan permintaan autopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Kabupaten Buleleng dan implikasi hukum terhadap proses penyidikan dan pembuktian jika suatu perkara kematian di Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan hasil autopsi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng, Polsek Seririt, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, sementara subjeknya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam melaksanakan kewenangan mengajukan permintaan autopsi, penyidik tidak melaksanakannya secara mutlak karena terdapat hal-hal yang dipertimbangkan seperti rasa kemanusiaan, kondisi psikologis dan emosional keluarga, serta stabilitas sosial sehingga penyidik mengalami dilema etis dan menerima penolakan autopsi dengan menggunakan alat bukti lain untuk melanjutkan kasus. (2) Implikasi hukum jika suatu perkara kematian akibat tindak pidana tidak dilengkapi hasil autopsi pada proses penyidikan adalah kasus akan sulit untuk maju ke tahap berikutnya, dan pada proses pembuktian menjadi celah bagi penasehat hukum untuk melemahkan dakwaan penuntut umum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dan meringankan hukuman bagi terdakwa.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG Gede Ian Narayana Yadnya; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91809

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pemilu di Kabupaten Buleleng. Tindak pidana tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi landasan penegakan hukum tindak pidana pemilu secara serentak. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang bertugas untuk menangani tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, bagaimana Sentra GAKKUMDU melakukan penegakan hukum di Kabupaten Buleleng terkait tindak pidana pemilu dan kedua, apa saja hal yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertumpu pada kajian hukum empiris nondoktrinal. Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan Koordinator Pusat GAKKUMDU. Sumber data sekunder berupa literatur, buku, dan makalah seperti profil lembaga, buku-buku relevan, internet, dan sebagainya.
UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK PELAKU PENYEBAR VIDEO BERMUATAN ASUSILA DISERTAI PEMERASAN DAN PENGANCAMAN OLEH POLRES BULELENG Dita Yulianti; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menangani dan menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman Kabupaten Buleleng dan kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman yang semakin terjadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Buleleng, serta dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal serta Penyidik dari Unit IV Tipidter Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, dimana nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Polres Buleleng dalam hal ini Unit IV Tipidter melakukan beberapa upaya didalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman, yakni diawali dengan Melacak keberadaan pelaku kemudian Koordinasi dengan kepolisian tempat pelaku berada dan Melakukan penangkapan kepada pelaku. namun terdapat kendala didalam melakukan upaya tersebut, yaitu Pelaku Berada Di Daerah Luar Bali, Menggunakan Nomor Telepon atau Fake Akun dan Tidak Adanya Laboratorium Cyber.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA SINGARAJA Komang Diah Prabawati; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91938

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan norma yang ditemukan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Singaraja yang terindikasi dan telah melanggar aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni sumber primer, dan sumber sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data hingga interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 khusunya Pasal 20 dikatakan belum efektif dikarenakan baik dari pihak pemerintah dan pihak PKL masih belum mampu menjalankan peraturan secara terintegrasi. Berkaca dari hal tersebut, maka komunikasi dari pemerintah hingga ke Desa Adat sangat diperlukan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Page 55 of 60 | Total Record : 592

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue