cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamid Mukhlis
Contact Email
jiberdaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiberdaya@gmail.com
Editorial Address
Lucky Arya Residence 2 No 18 RT/RW 003/001 Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia Berdaya
Published by Utan Kayu Institute
ISSN : 27163822     EISSN : 27210669     DOI : https://doi.org/10.47679/ib
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Kesehatan (Ilmu Sosial)
Articles 747 Documents
 26   27   28   29   30 
Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU Muhammad Sajidin; Zainal Asikin; Muhaimin Muhaimin
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya integrasi kewenangan antara KPPU dengan Kepolisian RI dalam penegakan hukum persaingan usaha Pasca Putusan oleh KPPU. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPPU dapat bekerjasama dengan Penyidik dalam hal ini Polri. Hubungan yang dibangun dengan pihak Kepolisian dalam penegakkan hukum di bidang persaingan usaha ini tentunya sangat terbatas, hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah mengamanatkan kepada KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak (utama) untuk melakukan penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Edukasi dan Pembagian Masker Bersticker Aromaterapi Pada Penumpang di Enam Stasiun Banyuwangi Sebagai Pencegahan Penyebaran Covid-19 Firda Rachma Amalia; Nurhalimah Nurhalimah; Sandryas Alief Kurniasanti
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023485

Abstract

Covid-19 merupakan virus yang ditemukan pada tahun 2019 dan terus bermutasi sampai sekarang pada tahun 2022 yang disebut varian omicron. Pandemi sangat berdampak pada perubahan pertauran perjalanan yang menggunakan kendaraan umum, karena penggunaan kendaraan umum merupakan faktor terbesar penyebaran virus covid-19. Peraturan di PT KAI (kereta api Indonesia ) sudah mengikuti peraturan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus salah satunya adalah mewajibkan penumpang menggunakan masker selama perjalanan, namun penumpang masih belum melaksanakan dengan baik dan benar. Permasalahan yang sering terjadi adalah penumpang sering melepas masker selama perjalanan. Hal tersebut dikareßnakan banyak keluhan dari masyarakat merasa tidak nyaman menggunakan masker lebih dari satu jam. Sehinnga solusi yang diberikan dalam pengabdian ini adalah memberikan edukasi pada penumpang tentang pentingnya masker serta membagikan masker bersticker aromaterapi. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker dalam melakukan perjalanan. Tujuan lain dari pengabdian ini adalah meningkatkan kenyamanan masyarakat saat menggunakan masker sehingga bisa mencegah penyebaran covid-19.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Memberikan Pelayanan Medis Muhammad Khairil Anwar; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pelayanan medis yang dilakukan perawat yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan medis yang dilakukan perawat yang berimplikasi pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan mengguakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa setiap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus memiliki indikasi medis, dikerjakan sesuai aturan (standar profesi dan standar prosedur operasional) serta didahului oleh meminta persetujuan pasien (informed consent). Sengketa medik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kedua jalur ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.
Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan In Absentia Hilmi Manossoh Prayugo; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023480

Abstract

Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, sepertu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi; “Dalam hal terdakwah telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penangan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, serta pengembalikan kerugian keuangn negara atau perekonomian negara yany timbul dari tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana dalam mengembaliaan asset kekayaan yaitu Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.
Kajian Yuridis Penguasaan Tanah Absentee yang Disebabkan Pemekaran Wilayah Daerah Muhammad Akbar; Arba Arba; Aris Munandar
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan tanah absentee yang disebabkan pemekaran wilayah daerah, hambatan dan upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah absentee akibat pemekaran wilayah daerah serta persepsi masyarakat terhadap tanah absentee yang disebabkan pemekaran wilayah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa: 1. Kedudukan hukum dalam kepemilikan tanah merupakan keabsahan suatu subjek hukum dalam hak penuh terhadap tanah sehingga apabila tanah yang dimiliki absentee kedudukannya wajib dialihkan. 2. Hambatan Badan Pertanahan Nasional yang paling mendasar dalam penyelesaian masalah kepemilikan tanah absentee yiatu masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum terdaftar. 3. Persepsi masyarakat terhadap tanah absentee yang disebapkan pemekaran wilayah daerah yaitu masyarakat masih kurang pemahaman terkait tanah absentee.
Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Berugak di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat Rizka Amelia Jannati; Akhmad Jufri
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad salam pada jual beli berugak di Kecamatan Gunungsari. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 informan kunci, 10 informan utama, dan 3 informan tambahan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad salam pada jual beli berugak di Kecamatan Gunungsari telah diimplementasikan sesuai dengan rukun dan syarat akad salam.
Kajian Yuridis terhadap Influencer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Hirsanuddin Hirsanuddin; Lalu Wira Pria Suhartana
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pengawasan hukum persaingan usaha terhadap influencer oleh komisi pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999 beserta seluruh pengaturan pelaksananya dalam rangka pengimplementasian hukum persaingan usaha, pengawasan terhadap influencer dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaiangan Usaha Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu pada Pasal 35 tentang tugas dari KPPU itu sendiri. Tugas KPPU sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan kewenagan untuk mengawasi setiap kegiatan usaha, termasuk usaha dengan influencer.
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Masalah Lingkungan Melalui Penyuluhan dan Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan Shinta Laura Federova; Muhammad Alif Fahrizal; Sherita Adventy Mustika; Muhammad Reyhan Al Aziz; Vira Tazkiyah Firdaus; Dewi Rammadhani Herlambang; Maulidya Sales; Nanda Nurul Azizah; Ismyrza Ratna Salsabila; Syafrida Purbianita; Amaliyah Amaliyah
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023487

Abstract

Environmental cleanliness in the Salafiyah Sa'idiyah Islamic boarding school still lacks attention. The amount of trash scattered around the boarding school, the poor maintenance of cottage facilities such as window panes which are rarely cleaned, the school floors, which are seldom swept, and the bathrooms, which are poorly maintained, are proof that the awareness of the students is still relatively low. This problem arises because the waste does not get proper handling. Many students can impact the amount of plastic waste in the Islamic boarding school environment. Awareness of students about cleanliness, the cleanliness of the environment where they live, school and personal need to gain knowledge and awareness so that a dirty environment is not sustainable. There needs to be a role from a group that can provide views and directions regarding counseling and sorting of organic and inorganic waste. The method is to provide posters and socialization about the Extension and Segregation of Waste. Posters and socialization were carried out with the hope that the students would have awareness and concern for environmental cleanliness. The purpose of holding waste sorting with students and female students is to facilitate waste management and create a clean and healthy environment. This socialization of environmental hygiene is carried out with the hope that students can implement it in everyday life both in the school environment and the environment where they live in the cottage. The result of this community empowerment is to provide insight to students about the importance of awareness of protecting the environment. In addition, with this community empowerment, students know more about the types of waste and how to sort it. Abstrak: Kebersihan lingkungan di pondok pesantren Salafiyah Sa’idiyah masih terbilang kurang diperhatikan. Banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan pondok, kurang terawatnya fasilitas pondok seperti kaca jendela yang jarang dibersihkan, lantai sekolah yang jarang disapu dan kamar mandi yang kurang terawat menjadi bukti bahwa kesadaran santri masih tergolong rendah. Masalah tersebut muncul disebabkan karena sampah tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Banyaknya jumlah santri dapat memberi dampak terhadap banyaknya sampah plastik di lingkungan pondok pesantren. Kesadaran santri tentang kebersihan, baik kebersihan lingkungan tempat tinggal, sekolah maupun pribadi perlu mendapatkan pengetahuan dan penyadaran supaya lingkungan kotor tidak berkelanjutan. Perlu adanya peran dari suatu kelompok yang mampu memberikan pandangan dan arahan tentang penyuluhan dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Metode yang digunakan adalah memberikan poster dan sosialisasi tentang Penyuluhan dan Pemilahan Sampah. Poster dan sosialisasi dilakukan dengan harapan para santri memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Tujuan dari diadakannya pemilahan sampah bersama santri dan santriwati adalah untuk mempermudah pengolahan sampah serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sosialisasi kebersihan lingkungan ini dilakukan dengan harapan santri dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dilingkunagn sekolah maupun lingkungan tempat tinggal pondok. Hasil dari pemberdayaan masyarakat ini adalah memberikan wawasan terhadap santri tentang pentingnya kesadaran menjaga lingkungan. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini santri lebih mengetahui tentang macam-macam sampah dan bagaimana cara memilahnya.
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD di Kota Mataram Fani Shania Putri; M. Galang Asmara; Muh. Risnain
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023489

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram dan kedua, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan pengawasan terhadap notaris yang rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan  sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Mataram dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, pertama, faktor hukum, Undang-Undang Nomor 30 tahun tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dan tidak melarang rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, kedua, faktor non-hukum, minimnya koordinasi antara Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris. Kedua, Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang merangkap jabatan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram, yaitu: Hambatan yuridis hambatan Struktural dan Hambatan Budaya. Hambatan yurirdis karena UUJN tidak mengatur larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat daerah dan kewajiban penyerahan notaris bagi pejabat daerah yang diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hambatan Struktural yiatu kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dengan Kementrian Hukum dan HAM dalam pengawasan notaris dan Hambatan Budaya, Faktor budaya, yaitu rendahnya kesadaran hukum dari oknum notaris untuk melepaskan jabatan notaris ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dalam melaporkan oknum notaris yang merangkap jabatan.
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat dalam Mengolah Pisang Uter di Dusun Pengkok, Panjatan, dan Srumbung Desa Pengkok Gunungkidul Yogyakarta Yunda Maymanah Rahmadewi; Iis Wahyuningsih
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023491

Abstract

Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki karakteristik wilayah berupa perbukitan ini, mempunyai Gunung Ireng yang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal dari nuansa alam yang indah dan momen sunrise dan sun set di puncaknya. Di sisi lain, kelompok perempuan menyumbang persentase warga yang tidak bekerja karena umumnya perempuan di desa ini menjadi ibu rumah tangga. Desa Pengkok mempunyai sumber daya alam, salah satunya pisang uter yang banyak dijumpai karena dapat tumbuh baik di berbagai jenis lahan tetapi pisang ini kurang diminati karena dalam buahnya terdapat biji yang cukup banyak sehingga pisang ini kurang laku atau harganya murah di pasaran. Tujuan program ini adalah meningkatkan nilai ekonomis pisang uter melalui produk olahannya dan mensosialisasikan tepung pisang pada masyarakat luas tentang pemanfataannya sebagai bahan pangan substitusi gandum dan pangan fungsional mengingat pisang mempunyai banyak manfaat. Dari program ini akan diperoleh produk akhir yang memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk yang akan dibuat antara lain: tepung pisang, cake kukus, cookies, egg roll. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi makanan khas sekaligus oleh-oleh dari desa wisata Pengkok. Metode yang dilakukan adalah pelatihan dan pendampingan diantaranya (a) Pelatihan teknologi pengolahan pisang uter menjadi tepung, (b) Pelatihan teknologi diversifikasi pengolahan tepung pisang uter, dan (c) Pelatihan teknik pengemasan dan pelabelan. Peserta dari rangkaian kegiatan tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga di Dusun Pengkok, Srumbung, dan Panjatan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Program pemberdayaan masyarakat melalui beberapa pelatihan dasar memberikan pengaruh pada perubahan pengetahuan masyarakat sasaran. Pelatihan-pelatihan yang diberikan menyebabkan peningkatan pengetahuan masyarakat sasaran yaitu kelompok ibu-ibu di Dusun Pengkok, Panjatan, dan Srumbung, Desa Pengkok, Kec Patuk, Gunung Kidul. Selain pengetahuan, keterampilan masyarakat sasaran juga mengalami peningkatan keterampilan. Masyarakat sasaran menjadi lebih terampil dalam membuat tepung pisang uter, egg roll pisang uter, cookies pisang uter, dan cake kukus pisang uter, serta mengemas dan labelling.

Page 28 of 75 | Total Record : 747

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 4 (2025) Vol 6, No 3 (2025) Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 4 (2024) Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 4 (2023) Vol 4, No 3 (2023) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 4: August-October 2022 Vol 3, No 3: May-July 2022 Vol 3, No 2: February-April 2022 Vol 3, No 1: November 2021-January 2022 Vol 2, No 2: July 2021 Vol 2, No 1: January 2021 Vol 1, No 2: July 2020 Vol 1, No 1: January 2020 More Issue