Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Articles
119 Documents
<![CDATA[WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v19i1.13
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuiwewenang Mahkamah Konstitusi dalampenyelesaian hasil pemilihan umum, penyelesaiansengketa hasil pemilihan umum pada awalnyaadalah sengketa tentang 1) terpilihnya calonanggota DPD ; 2) penentuan pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden yang masuk padaputaran kedua pemilihan Presiden dan WakilPresiden serta terpilihnya pasangan Presiden danWakil Presiden ; 3) Perolehan kursi partai politikpeserta Pemilu di suatu daerah pemilihan. Namundengan keluarnya Undang-undang Nomor 12Tahun 2008, ditambah dengan perselisihansengketa hasil pemilu Kepala Daerah, yangsebelumnya kewenangan tersebut ditanganiMahkamah Agung.Kata kunci: Wewenang Mahkamah Konstitusi;sengketa pemilu]]>
<![CDATA[Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v21i1.51
<![CDATA[The actions taken by the Myanmar Government against its Rohingya ethnic groups have fulfilled the element that this action can be categorized as a crime of genocide. The requirement for an action can be said to be an act of genocide, if it has fulfilled elements such as mass murder, carried out systematically, discriminated against religion, and aimed at eliminating a certain minority ethnic or group. Therefore, the actions taken by the Myanmar government have fulfilled the above elements, so it can be concluded that the actions taken by the Myanmar government against the Muslim Rohingya ethnicity are international genocide crimes.Keywords: Genocide, International Criminal Law, Rohingya]]>
<![CDATA[Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dalam Pengendalian Pencemaran Air Danau Toba Atas Jenis Usaha Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Samosir ]]>
<![CDATA[Sonia Damayanti Sitompu]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Asianto Nugroho]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v23i1.133
<![CDATA[  Writing this law is to determine the role  of the Samosir Regency Environmental Service in controlling Toba Lake water pollution for the types of businesses and / or activities in Samosir Regency. Writing this law uses an empirical research method that is descriptive qualitative with a sociological juridical approach. Based on the results of research on monitoring the status of Lake Toba water quality for the waters of Samosir Regency carried out by the Samosir Regency Environmental Service, it was carried out at 25 sampling points in the 2019 period, that the waters of Lake Toba in Samosir Regency contain high COD and phosphate values, with polluted criteria moderate. The completion of “Zero floating net cages has an impact on reduced local revenue and loss of investors (foreign investment) in North Sumatra Province. The difficulty of diverting people's economic activities to switch professions to dependence on marine cage also becomes a challenge in itself to control the water pollution of Lake Toba for the types of business and activities in Samosir Regency, especially in the floating net cage fish cultivation business. Keywords : water pollution, Lake Toba, floating net cage fish Penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam melakukan pengendalian pencemaran air danau toba atas jenis usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Samosir. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian  pengawasan  status  kualitas  air  Danau  Toba untuk  wilayah  perairan  Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir  dilakukan di 25 titik pengambilan sampel pada periode tahun 2019, bahwa perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir mengandung nilai COD dan fosfat tinggi, dengan kriteria tercemar sedang. Penyelesaian “Zero Keramba Jaring Apung berdampak pendapatan asli daerah berkurang dan hilangnya investor (penanaman modal asing) di Provinsi Sumatera Utara. Sulitnya mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk beralih profesi ketergantungan terhadap KJA juga tmenjadi tantangan tersendiri  untuk  melakukan  pegendalian  pencemaran  air  Danau  Toba  atas  jenis  usaha dan kegiatan di Kabupaten Samosir khususnya pada usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung.Kata kunci : Pencemaran air, Danau Toba, Keramba Jaring Apung.   ]]>
<![CDATA[PENGAKUAN HAK ULAYAT OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[Ninik Hartariningsih]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v20i1.4
<![CDATA[Semangkin meningkatnya kebutuhanakan tanah untuk keperluan pembangunan,sementara tanah -tanah yang tersedia semakinkurang. Hal ini akan dapat mengakibatkan ,adanya pengadaan tanah yang akanmempersempit luasnya tanah - tanah ulayatyang di kuasai oleh masyarakat hukum adat.Oleh sebab itu semakin meningkatnyakebutuhan akan tanah, dikhawatirkan akansemakin mendesak hak ulayat yang dijaminkeberadaannya oleh UUPA.Pengakuan eksistensi hak ulayat olehUUPA merupakan hal yang wajar, sebab hakulayat berserta masyarakat hukum adat telahada sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal17 Agustus 1945. Pengakuan UUPA terhadaphak ulayat sepanjang menurut kenyataan-nyamasih ada, dan pelaksanaanya dilaksanakansedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkanatas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.Masyarakat Hukum Adat.Dalam kepustakaan Hukum Adat hakulayat adalah BESCHIKKINGS RECHT.Sedangkan dalam UUPA tidak memberikanpenjelasan maupun pengertian dari pada hak ulayat.Sebagai istilan tehnis yuridis hak ulayatadalah hak yang melekat sebagai kopentensikhas pada masyarakat hukum adat yang berupawewenang / kekuasan mengurus dan mengaturtanah dan seisinya dengan daya laku kedalammaupun Keluar.Pasal 3 UUPA Tidak memberikanpenjelasan lebih lanjut mengenai pengertianmasyarakat hukum adat, walaupun pasaltersebut menyebutkan istilah tersebut. Bahkandalam berbagai kesempatan dalam memoripenjelasan sering digunakan istilah masyarakathukum. Namun sesuai dengan fungsi suatuperaturan penjelasan masyarakat hukum yangdimaksud dalam masyarakat hukum adat,sebagaimana yang disebut secara eksplisitdalam pasal tersebut.]]>
<![CDATA[Problem lmplementasi TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Nur Laeli S.A. Nasution]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v17i43.36
<![CDATA[Diskusi   ihwal  implementasi   Tap  MPR. ·o.IX/MPR/200  l  yang  memberi   kekuatan unmk menuntun  arah kebijakan penibaruan reforma) agraria, setelah Tap MPR cehilangan posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan,   kembali   memperoleh mi  penting   ketika   lahir  Undang-undang Nomor  12 Tahun  2011  tentang  PembentukanPeraturan   Perundang-undangan,      yang•                  menempatkan  kembali Tap MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan.  Sebelum mengurai  ihwal implementasi,  posisi Tap MPRdalam   tata  urautan   peraturan   perundang- undangan  menjadi  penting  untuk  juga  dikaji kembali karena berada  di atas undang-undang dan   di   bawah    Undang-undang   Dasar. Berdasarkan   pendekatan   hierarkis,   niscaya undang-undang  diderivasi  dari Tap MPR yang secara  substansial  sebagai  "tafsir"  terhadap Konstitusi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga ]]>
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v23i1.144
<![CDATA[The Covid-19 pandemic that has been going on since the beginning of 2020 has forced marriages to adjust. The normative juridical method is used to uncover several problems. The implementation of weddings in Purbalingga, such as in Bojongsari and Rembang Purbalingga districts. Marriage using health protocols and various provisions stipulated by the Office of Religious Affairs. Legislation and various policies such as Circular Number P-006 / DJ.III / HK.00.7 / 06/2020 concerning Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society are guidelines for implementation. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. In conclusion, it was concluded that the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was in accordance with the applicable regulations.Keywords: Marriage, Pandemic, Purbalingga Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 memaksa perkawinanan pun untuk menyesuaikannya. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan. Pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Kantor Urusan Agama. Peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan seperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid menjadi pedoman pelaksanan. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pada kesimpulannya diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Perkawinan, Pandemi, Purbalingga]]>
<![CDATA[STATUS DAN BENTUK HUKUM BADAN KREDIT DESA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Bagian dari tesis yang berjudul Badan Kredit Desa Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Untuk Mengembangkan Usaha Mikro) ]]>
<![CDATA[Elisabeth Pudyastiwi]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v18i44.27
<![CDATA[Lembaga Keuangan Mikro (LKM)memuat 3 (tiga) elemen kunci, yaitu : Pertama,menyediakan beragam jenis pelayanankeuangan yang relevan dengan kebutuhan riilmasyarakat yang dilayani. Kedua, melayanikelompok masyarakat berpenghasilan rendah(masyarakat miskin menjadi pihakbeneficiaries utama). Ketiga, menggunakanprosedur dan mekanisme yang kontekstual danfleksibel, agar lebih mudah dijangkau olehmasyarakat miskin yang membutuhkanpelayanan1. Oleh karenanya menyebabkanLembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadipilihan bagi masyarakat bawah karena memangmempunyai karakteristik yang “merakyatâ€,yaitu sesuai dengan irama kehidupan sehariharidan menggunakan prosedur yangsederhana, tidak sarat aturan dan cepat.Lembaga Keuangan Mikro di Indonesiadiawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD)pada tahun 1897 oleh Kelompok SwadayaMasyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desainilah kemudian dikenal dengan nama BadanKredit Desa (BKD). Maksud didirikannyaBadan Kredit Desa (BKD) adalah untukmemberikan pelayanan kebutuhan kreditkepada penduduk desa sebagai pelaku ekonomimikro yang mempunyai usaha kecil-kecilan/mikro baik sebagai pedagang, petani ataupunyang, mempunyai penghasilan lain, denganmaksud agar mereka dapat mengembangkanusahanya dengan baik untuk keperluanproduksi maupun konsumsi. Sedangkan tujuandidirikannya Badan Kredit Desa (BKD) adalah:1. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktekijon, pelepas uang/rentenir, gadai gelap dankegiatan lain yang serupa;2. mendorong pembangunan ekonomimasyarakat desa secara terarah danpenyaluran modal yang efektif;3. menciptakan pemerataan kesempatanberusaha bagi masyarakat desa dalamrangka usaha untuk meningkatkanpendapatan masyarakat yang berpenghasilanrendah;4. mendidik masyarakat untuk semangatmenabung sehingga terbentuk pemupukanmodal dari masyarakat.Dasar hukum berdirinya Badan Kredit]]>
<![CDATA[Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Aasi Manusia ]]>
<![CDATA[Haris Kusumawardana]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v21i2.81
<![CDATA[Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia, lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi. Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Menjadi fokus dari penelitian ini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positip tingkat nasional.Kata Kunci: Lingkungan hidup, HAM, Negara, Undang-Undang]]>
<![CDATA[Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sebagai Dampak Covid-19 Dilihat Dari Aspek Hukum Ketatanegaraan ]]>
<![CDATA[Esti Ningrum]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v22i2.122
<![CDATA[The delay phase of the election of Regional Head (elections) as the impact COVID-19 from the aspect of constitutional law has mendapatan legal basis ie Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2020 concerning Third Amendment Act No. 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Into Act.2. Preparation of regulations in anticipating problems that arise in the postponement of the stages of the implementation of the election of Regional Heads as a result of COVID-19 has been regulated in Law Number 10 Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning Establishment of Government Regulations Substituting Laws Number 1 of 2014.Keywords: The stages of implementing the Regional Head Election, Covid-19, Legal Aspects of Constitutionality Abstrak. Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukum ketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalam mengantisipasi persoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.Kata kunci : Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19, Aspek Hukum Ketatanegararaan]]>
<![CDATA[KOMPARASI DAN KONTRIBUSI ANTARA TEORI HUKUM MODERN DENGAN TEORI HUKUM KRiTIS ]]>
<![CDATA[Rusito -]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v18i45.18
<![CDATA[Dalam studi hukum dikenal adanya FilsafatHukum dan Teori Hukum. Keduanya membahastentang hukum bukan dalam bentuk yang aplikatifmelainkan reflektif. Keduanya merupakan inti ataucore tentang pemahaman mengenai hukum. Bagiseorang sarjana hukum memahami keduanya tidakhanya sekedar meluaskan cara pandang melainkanjuga dapat membentuk kebijaksanan atau wisdom.Meskipun agak njelimet dan butuh konsnetrasidalam memahaminya namun hasilnya juga luarbiasa, karena seseorang tidak hanya akanterbentuk kemampuan intelektualnya namun jugakedewasaannya dalam bersikap.Filsafat Hukum dan Teori Hukum adalahdua bidang ilmu yang agak sulit dipisahkan.Keduanya adalah bidang ilmu yang membutuhkanrefleksi yang mendalam. Untuk itu dibutuhkanpengetahuan terlebih dahulu tentang apa yangdimaksud Teori Hukum, karena Filsafat Hukumsecara umum digambarkan sebagai bidang studifilsafat yang menjadikan hukum sebagai objekstudinya. Sedangkan Teori Hukum bukan berasaldari bidang ilmu ‘Teori’ sebagaimana’ Filsafat’.Teori berasal dari kata ‘theoria’ dalambahasa Latin yang artinya ‘perenungan’, yangpada giliranya besal dari kata ‘thea’ dalam BahasaYunani yang artinya ‘cara pandang atau hasilpandang’ yaitu suatu konstruksi di dalam cita atauide manusia, dibangun dengan maksud untukmenggambarkan secara reflektif fenomena yangdijumpai di alam pengalaman (SoetandyoWignyosoebroto, 2002: 184). Secara garis besarteori hukum itu selalu dikaitkan dengan kenyataan.1. Teori yang sifatnya a priori (mendahuluikenyataan)2. Teori yang sifatnya a posteriori (terkonstruksisetelah menyimak kenyataan). (SoetandyoWignyosoebroto, 2002:187)Teori hukum bertugas untuk membikin jelasnilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampaikepada landasan filosofisnya yang tertinggi(Friedman, 1958:3). Teori Hukum akanmempermasalahkan tentang apa dasar kekekuatanberlakunya hukum? mengapa hukum berlaku?,apa yang dimaksud dengan keadilan?, bagaimanakaitan hukum dengan individu dan masyarakat?Serta berbagai pertanyaan lainnya. (SatjiptoRahardjo, 1990.254). Pertanyaan-pertanyaan diatas bersifat reflektif dan mendalam. Kemampuanseseorang untuk merefleksikannya akan memberijawaban atas berbagai pertanyaan substansialtersebut.Dewasa ini sedang tumbuh dan berkembangdua buah teori hukum yang selalu vis a vis terhadapberbagai persoalan hukum. Disatu pihak hukumdifahami sebagai aturan tertulis atau undangundang,dilain pihak hukum difahami sebagai rasakeadilan yang belum tentu diatur dalam perundang undanganKeadilan substantif dan keadilan formalKomparasi Dan Kontribusi Antara Teori Hukum Modern Dengan Teori Hukum Kritis 7menjadi sesuatu yang seolah-olah berhadapan.]]>
