cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 4   5   6   7   8 
Era Globalisasi dan Model Hukum Responsif Berbasis Kedaulatan Tujuan Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.69

Abstract

Era globalisasi merubah segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berjalannya kegiatan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi menjadi aspek penting didalamnya. Negara dituntut untuk menentukan pola serta formula yang cocok dalam penyusunan hukum nasional dalam bidang ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Dengan model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan, fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional akan tercapai. Sebaliknya, apabila hukum itu lebih mengedepankan kepentingan internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal, fungsi hukum cenderung tidak efektif. Model hukum yang diperlukan dalam era globalisasi adalah model hukum responsif berbasis kedaulatan tujuan yang ditopang dengan pemeberdayaaan masyarakat dan profesionalisme.
Reformasi Kebijakan Hukum Terkait Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Yang Berbasis Nilai Keadilan Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.111

Abstract

Copyright is a high reality of various values, including economic value, this is because copyright that is born of copyright, taste, and intention is able to color the development of human life through objects born from the copyright process. However, in its development various copyrights were not considered in this country. The rise of piracy on song copyrights, for example, is only able to benefit the perpetrators of piracy of song copyrights economically, meanwhile there are not many creators who can seek justice about it. This is increasingly unfair with the existence of Article 112 to Article 119 of Law Number 28 of 2014 changing copyright offenses to complaint offenses that increasingly marginalize the rights of the creators of copyrighted works in this country. Therefore it is necessary to have a joint discussion related to the political development of criminal law related to copyright offenses.Keywords: Copyright, Piracy Hak Cipta adalah suatu realitas yang tinggi akan berbagai nilai, termasuk didalamnya nilai ekonomis, hal ini dikarenakan hak cipta yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa mampu mewarnai perkembangan kehidupan umat manusia melalui benda yang lahir dari proses cipta tersebut. Namun dalam perkembangannya berbagai hak cipta tidaklah diperhatikan di negara ini. Maraknya pembajakan akan hak cipta lagu misalnya, hanya mampu menguntungkan bagi oknum pelaku pembajakan hak cipta lagu tersebut secara ekonomis, sementara itu pihak pencipta tidak banyak yang dapat mengupayakan keadilan akan hal itu. Hal ini semakin bertambah tidak adil dengan adanya Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 merubah delik hak cipta menjadi delik aduan yang semakin memarjinalkan hak dari pencipta suatu karya cipta di negara ini. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan bersama terkait pembangunan politik hukum pidana terkai delik hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan
KAWIN SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.8

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipandangan hukum Islam terhadap kawin siri danpencatatan perkawinan oleh lembaga pencatatanperkawinan. Untuk menulis makalah inidipergunakan data sekunder yang diperoleh daristudi pustaka berupa buku, artikel, pendapat paraahli/ fuqoha dan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Kawin siri sering diartikan denganperkawinan tanpa wali, perkawinan yang sahsecara agama namun tidak dicatatkan dalamlembaga pencatatan negara, atau perkawinan yangdirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangantertentu. Fungsi pencatatan perkawinan padalembaga pencatatan perkawinan adalah agarseseorang memiliki alat bukti untuk membuktikanbahwa dirinya benar-benar telah melakukanperkawinan dengan orang lain. Sebab, salah buktiyang dianggap sah sebagai bukti syari adalahdokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Atasdasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinandi lembaga pencatatan negara menjadi relevan,demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagisuami isteri dan masyarakat.Kata kunci: Kawin siri, pencatatan
PERANAN PUSKESMAS dalam MENIN6KATKAN KWAUTAS PEIAYANAN bag/MASYARAKAT ( lmplementasi Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1330/Menhes/SK IX/ZOOS tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Pussesmss. RtduJ,,an. Rawat Jalan dan /nap, he/as 3 Rumah sahlt yang di Jamin Pemerintah ). Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.40

Abstract

Hukum   kesehatan   merupakan   suatu bidang studi spesialisasi  ilmu  hukum yang secara   relatif   masih   baru   bagi   bangsa Indonesia,      untuk   itu    pemerintah mengundangkan/menerbi tkan    U ndang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang   mana   undang-undang  ini   sebagai•penganti Undang-Undang No.23 Tahun 1992,Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dariPasal 28H ayat(l) dan Pasal 34 ayat(2).Menurut Leenen, Hukum  Kesehatan adalah mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan atau perawatan kesehatan yang terancm atau kesehatan yang rusak, 'Hukum kesehatan juga mencakup penerapan hukum Perdata  dan Pidana yang  berkaitan dengan hukumAdministrasi
Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Pratama Purwokerto Ninik Hartariningsih; Esti ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.140

Abstract

The National Development Goals of the Republic of Indonesia is to improve the people's welfare both materially and spiritually. In order to achieve this goal, a very large development budget is required. One of the efforts to achieve increased revenue for this development a utilize domestic sources of funds, one of which is taxes. One of the policies that need to be considered is the provision of tax amnesty. This policy is expected to increase the tax subject and tax object. The tax subject can be in the form of the return of funds that are abroad, while the tax object is an increase in the number of taxpayers. How is the effect of the application of tax amnesty on state revenue at KPP Pratama Purwokerto?. Implementation of Tax Amnesty in encouraging state revenue, the government issues a tax amnesty policy. The tax amnesty policy must be seen as a fundamental economic policy, so it is not just a fiscal-related policy, especially tax. So this is a policy with a wider dimension, general economic policy, the first reason is from the tax side itself, and with the tax amnesty there is potential for revenue to increase in the APBN. The APBN is more sustainable and the government's ability to spend or for spending is also getting bigger so that this will automatically help a lot of development programs, not only infrastructure but also improvement of community welfare. The taxpayer compliance ratio in Indonesia is still low when compared to the ratios in developed countries. Many factors cause this low ratio, including the low level of public awareness in carrying out tax payment and reporting obligations, the minimum number of tax authorities or tax auditors, and so on. Keyword : Effect, Application, Tax Allowance, State RevenueTujuan Pembangunan nasional Negara Kesatun Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu usaha mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya pajak. salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak (Tax Amnesty) terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Purwokerto. Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di dalam mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum, sebab pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.Kata kunci: Pengaruh, Penerapan,Pengampuan Pajak, Penerimaan Negara
EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN HUKUM DI INDONESIA Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.31

Abstract

Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunaniyang terdiri dari dua kata yaitu Eu (baik) danThanatos (kematian). Jadi secara etimologis,euthanasia berarti “mati dengan baik” (gooddeath) atau kematian yang lembut.Dalam perspektif agama, semua agama diIndonesia, pada hakikatnya melarang perbuataneuthanasia aktif. Dalam perspektif hukum (hukumpidana) di Indonesia, hanya dikenal satu bentukeuthanasia yaitu voluntary euthanasia /euthanasia aktif yaitu sebagaimana diatur secaraeksplisit dalam Pasal 344 KUHP, tetapi disampingitu ada beberapa pasal yang dapat dikaitkandengan euthanasia yaitu pasal 338, pasal 340,pasal 345 KUHP. Kemudian perlu diperhatikanjuga pasal 304, pasal 305, pasal 306 KUHP.Kata kunci : Euthanasia dalam perspektif agamadan hukum di Indonesia
Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Laely Priyatna; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.88

Abstract

Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah  Kabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan ± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping, terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehingga berdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yang menimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan  tercemarnya air tanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai data utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahan hukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulan sampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode open dumping.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK OUTSOURCING Iskatrinah -
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i44.22

Abstract

Pertumbuhan kegiatan usaha yang begitucepat dan adanya kecenderungan liberalisasiekonomi, yang diikuti kemajuan teknologiyang demikian pesat memaksa adanyapersaingan usaha yang sangat ketat di duniausaha/bisnis. Berbagai pemikiran yangmengarah kepada efisiensi terus berkembangdidorong oleh tuntutan pasar yang kurangmemperhatikan kepentingan para pencarikerja/ pekerja. Diharapkan dengan jalanefisiensi pengusaha mampu memenangkan danbertahan di pasar tetapi dapat melayani denganbaik, menghasilkan produk yang baik, denganbiaya serendah mungkin, dan dapat menekanwaktu pelayanan.Dalam pergerakan dunia usaha /jalannyaperusahaan sangat dipengaruhi oleh pihakpihakyang terlibat dalam kegiatan usahatersebut, dalam hukum Ketenagakerjaan pihakpihaktersebut adalah Pengusaha/OrganisasiPengusaha, Pekerja/Serikat Pekerja danPemerintah. Dalam praktek berusaha pihakyang mempunyai kemampuan bergainingtinggi adalah pihak Pengusaha selanjutnyaPemerintah dalam hal penerbitan regulasi yangkecenderungannya sarat/ lebih melihatkepentingan pengusaha.Melalui berbagai regulasi, pemerintahtelah membuat perangkat hukum bagiberkembangnya investasi di dunia usaha.Seiring dengan itu pula, pengusaha terusberupaya untuk dapat menangkap setiappeluang usaha yang ada, antara lain denganpemanfaatan berbagai kemudahan usaha yangdiberikan pemerintah maupun melalui upayaupayainternal seperti yang telah dikemukakanyaitu efisiensi untuk menghemat biayaoperasional usaha. Tindakan pengusahaberkaitan dengan efisiensi tersebut berdampakpada kondisi pekerja baik secara ekonomis,sosiologis, psychis dan yang paling relevandengan kajian ini adalah perlindunganhukumnya.Salah satu hal yang sedang menjadisorotan saat ini adalah keberadaan pekerjakontrak outsourcing yang tumbuh subur diIndonesia, sementara perlindungan hukumnyamasih banyak diperdebatkan. Keberadaanpekerja kontrak outsourcing ini justru sangatmenguntungkan bagi pengusaha untukmendukung langkah efisiensinya. Mempekerjakankaryawan dalam ikatan kerjaoutsourcing nampaknya sedang menjadi trendatau model bagi pemilik perusahaan baik diperusahaan milik negara maupun perusahaanmilik swasta.
Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indoneia dan Timor Leste Dewa Gede Sudia Mangku
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.76

Abstract

Di Kabupaten Kupang terdapat segmen yang belum terselesaikan (unresolved segment) yaitu Noel Besi-Citrana yaitu terdapat tanah sengketa di sepanjang sungai atau delta mulai dari Co. 1745-6475 sampai dengan Co. 1870-6770. Daerah sengketa terletak di Kabupaten Kupang, dengan luas ± 1.069 Ha, berawal dari sengketa lahan. Pada waktu Timor Timur masih bergabung dengan NKRI, daerah Noel Besi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang (NTT) dengan Kabupaten Ambeno (wilayah Timor Leste). Daerah yang menjadi sengketa adalah Naktuka yang terletak diantara Sungai Noel Besi dan Sungai Nono Noemna. Berdasarkan Provisional Agreement tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 Provisional Agreement tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan peneyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.Kata Kunci: Penyelesaian sengketa Internasional, Segmen Noel Besi – Citrana, Indonesia, Timor Leste.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis Aris Priyadi Aris Priyadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.117

Abstract

 Protection for patients in addition to being regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices is also regulated in the Civil Code specifically regulating defaults and acts against the law. In the event of a dispute between the doctor and the patient, where the patient feels disadvantaged over the services that have been carried out by the doctor/ hospital, almost all of which can not be said at all, are related to compensation issues due to acts against the law. Losses suffered by patients can be in the form of material losses and immaterial losses. Claims for compensation due to acts against the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code can be in the form of material compensation or immaterial compensation or can also both. Based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code which stipulates that: Every act that violates the law that brings harm to others requires that the person who wrongfully issued the loss compensates the loss. Article 1365 of the Civil Code uses the principle/ concept of accountability based on mistakes. These provisions are certainly not favorable for the victim (patient) because they have to prove the existence of the error. The provision of proof is regulated in Article 163 HIR jo Article 1865 of the Civil Code regarding the burden of proof. The contents of this article are those who claim a right, or to assert their own rights or deny the rights of others, referring to an event, are required to prove their claim or event.Keywords: Legal protection, patients, compensation. Abstrak. Perlindungan terhadap pasien selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur pula dalam KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi sengketa antara dokter dengan pasien, dimana pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh dokter/rumah sakit, hampir semua kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil atau dapat juga keduanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan. Ketentuan tersebut tentunya kurang menguntungkan bagi korban (pasien) karena harus membuktikan adanya kesalahan tersebut. Adapun ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Isi dari pasal tersebut adalah siapapun yang menuntut suatu hak,atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diharuskan membuktikan tuntutan haknya atau peristiwa tersebut.Kata kunci : Perlindungan hukum, pasien, ganti rugi.

Page 6 of 12 | Total Record : 119

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue