cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 23   24   25   26   27 
IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING PADA USAHA TERNAK BURUNG PUYUH DI MASA PANDEMIC COVID-19 (STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM PIATU MANARUL ICHSAN CURUG DEPOK) Munarsih, Munarsih
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7432

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi digital marketing yang diantaranya pelaku usaha ternak burung puyuh Yayasan Yatim Piatu Manarul Ichsan Curug Depok melakukan implementasi digital marketing di masa pandemic covid-19 dan melakukan strategi inovasi produk di masa pandemik covid-19. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubah pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha ternak burung puyuh dalam implementasi digital marketing yang dilakukan adalah melalui e-commerce diantaranya melalui website dan social media (whatsapp, Instagram, facebook, dan lain-lain). Selain itu, strategi inovasi produk yang dilakukan oleh usaha ternak burung puyuh Yayasan Yatim Piatu Manarul Ichsan Curug Depok diantaranya: terus berinovasi menghadirkan produk terbaru. Sehingga usaha dapat bertahan di masa pandemic covid serta dapat meningkatkan penjualan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TENUN DI KABUPATEN MANGGARAI (Studi di Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai) Gandur, Didikardianus; Purwatiningsih, Annisa; Lestari, Asih Widi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7438

Abstract

Implementasi pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae merupakan salah satu capaian desa dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui potensi masyarakat yaitu tenun tradisional sebagai upaya melestarikan budaya dan memajukan ekonomi masyarakat. Penelitianin bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Penelitian ini menggunakan deskritif kualitatif. Penentuan informan penelitian adalah Kepala desa Mata Wae, Ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa), dan pengrajin tenun. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui proses triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengembangan industri tenun serta pengoptimalan fasilitas penenun. Berikut beberapa faktor penyebabnya: keharmonisan sosial, tingkat kerjasama antar individu yang tinggi, keterlibatan masyarakat yang kuat, integritas BPD dan aparat Desa, kepatuhan pada gagasan keterbukaan, dan etos kerja yang kuat. Namun demikian, akses pasar, kurangnya sumber daya manusia, dan belum terlalu masif promosi dari pemerintah, Inovasi dan daya saing yang masih rendah, Fasilitas yang belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang diperoleh dari dana desa Mata Wae masih belum mencukupi untuk membantu masyarakat pengrajin tenun.
Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Zulkifli, Said
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7456

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). Fokus penelitian ini meneliti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang bersandarkan pada teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Hubermen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan mengadakan wawancara serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik. Namun implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa masih saja belum optimal, ketika implementasi kebijakan dilaksanakan ternyata ada prosedur dan mekanisme dari regulasi yang berlaku masih kurang sesuai, jumlah penerima BLT di bagi ratakan karena kuota penerima melebihi jumlah yang telah ditentukan.
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Nyahu, Andre Faschal Neta; Syahruddin, Erwin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7512

Abstract

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif sementara metode pendekatan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya penegakan hukum dikatakan sudah ditegakkan dengan cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan, Polisi Hutan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk memberantas pelaku penebangan liar. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Sementara Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum jika dilakukan secara progresif adalah salah satunya bersumber dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dianggap mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara peraturan pemerintah dengan keputusan menteri, serta terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain.
TINJAUAN NORMATIF YURIDIS KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Saputro, Ari Setyadi; Astoni, Punta Yoga
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7513

Abstract

Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang dianggap luar biasa di antara dunia internasional. Hal ini menghambat perkembangan bangsa sebagaimana telah meracuni pikiran semua orang untuk tidak bisa berpikir jernih. Efek dari penggunaan narkotika dapat membuat seseorang kesadaran bahkan dapat berakhir pada kematian. BNN adalah sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan dan prekursor narkotika. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui tata cara penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika dalam penanganan tindak pidana narkotika Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian Berdasarakan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung.  Jenis – jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Dalam Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengummpulan data.
PENERAPAN PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI SUBANG Prakoso, Angga Dwilaksono; Mustajab, Wahyu
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7525

Abstract

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Masih banyak korban-korban pembunuhan yang belum mendapatkan hak mereka atas keadilan yang seharusnya diterimanya. Salah satu contohnya adalah pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di daerah Subang, Jawa Barat yang sampai saaat ini masih belum diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan Penyidik kepolisian telah berupaya memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti. Selain itu, Kepolisian pun melibatkan ahli kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, Dokpol dan satwa dalam mengungkap kasus ini. Tetapi, sampai saat ini, kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amelia Mustika Ratu (23) masih diselimuti tabir misteri. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari tanggal 18 Agustus 2021 oleh pembunuh lebih dari dua orang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan saat ini penyidik masih bekerja keras mengungkap kasus tersebut.Proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mencakup penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; serta penghentian penyidikan. Namun dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, proses penyidikan ini berjalan sangat lambat, pasalnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Pihak Kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang telah terkumpul.
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Meinaky, Remarcho; Fakhlur, Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7526

Abstract

Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif kualitatif sementara penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kmenterian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Kecamatan Lamaken Desa Dirun Kabupaten Belu Atambua) Mau, Brigita Adela Tai; Rifa’i, Muhamad; Lestari, Asih Widi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7527

Abstract

Program Dukungan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang menjelaskan bahwa desa memiliki penerimaan berupa penerimaan daerah, bagai hasil pajak daerah dan dana tunggakan kabupaten/kota, merupakan bagian dari dana yang seimbang anatara keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota, peruntukan anggaran APBN, bantuan keuangan APBN provinsi, dan dana APBBN provinsi/kota langsung dari pusat. Desa menerima pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, umumnya sumber opini desa digunakan desa untuk mendanai semua kekuasaan pengaturan dan pengelolan badan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan alokasi dana desa menentukan keberhasilan alokasi dana desa yang diukur dengan empat model variable berdasarkan indikator teorotis yaitu kommunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Sihinnga kebijakan ini dimaksudkan agar ADD dapat digunakan dengan benar dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian ini merupalan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang di peroleh melalui wawancara (Depth-Interview). Hasil penelitina ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa cukup berjalan dengan baik. Selain itu, tidak ada pengeluaran tanpa bukti, dan juga pelaporan keuangan yang cermat, system pencatatan dan pengendalian keuangan yang efisien serta tidak ada permasalahan di dalam internal organisasi juga menjadi salah satu alasan berhasilnya implementasi kebijakan dana desa.
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Saputra, Sulung Bayu; Amsori, Amsori
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7528

Abstract

Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak bararti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian terkait dengan hambatan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pemberantasan Teorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan secara preventif dan represif tindak berjalan secara maksimal. Hal ini terkait juga dalam hal: Penangkapan dan Penahanan, Kegiatan Pendahuluan (Precursor Activities) Terorisme sebagai suatu Tindak Pidana, Data Intelijen sebagai alat Bukti dan Deradikalisasi.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt) Manurung, Julyanto; Windiyastuti, Feny
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7555

Abstract

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia.NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Penulis dalam meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur- unsur tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik(ITE). Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari : buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain- lain, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain- lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ini apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebab menurut penulis dalam kasus ini Majelis Hakim memutus dengan putusan yang dingan dibanding dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi menurut penulis.

Page 25 of 43 | Total Record : 425

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue