cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 24   25   26   27   28 
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM PERJANJIAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI : RUMAH SAKIT SIAGA RAYA) Ibrahim, Dimas Noor
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7556

Abstract

Rumah sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktirn yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility. Dalam pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengadopsi doktrin Central Responsibilty, dimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sahingga pasien dapat meminta tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa harus memastikan status dan hubungan antara dokter yang bersangkutan dengan rumah sakit.
Aset Biologis: Kebijakan dan Praktik Akuntansinya pada Sektor Agrikultur Biswan, Ali Tafriji; Hermanda, Ilham
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7613

Abstract

Aset biologis berwujud tanaman hidup atau hewan. Aset biologis memiliki karakteristik yang unik dibandingkan aset yang lainnya. Karakteristik unik yang dimiliki aset biologis adalah adanya tranformasi biologis atas aset tersebut. Tranformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan terjadi perubahan aset biologis. Transformasi biologis dapat menghasilkan aset biologis baru dan juga dapat menghasilkan produk agrikultur. Pada tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur. PSAK 69 mengatur tentang perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada aset biologis. Agar lebih jelas implementasi akuntansinya, studi mengambil objek PT Palma Serasih Tbk yang bergerak di sektor agrikultur dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aset biologis pada perusahaan dan melakukan tinjauan kesesuaiannya dengan PSAK 69. Studi menunjukkan bahwa PT Palma Serasih Tbk telah menerapkan kebijakan dan praktik akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK 69 tentang agrikultur dalam menyusun laporan keuangan. Namun, dalam hal pengungkapan perusahaan seyogyanya memberikan informasi hasil panen produk agrikultur lebih lengkap sehingga lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Noviriska, Noviriska
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7630

Abstract

Hak kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang, sehingga HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai hasil karya ciptaan pencipta ataupun penemunya. Metode Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian yuridis normatif dan empiris dengan  sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian  masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku ekonomi Kreatif dalam hal melindungi karya ciptaannya dan tidak didaftarkan akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya mereka. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.
Implikasi Hukum Penerapan Good Corporate Governance Menurut Surat Edaran Menteri Bumn Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Mulyarahayu, RA Shinta Dewi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7632

Abstract

Permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa rumah sakit semakin meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan pasien dapat menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai rumah sakit yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Strategi yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pelayanan ialah melalui implementasi good corporate governance (GCG). Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap kepuasan pasien? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan prinsip GCG terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini dilakukan di RSPP Jakarta dengan jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ialah seluruh pasien unit rawat inap di RSPP Jakarta tahun 2022. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan pasien. Pasien menilai penerapan prinsip GCG cukup baik dan pasien merasa cukup puas dengan penerapan prinsip GCG di RSPP Jakarta. Disarankan kepada pihak rumah sakit perlu adanya peningkatan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dan sebaiknya tidak terjadi perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan) Kusumah, Dewi; Sutarjo, Moh; Zulkarnaen, Iskandar
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7648

Abstract

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas. Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (2) hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah menerapkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta dengan indikatornya. Namun dari beberapa indikator masih belum ada yang berjalan dengan baik, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan yaitu mengkaji kembali penataan parkir, melakukan pengawasan rutin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas, dan melakukan koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan
KUALITAS PELAYANAN DALAM PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON Indryani, Safitri; Siraj, Nurudin; Sutarjo, Moh; Lestari, Aghnia Dian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.7656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan surat akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Dan faktor penghambatnya yaitu (1) sumber daya manusia yang kurang (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai (3) kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah yang dianggap fondasi dari apa yang dikerjakan. Faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan yaitu layanan antrian online via Whatsaapp. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Bukti langsung, Kehandalan Daya Tanggap, Jaminan dan Empati, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Pelayanan.
Tindakan Pemerintah Menegakkan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Hutajulu, Juanda
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila. Metode penelitian yuridis normatif adalah dengan melakukan penelusuran fakta hukum berdasarkan kedudukan Putusan PTUN Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/TUN/2019. Akibatnya, legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi jaminan konstitusional kebebasan berkumpul dan berserikat. tidak dalam upaya mengganggu ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST) Marsinta, Agus; Harvelian, Agnes
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7792

Abstract

Recently, corruption has been increasingly discussed, both in print and electronic media, as well as in seminars, workshops, discussions, and so on. Corruption has become a serious problem for the Indonesian people, because corruption in Indonesia occurs systemically, massively and structured so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also violates the social and economic rights of the community at large. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the provisions regarding criminal acts of corruption in Indonesia are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the consideration of the Panel of Judges, that in the public's view - the Defendant's actions were a disgraceful act, and during the examination process at the trial the Tribunal did not obtain justifying facts which could erase the unlawful nature of the Defendant's actions, nor the facts of forgiving reasons which could erase the guilt of the Defendant. Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF Atmoko, Dwi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7793

Abstract

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.  Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP,  Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.
PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG Dharma, Erlangga Surya; Tobing, PL
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7794

Abstract

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan intansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektonik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting.

Page 26 of 43 | Total Record : 425

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue