cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2024)" : 45 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage) Saharuddin Daming; Ari Ernawati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16647

Abstract

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang- Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu merujuk pada status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak berkewarganegaraan agenda akibat perkawinan campuran di Indonesia secara yuridis tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda terbatas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kewarganegaraan Indonesia, Perkawinan Campuran
PUTUSAN BERTAFSIR DARI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA REFLEKSI PERKEMBANGAN “JUDICIAL REVIEW” Andi Muhammad Asrun; A. Rahmat Rosyadi; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16648

Abstract

Perkembangan praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi senantiasa mengikuti kebutuhan praktek peradilan secara umum. Perkembangan praktek peradilan itu juga sebagai jawaban atas tuntutan rasa keadilan dari pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi sejak melaksanakan kekuasaan kehakiman telah memperlihatkan karaktek adaftif terhadap tuntutan kebutuhan praktek hukum. Riset ini membuktikan Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya yang monumental. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian hukum normative, yang menjadikan putusan pengadilan, literatur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama. Kata kunci: konstitusi, mahkamah konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi, judicial review
PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Asmak Ul Hosnah; Clara Auroeria Lyantina Utami
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16649

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang segera dalam kurun waktu tiga tahun lagi, akan menggantikan KUHP yang selama ini Indonesia gunakan selama ratusan tahun. Pergantian pengaturan hukum pidana materiil ini dilatarbelakangi oleh ketidak selarasan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Pengaturan baru berarti adanya hal-hal baru yang tertulis dalam KUHP ”baru” ini, salah satu contohnya ialah pengaturan perihal hukuman pidana mati. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menjabarkan dan menjelaskan secara rinci perihal pidana mati berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana dilakukan secara normatif bersifat deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, yang dimana pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh ialah KUHP ”baru” didasari oleh aliran hukum pidana modern, dimana pengaturan ini tidak berfokus pada pembalasan, tetapi perbaikan diri, yang menghasilkan lebih terjaminnya hak asasi manusia melalui diberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Kata kunci: Hukuman mati, KUHP, Baru
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DITINJAU DARI HUKUM TATA RUANG Isep H. Insan; Rivan Mandala Putra; Fauzan Kurnia Putra; Lisa Yulinsa; Ikhsan Sugiri
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Sistem Penyediaan Air Minum atas galian yang dibiarkan dan berdampak pada penataan ruang khususnya di Kota Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelilitian ini adalah penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Permasalahan yang sering terjadi dalam penataan ruang, misalnya di Kota Bogor yaitu galian-galian sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan penutupan kembali, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Maka, diperlukan pertanggungjawaban oleh sistem penyediaan air minum (SPAM) apabila bekas galian yang dilakukan tidak ditutup kembali atau dibiarkan begitu saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara SPAM atas galian yang tidak dikembalikan kembali seperti semula dapat berupa pertanggungjawaban materil atau bisa dikatakan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, ganti kerugian ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas adanya kelalaian dari pihak penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kata kunci: Penataan Ruang; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pertanggungjawaban
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Asqia Azahra Kalina; Devinka Aria Pramesti; Herli Antoni; Syahrul Bahar; Tegar Yudha Permana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16651

Abstract

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi Amicus curiae di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat Amicus curiae dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai Amicus curiae, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi Amicus curiae dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai Justice Collabolator. Kata Kunci : Amicus curiae, Richard Eliezer
TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Indah Permatasari; Indria Nur Septia; Sandi Fitriansyah Siregar; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16652

Abstract

Anak meiruipakan ciptaan Tuihan yang muilia yang dimana peirlui dilinduingin oleih siapapuin kareina keiteirbatasannya. Peirlinduingan yang dibeirikan salah satuinya yaitui beiruipa peirlinduingan huikuim teirhadap anak yang dimana ia meindapatkan suiatui beintuik keikeirasan. Keikeirasan yang diteirima anak akan sangat beirdampak neigatif teirhadap masa deipan anak dan tuimbuih keimbang anak. Tuijuian dilakuikannya peineilitian ini adalah uintuik meingeitahuii bagaimana peirlinduingan huikuim bagi anak akibat dari keikeirasan dalam ruimah tangga seisuiai deingan UiUi Nomor 35 Tahuin 2014. Uintuik meingeitahuiinya hal teirseibuit maka dilakuikanlah peineilitian seicara normatif deingan cara meingkaji dan meineiliti peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan deingan peirlinduingan anak. Peirluinya peineilitian huikuim normatif agar dapat meingeitahuii peirlinduingan huikuim bagi anak seibagai korban dari keikeirasan. Peirlinduingan huikuim yang dibeirikan teirhadap anak yaitui agar hak-hak anak teitap teirjaga ataui teirlinduingi seipeirti halnya yang teircantuim di dalam peiratuiran peiruindang-uindangan yang dimana meingatuir meingeinai peirlinduingan anak yaitui tidak meindapatkan beintuik keikeirasan seipeirti yang teircantuim di dalam Pasal 76A sampai deingan 76B Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 seirta peirlinduingan huikuim dibeirikan uintuik keiadilan si anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak, kekerasan
REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU: TINJAUAN HUKUM TATA RUANG Isep H Insan; Anthonius Arlen Sihotang; Mass Achmad Rifqy; Tegar Yudha Permana; Prince Hadipati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16653

Abstract

Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : Regulasi, Hukum Tata Ruang
PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 Siti Nurroihatul Janah; Ujang Charda S; Sri Nurcahyani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16655

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat Deskritif analisis dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunaka data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamtan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan
EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sisilia; Rakrian Ajar Legowo; Abdullah Sholah Syahadah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16656

Abstract

Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara. Sistem pengawasan peemrintahan di Indonesia bisa dilakukan oleh organ diluar pemerintah atau (pengawasan eksternal) dan lembaga pemerintahan sendiri (internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti DPR , BPK , Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan lainnya. sedangkan pengawasan Internal dilakukan oleh BPKP, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Bawasda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengawasan dalam pengawasan menurut undang-undang dan eksistennsi pengawasan terhadap lembaga pengawasan dalam pelaksanaan sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: pengawasan, penyelenggaraan, lembaga pengawasan
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN Soulthan Rae Naufal Al Raakhim; Ariel Fajrin Hasanudin; Toufan Jatikumoro; Raafi Wiratama
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16658

Abstract

Minyak bumi merupakan bahan bakar paling banyak digunakan oleh kendaraan bermotor dewasa ini. Meski kendaraan listrik sudah hadir, tetap minyak bumi yang menjadi pilihan utama. Salah satu BUMN yang mengelola bahan tambang ini adalah PT Pertamina. Walaupun berstatus sebagai BUMN, tapi kegiatan mal administrasi tetaplah tidak bisa dihindarkan. Talang minyak yang terletak di pesisir pantai memiliki dampak sangat besar bagi habitat yang ada disana jika terjadi kerusakan atau kesalahan dari perusahaan tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan oleh PT Pertamina. Berlandaskan dari latar belakang tersebut maka tersusun dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisis PMHP terhadap kasus tersebut? 2. Bagaimana akibat hukum dan dampak lingkungan dari kasus tersebut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami bahwa adanya tindakan penyimpangan dari prosedur pada PT Pertamina yang bisa mengakibatkan dampak besar bagi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya bukti kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertamina sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Kata Kunci: Balikpapan, Minyak Bumi, PMHP, PT Pertamina

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue