cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 493 Documents
 38   39   40   41   42 
PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH Zio Alhadi; Sukmareni
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19078

Abstract

Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalah yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci : hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidikan
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SANKSI NIKAH PAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ZINA DI NAGARI SUNGAI LANSEK KABUPATEN SIJUNJUNG Selvi Anisa; Riki Zulfiko
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19079

Abstract

Masalah nikah paksa sebagai sanksi untuk zina yang melibatkan anak adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius terhadap perlindungan hak anak. Dalam sistem hukum adat dan hukum positif, nikah paksa sebagai hukuman tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak tetapi juga dapat melanggar hak-hak dasar seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk hidup tanpa paksaan. Nikah paksa sering diterapkan sebagai bentuk hukuman atau solusi untuk mengatasi perbuatan zina yang melibatkan anak. Namun, praktik ini membawa risiko signifikan terhadap kesejahteraan anak, termasuk dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Sistem hukum modern menekankan bahwa keputusan yang memengaruhi anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk bebas dari paksaan pernikahan. Kata kunci: Nikah Paksa, Perlindungan Anak, Zina, hak Anak.
BOIKOT PRODUK ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Pramudya Wisesha; Arroyan Na’im
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19080

Abstract

Kontroversi terkait pemboikotan produk Israel dalam pandangan hukum Islam. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib, sementara mendukung Israel dan produk yang mendukung Israel hukumnya haram. Boikot ekonomi dipandang sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin, sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas dan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat yang tertindas. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa tidak semua umat Islam akan mengikuti fatwa tersebut karena ketergantungan pada produk-produk yang diklaim memiliki hubungan dengan Israel. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti analisis fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika menurut fiqh muamalah, analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia, dan pandangan ulama Timur Tengah tentang hukum pemboikotan produk-produk Israel. Hasilnya membahas pengertian boikot, dasar hukum pemboikotan, tujuan boikot, serta keterengan pemakaian nama merek perusahaan. Pemahaman mengenai konsep boikot ini memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami implikasi dan dampak dari tindakan pemboikotan produk Israel dalam konteks pandangan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap pemboikotan produk Israel dan implikasinya dalam muamalah. Kata kunci: Pemboikotan, produk Israel, pandangan hukum Islam, fatwa MUI, muamalah
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Marnipera Ngerika Sihombing; Roida Nababan
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19084

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan hasil dari keberagaman agama di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia memperbolehkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkkan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka perundang-undangan dan kerangka konseptual, penelitian ini menganalisis asas-asas hukum yang secara teoritis dan doktrinal relevan dengan pokok bahasan dengan menggunakan metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan beda agama jelas-jelas batal demi hukum dan tidak dapat diterima oleh hukum. Meskipun demikian, setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 terbit, beberapa hakim tetap menyetujui terkait permohonan untuk mencatat pernikahan diantara pasangan dengan keyakinan berbeda, sebagaimana dibuktikan oleh Putusan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2023. SEMA No. 2 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan yang tidak melarang pernikahan beda agama. Kata Kunci : hukum, perkawinan, antar-agama
MEMAHAMI IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ DALAM FIQH SERTA URGENSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ijtihad sebagai sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti (taqlid) terhadap hasil ijtihad tertentu. Selain itu juga bertalfiq yaitu mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap perbedaan antara ijtihad, ta’lid dan talfiq serta aplikasinya dalam Islam Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi. sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Kata Kunci : Ijtihad, Taqlid, Talfiq, Urgensi, Islam.
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MINANGKABAU KABUPATEN PASAMAN BARAT Mira Hidayati; Khoirul Ahsan
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19139

Abstract

Pembagian harta waris umumnya mengikuti garis keturunan ayah (patrilinel), namun dalam adat Minangkabau, warisan dibagikan melalui garis keturunan ibu, atau sistem matrilineal, di mana perempuan menjadi pewaris utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat serta meninjau dampak dan tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada pembagian harta pusaka tinggi yang mengikuti sistem matrilineal, di mana anak perempuan menjadi penerima utama warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung pada masyarakat setempat untuk mengumpulkan data mengenai praktik dan pandangan terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta pusaka tinggi dalam tradisi Minangkabau sangat mengutamakan garis keturunan ibu, yang bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan pembagian warisan dengan proporsi lebih besar bagi laki-laki. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara pelaksanaan adat dan syariat, terutama dalam konteks keluarga yang berupaya menerapkan kedua sistem secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara adat Minangkabau dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan syariat. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan terkait pembagian harta warisan di wilayah tersebut. Kata kunci: waris; Minangkabau; Hukum Islam.
DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Jihadini Aulia; A Rahmat Rosyadi; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19173

Abstract

Dalam era ekonomi digital, sengketa bisnis yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin kompleks akibat perkembangan teknologi yang pesat. Hukum dagang internasional berperan penting dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, termasuk melalui arbitrase dan mediasi. Selain itu, politik hukum juga memengaruhi kebijakan nasional dalam melindungi HKI dan menyelesaikan sengketa secara efektif. Artikel ini membahas dinamika hukum dagang internasional dan politik hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis terkait teknologi dan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas hukum di era digital.Kata Kunci: Hukum Dagang Internasional, Politik Hukum, Sengketa Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual.
STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL Wahyudi; Desty Anggie Mustika; Ande Aditya Iman Ferrary
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19174

Abstract

Hukum dagang internasional dan politik hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks globalisasi, mekanisme arbitrase dan mediasi dianggap lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Artikel ini menganalisis pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan perlindungan HKI dan mencegah sengketa berkepanjangan. Negara-negara berkembang perlu memperkuat kebijakan nasional dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional agar mampu menghadapi tantangan hukum di era digital. Kata kunci: hukum dagang internasional, politik hukum, sengketa HKI, arbitrase, mediasi
TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS Hakim Abdallah; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19175

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi
TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE Ande Aditya Iman Ferrary; Ibrahim Fajri; Desty Anggie Mustika; Muhamad Ari Apriadi; Eka Darojat
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19185

Abstract

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur persaingan usaha di sektor e-commerce, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi hukum serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh platform e-commerce besar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan masih terjadi akibat lemahnya regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: e-commerce, persaingan usaha, monopoli, regulasi, KPPU.

Page 40 of 50 | Total Record : 493

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue