cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 493 Documents
 37   38   39   40   41 
MANAJEMEN KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL Nurmala Azni; Ahyat Habibi
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19065

Abstract

Penelitian ini mengkaji manajemen konflik dalam rumah tangga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tentu tidak semudah yang dibayangkan. Rumah tangga bahagia bukan berarti yang tidak memiliki masalah, melainkan yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah tersebut. Tujuan penelitian ini agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang manajemen konflik rumah tangga terutama bagi para pemuda yang akan memasuki jenjang pernikahan guna meminimalisir konflik yang mungkin akan timbul setelah menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dengan mengumpulkan data dan informasi dari wawancara dengan Muhammad Abduh Tuasikal, rekaman video ceramah Muhammad Abduh Tuasikal yang ada di youtube, artikel, Alqur’an, hadist, serta jurnal yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen konflik rumah tangga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal adalah upaya penyelesaian dan pencarian solusi terhadap konflik yang terjadi pada pernikahan yang sah. Lalu berusaha menemukan jalan keluar dari konflik tersebut sehingga tidak hanya membahas masalahnya tetapi juga mencari solusi yang sesuai dengan syariat. Hasil penelitian ini juga menjelaskan terdapat 5 prinsip penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, yaitu, 1. Takwa 2. Menjalani kewajiban suami dan istri 3. Sabar 4. Mengalah 5. mudah memaafkan. Kata kunci: Manajemen, Konflik, Rumah Tangga, Muhammad Abduh Tuasikal.
KASUS BAIQ NURIL TINJAUAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENCAPAIAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA M. Fadhli; Geofani Milthree Saragih; Joko Dwi Mulyono; Ari Armanda Putra; Khairunisak Warianti
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19066

Abstract

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu isu hukum yang menarik perhatian publik, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat hukum sebagai upaya mencapai keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini berpusat pada kriminalisasi atas rekaman percakapan yang dilakukan Baiq Nuril, yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, kajian filsafat hukum penting untuk mengupas secara mendalam prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban pelecehan, dan harmoni antara aturan hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip keadilan menurut filsafat hukum dapat diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan korban yang seharusnya dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini mengabaikan prinsip keadilan substantif yang seharusnya melindungi Baiq Nuril sebagai korban pelecehan verbal. Putusan pengadilan yang menghukumnya mencerminkan kekosongan kebijakan hukum yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga mengutamakan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility), sebagaimana ditekankan dalam filsafat hukum. Kata kunci: Baiq Nuril, filsafat hukum, keadilan, hak asasi manusia, penelitian hukum normatif.
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Alexander Simamora Debata Raja; Indra Afrita; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19068

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna di wilayah hukum Polres Inhil. Faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sehingga dicari alternatif lain yang bersifat non penal yaitu melalui rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Penelitian ini fokus terhadap dua pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana Bentuk Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia serta Bgaimana Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir serta Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Polres Indragiri Hilir dilakukan dengan mengkualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna narkotika kedalam rehabilitasi yakni pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir meliputi :Kurang Koperatifnya Pihak Keluarga; Keterbatasan Fasilitas; Kurangnya Koordinasi; Kondisi Kesehatan Korban. Kata kunci: Penerapan, Rehabilitasi, Penyidik, Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Simpan Edy Saputra; Fahmi; Irawan Harahap
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19069

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan pada anak adalah langkah negara untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, serta memberikan sanksi berat bagi pelaku kekerasan. Selain memberikan efek jera, penegakan hukum juga bertujuan menjamin keadilan bagi korban serta memastikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak anak di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diketahui bahwa meskipun UU ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama meliputi proses hukum yang sering berlarut-larut, kurangnya fasilitas pemulihan bagi korban, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif, serta edukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan terhadap Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBUKUAN HAK DALAM KEGIATAN PTSL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Eli Yusmi; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19070

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan tahapan pembukuan hak dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir. PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum atas hak tanah melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh dan sistematis di seluruh Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan pembukuan hak dalam PTSL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena sosial melalui observasi, wawancara, dan survei. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma atau peraturan tertulis tetapi juga mempelajari praktik pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PTSL di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan, seperti ketidakakuratan data tanah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat juga masih memerlukan penguatan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi guna mendukung keberhasilan program PTSL di masa mendatang. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pembukuan Hak, Kabupaten Indragiri Hilir.
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NEGARA PADA PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT PHR) OLEH DIREKTORAT PAM OBVIT POLDA RIAU Mohd. Hendy Wismar Syahputra; Irawan Harahap; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19071

Abstract

Objek Vital Nasional (Obvitnas) adalah kawasan, bangunan, atau usaha strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara dan hajat hidup masyarakat luas. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas, termasuk PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengamanan Obvitnas di PT PHR oleh Direktorat Pam Obvit Polda Riau serta faktor penghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan di PT PHR dilakukan melalui kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pedoman Kerja Teknis. Pelaksanaan pengamanan mencakup penjagaan aset, operasional wilayah kerja, fasilitas produksi, dan patroli gabungan dengan pihak keamanan perusahaan. Meskipun pengamanan telah diupayakan secara maksimal, beberapa kendala tetap terjadi, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengamanan, serta minimnya sarana prasarana. Kasus pencurian dan perusakan masih ditemukan, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Kesimpulannya, pengamanan Obvitnas di PT PHR memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan Obvitnas demi kepentingan bersama. Kata Kunci: Obvitnas, Ditpamovit, PHR.
PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor. 2658 K/Pid.Sus/2015) Aditya Rahman; Sukmareni
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19072

Abstract

Kejahatan sodomi merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik dan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan No. 2658 K/Pid.Sus/2015 dan juga efek jera bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. penerapan hukum bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan medote normatif karena memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaikan dalam penelitian. Pengaturan hukum tindak pidana kejahatan sodomi ini sendiri belum ada pengaturan khususnya, hasil penelitian ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan yang mana diatur dalam KUHP pasal 290 dan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kata Kunci: Efek Jera , Kejahatan Sodomi
ANALISIS YURIDIS FORMIL PENETAPAN ISBAT NIKAH PEMOHON NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A Desi Asmaret; Syaflin Halim; Tiwi Andini
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19073

Abstract

Nikah siri tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara, putusan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A mengabulkan permohonan isbat nikah dari pemohon nikah siri, dengan keluarnya putusan Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019. Penelitian ini bertujuan menemukan dasar pertimbangan hakim mengeluarkan keputusannya dan implikasinya kepada pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis formil. Sumber data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer. Data-data yang diperoleh dianalisis secara yuridis formil dan kesimpulan dirumuskan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 11 dan 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 sampai 38, al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 282, terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan siri pemohon serta pertimbangan kemaslahatan (maslahah) bagi pemohon. Temuan ini menunjukkan pentingnya para hakim berhati-hati dalam menetapkan isbat nikah dan para ilmuwan hukum keluarga dan pengambil kebijakan untuk memikirkan regulasi yang tegas. Kata Kunci: isbat nikah, nikah siri, pengadilan agama.
ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK MELALUI FITUR SMART CONTRACT Ayu Nabila; Mahlil Andriaman
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19074

Abstract

Kehadiran Artificial Intelligence dalam dunia hukum khususnya pemanfaatannya di bidang kontrak memang tidak dapat dipungkiri mampu membawa beberapa manfaat yang menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam membantu menyelesaikan beban kerja para praktisi hukum. Namun selain mampu menghadirkan keuntungan, sudah dapat diprediksi juga bahwa setiap peralihan yang terjadi antara tenaga manusia dengan tenaga mesin selalu menghadirkan beberapa risiko kerja dan tantangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Artificial intelligence yang terwujud melalui fitur Smart Contract hadir untuk membantu berbagai pekerjaan manusia di bidang hukum agar pekerjaan para profesional yang bertugas di sektor hukum ini dapat dikerjakan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Pemanfaatan Smart Contract salah satunya untuk memudahkan para contract drafter dalam merancang, melakukan review, dan menganalisa kontrak. Fitur smart contract tersebut memiliki kemampuan sebagai contract generator systems untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku kontrak yang benar dan terstandar, bahasa atau diksi hukum yang tepat, hingga keseimbangan para pihak menyangkut substansi yang diatur. Kata Kunci : Kontrak, Artificial Intelligence, Legal Tech
DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN Rizqi Fauzi; Sukmareni
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19077

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan mengenai dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Kemudian data dan informasi di analisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan di sertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, warga binaan, over kapasitas

Page 39 of 50 | Total Record : 493

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue