Halu Oleo Legal Research
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of this articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
79 Documents
<![CDATA[Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Herwanto, Lulu]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muh. Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Jafar, Kamaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i1.10613
<![CDATA[Tujuan penelitian ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Apakah Penerbitan IUP merupakan kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. 2) Untuk mengetahui hubungan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dalam penerbitan IUP. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa (1) Berdasarkan asas desentralisasi kewenangan penerbitan IUP ada pada pemerintah kabupaten/kota dengan normatifnya pada Pasal 8 jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan dasar tersebut maka prinsip otonomi daerah sebagaimana berdasarkan pada asas desentralisasi sudah seharusnya diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengingat bahwa karakteristik dan watak dari bangsa dan negara Indonesia yang beraneka ragam tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu identitas nasional yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun juga sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan karakternya dan kekayaan alam masing-masing untuk dapat mengimplementasikan dari kebinekaan daerah otonom maka konsep pelaksanaan otonomi daerah diperluas lagi dengan menggunakan asas desentralisasi asimetris. (2) Hubungan kewenangan penerbitan IUP sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 secara normatif sudah mencerminkan prinsip dasar negara demokrasi yang diimplementasikan berdasarkan asas desentralisasi tanpa mengurangi prakarsa negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ]]>
<![CDATA[Keadilan Substantif Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. ]]>
<![CDATA[Syahrir, Andi Yusuf]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>;
<![CDATA[Alwi, Idaman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 2 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i2.13143
<![CDATA[Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.]]>
<![CDATA[Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid) ]]>
<![CDATA[Patanra, Adi Rais]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Haris, Oheo K.]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15333
<![CDATA[Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hasil tes DNA dalam pembuktian perkara pidana, serta menemukan penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hasil tes DNA dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP dapat berperan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang disertai dengan sumpah kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli. Alat bukti tersebut akan menjadi alat bukti surat jika oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menyajikannya di persidangan tanpa disertai dengan pemaparan oleh ahli forensik DNA di depan persidangan. Penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 233/Pid.B/2019/Pn Kdi, yaitu hasil pemeriksaan DNA atas terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak dijadikan sebagai alat bukti tunggal oleh majelis hakim pengadilan, dan tidak juga diberlakukan hasil pemeriksaan DNA dalam penggolongannya sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjadi sumber petunjuk oleh majelis hakim pengadilan dalam mempertimbangkan dapatnya pelaku dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Terhadap Putusan Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Perkara First Travel (Studi Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Boki, Umar]]>;
<![CDATA[Haris, Oheo K.]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15481
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan analisis putusan Hakim pada perkara First Travel Putusan Nomor: 3096/K/Pid.Sus/2018, memperlihatkan bahwa tidak dilaksanakannya terobosan hukum oleh Hakim. Pada tingkat kasasi, pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara in casu. Studi ini menggunakan penelitian hukum yang menerapkan undang-undang, teori, dan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan MA dikaitkan dengan asset recovery korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Sedangkan Putusan perampasan aset First Travel dan Kesesuaiannya Dengan Pasal 46 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bahwa telah terjadi kesalahan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya yaitu tetap mengembalikan putusannya pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dalam amar putusannya menetapkan barang-barang bukti dirampas untuk negara. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP, tidak ada sama sekali penjelasan mengenai adanya kewenangan negara untuk mengambil hasil barang sitaan, melainkan barang sitaan seharusnya dikembalikan kembali kepada orang yang berhak.]]>
<![CDATA[Fungsi dan Wewenang Negara dalam Diversi Anak ]]>
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i1.17940
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan sebagai kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect) maupun wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam penelitian ini ditujukan pada proses diversi anak sebagai perlindungan HAM. Sasaran penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan negara terhadap anak dalam proses diversi dan apa fungsi dan wewenang negara dalam proses diversi telah mewujudkan perlindungan kepada anak.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris ]]>
<![CDATA[Rasyid, Mim Nasrah]]>;
<![CDATA[Dewa, Muhammad Jufri]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16508
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pembuktian Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris merangkap jabatan sebagai advokat. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis pengawas notaris dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti merangkap jabatan sebagai advokat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menjawab masalah yakni Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris menafsirkan bahwa notaris merangkap jabatan sebagai advokat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, namun terdapat perbedaan pada penerapan sanksinya berdasarkan karakteristik putusan di setiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Delik Perzinahan dalam sistem hukum adat Tolaki ]]>
<![CDATA[Kokodi, Harisman]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v1i1.6069
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan dalam sistem hukum Adat di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Delik perzinaan melalui mekanisme Hukum Adat Tolaki.Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta empiris di lapangan. Penelitian hukum normatif atau tipe penelitian hukum kepustakaan adalah tipe atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam KUHP perzinaan dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain menurut hukum adat dalam hal ini Hukum Adat Tolaki perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi baik sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan persetubuhan di luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka ]]>
<![CDATA[Musdar, Musdar]]>;
<![CDATA[Tatawu, Guasman]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muh. Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v1i1.6070
<![CDATA[Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. 2) Untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi kepala desa yang dilantik tanpa terlebih dahulu diselesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Sebagai diserahkan sepenuhnya kepada bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di kabupaten Kolaka pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pemerintah daerah dalam hal ini bupati kabupaten Kolaka melakukan model penyelesaian secara musyawarah antara calon yang kalah dan yang menang. Pada tahun 2016 dan 2017 penyelesaian sengketanya tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak, sedangkan pada tahun 2018 penyelesaian secara musyawarah oleh bupati tidak diterima salah satu pihak dan memilih ke jalur hukum. Kedua. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Bagi Kepala Desa Yang Dilantik Tanpa Terlebih Dahulu Diselesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Konsekuensi yang timbul apabila calon kepala desa yang menang tetap dilantik tanpa adanya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa selama 30 hari sesuai dengan peraturan daerah, merupakan pelanggaran karena penyelesaian sengketa pemilihan wajib dilaksanakan oleh bupati. Akan tetapi jika hasil penyelesaian belum disepakati oleh salah satu pihak dan pihak yang tidak terima memilih melangkah peradilan umum (PTUN) tidak akan menghentikan pelantikan kepala desa tersebut.]]>
<![CDATA[Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP ]]>
<![CDATA[Safitri, Nur Wahyu]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muh. Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Jafar, Kamaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v1i2.6179
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPK dan BPKP dalam proses penetapan kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil pelaporan audit sementara dari lembaga yang berwenang di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan banyaknya isu berkembang bahwa pelaporan hasil audit menimbulkan kerugian keuangan negara oleh pejabat yang memegang peranan baik dalam instansi maupun secara kelembagaan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan pendistribusian kewenangan, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan BPK dan BPKP memiliki tugas yang tidak jauh berbeda tapi sama-sama bertanggung jawab dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Penelitian ini fokus pada kompetensi penetapan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP yang mana selama ini menjadi masalah dalam proses penetapan kerugian keuangan negara karena berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, berdasarkan teori para ahli dan konsep kerugian keuangan negara menjadi dasar untuk menetapkan kerugian keuangan negara oleh BPK atau BPKP. Dalam lingkungan pemerintahan asas desentralisasi di gunakan sebagai asas otonomi kekuasaan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK karena dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas di terangkan BPK memiliki tugas dan kewenangan atas kerugian keuangan negara berdasarkan perintah undang-undang dan sebagai fungsi kontrol dalam pengeluaran pembiayaan oleh pejabat yang berwenang yakni bendahara atau pemegang kekuasaan pada lembaga tersebut.]]>
<![CDATA[Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Sidrat, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v1i2.6569
<![CDATA[Diversi merupakan bagian dari konsep pemidanaan dengan berlandaskan pada prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, Prinsip-prinsip yang termuat di dalam The Beijing Rules dan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mewajibkan adanya upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga dalam upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak mengedepankan syarat diversi yang dimana diversi hanya akan dilakukan ketika ancaman pidananya di bawah 7 Tahun. Diversi harus diberikan sebagai penanganan awal terhadap anak yang berkonflik sebelum penentuan pemidanaan. Pemidanaan anak harus sesuai dengan keadaan anak dan menimbulkan konsekuensi bermanfaat terhadap anak.]]>
