Halu Oleo Legal Research
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of this articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
79 Documents
<![CDATA[Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Kawasan Rencana Detil Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan di Kawasan Teluk Kendari ]]>
<![CDATA[Mahardian, Mahardian]]>;
<![CDATA[Jufri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21448
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis instrumen yuridis dalam reklamasi Teluk Kendari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, menganalisis rencana detail tata ruang terhadap pengembangan kawasan Teluk Kendari sebagai pusat bisnis terpadu, pariwisata dan konservasi, menganalisis implementasi rencana detail tata ruang Teluk Kendari Terkait izin pembangunan dan pemanfaatan kawasan Teluk Kendari. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus, penelitian ini menjawab masalah reklamasi Teluk Kendari seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan dibidang perizinan, tata ruang, dan lingkungan hidup, namun pemerintah dalam melakukan reklamasi di Teluk Kendari terlihat hanya melakukan proses reklamasi berupa pembangunan sarana fisik untuk menciptakan kawasan pusat bisnis terpadu, pariwisata dan konservasi.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Kebijakan Penetapan Kawasan Rencana Detil Tata Ruang Terkait Izin Pembangunan di Kawasan Teluk Kendari ]]>
<![CDATA[Rampoallo, Jonova]]>;
<![CDATA[Jufri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21449
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM apakah penyelenggaraannya sudah sesuai dengan prinsip good governance sehingga digunakan sebagai standar dalam pelayanan prima. penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menjawab masalah mengenai faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pelayanan prima dengan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[Dekriminalisasi Eutanasia pada Praktik Medis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Yudi Susanto]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21450
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eutanasia dapat dekriminalisasi dan untuk menganalisis mengkaji kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eutanasia dapat dekriminalisasi di Indonesia. Meskipun saat ini eutanasia merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ruang hukum dekriminalisasi eutanasia perlu diatur, sebagaimana yang telah dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia seperti Belanda dan Belgia dan bahkan di negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Australia telah memberikan ruang hukum dekriminalisasi eutanasia. Oleh sebab itu konsep dekriminalisasi eutanasia dapat saja diwujudkan melalui pendekatan perbandingan hukum. Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diwujudkan apabila ada permohonan sungguh-sungguh dan terus menerus dari pasien dan secara medis tidak dapat disembuhkan berdasarkan kesimpulan dokter. Kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia yaitu Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan, Dekriminalisasi eutanasia dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian medis terpadu. Eutanasia dapat dilakukan apabila permintaan untuk mati harus dilakukan secara sukarela, independen dan terus menerus dan hanya dapat diterapkan berdasarkan penetapan Mahkamah Agung. Pada akhirnya, dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diterapkan dengan alasan kesehatan bukan alasan usia, alasan keluarga dan alasan psikis.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah ]]>
<![CDATA[Efrianto, Didik]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Haris, Oheo K.]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21446
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menguji penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangnya. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan jawaban adalah secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya, berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Harus diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Regulasi Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan ]]>
<![CDATA[Juliwanto, Juliwanto]]>;
<![CDATA[Jufri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21447
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Menganalisis dasar kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menangani pandemi COVID-19; Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dimasa pandemi COVID-19; dan Menganalisis regulasi terkait COVID-19 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perspektif protokol kesehatan. penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. penelitian ini menunjukkan: Bahwa dasar kewenangan pengaturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan atribusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Kewenangan berdasarkan Freies Ermessen; Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud menjalankan pemerintahan dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi peraturan, keputusan, edaran, dan himbauan. Jenis kebijakan jika mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, himbauan tidak termasuk dalam pedoman tata naskah dinas; dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan pandemi COVID-19 mengacu pada ketentuan protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat ]]>
<![CDATA[Yahya, Amri]]>;
<![CDATA[Dewa, Muhammad Jufri]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23005
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni Notaris sebagai seorang pejabat umum, diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. UUJN sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi notaris. Salah satu larangan bagi notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.]]>
<![CDATA[Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irama, Oma]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>;
<![CDATA[Tatawu, Guasman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23000
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Apa peran dan strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dalam paradigma hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi independen dalam masyarakat Indonesia yang pluralisme. Metode Penelitian ini adalah metode dengan pendekatan Yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasar atas syariat Islam ala Ahl al-Sunnah wal-JamÄ’ah. Bukti sikap nasionalis yang tunjukkan Nahdlatul Ulama’ adalah peristiwa dimana sebelum negara Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi Kyai-Kyai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hasbi, Ahmad Fadil]]>;
<![CDATA[Sjaiful, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alwi, Idaman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23007
<![CDATA[Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online dan juga menambah dan memperkaya wawasan masyarakat dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara aktif yang berlaku dalam masyarakat kemudian melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana di Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sriwahyuni, Nani]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23001
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19. Menganalisis kendala pelaksanaan peradilan pidana Virtual di masa Pandemi COVID-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan secara Virtual berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020 guna mencegah penyebarluasan COVID-19 2) Kendala persidangan Virtual meliputi Kendala substantif dan kendala teknis. Kendala substantif: persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, relatif tertutup; dan sulitnya pembuktian. kendala teknis: keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT.]]>
<![CDATA[Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Harahap, Riswan Hanafyah]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>;
<![CDATA[Zahrowati, Zahrowati]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23008
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk mengetahui pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Serta untuk memahami penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah pada umumnya sama dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yakni asas actori incumbit probatio yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media komputer atau sejenisnya sehingga dimungkinkan alat bukti elektronik, yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan dan kendala non teknis berupa rentannya kerusakan serta hilangnya barang bukti elektronik yang disimpan, selain itu bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.]]>
